Tito Tawarkan Solusi Bayar DBH Rp70 T, Pemda Harus Siap Bayar PPPK

**Tito Tawarkan Solusi Bayar DBH Rp70 T, Pemda Harus Siap Bayar PPPK** **Pembuka** Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan solusi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan membayar gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Tito, kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 70 triliun dapat membantu Pemda untuk membayar gaji PPPK. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada 30 Juli 2026, Tito mengatakan bahwa kurang bayar DBH mencapai sekitar Rp 83 triliun pada tahun 2024. Rinciannya terdiri dari DBH pajak sekitar Rp 43 triliun dan DBH sumber daya alam sekitar Rp 40 triliun. Dari data tersebut, ada lebih bayar sebesar Rp 13 triliun. Jika dihitung ulang, maka ada kurang bayar bersih sekitar Rp 70 triliun. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Kurang bayar DBH ini menyangkut 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota. Tito juga mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan mekanisme top up Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang tidak memiliki hak atas kurang bayar DBH. Skema top up akan diberikan jika ada efisiensi yang sudah dilakukan Pemda. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Solusi yang ditawarkan oleh Tito dapat membantu Pemda untuk membayar gaji PPPK dan mengatasi kesulitan keuangan. Namun, perlu diingat bahwa kurang bayar DBH ini masih merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan DBH. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Tito mengatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan DBH. Dia juga mengatakan bahwa skema top up DAU sudah disepakati antara dirinya dan Menteri Keuangan. Dengan demikian, diharapkan masalah PPPK dapat diatasi dan Pemda dapat membayar gaji PPPK dengan lancar. Dengan menawarkan solusi kurang bayar DBH Rp 70 triliun, Tito menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu Pemda mengatasi kesulitan keuangan. Namun, perlu diingat bahwa solusi ini masih merupakan langkah awal dan memerlukan perubahan yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan DBH.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731073635-4-755273/tito-ungkap-kurang-bayar-dbh-rp70-t-bisa-jadi-solusi-pemda-bayar-pppk, without altering the facts of the original article.