Arsip Kategori: Politik

OJK Siapkan Satgas Khusus untuk Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral

Pengaturan dan pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis (BMKS) telah menjadi perhatian utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas pasar keuangan di Indonesia. Dalam upaya tersebut, OJK telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (Satgas BMKS) di lingkungan internal otoritas guna mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor tersebut.

Kronologi Fakta

Pada bulan Juli 2026, OJK telah membentuk Satgas BMKS di lingkungan internal otoritas. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa Satgas BMKS akan mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS, termasuk infrastruktur pendukungnya. Infrastruktur pendukung tersebut mencakup organisasi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM), perumusan regulasi, penyiapan anggaran, penyusunan proses bisnis, pengembangan teknologi informasi, serta berbagai sarana pendukung lainnya.

Peran Satgas BMKS

Satgas BMKS memiliki peran penting dalam mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS. Mereka akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, untuk memastikan bahwa sistem pengaturan dan pengawasan yang akan dibangun adalah sistem yang efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pasar BMKS di Indonesia dapat menjadi lebih stabil dan meningkatkan kualitas dan integritasnya.

Mengapa Diperlukan Satgas BMKS

Pengaturan dan pengawasan sektor BMKS diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan mineral dan komoditas strategis dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Dengan adanya Satgas BMKS, OJK dapat memastikan bahwa sistem pengaturan dan pengawasan yang akan dibangun adalah sistem yang efektif dan efisien. Selain itu, Satgas BMKS juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan integritas pasar BMKS di Indonesia.

Dampak Satgas BMKS

Dengan adanya Satgas BMKS, diharapkan bahwa pasar BMKS di Indonesia dapat menjadi lebih stabil dan meningkatkan kualitas dan integritasnya. Selain itu, Satgas BMKS juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar BMKS di Indonesia. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kegiatan perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

Penutup

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas pasar keuangan di Indonesia, OJK telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (Satgas BMKS). Dengan adanya Satgas BMKS, OJK dapat mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS, termasuk infrastruktur pendukungnya. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pasar BMKS di Indonesia dapat menjadi lebih stabil dan meningkatkan kualitas dan integritasnya. Demikian informasi tersebut.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5679619/ojk-bentuk-satgas-guna-siapkan-pengaturan-dan-pengawasan-bursa-mineral, without altering the facts of the original article.

Febrie Adriansyah Melawan, Kejagung Siap Tanggapi Gugatan Praperadilan

Fakta dan Kronologi

Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai merespons soal gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menimpa mantan Jampidsus itu telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat.

Penetrasi tersangka oleh Kejagung dan Polri atas nama Febrie Adriansyah merupakan langkah penting dalam penyelidikan kasus tersebut. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, hak untuk mengajukan praperadilan sudah diatur dalam KUHAP sehingga mantan Jampidsus itu pun berhak mengajukan gugatan.

Mengapa Gugatan Praperadilan?

Febrie Adriansyah dan tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Firman Wijaya akan mengajukan dua permohonan praperadilan. Permohonan pertama berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejagung dan Polri, yang menurut pihak Febrie Adriansyah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Firman Wijaya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejagung dan Polri dianggap tidak adil dan tidak transparan. Oleh karena itu, pihak Febrie Adriansyah berpendapat bahwa gugatan praperadilan adalah langkah yang tepat untuk menegaskan keberatan mereka terhadap penetapan tersangka.

Dampak Gugatan Praperadilan

Gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh Febrie Adriansyah dan tim kuasa hukumnya dapat menimbulkan dampak yang signifikan dalam proses penyelidikan kasus TPPU. Selain itu, gugatan ini juga dapat menegaskan keberatan pihak Febrie Adriansyah terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejagung dan Polri.

Gugatan praperadilan ini juga dapat menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa orang mungkin mendukung gugatan praperadilan ini karena mereka percaya bahwa Febrie Adriansyah tidak bersalah, sedangkan yang lain mungkin tidak mendukungnya karena mereka percaya bahwa Febrie Adriansyah bersalah.

Tanggapan Kejagung

Kejagung telah mulai merespons gugatan praperadilan ini dengan menegaskan bahwa hak untuk mengajukan praperadilan sudah diatur dalam KUHAP. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa Kejagung akan siap tanggapi gugatan praperadilan ini.

Demikian informasi tentang gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh Febrie Adriansyah dan tim kuasa hukumnya. Semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5679675/kejagung-respons-gugatan-praperadilan-febrie-adriansyah, without altering the facts of the original article.

Mendikdasmen Ambil Langkah Cegah Kekerasan di Sekolah dengan Pembatasan Gawai

Pembatasan penggunaan gawai di sekolah merupakan langkah strategis yang diambil oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Dalam upaya ini, Mendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2026, yang bertujuan untuk membatasi penggunaan gawai bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun.

Pada Selasa, 4 Agustus 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti berbicara di depan para jurnalis sebelum menyampaikan keterangan pers terkait Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas Rana) di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta. Menurutnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga mereka dapat berekspresi dan mengembangkan kreativitas dengan aman.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga hadir dan berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, pembatasan penggunaan gawai di sekolah juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dengan demikian, siswa dapat berkembang dengan optimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Pembatasan penggunaan gawai di sekolah juga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan gawai yang berlebihan. Dengan membatasi penggunaan gawai, siswa dapat lebih fokus pada proses belajar dan mengembangkan potensi diri mereka. Selain itu, pembatasan penggunaan gawai juga diharapkan dapat mengurangi kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan ketergantungan pada gawai.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menyebutkan bahwa pembatasan penggunaan gawai di sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan membatasi penggunaan gawai, siswa dapat lebih fokus pada proses belajar dan mengembangkan potensi diri mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pembatasan penggunaan gawai di sekolah merupakan langkah strategis yang diambil oleh Mendikdasmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Dengan demikian, siswa dapat berkembang dengan optimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Dengan demikian informasi tentang pembatasan penggunaan gawai di sekolah yang diambil oleh Mendikdasmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5680024/mendikdasmen-pembatasan-gawai-ciptakan-lingkungan-sekolah-yang-aman, without altering the facts of the original article.

**Jenderal TNI Dipanggil ke Istana, Bisa Jadi Gantikan Presiden RI di Masa Depan** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami masa Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Seorang jenderal TNI pernah dipanggil mendadak ke Istana Negara untuk menjalankan misi yang tak pernah dibayangkannya. Jenderal Ahmad Yani, salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sangat dipercaya Presiden Soekarno, diminta bersiap menggantikan kepala negara apabila suatu saat sang presiden tak lagi bisa memimpin Indonesia. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Menurut buku Haryasudirja: Tokoh Pejuang Kemerdekaan, Pembangunan dan Pendidikan (2005), Ahmad Yani mengungkapkan bahwa Soekarno pernah memanggilnya setelah mengalami tidur siang. Saat itu, Soekarno menyampaikan bahwa dirinya menerima wangsit dari Yang Maha Kuasa, yaitu kalau ada apa-apa dengan saya, sehingga saya tidak dapat menjalankan tugas kepresidenan, ataupun saya mati, maka kau harus menggantikan saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Kedekatan Soekarno dan Ahmad Yani juga diungkap oleh ajudan presiden, Maulwi Saelan, dalam buku Maulwi Saelan: Penjaga Terakhir Soekarno (2015). Ahmad Yani disebut sebagai salah satu jenderal yang paling disayangi oleh Soekarno. Atas dasar kedekatan tersebut, Bung Karno disebut sangat terpukul ketika mendengar kabar bahwa Ahmad Yani menjadi salah satu korban dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). **Apa Artinya Ini ke Depan?** Mengapa Soekarno memilih Ahmad Yani sebagai penerusnya? Pilihan Soekarno terhadap Ahmad Yani bukan tanpa alasan. Saat itu, Ahmad Yani memang dikenal sebagai salah satu perwira yang paling dipercaya oleh presiden pertama RI tersebut. Hubungan keduanya semakin erat setelah Ahmad Yani dipercaya memimpin Angkatan Darat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 1962. Dampak kejadian ini sangat besar bagi Ahmad Yani dan keluarganya. Ahmad Yani yang disebut pernah diminta menggantikannya sebagai Presiden RI justru gugur dalam salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Setelah pergolakan politik pasca-G30S, arah kekuasaan Indonesia berubah secara signifikan. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Kejadian ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan posisi sangat tidak stabil. Banyak orang yang dipilih untuk menggantikan presiden atau kepala negara, tetapi mereka justru menjadi korban dalam peristiwa yang tidak terduga. Ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa kekuasaan dan posisi harus dijalankan dengan bijak dan hati-hati. Dalam masa depan, kita harus terus belajar dari kejadian-kejadian seperti ini dan meningkatkan kesadaran kita tentang kekuasaan dan posisi. Kita harus memahami bahwa kekuasaan dan posisi bukanlah hal yang stabil dan dapat berubah kapan saja. Oleh karena itu, kita harus selalu siap menghadapi perubahan dan tidak pernah berhenti belajar.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260729195833-25-754899/cerita-jenderal-tni-dipanggil-ke-istana-diminta-gantikan-presiden-ri, without altering the facts of the original article.

**Aturan Gaji Kepala Daerah Perlu Direvisi untuk Menghindari Kekurangan Pegawai** **Pembuka** Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat untuk melakukan evaluasi dan revisi aturan gaji kepala daerah. Aturan ini telah berlaku selama 26 tahun dan dinilai memerlukan pembaruan sesuai dengan kondisi saat ini. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada Kamis (30/7/2026), Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum di Gedung DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat untuk melakukan evaluasi dan revisi aturan gaji kepala daerah. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 akan di revisi secara komprehensif. Revisi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem renumerasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih adil, proporsional, dan berbasis capaian kinerja. Revisi ini juga akan mempertimbangkan peningkatan kompleksitas tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perkembangan tata kelola pemerintahan, indeks kemahalan daerah, serta kemampuan fiskal daerah. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Mendagri Tito Karnavian menilai bahwa aturan gaji kepala daerah saat ini tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi maupun beban kerja kepala daerah saat ini. “Jadi kalau seandainya nanti akan direformasi, diformulasi, disesuaikan dengan keadaan sekarang karena kenaikan biaya kan kita tahu, tahun 2000 ke 2026 kan jauh berbeda,” ucapnya. Revisi aturan gaji kepala daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepala daerah dan menciptakan sistem renumerasi yang lebih adil. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendesak agar wacana perubahan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diimbangi dengan peningkatan kinerja nyata dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. “Tapi yang paling penting adalah Pak Mendagri kalau pada akhirnya kita bersepakat untuk bagaimana kita mendorong agar perubahan terhadap remunerasi ini dilakukan, kita ingin bahwa itu juga harus dibarengi dengan tentu kinerja para kepala-kepala daerah kita agar pelayanan publik di daerah sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Bahtra Banong.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731064636-4-755266/terungkap-ini-alasan-aturan-gaji-kepala-daerah-harus-direvisi, without altering the facts of the original article.

**Prabowo: BI Harus Satu Tim dengan Pemerintah untuk Stabilitas Ekonomi** **Pembuka** Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan semua bank pelat merah atau Himbara untuk mencapai stabilitas ekonomi. Menurutnya, seluruh unsur ini merupakan satu-kesatuan dalam sektor keuangan nasional. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada hari Kamis (30/7/2026), Prabowo menyampaikan pidatonya di Akad Massal 62.000 Unit KPR Bersubsidi. Dalam pidatonya, dia menekankan bahwa kerja sama antara BI, Himbara, dan pemerintah harus menjadi prioritas untuk mencapai stabilitas ekonomi. “Ya semua bank Himbara sekarang bersama Bank Indonesia, bersama semua unsur, kita ini harus menjadi satu tim, satu kesebelasan. Kuncinya adalah kerja sama,” ujar Prabowo. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Pada hari yang sama, Prabowo juga memberikan sinyal soal calon Gubernur Bank Indonesia (BI), yang ditinggalkan Perry Warjiyo. Dia menunjuk Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara (PGS) sesuai dengan pasal 50 ayat (2) UU BI. Selain itu, Prabowo juga menyerahkan proses pemilihan calon Gubernur BI definitif kepada DPR RI. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Menurut Prabowo, jika BI dan Himbara bisa saling bersinergi, maka sektor keuangan Indonesia dapat berkembang dengan cepat dan mencapai hal-hal besar. “Dengan kerja sama, dengan saling percaya, dengan saling mendukung, dengan saling mengisi, dengan saling perkuat, kita akan capai hal-hal besar. Kita sekarang, semuanya, semua adalah anak-anak Indonesia. Kita semuanya dalam satu, dalam satu keluarga besar, dalam satu kapal besar yang namanya NKRI,” tegas Prabowo. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Dalam kesempatan ini, Prabowo juga memberikan sinyal soal calon Gubernur BI, yang ditinggalkan Perry Warjiyo. Dia menunjuk Destry Damayanti sebagai PGS dan menyerahkan proses pemilihan calon Gubernur BI definitif kepada DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, Destry memiliki kapasitas yang memadai untuk menahkodai bank sentral. “Saya yakin BI bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di bawah kepemimpinan Bu Destry, sambil menunggu proses pengantian gubernur BI yang definitif,” ucap Hekal. **Kesimpulan** Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, BI, dan Himbara untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dia juga menunjuk Destry Damayanti sebagai PGS dan menyerahkan proses pemilihan calon Gubernur BI definitif kepada DPR RI. Dengan kerja sama yang erat, diharapkan sektor keuangan Indonesia dapat berkembang dengan cepat dan mencapai hal-hal besar.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731071827-4-755268/pesan-prabowo-buat-bi-kita-harus-satu-tim, without altering the facts of the original article.

**Tito Tawarkan Solusi Bayar DBH Rp70 T, Pemda Harus Siap Bayar PPPK** **Pembuka** Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan solusi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan membayar gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Tito, kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 70 triliun dapat membantu Pemda untuk membayar gaji PPPK. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada 30 Juli 2026, Tito mengatakan bahwa kurang bayar DBH mencapai sekitar Rp 83 triliun pada tahun 2024. Rinciannya terdiri dari DBH pajak sekitar Rp 43 triliun dan DBH sumber daya alam sekitar Rp 40 triliun. Dari data tersebut, ada lebih bayar sebesar Rp 13 triliun. Jika dihitung ulang, maka ada kurang bayar bersih sekitar Rp 70 triliun. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Kurang bayar DBH ini menyangkut 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota. Tito juga mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan mekanisme top up Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang tidak memiliki hak atas kurang bayar DBH. Skema top up akan diberikan jika ada efisiensi yang sudah dilakukan Pemda. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Solusi yang ditawarkan oleh Tito dapat membantu Pemda untuk membayar gaji PPPK dan mengatasi kesulitan keuangan. Namun, perlu diingat bahwa kurang bayar DBH ini masih merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan DBH. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Tito mengatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan DBH. Dia juga mengatakan bahwa skema top up DAU sudah disepakati antara dirinya dan Menteri Keuangan. Dengan demikian, diharapkan masalah PPPK dapat diatasi dan Pemda dapat membayar gaji PPPK dengan lancar. Dengan menawarkan solusi kurang bayar DBH Rp 70 triliun, Tito menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu Pemda mengatasi kesulitan keuangan. Namun, perlu diingat bahwa solusi ini masih merupakan langkah awal dan memerlukan perubahan yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan DBH.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731073635-4-755273/tito-ungkap-kurang-bayar-dbh-rp70-t-bisa-jadi-solusi-pemda-bayar-pppk, without altering the facts of the original article.

**Tito Mendagri: PHK PPPK di Daerah Tidak Ada, PPPK Tetap Aman** Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tidak ada opsi bagi pemerintah daerah untuk memecat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pernyataan ini ditegaskan menyusul banyaknya pemerintah daerah yang mengaku kesulitan membayarkan gaji pegawai. **Momen Penentu di Menit Akhir** Mendagri Tito mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki solusi terkait dengan hal ini. “Yang jelas, tidak ada opsi untuk merumahkan apalagi memberhentikan PPPK, menimbulkan permasalahan tersendiri nanti,” ungkap Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Menurut Tito, pemerintah telah memiliki dua solusi untuk mengatasi kesulitan membayarkan gaji PPPK di daerah. Pertama, Pemda akan tetap mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka untuk membayar gaji PPPK. Kedua, Pemda akan membayar gaji PPPK dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mereka terima dari pemerintah pusat. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Dengan adanya dua solusi tersebut, Tito menegaskan bahwa tidak ada risiko PHK bagi PPPK di daerah. “Bukan dibayar dari APBN. Nanti kalau saya takut nanti narasinya bahwa kebijakan pemerintah pusat PPPK dibayar APBN, berarti seolah-olah selanjutnya nanti APBN semua, ini hanya untuk menghadapi persoalan yang ada saat ini,” ujarnya. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Tito juga mengungkapkan bahwa ada 413 daerah yang memiliki kurang bayar DBH. Nilainya mencapai Rp 70 triliun. Dari data tahun 2024 yang dia peroleh, kurang bayar DBH mencapai sekitar Rp 83 triliun. Rinciannya terdiri dari DBH pajak sekitar Rp 43 triliun dan DBH sumber daya alam sekitar Rp 40 triliun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memiliki solusi untuk mengatasi kesulitan membayarkan gaji PPPK di daerah. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah ini. Dengan adanya dua solusi tersebut, diharapkan bahwa tidak ada risiko PHK bagi PPPK di daerah.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731082548-4-755288/mendagri-tito-pastikan-tidak-ada-phk-bagi-pppk-di-daerah, without altering the facts of the original article.

**Kolaborasi Fashion Italia-Indonesia, Industri Kulit Lokal Tumbuh Kencang** **Pembuka** Industri kulit lokal menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan fashion Indonesia. Dari tas, sepatu, hingga aksesori, material kulit hadir dalam beragam produk yang dekat dengan keseharian. Kolaborasi Italia dan Indonesia yang berlangsung di Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 menjadi salah satu perhatian dalam meningkatkan industri kulit lokal. **Apa Yang Terjadi** Kolaborasi tersebut dipimpin oleh ASSOMAC bersama Italian Trade Agency (ITA) Jakarta Trade Office. Misi tersebut mempertemukan delegasi Italia dengan pelaku industri, asosiasi, serta perwakilan pemerintah Indonesia. Serangkaian pertemuan dilakukan untuk memetakan peluang kerja sama, sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dan teknologi. Agenda kemudian berlanjut di IFW 2026 melalui sesi presentasi dan business matchmaking. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pertemuan ini mempertemukan pelaku industri kulit Indonesia dengan calon mitra dari Italia, membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri kulit Indonesia, mulai dari teknologi hingga standar produksi. Dengan dukungan tersebut, produk kulit lokal berpeluang memperluas pasar dan semakin kompetitif di kancah internasional. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Industri kulit lokal memiliki potensi besar untuk berkembang. 2. Teknologi dan pengetahuan Italia dapat membantu meningkatkan standar dan mempermudah akses ke pasar internasional. 3. Kerja sama ini tidak hanya membawa pertukaran teknologi, tapi juga membuka peluang peningkatan keterampilan, pendampingan, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Kolaborasi Italia dan Indonesia di IFW 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat ekosistem industri kulit nasional. Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi brand Indonesia untuk menghasilkan produk berkualitas dan semakin percaya diri memasuki pasar internasional. Dengan demikian, industri kulit lokal dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing lebih kuat. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Kerja sama yang dibangun ASSOMAC tidak berhenti pada penerapan teknologi, tapi turut menyoroti pentingnya transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Dengan demikian, industri kulit dapat berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing lebih kuat. Inovasi, keterampilan, dan kerja sama adalah fondasi pembangunan industri, dan kolaborasi Italia dan Indonesia di IFW 2026 merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan industri kulit lokal.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/8258223/italia-dan-indonesia-perkuat-kolaborasi-fashion-industri-kulit-lokal-didorong-naik-kelas, without altering the facts of the original article.