Arsip Tag: Politik

Momen Penentu di Menit Akhir

Proyek LNG Abadi Masela dikembangkan oleh perusahaan migas asal Jepang, Inpex yang bekerja sama dengan Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar US$ 20,9 miliar atau Rp 376,2 triliun. Proyek ini dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD, serta menghasilkan kondensat sekitar 35.000 barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Setelah melalui proses pengembangan selama hampir tiga dekade sejak penandatanganan kontrak pada 1998, proyek ini akhirnya memasuki tahap konstruksi.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Proyek ini telah melalui proses panjang dan telah mencapai progres Front End Engineering Design (FEED) sebesar 79,56%, melampaui target yang direncanakan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, proyek ini bisa dieksekusi setelah 28 tahun mangkrak. “Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini tepat 16 Juli 2026 kita menandai babak baru, proyek abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, enam presiden. Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa eksekusi ini,” ujar Bahlil dalam acara yang sama.

Apa Artinya Ini ke Depan?

MENGAPA proyek ini penting? Proyek ini telah menjadi perdebatan panjang karena masih adanya perdebatan apakah proyek ini dilaksanakan di laut atau di darat. Namun, menurut Bahlil, atas arahan dari Presiden Prabowo untuk segera dilakukan eksekusi guna meningkatkan ketahanan energi dan meningkatkan perekonomian Indonesia. “Saya harus sampaikan kepada bapak presiden karena proyek ini sudah terkatung-katung di darat atau di laut. Dan ini perdebatan yang panjang tapi atas bimbingan dan arahan bapak Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak dan gas yang telah diberikan yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan, segera diberikan instruksi cepat,” papar Bahlil. DAMPAK dari proyek ini adalah peningkatan ketahanan energi nasional dan peningkatan perekonomian Indonesia. Dengan proyek ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produksi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Proyek ini masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dapat beroperasi secara penuh. Namun, dengan dimulainya konstruksi, diharapkan proyek ini dapat selesai sesingkat-singkatnya dan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berharap proyek ini dapat rampung sebelum Pilpres, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini dengan cepat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://finance.detik.com/energi/d-8577170/pembangunan-proyek-masela-dimulai-prabowo-minta-segera-rampung, without altering the facts of the original article.

Dedi Mulyadi Kritik Rekayasa Jalan Diponegoro, Sebut Akan Berujung Kemacetan. Penutupan ruas Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate, Bandung, menimbulkan beragam komentar dari masyarakat. Dedi Mulyadi, seorang tokoh masyarakat, memberikan tanggapannya terkait rekayasa jalan tersebut.

Momen Penentu di Jalan Diponegoro

Sejak adanya pengerjaan jalan di kawasan Gedung Sate, Lapangan Gasibu, dan Monumen Perjuangan, ruas Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate ditutup sementara. Penutupan jalan ini memicu komentar dari masyarakat, terutama di media sosial. Dedi Mulyadi, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat, memberikan pandangannya tentang rekayasa jalan tersebut.

“Awalnya, dari Jalan Diponegoro tidak bisa langsung ke Jembatan Pasupati, sekarang setelah melingkar, tidak perlu lagi lewat Hotel Pullman. Jadi sekarang tidak perlu memutar lagi, sekarang sudah nyaman, saya sudah tiga kali melewati jalur itu,” kata Dedi Mulyadi, Rabu (15/7/2026).

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Pantauan pada Kamis (16/7/2026) menunjukkan bahwa dari arah Taman Lansia menuju Gedung Sate, jalan di depan Gedung Sate masih ditutup. Kendaraan dialihkan ke Jl Sentot Alibasyah. Namun, kini ada lajur baru di Jalan Sentot Alibasyah dan sudah bisa dilalui kendaraan bermotor, meskipun proses pengerjaan masih berlangsung di sisi lapangan Gasibu.

Trotoar Gasibu yang ada di Jalan Surapati pun terlihat sudah menjadi lajur baru dan bisa langsung mengarah ke Jembatan Pasupati. Pada papan informasi proyek penataan halaman depan Gedung Sate Gasibu, tertulis tentang batas waktu penutupan Jalan Diponegoro (depan Gedung Sate) hingga 7 September 2026.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Bagi kendaraan yang datang dari arah Taman Lansia menuju Jl. Trunojoyo dan Jl Cilamaya, maka bisa melalui jalur alternatif ke Jl. Sentot Alibasyah menuju Jl Surapati, lalu belok ke arah Jl Majapahit. Dedi Mulyadi khawatir bahwa rekayasa jalan ini akan berujung pada kemacetan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang matang untuk menghindari dampak negatif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dengan adanya penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas, masyarakat diharapkan untuk lebih sabar dan memahami bahwa proses pembangunan infrastruktur memerlukan waktu dan perencanaan yang tepat. Dedi Mulyadi berharap bahwa pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi hasil rekayasa jalan ini untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1178685/soal-rekayasa-jalan-diponegoro-dedi-mulyadi-menuju-flyover-pasupati-tanpa-harus-lewat-pullman, without altering the facts of the original article.

Presiden Minta Peninjauan Sasaran Program

Menurut Agustina, Presiden mengarahkan agar program tersebut lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang bervalensi stuntingnya tinggi silakan diberikan,” katanya. Agustina menambahkan bahwa arahan tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan pembenahan pelaksanaan program MBG yang menjangkau jutaan penerima manfaat.

Tantangan Pelaksanaan Program

BGN akan terlebih dahulu memperbaiki data penerima agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai arahan Presiden. Agustina juga mengatakan Presiden meminta seluruh kementerian membantu pimpinan BGN dalam membenahi pelaksanaan program tersebut karena prosesnya tidak mudah. “Bagi kami adalah perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat,” katanya.

Mengapa Prioritas Kelompok Rentan?

Prioritas kelompok rentan dalam program MBG ini sangat penting karena mereka merupakan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Dengan memprioritaskan kelompok rentan, pemerintah berharap dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting di daerah-daerah yang rawan stunting.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Pembenahan pelaksanaan program MBG ini masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. BGN dan kementerian terkait masih harus bekerja sama untuk memperbaiki data penerima dan memastikan bahwa program ini dapat berjalan efektif. Dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5651233/presiden-minta-mbg-diprioritaskan-bagi-kelompok-yang-membutuhkan, without altering the facts of the original article.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa kementeriannya bersama dengan kementerian dan lembaga lain terkait akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk penyalahgunaan titik-titik lokasi dapur SPPG. Zulhas menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan tata kelola MBG.

Tata Kelola MBG yang Perlu Dirapikan

Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG. Banyak masalah yang ditemukan, seperti penyalahgunaan, titik-titik yang sudah layak menerima MBG, dan SPPG yang belum ada. Pihaknya akan melakukan pendalaman dan kajian lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Menurut Zulhas, hasil pendalaman dan kajian tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto bulan depan. Presiden akan memutuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola MBG. “Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan (kepada) Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya,” kata Zulhas.

Momen Penentu di Menit Akhir

Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, beberapa agenda utama dibahas, termasuk MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Presiden Prabowo memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji kecukupan dan kelayakan anggaran MBG untuk alokasi Rp15.000 per penerima.

Rincian anggaran per porsi MBG untuk tiap siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD sebesar Rp8.000, dan untuk siswa kelas 4 SD hingga SLTA mencapai Rp10.000. Besaran tersebut merupakan rincian biaya bahan baku, di luar biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang dihitung dalam setiap porsi MBG.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kajian dan pendalaman yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan MBG. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, perbaikan tata kelola MBG juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Pemerintah masih memiliki jalan panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan MBG. Namun, dengan komitmen dan kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait, diharapkan bahwa program MBG dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, program MBG dapat menjadi contoh program yang sukses dan dapat di replicakan di daerah lain.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5651444/menko-zulhas-dalami-penyalahgunaan-mbg-lapor-presiden-bulan-depan, without altering the facts of the original article.

Prabowo Sampaikan Belasungkawa dan Usulan Jampidsus

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kedutaan Besar Qatar di Jakarta pada Rabu (15/7) untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya ayah Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menandatangani buku duka sebagai tanda penghormatan. “Saya turut berbagi duka cita yang mendalam atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani,” ungkap Prabowo. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Istana telah menerima surat dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berisi usulan nama Jampidsus baru pengganti Febrie Adriansyah.

Fokus pada Program MBG dan Optimalisasi Aset

Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji ulang sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat di desil bawah dan daerah rawan stunting. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan program MBG memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat rentan. Selain itu, pemerintah berencana mengoptimalkan pengelolaan area Hotel Sultan untuk menambah pemasukan negara setelah pengosongan aset berdasarkan putusan pengadilan sejak Juni lalu.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan aset negara. Prioritas pada program MBG diharapkan dapat membantu meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat rentan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi masalah stunting. Selain itu, optimalisasi pengelolaan Hotel Sultan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan lainnya.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meskipun telah ada langkah-langkah positif, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut. Pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG dan optimalisasi aset negara untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, proses pengisian posisi Jampidsus juga diharapkan dapat berjalan transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5651537/belasungkawa-prabowo-untuk-ayah-emir-qatar-hingga-usulan-jampidsus, without altering the facts of the original article.

Pemerintah Indonesia tampaknya masih menunggu DPR RI menyelesaikan penyusunan RUU Perampasan Aset sebelum membahasnya lebih lanjut. Hal ini diungkapkan oleh Yusril, seorang ahli hukum, yang menyatakan bahwa pemerintah akan menunggu DPR selesai menyusun RUU inisiatif tersebut. “Pemerintah menunggu saja DPR selesai menyusun RUU inisiatifnya. Kalau sudah siap, Presiden akan tunjuk menteri membahas RUU tersebut sampai selesai,” kata Yusril.

Apa yang Terjadi?

Komisi III DPR RI telah melanjutkan pembahasan RUU tentang Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya akan membahas RUU tersebut semaksimal mungkin. Hal ini disampaikan Habiburokhman saat Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Habiburokhman menepis ada anggapan Komisi III DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR hampir setiap hari membahas RUU tersebut. Waketum Partai Gerindra itu mengatakan pembahasan ini penting karena RUU Perampasan Aset merupakan rancangan aturan baru. “Mengapa kita perlu semaksimal mungkin mendengar aspirasi banyak orang terkait UU ini? Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru, kita bukan membuat undang-undang perubahan, tapi kita buat undang-undang baru berdasarkan pemikiran baru juga,” ucap dia.

Mengapa dan Dampak

Yusril mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset harus mengacu pada KUHAP baru dan tidak boleh menimbulkan abuse of power. “Penyusunan RUU ini juga harus mengacu kepada KUHAP Baru sebagai ketentuan-ketentuan umum dalam hukum acara pidana,” ucap dia. Ia juga mengingatkan bahwa perampasan aset harus menunggu putusan pengadilan. “Ya jangan sampai timbul kesewenang-wenangan dan ‘abuse of power’. Kalau aset disita, tujuannya untuk mengamankan aset. Tunggu putusan pengadilan.”

Jika RUU Perampasan Aset disahkan, maka akan memiliki dampak signifikan pada proses hukum di Indonesia. RUU ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi kejahatan. Namun, jika tidak disusun dengan hati-hati, RUU ini dapat menimbulkan masalah baru, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset, DPR RI harus berhati-hati dan memperhatikan aspirasi masyarakat. RUU ini harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia dan keadilan. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

Yusril mengingatkan DPR RI untuk memperhatikan Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Ia juga mengingatkan bahwa RUU ini harus disusun dengan mengacu pada KUHAP baru dan tidak boleh menimbulkan abuse of power. Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8574531/yusril-pemerintah-tunggu-dpr-selesai-susun-ruu-perampasan-aset, without altering the facts of the original article.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, mengungkapkan bahwa RUU PFII masih dalam tahap pembahasan bersama Komisi XI DPR. Fokus pembahasan saat ini adalah pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang memuat substansi baru.

Fokus Pembahasan DIM

Menurut Eddy Hiariej, total DIM yang menjadi substansi sebanyak 400 poin. Namun, yang sedang dibahas saat ini hanya 97 DIM yang memuat substansi baru. “Yang sekarang kita bahas itu ada 97 DIM, yang merupakan substansi-substansi baru. Tapi ini baru sampai dengan 20 DIM ya,” ungkapnya.

Apa yang Terjadi?

Pembahasan RUU PFII masih terus berlanjut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa Bali akan menjadi lokasi pembangunan PFII. Ia bahkan menekankan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembangunannya telah disiapkan dan bisa selesai sebelum 16 Agustus 2026. Pemerintah menargetkan penyelesaian RUU PFII pada 21 Juli 2026.

Mengapa dan Dampak

Bali dipilih sebagai lokasi PFII karena infrastruktur penunjangnya sudah lengkap, mulai dari rumah sakit bertaraf internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur hingga pariwisatanya yang sudah mendunia. PFII sendiri akan ditempatkan di KEK khusus di Bali nantinya, yang jauh dari kepadatan lalu lintas. Pemerintah berharap PFII bisa bersaing dengan pusat keuangan dunia lainnya seperti di Dubai dan Singapura.

Dengan pembangunan PFII, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan investasi asing. Selain itu, PFII juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski RUU PFII masih dalam proses pembahasan, pemerintah optimis bahwa pembangunan PFII dapat segera terealisasi. Dengan penyelesaian RUU PFII dan PP, diharapkan PFII dapat menjadi kenyataan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung operasional PFII.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714133606-17-750699/ruu-pfii-masih-digodok-baru-20-dari-97-dim-substansi-dibahas, without altering the facts of the original article.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tengah fokus mengejar kepatuhan pajak seluruh lapisan wajib pajak, mulai dari yang memiliki batas minimum penghasilan kena pajak hingga yang tertinggi alias berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Purbaya mengatakan, strategi untuk mengejar kepatuhan para wajib pajak termasuk orang kaya, dan diiringi dengan fokus kebijakan memperluas basis pajak dengan ekstensifikasi ke sektor digital, shadow economy, hingga sektor informal, tidak akan menggunakan cara yang membuat iklim usaha di Indonesia mati.

Fokus pada Kepatuhan Pajak

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan cara-cara yang dapat mematikan iklim usaha di Indonesia. “Jadi biasa saja, kalau sudah bayar pajak ya sudah. Saya enggak akan ngejar-ngejar orang kaya, orang kaya saya periksa, atur semuanya sampai dia bangkrut, ya enggak begitu,” tegas Purbaya di kawasan DPR, dikutip Rabu (15/7/2026). “Jadi saya enggak akan motong angsa emasnya. Saya akan ngumpulin telurnya,” tutur Purbaya.

Strategi Meningkatkan Pendapatan Pajak

Dalam perluasan basis perpajakan, Purbaya menegaskan pemerintah tidak melulu perlu menaikkan tarif pajak. Dengan cara mengejar kepatuhan para pengemplang pajak dan memperluas basis pajak, ia percaya diri dapat memenuhi target, meski dalam outlook Laporan Semester I-2026 hanya akan terealisasi Rp 2.310,8 triliun atau 98,8%. “Kita tidak menaikkan tarif pajak, tapi yang harus bayar pajak ya bayar. Jadi itu maksudnya ekstensifikasi. Untuk mencari yang tadinya harusnya bayar pajak nggak bayar, jadi bayar,” ucapnya.

Mengapa Purbaya Siap Gebrak Aturan Pajak Orang Kaya?

Purbaya siap gebrak aturan pajak orang kaya karena ingin meningkatkan pendapatan pajak tanpa menaikkan tarif pajak. Dengan cara mengejar kepatuhan para pengemplang pajak dan memperluas basis pajak, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial dan infrastruktur. “Kalau uang saya lebih banyak kan nanti kita bisa salurkan lebih banyak ke masyarakat lagi,” lanjut Menkeu Purbaya.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kebijakan Purbaya untuk mengejar kepatuhan pajak orang kaya dan memperluas basis pajak dapat memiliki dampak signifikan pada pendapatan pajak pemerintah. Dengan meningkatnya pendapatan pajak, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program sosial dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Purbaya siap gebrak aturan pajak orang kaya dan tidak akan menunggu lagi untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260715061301-4-750866/kejar-pajak-orang-kaya-purbaya-saya-enggak-akan-motong-angsa-emas, without altering the facts of the original article.

Peringkat Kredit Indonesia Stabil, Angin Segar bagi Pemerintah

Keputusan S&P Global Ratings ini menjadi angin segar bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, Indonesia cukup sering dihantui kabar kurang baik dari lembaga pemeringkat global. Moody’s dan Fitch, dua lembaga pemeringkat global lainnya, telah merevisi outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Namun, S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menjalankan fiskal dengan baik dan hati-hati, sambil mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Apa yang Terjadi?

Sebelumnya, Moody’s dan Fitch telah menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif. Namun, S&P Global Ratings memilih untuk mempertahankan peringkat kredit Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penilaian S&P lebih adil dibandingkan lembaga pemeringkat lainnya. “Saya pikir ini yang lebih fair,” ungkapnya. Menurutnya, S&P Global Ratings memiliki standar yang sangat tinggi dalam memberikan peringkat utang suatu negara dan tidak terpengaruh oleh unsur-unsur politis.

Mengapa dan Dampak

MENGAPA: Penilaian S&P Global Ratings ini penting karena menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menjalankan fiskal dengan baik dan hati-hati. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prospek ekonomi yang stabil. DAMPAK: Keputusan S&P Global Ratings ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Dengan peringkat kredit yang stabil, Indonesia dapat meningkatkan akses ke sumber daya keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Pemerintah Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan peringkat kredit yang stabil, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan prospek ekonomi ke depan. Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan terus menjalankan fiskal dengan baik dan hati-hati, sambil mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan prospek ekonomi ke depan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260715074833-4-750885/purbaya-ungkap-sp-paling-fair-soal-rating-ri-yang-lain-offside, without altering the facts of the original article.

Pertemuan dengan DPR untuk Menyampaikan Aspirasi

Pertemuan tersebut akan dihadiri seluruh pimpinan konfederasi buruh yang tergabung dalam koalisi sehingga aspirasi pekerja dapat disampaikan secara terbuka dan menyeluruh. Andi Gani ingin menuangkan ide, gagasan, dan pokok-pokok pikiran secara terbuka. Seluruh pimpinan konfederasi harus diberi kesempatan berbicara agar aspirasi buruh benar-benar didengar.

Momen Penentu di Menit Akhir

Ia juga meminta seluruh pimpinan fraksi di DPR hadir dalam pertemuan tersebut, tidak hanya Komisi IX, agar seluruh kekuatan politik memahami aspirasi mayoritas buruh Indonesia. Ia menyatakan tetap optimistis DPR dan pemerintah akan membuka ruang dialog serta mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Revisi UU Ketenagakerjaan harus menghasilkan perlindungan yang lebih kuat bagi buruh, tanpa mengabaikan kepentingan dunia usaha. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang kini beranggotakan 18 konfederasi dan 157 federasi serikat pekerja merupakan simbol persatuan gerakan buruh. Koalisi juga akan membentuk sekretariat bersama yang dibangun secara gotong royong oleh seluruh konfederasi.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

DPR RI bakal mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan agar segera rampung dan disahkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Komisi IX yang membidangi urusan ketenagakerjaan akan menerima masukan dari berbagai pihak mengenai RUU tersebut pada masa reses pekan depan. Dengan demikian, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berharap aspirasi mereka dapat diakomodasi dalam revisi UU Ketenagakerjaan yang akan datang.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5649751/koalisi-buruh-kedepankan-dialog-kawal-revisi-uu-ketenagakerjaan, without altering the facts of the original article.