Arsip Kategori: Politik

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maros, Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur, telah genap berusia satu tahun lebih pasca dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Keduanya telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjaga stamina birokrasi di Kabupaten Maros, meskipun dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan, termasuk pandemi Covid-19 dan efisiensi anggaran besar-besaran.

Pasangan yang Kompak

Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur memiliki gaya kepemimpinan yang cukup berbeda, namun saling melengkapi. Chaidir Syam memiliki visi yang kuat untuk memajukan Kabupaten Maros, sedangkan Muetazim Mansyur memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program-program yang efektif. Keduanya telah bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maros.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pada periode pertama Chaidir Syam sebagai Bupati Maros, yaitu pada 2021, ia harus berhadapan dengan ujian berat yaitu Covid-19 yang membuat porak-poranda perekonomian daerah. Namun, Chaidir Syam tidak menyerah dan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada periode keduanya, ia kembali dihadapkan pada efisiensi anggaran besar-besaran yang membuat pergerakan mesin birokrasi mengalami pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat. Namun, Chaidir Syam tetap optimis dan terus bekerja sama dengan Muetazim Mansyur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kinerja yang baik dari Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Maros. Keduanya telah menunjukkan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Maros dapat berharap bahwa keduanya akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, kinerja yang baik dari Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah mencapai beberapa keberhasilan, Chaidir Syam dan Muetazim Mansyur masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih ada daftar impian dan cita-cita masyarakat Maros yang belum terwujud. Oleh karena itu, keduanya harus terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maros. Dengan kerja sama dan kerja kompak antara Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh Forkopimda, diharapkan Kabupaten Maros dapat terus maju dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/opini/1843154/chaidir-syam-dan-muetazim-mansyur-menjaga-stamina-birokrasi, without altering the facts of the original article.

Aksi Massa Demo Tolak Gambar Bintang Bulan di Kantor Gubernur Aceh

Massa aksi yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/7/2026), meninggalkan sejumlah coretan sebagai bentuk protes terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang tak kunjung menemui massa. Aksi demonstrasi ini merupakan gerakan gabungan antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), DEMA UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), mahasiswa Universitas Serambi Mekkah, mahasiswa Universitas Iskandar Muda (Unida), Aliansi Rakyat Aceh (ARA), serta sejumlah perwakilan kampus lainnya.

Apa yang Terjadi

Massa aksi yang melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/7/2026), meninggalkan sejumlah coretan sebagai bentuk protes terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang tak kunjung menemui massa. Amatan di lokasi, sejumlah coretan dan gambar bintang bulan itu digambar oleh massa aksi menggunakan cat pilox warna merah dan hitam di sejumlah tiang serta dinding bagian depan kantor Gubernur Aceh. Koordinator aksi dari Aliansi Rakyat Aceh (ARA), Rivaldi, mengaku kecewa karena massa aksi kembali tidak dapat bertemu langsung dengan Gubernur Aceh untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Mengapa dan Dampak

Masyarakat Aceh hari ini sangat kecewa dengan Gubernur Aceh yang sekian kalinya mungkin tidak menjumpai massa aksi. Rivaldi juga mendorong Gubernur Aceh agar segera menyurati Pemerintah Pusat untuk menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh akhir 2025 lalu. Sebab, hingga saat ini kondisi penanganan pascabencana di sejumlah daerah terdampak masih sangat miris dan tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat negara. Jika Gubernur Aceh tidak sanggup untuk menangani bencana ini, maka sebaiknya mengangkat bendera putih langsung dan tidak berlarut-larut. Ini sudah delapan bulan, masyarakat-masyarakat banyak yang tertindas di sana.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap Gubernur Aceh yang tidak kunjung menemui massa aksi. Oleh karena itu, diharapkan Gubernur Aceh dapat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Aceh dan menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh. Dengan demikian, penanganan pascabencana di sejumlah daerah terdampak dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1032636/massa-demo-gambar-bintang-bulan-di-kantor-gubernur-aceh, without altering the facts of the original article.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berpotensi menjadi senjata pamungkas Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan Agustus mendatang. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan proses RUU PFII akan dikebut agar bisa dibawakan dalam rapat paripurna DPR 21 Juli mendatang.

Kebut Pembahasan RUU PFII

Purbaya berharap RUU PFII bisa diundang-undangkan secepatnya pada bulan ini dan Presiden Prabowo Subianto bisa membawakan UU ini dalam Pidato Kenegaraan Agustus mendatang. “Kita berharap RUU PFII ini bisa selesai bulan ini (Juli 2026), dan berharap sudah bisa jadi UU bulan ini. Agustus harapannya Presiden bisa membacakan soal PFII di Pidato Kenegaraan,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Dengan harapan disahkannya UU terkait PFII ini pada Juli 2026 dan harapan bisa dibacakan dalam Pidato Kenegaraan pada Agustus mendatang, Purbaya juga berharap PFII ini bisa dijalankan mulai akhir 2026. “Saya berharap akhir 2026 sudah bisa berjalan terkait PFII ini,” ujar Purbaya.

Latar Belakang Pembentukan PFII

Adapun kehadiran RUU tersebut merupakan pelaksanaan amanah Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Purbaya menyampaikan bahwa pembentukan PFII merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global sebagaimana diamanatkan dalam program Asta Cita.

Kebijakan ini sekaligus menjadi implementasi tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pembentukan PFII dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. PFII diharapkan menjadi katalis bagi pendalaman sektor keuangan nasional, pengembangan inovasi jasa keuangan, peningkatan investasi, fasilitasi pembiayaan sektor-sektor prioritas dan proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Menkeu.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Jika RUU PFII disahkan dan dijalankan, maka Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan internasional yang berdaya saing global. Hal ini dapat meningkatkan investasi, memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi PFII. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR RI harus bekerja sama untuk memastikan bahwa RUU PFII dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski demikian, pengesahan RUU PFII merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat dan berdaya saing global. Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan Indonesia sebagai pusat keuangan internasional yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260702173913-17-747629/kebut-pembahasan-ruu-pfii-bakal-jadi-bahan-pidato-kenegaraan-prabowo, without altering the facts of the original article.

Indonesia semakin dekat untuk bergabung dengan blok perdagangan bebas terbesar di kawasan Asia-Pasifik, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis bahwa proses aksesi Indonesia ke CPTPP dapat selesai pada 2027. CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas dengan standar tinggi yang saat ini beranggotakan 12 negara, termasuk Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko.

Proses Aksesi yang Terus Berjalan

Proses aksesi Indonesia ke CPTPP terus menunjukkan kemajuan. Terbaru, para Menteri CPTPP dalam Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 pada 26 Juni 2026 menyepakati dimulainya preparation discussion atau diskusi persiapan bagi Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA). Tahap tersebut menjadi pintu masuk sebelum pembentukan Accession Working Group (AWG), yang merupakan tahapan penting menuju keanggotaan penuh CPTPP.

Menurut Airlangga, ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah disepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, Indonesia hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP. Pemerintah telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP. Indonesia juga telah menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru sebagai depository country sejak Mei 2025.

Mengapa CPTPP Penting bagi Indonesia?

Bergabung dengan CPTPP diyakini dapat memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan arus perdagangan dan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global. Secara kolektif, negara-negara anggota CPTPP mewakili sekitar 15% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dengan total pasar mendekati 600 juta penduduk. Bagi Indonesia, keanggotaan CPTPP akan memberikan berbagai manfaat ekonomi, termasuk membuka akses pasar baru melalui pengurangan hambatan tarif, membantu eksportir Indonesia melakukan diversifikasi pasar di tengah ketidakpastian perdagangan global.

Dukungan Internasional dan Kerja Sama

Indonesia mendapat dukungan dari sejumlah negara anggota CPTPP, salah satunya Inggris. Dukungan tersebut diperkuat melalui penandatanganan Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada Januari 2026 antara Airlangga Hartarto dan Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Peter Kyle. Kerja sama ekonomi strategis tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski proses aksesi terus berjalan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Airlangga menegaskan bahwa proses aksesi ini juga sejalan dengan agenda reformasi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan daya saing. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, Indonesia diharapkan dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027 dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260703064433-4-747681/ri-selangkah-lagi-gabung-cptpp-airlangga-target-aksesi-rampung-2027, without altering the facts of the original article.

Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebelum 22 Juli 2026. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa target penyelesaian RUU ini adalah dalam 20 hari ke depan, sesuai kesepakatan antara parlemen dan pemerintah dalam rapat yang dilakukan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Komisi XI DPR RI, Kamis (2/7/2026). RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Momen Penentu di Menit Akhir

Misbakhun menegaskan bahwa pembahasan tingkat I RUU PFII ditargetkan selesai pada 20 Juli 2026, dan persetujuan tingkat II dijadwalkan sehari setelahnya, yakni 21 Juli 2026. Dia menambahkan bahwa pembahasan RUU tersebut akan berlangsung intensif dan mencakup berbagai tahapan, dimulai dari pendalaman substansi hingga lobi antarpihak. “Jadi, saya hanya akan menyampaikan bahwa tanggal 21 harus sudah disetujui di tingkat II, tanggal 20 di tingkat I. Apakah bisa disetujui?” tanya Misbakhun yang disambut oleh persetujuan oleh peserta rapat.

Purbaya Yudhi Sadewa berharap RUU PFII bisa diundang-undangkan secepatnya pada bulan ini dan Presiden Prabowo Subianto bisa membawakan UU ini dalam Pidato Kenegaraan Agustus mendatang. “Kita berharap RUU PFII ini bisa selesai bulan ini (Juli 2026), dan berharap sudah bisa jadi UU bulan ini. Agustus harapannya Presiden bisa membacakan soal PFII di Pidato Kenegaraan,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kehadiran RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan pelaksanaan amanah Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pembentukan PFII merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global sebagaimana diamanatkan dalam program Asta Cita. Kebijakan ini sekaligus menjadi implementasi tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Purbaya juga berharap PFII ini bisa dijalankan mulai akhir 2026. “Saya berharap akhir 2026 sudah bisa berjalan terkait PFII ini,” ujar Purbaya. Dengan disahkannya UU terkait PFII ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia ke depan, seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski target penyelesaian RUU PFII sudah ditentukan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah dan DPR harus bekerja sama untuk memastikan bahwa RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kita harus bisa mengatur pace-nya sehingga akan ada pembahasan-pembahasan yang panjang, subtansial, mulai dari lobi sampai segala hal nanti akan kita lakukan,” kata Misbakhun.

Dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, pemerintah dan DPR harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa RUU PFII dapat diselesaikan dan diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia ke depan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260703074026-4-747697/ruu-pusat-finansial-internasional-ri-ditarget-kelar-sebelum-22-juli, without altering the facts of the original article.

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Pertemuan ini merupakan salah satu agenda penting dalam kunjungan Lukashenko ke Indonesia, yang merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung pada tahun 2013. Prabowo dan Lukashenko sebelumnya juga pernah bertemu pada Selasa, 15 Juli 2025, di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

Latar Belakang Pertemuan

Pertemuan antara Prabowo dan Lukashenko pada 15 Juli 2025 berlangsung selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat. Pertemuan tersebut mencerminkan kedekatan dan rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

Kronologi Kunjungan Lukashenko

Lukashenko tiba di Jakarta pada Rabu (1/7/2026) melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Prabowo. Kunjungan Lukashenko ke Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

Mengapa Pertemuan Ini Penting?

Pertemuan antara Prabowo dan Lukashenko ini penting karena dapat meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Belarus. Kedua negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, dan lainnya. Pertemuan ini juga dapat memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, yang telah terjalin selama beberapa tahun terakhir.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kunjungan Lukashenko ke Indonesia dan pertemuan dengan Prabowo diharapkan dapat membawa dampak positif bagi hubungan bilateral antara kedua negara. Dengan meningkatnya kerja sama dan hubungan bilateral, kedua negara dapat memperoleh manfaat ekonomi, politik, dan lainnya. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Belarus.

Jalan panjang masih harus ditempuh untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarus. Namun, dengan pertemuan antara Prabowo dan Lukashenko, diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan bilateral antara kedua negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.okezone.com/read/2026/07/02/337/3227714/prabowo-akan-bertemu-presiden-belarus-lukashenko-di-istana-merdeka, without altering the facts of the original article.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, memberikan pesan kepada orang-orang baik yang ingin berpengaruh di pemerintahan. Menurut Mahfud, masyarakat jangan sampai putus asa dan pesimis terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia. Ia yakin bahwa orang-orang baik akan tetap ada dan bisa berpengaruh di sistem pemerintahan.

Pesan Mahfud MD untuk Orang Baik

Mahfud MD menyatakan bahwa kondisi politik dan hukum di Indonesia saat ini memang mengalami regresi. Banyak masyarakat yang pesimis dan menganggap bahwa hukum dan politik di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Namun, Mahfud yakin bahwa peluang untuk membangun kembali harapan lewat kualitas politik dan hukum ada di masa mendatang.

Menurut Mahfud, perbaikan di dua bidang itu kemungkinan bisa tercapai saat ada pergantian kepemimpinan di dalam pemerintahan. “Negara kita ini adalah negara hukum atau negara demokrasi konstitusional. Demokrasi dan konstitusi itu selalu membuka peluang bagi terjadinya sirkulasi kekuasaan. Tidak mungkin ada kekuasaan yang abadi,” ungkapnya.

Mengapa Orang Baik Harus Berpengaruh di Pemerintahan

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa orang-orang baik harus berpengaruh di pemerintahan karena kondisi politik dan hukum di Indonesia saat ini memang membutuhkan perhatian. Banyak masyarakat yang merasa bahwa hukum tidak berjalan dengan adil, seperti kasus korupsi yang sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

“Kita jangan sampai putus asa. Pesimis itu kan bagian dari putus asa. Kita harus bekerja sebaik-baiknya dan orang-orang baik seperti ini pada saat-saat tertentu bisa masuk,” ucap Mahfud.

Dampak bagi Pemerintahan ke Depan

Mahfud MD berharap bahwa orang-orang baik akan tetap ada dan bisa berpengaruh di sistem pemerintahan. Ia yakin bahwa dengan adanya orang-orang baik di pemerintahan, kondisi politik dan hukum di Indonesia bisa membaik.

“Perbaikan di dua bidang itu kemungkinan bisa tercapai saat ada pergantian kepemimpinan di dalam pemerintahan. Kalau normalnya kekuasaannya jatuh dan diperbarui setiap pemilu. Kalau tidak normal, biasanya selesai di tengah jalan,” ungkapnya.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Mahfud MD juga menyatakan bahwa jalan panjang yang masih harus ditempuh untuk memperbaiki kondisi politik dan hukum di Indonesia. Namun, ia yakin bahwa dengan adanya kerja sama dan komitmen dari orang-orang baik, perbaikan itu bisa tercapai.

“Kita harus bekerja sebaik-baiknya dan orang-orang baik seperti ini pada saat-saat tertentu bisa masuk. Negara kita ini adalah negara hukum atau negara demokrasi konstitusional,” ungkapnya.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2026/06/30/mahfud-md-yakin-orang-baik-bisa-tempati-posisi-berpengaruh-di-pemerintahan-jangan-putus-asa, without altering the facts of the original article.

Selat Hormuz Dibuka, Harga Minyak Dunia Tak Akan Anjlok

Setelah meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi pelayaran paling strategis di dunia akhirnya dibuka kembali. Dengan dibukanya selat ini, lalu lintas kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya sentimen positif dari perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang sedang berlangsung. Masyarakat Indonesia dan dunia berharap pembukaan ini dapat menurunkan harga minyak.

Apa yang Terjadi?

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, S.E., MIDEC., Ph.D., menjelaskan bahwa dibukanya kembali Selat Hormuz memiliki peran besar dalam menekan ketidakpastian distribusi minyak global. Namun, situasi ini bekerja sebagai penstabil harga, bukan penurun harga secara mendadak. “Pembukaan kembali Selat Hormuz memberikan sentimen positif dan menurunkan risk premium geopolitik di pasar minyak dunia. Namun, harga minyak tidak otomatis anjlok karena pasar masih mempertimbangkan faktor lain, seperti kuota produksi OPEC+, volume permintaan dari Tiongkok dan Amerika Serikat, serta kondisi stok minyak global,” urainya.

Mengapa dan Dampaknya

Mekanisme penentuan harga BBM di Indonesia sendiri melibatkan variabel yang kompleks. Selain mengacu pada pergerakan harga minyak mentah internasional, pemerintah juga harus mengalkulasi rata-rata Indonesian Crude Price (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, ongkos logistik dan pengadaan, hingga kontrak perdagangan minyak yang sedang berjalan. Fluktuasi harga minyak dunia direspons secara berbeda oleh jenis BBM di Indonesia, bergantung pada peruntukannya.

Menurut Dyah, BBM Non-Subsidi (Pertamax Series) yang harganya bersifat lebih dinamis dan penyesuaiannya relatif cepat karena mengikuti mekanisme pasar keekonomian. Di sisi lain, pergerakan harga BBM Bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar, sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan intervensi kompensasi dari pemerintah. “Ketika harga minyak dunia melonjak, pemerintah menahan dampaknya melalui subsidi agar masyarakat tidak terbeban, meski ruang fiskal negara menjadi berat. Sebaliknya, saat harga minyak turun, ruang fiskal pemerintah menjadi lebih longgar. Jadi, intervensi pemerintah membuat masyarakat tidak langsung merasakan seluruh fluktuasi harga dunia,” jelasnya.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Selain kebijakan subsidi, faktor krusial lainnya adalah nilai tukar rupiah. Dikarenakan seluruh transaksi minyak internasional menggunakan mata uang dolar AS, penguatan atau pelemahan rupiah akan sangat menentukan apakah penurunan harga minyak dunia bisa memberikan keuntungan maksimal bagi Indonesia atau tidak. Dampak dari normalisasi Selat Hormuz ini juga memerlukan waktu transisi (time lag) sebelum benar-benar dirasakan oleh sektor riil. Untuk BBM non-subsidi, evaluasi harga umumnya dilakukan setiap bulan sekali. Sementara itu, bagi sektor industri, logistik, dan transportasi, dampaknya baru terlihat dalam kurun waktu satu hingga tiga bulan karena keterikatan kontrak stok lama. Efek rantai ini baru akan memengaruhi tingkat inflasi setelah ongkos distribusi barang ikut mengalami penyesuaian.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2026/06/30/selat-hormuz-dibuka-pakar-umy-minta-masyarakat-tetap-rasional-dan-bijak-kelola-energi, without altering the facts of the original article.

Pesan Prabowo di HUT 80 Polri

Prabowo menyampaikan pesan tersebut dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara adil tanpa dipengaruhi kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi. “Orang yang benar harus merasa aman, orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” kata Prabowo. Ia juga mengingatkan pentingnya menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

Apa yang Terjadi

Prabowo memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Pusat Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak anti terhadap kritik. Namun, menurutnya, kritik harus ditujukan untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk merusak tatanan demokrasi.

Mengapa dan Dampak

MENGAPA: Menurut Prabowo, hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat, bukan alat yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menekan atau mengkriminalisasi pihak lain. Hal ini dikarenakan negara harus memastikan kelompok masyarakat yang paling lemah memperoleh perlindungan hukum yang sama. DAMPAK: Apa artinya ini ke depan? Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan keadilan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Prabowo juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dan pendapat tidak boleh menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta Polri terus menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi sekaligus penegak hukum. “menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara,” katanya. Polri harus terus menjaga kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melindungi rakyat, serta menegakkan hukum secara adil.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260701095257-4-747062/pesan-prabowo-di-hut-80-polri-hukum-tak-boleh-jadi-alat-orang-berduit, without altering the facts of the original article.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan diselenggarakan pada 1–5 Agustus 2026 mendatang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf, meminta para pengurus wilayah dan pengurus cabang untuk bersiap diri serta tidak termakan informasi yang beredar di media sosial. Ia mengingatkan bahaya hoaks bagi pengurus NU.

Peringatan Bahaya Hoaks

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, mengajak para pengurus NU untuk waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial. “Di medsos itu ada yang benar, tapi ada yang separuh benar, dan ada yang hoaks, palsu, fitnah, tidak sesuai kenyataan. Untuk itu, kita semua harus sama-sama waspada,” katanya. Ia berharap para pengurus NU dapat mempersiapkan diri mengikuti Muktamar ini dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa memutuskan segala sesuatu dengan hati yang bersih dan dengan informasi yang benar.

Apa yang Terjadi

Muktamar ke-35 NU akan diselenggarakan pada 1–5 Agustus 2026 mendatang. Lokasi pasti pelaksanaan Muktamar ke-35 NU belum diputuskan. Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini panitia tengah terus berproses melakukan penggodokan. Lima daerah masuk radar lokasi Muktamar, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, dan Jakarta.

Mengapa dan Dampak

Mengapa hoaks menjadi bahaya bagi pengurus NU? Menurut Gus Ipul, hoaks dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan pengurus NU. “Jangan sampai berita yang tidak benar, hoaks, berita yang tidak sesuai kenyataan dijadikan dasar untuk kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu kepada pihak lain,” katanya. Dampaknya, pengurus NU harus lebih selektif dalam memilah informasi dan menciptakan suasana kondusif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kini, pengurus NU harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Muktamar ke-35 NU. Mereka harus waspada terhadap hoaks dan informasi yang tidak benar. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan membawa NU ke arah yang lebih baik. Muktamar ke-35 NU akan menjadi momen penting bagi NU untuk menentukan arah ke depannya.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://times.co.id/muktamar-ke-35-nu-gus-ipul-minta-para-pengurus-tidak-termakan-hoaks, without altering the facts of the original article.