Arsip Kategori: Ekonomi

Momen Penentu di Menit Akhir

Pada perdagangan Senin, tercatat 10 saham yang mengalami net foreign buy. Berdasarkan data dari Stockbit, saham-saham tersebut menjadi pilihan utama investor asing. Berikut adalah daftar 10 saham yang diborong asing pada perdagangan tersebut.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Kenaikan IHSG ke level 6.000 menunjukkan sentimen positif di pasar saham. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang membaik dan kinerja emiten yang solid turut berkontribusi pada kenaikan ini. Selain itu, minat investor asing pada sejumlah saham juga menjadi indikator penting.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kinerja IHSG yang solid dan minat investor asing pada saham-saham tertentu memberikan gambaran positif untuk jangka panjang. Namun, investor tetap perlu memantau kondisi ekonomi dan kinerja emiten untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Jalan panjang yang masih harus ditempuh oleh investor adalah terus memantau pergerakan pasar dan kinerja saham.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Investor harus tetap waspada dan bijak dalam membuat keputusan investasi. Dengan terus memantau kondisi pasar dan menganalisis kinerja saham, investor dapat mengoptimalkan potensi keuntungan dan mengelola risiko dengan baik.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714080152-17-750568/asing-gencar-serok-10-saham-ini-kala-ihsg-balik-ke-level-6000, without altering the facts of the original article.

PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan pelat merah pertama yang akan memulai uji coba pendekatan kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Melalui penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan, DJP mendorong penyelesaian potensi permasalahan perpajakan sejak awal guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Potensi penerimaan pajak dari PT Pertamina (Persero) dapat mencapai Rp400 triliun hingga Rp500 triliun per tahun melalui pendekatan kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance ini.

Uji Coba Pendekatan Kepatuhan Kolaboratif

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan bahwa pendekatan Co-operative Compliance mengubah pola hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Menurutnya, pembahasan atas risiko perpajakan tidak lagi dilakukan setelah transaksi terjadi, melainkan sejak awal melalui komunikasi yang lebih terbuka dan didukung integrasi data. “Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.

Setelah melalui masa persiapan dan pembahasan yang cukup panjang, PT Pertamina (Persero) ditetapkan sebagai mitra pertama dalam pelaksanaan uji coba Co-operative Compliance untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2026 yang mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Selama periode tersebut, Pertamina melakukan self-assessment TCF, bersama DJP melakukan pembahasan compliance arrangement serta melakukan evaluasi bersama sebagai dasar penyempurnaan program.

Mengapa Pendekatan Ini Penting?

Penerapan Co-operative Compliance ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan pendekatan ini, DJP dapat mengidentifikasi potensi permasalahan perpajakan sejak awal dan memberikan solusi yang efektif. “Kami berharap pendekatan ini menjadi fondasi bagi sistem kepatuhan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis kepercayaan. Kolaborasi yang semakin erat antara DJP dan Wajib Pajak diharapkan mampu memperkuat kepatuhan sukarela sekaligus mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan,” tutup Bimo.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Potensi penerimaan pajak dari PT Pertamina (Persero) yang dapat mencapai Rp400 triliun hingga Rp500 triliun per tahun melalui pendekatan kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance ini tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi penerimaan negara. Selain itu, penerapan Co-operative Compliance ini juga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum. Pengembangan Co-operative Compliance mengacu pada praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Belanda, Malaysia, Singapura, dan Australia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam waktu dekat, skema ini akan dikembangkan di BUMN lainnya, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai bagian dari persiapan implementasi secara lebih luas. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Selain Pertamina, perusahaan lain juga dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714071624-17-750560/pertamina-uji-coba-skema-baru-pajak-potensinya-bisa-rp-500-t, without altering the facts of the original article.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar sebesar Rp 15.000 per liter khusus untuk nelayan tidak akan membebani APBN. Skema subsidi BBM Solar khusus untuk nelayan ini akan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Harga BBM Solar nelayan yang tembus Rp 15.000 per liter ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Fokus pada Nelayan Kapal 30-200 GT

Kebijakan harga khusus BBM Solar untuk nelayan ini ditujukan untuk pengusaha nelayan dengan kapal kapasitas 30-200 Gross Ton (GT). Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan meringankan beban operasional pengusaha nelayan. “Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan,” kata Bahlil.

Skema Pembiayaan Non-APBN

Bahlil menegaskan bahwa selisih harga Solar ini tidak akan dibiayai melalui APBN, melainkan dari skema pembiayaan BPDP. “Nah terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BPDPKS (BPDP) ya jadi non-APBN kita tidak pakai dana APBN kita,” kata Bahlil. Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan agar harga khusus itu tidak disalahgunakan dan tepat sasaran.

MENGAPA & DAMPAK

Mengapa Harga BBM Solar Nelayan Tembus Rp 15.000?

Presiden Prabowo Subianto memberikan harga khusus BBM Solar sebesar Rp 15.000 per liter untuk pengusaha nelayan kapal 30-200 GT. Harga ini lebih rendah dibandingkan dengan harga BBM non-subsidi yang sempat melonjak hingga Rp 21.300 per liter. Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT sudah mendapatkan harga BBM subsidi sebesar Rp 6.800 per liter.

Dampak bagi Nelayan

Kebijakan harga khusus BBM Solar untuk nelayan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban operasional pengusaha nelayan. Dengan harga Rp 15.000 per liter, nelayan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pendapatan. “Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nilaian tapi kemudian salah lagi dipergunakan,” kata Bahlil.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Pemerintah masih harus terus memantau implementasi kebijakan harga khusus BBM Solar untuk nelayan ini. Dengan koordinasi yang baik antara Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BPDP, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengusaha nelayan. Pemerintah juga harus terus memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif untuk mencegah penyalahgunaan harga khusus ini.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260713215417-4-750551/harga-bbm-solar-nelayan-rp-15000-bahlil-tidak-disubsidi-pakai-apbn, without altering the facts of the original article.

Industri Indonesia menunjukkan sinyal positif dengan pertumbuhan kencang, terlihat dari data pajak yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hingga akhir Semester I-2026, DJP mencatat pertumbuhan tinggi setoran pajak jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 380 triliun, dengan pertumbuhan 42,2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Data ini mengungkap tiga tren positif yang menjadi indikator kuat bahwa industri Indonesia akan tumbuh kencang.

Tiga Tren Positif dari Data Pajak

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan tinggi setoran pajak sektor industri hingga pajak pertambahan nilai (PPN) impor menjadi indikator kuat bahwa industri Indonesia akan bertumbuh kencang. “Saya lihat semuanya bagus dari sisi input PPN impor. Jadi kita berharap dengan adanya input yang bagus, maka produksinya juga bakal bagus di periode triwulan ke-2, triwulan 3, dan 4,” kata Bimo.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan yang mencapai 45,9% secara tahunan atau year on year (yoy) dengan kontribusi terhadap total penerimaan pajak 25,6% pada semester I-2026. Pertumbuhan tertinggi kedua berasal dari sektor pertambangan sebesar 22,8% dengan kontribusi 9,3%, industri pengolahan 19,9% dengan kontribusi 22,8%, dan jasa perusahaan 14,7% dengan kontribusi 3,2%. Selanjutnya, sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 10,7% dengan kontribusi 4,3%, serta konstruksi dan real estat yang tumbuh 9,2% dengan kontribusi 3,7%.

Momen Penentu di Sektor Industri

Sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan kontribusi 22,8% terhadap total penerimaan pajak. Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh pembelian bahan baku impor di industri-industri seperti industri tekstil, industri petrokimia, dan industri yang terkait dengan makanan ternak. “Di sektor PPN yang tumbuh bagus itu pembelian beberapa bahan baku impor di industri-industri seperti industri tekstil, industri petrokimia, kemudian juga industri yang terkait dengan makan ternak dan sebagainya,” ujar Bimo.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Pertumbuhan industri Indonesia yang terlihat dari data pajak ini memiliki dampak positif ke depan. Bimo Wijayanto menegaskan bahwa selain setoran pajak yang bertumbuh, perluasan basis pajak juga terjadi pada tahun ini dengan penambahan sekitar 140 ribu wajib pajak. “Jadi ekstensifikasi ini tidak hanya basis yang pure baru, tetapi juga basis lama yang dormant. Itu kita nudging kembali dengan data yang ada. Yang inaktif juga kita nudging kembali untuk bisa masuk ke dalam sistem perpajakan kami,” tuturnya.

Dengan pertumbuhan industri yang kencang dan perluasan basis pajak, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jalan panjang yang masih harus ditempuh adalah memastikan bahwa pertumbuhan industri ini berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260714060222-4-750553/tanda-tanda-industri-ri-mau-tumbuh-kencang-muncul-di-data-pajak, without altering the facts of the original article.

Rating kredit Indonesia tetap stabil di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek stabil, menurut lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif keputusan ini, menilai bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dipercaya di tengah ketidakpastian global yang tinggi. “Keputusan S&P ini kabar baik. Indonesia tetap dipercaya, dan ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal serta ketahanan ekonomi kita masih diapresiasi,” kata Misbakhun.

Faktor yang Mendorong Keputusan S&P

S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 menegaskan kembali peringkat kredit Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. S&P menilai pelemahan indikator fiskal dan eksternal Indonesia masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mendorong keputusan ini, antara lain prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, posisi utang pemerintah dan utang eksternal yang relatif terkendali, ketahanan sektor perbankan, hingga komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengapa Keputusan Ini Penting?

Keputusan S&P ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih dipandang kredibel oleh lembaga pemeringkat internasional. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kepercayaan dari investor internasional. “Kepercayaan ini harus dijaga dan diperkuat,” kata Misbakhun. Menurutnya, pemerintah harus terus menjaga kredibilitas APBN melalui penguatan penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keputusan S&P ini memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia ke depan. Pertama, keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kepercayaan dari investor internasional. Kedua, keputusan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Defisit bisa menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan, sepanjang kualitas fiskalnya dijaga,” kata Misbakhun. Beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati agar ruang fiskal tetap sehat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Misbakhun juga menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan S&P harus dijaga melalui keberlanjutan agenda reformasi ekonomi nasional. Program hilirisasi, perbaikan tata kelola sumber daya alam, serta penguatan basis penerimaan negara perlu terus didorong untuk memperkuat ketahanan fiskal dan eksternal Indonesia. “Target kita bukan sekadar mempertahankan investment grade. Yang harus kita bangun adalah fondasi ekonomi yang makin kuat agar Indonesia bisa naik kelas,” kata Misbakhun.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260714065650-4-750558/rating-ri-tetap-bbb-misbakhun-ingatkan-disiplin-fiskal-harus-dijaga, without altering the facts of the original article.

Industri syariah di Indonesia saat ini berada di ujung tanduk. Melemahnya pasar modal dan rupiah telah memberikan dampak signifikan pada industri ini, terutama pada konsep spin off yang selama ini menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada bisnis syariah. Nasib spin off dan daya tahan industri syariah menjadi pertanyaan besar di tengah gejolak ekonomi saat ini.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pasar modal Indonesia telah mengalami tekanan besar dalam beberapa waktu terakhir. Rupiah yang melemah terhadap dolar AS telah meningkatkan biaya impor dan menurunkan kepercayaan investor. Hal ini berdampak langsung pada industri syariah yang mengoperasikan model bisnis berdasarkan prinsip syariah. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan penyesuaian strategi untuk bertahan, termasuk mempertimbangkan spin off sebagai salah satu opsi.

Spin off merupakan strategi yang dipilih oleh beberapa perusahaan untuk memisahkan unit bisnis syariah dari unit bisnis konvensional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, fokus pada bisnis syariah, dan meningkatkan transparansi. Namun, proses spin off tidaklah mudah dan memerlukan perencanaan yang matang.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Beberapa fakta menunjukkan bahwa industri syariah memiliki daya tahan yang kuat. Pertama, industri syariah memiliki pangsa pasar yang besar dan terus berkembang. Kedua, industri syariah memiliki regulasi yang jelas dan terstruktur. Ketiga, industri syariah memiliki dukungan dari masyarakat yang besar.

Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh industri syariah. Pertama, industri syariah harus bersaing dengan industri konvensional yang lebih besar dan lebih mapan. Kedua, industri syariah harus menghadapi perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Ketiga, industri syariah harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa syariah.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Ke depan, industri syariah harus meningkatkan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan pasar dan regulasi. Perusahaan syariah harus meningkatkan efisiensi dan fokus pada bisnis syariah. Dukungan pemerintah dan regulator juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pangsa pasar industri syariah.

Dalam jangka panjang, industri syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, industri syariah dapat menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Jalan panjang masih harus ditempuh oleh industri syariah untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan syariah harus terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya untuk bersaing dengan industri konvensional. Dukungan pemerintah dan regulator juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pangsa pasar industri syariah.

Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, industri syariah dapat mencapai tujuan dan menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20260526211755-31-738266/video-arah-spin-off-daya-tahan-industri-syariah-di-tengah-gejolak, without altering the facts of the original article.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pameran yang diikuti 2.800 peserta dan 1.800 stan atau tenant dengan komposisi 55 persen perusahaan besar serta 45 persen perusahaan skala UMKM ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Wakil Gubernur DKI Rano Karno mengatakan antusiasme masyarakat Jakarta dan bahkan dari luar Jakarta sangat tinggi. “Terlihat pada penyelenggaraan tahun ini, Jakarta Fair dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Transaksi menembus lebih dari Rp8 triliun,” katanya dalam penutupan acara Jakarta Fair Kemayoran, Minggu.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta yang tetap terjaga. Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, Rano berharap kegiatan ini mampu mendorong sektor perekonomian Jakarta yang digerakkan oleh pemerintah, industri kreatif maupun UMKM. “Mari kita jadikan momentum ini sebagai salah satu kado terbaik untuk menyambut 500 tahun kota Jakarta, sekaligus mendukung pertumbuhan Jakarta sebagai kota global,” katanya. Ketua Umum Panitia Jakarta Fair 2026 Hartati Murdaya menambahkan bahwa ajang ini berhasil menyerap puluhan ribu tenaga kerja, terhitung sejak masa persiapan hingga seluruh rangkaian pameran berlangsung. “Total pengunjung Jakarta Fair 6,1 juta, dan transaksi penjual dan pembeli mencapai Rp8,2 triliun,” ucap Hartati.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Sejak pertama kali digelar pada 1968, Jakarta Fair telah menjadi ruang penting bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk sekaligus menjaga optimisme ekonomi. Dalam perjalanannya, kegiatan ini hanya sempat ditiadakan pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Ajang tahunan tersebut, selain menjadi ruang promosi dan hiburan bagi masyarakat, juga mendorong aktivitas ekonomi serta memperkuat daya saing produk nasional. Dengan demikian, semangat kolaborasi yang tercermin dalam penyelenggaraan Jakarta Fair dan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta menjadi modal penting menyongsong usia lima abad Jakarta pada 2027. Jakarta Fair Kemayoran 2026 menjadi bukti bahwa event besar dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan optimisme masyarakat. Dengan kesuksesan ini, Jakarta Fair diharapkan dapat terus menjadi ajang yang memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5646564/jakarta-fair-kemayoran-2026-bukukan-transaksi-rp82-triliun, without altering the facts of the original article.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal dan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) guna memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat.

Program MBG dan Pemasok Pangan Lokal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM.

Menurut Zulhas, Indonesia tidak hanya mengandalkan beras, tetapi juga memiliki keragaman pangan lokal yang perlu terus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pemerintah terus mendorong agar kebutuhan bahan baku Program MBG dipenuhi dari hasil produksi lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa. Zulhas menjelaskan sinergi antara MBG dan KDMP akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka pasar yang berkelanjutan bagi komoditas pangan lokal.

Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pasar bagi hasil produksi masyarakat sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Badan Gizi Nasional (BGN) pada April 2026 mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Mengapa Program MBG Penting?

Program MBG penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pangan lokal yang besar. Dengan melibatkan pemasok pangan lokal, Program MBG dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa.

Ketersediaan air, tanah yang subur, dan ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar produktivitas sektor pangan dapat terus terjaga dalam jangka panjang.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Pemerintah berharap kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya sistem pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Program MBG dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa.

Dalam jangka panjang, Program MBG diharapkan dapat menjadi contoh bagi program-program lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong dan mendukung program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5647001/menko-pangan-sebut-mbg-libatkan-148-ribu-pemasok-pangan-lokal, without altering the facts of the original article.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengumumkan bahwa sistem Coretax akan menjadi sistem inti administrasi perpajakan mulai Juli 2026. Dengan implementasi ini, seluruh proses administrasi perpajakan, termasuk kertas kerja pengawasan, penegakan hukum, penagihan, dan keberatan banding, hanya dapat dilakukan melalui platform Coretax. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola dan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan.

Momen Penentu di Menit Akhir

Menurut Bimo, penerapan penuh Coretax diharapkan dapat meningkatkan tata kelola sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan. Sebab, selama ini sejumlah kertas kerja perpajakan masih dapat dibawa dan dikerjakan di perangkat pribadi di luar sistem sehingga aspek tata kelolanya belum sepenuhnya terjaga. “Untuk menegakkan trust kepada wajib pajak juga, kondisi yang selama ini bertahun-tahun kertas kerja itu bisa dibawa di laptop, bisa dibawa di tablet, bisa dibawa di handphone, bisa dikerjakan di luar sistem Coretax yang governance-nya tentu tidak bisa terjaga,” katanya.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Bimo menjelaskan bahwa implementasi Coretax sejak tahun 2025 mulai memberikan dampak positif terhadap administrasi perpajakan dan penerimaan negara. Berdasarkan data per Juli 2026, jumlah faktur pajak pada masa pajak yang sama meningkat 4,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah bukti potong (bupot) PPh Unifikasi tumbuh 10,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan bupot PPh Pasal 21 meningkat lebih tinggi, yakni 17,79 persen. Dari sisi penerimaan, total penerimaan neto PPh Orang Pribadi melonjak 272,26 persen menjadi Rp8,78 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan implementasi Coretax, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Selain itu, dengan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Dengan rata-rata pelaporan tahunan 82 ribu SPT per hari, kita pastikan kita jemput bola. Kita selalu responsif untuk memperbaiki kendala sistem, dan juga kita pastikan ke depan lebih simple dan lebih berkepastian hukum,” kata Bimo.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kedepannya, Dirjen Pajak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa sistem Coretax dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. “Kita pastikan ke depan lebih simple dan lebih berkepastian hukum,” kata Bimo.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5647015/djp-seluruh-administrasi-pajak-mulai-juli-dilakukan-lewat-coretax, without altering the facts of the original article.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di industri jasa keuangan terus berkembang seiring meningkatnya digitalisasi layanan investasi. Namun, implementasi AI di aplikasi investasi di Indonesia dinilai masih didominasi fungsi-fungsi pendukung, seperti chatbot, pencarian informasi, hingga peringkasan berita, dan belum banyak dimanfaatkan sebagai mesin analisis untuk membantu pengambilan keputusan investasi. President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Moleonoto The mengatakan perkembangan AI semestinya tidak berhenti pada penyajian informasi, melainkan mampu mengolah data dalam jumlah besar menjadi rekomendasi yang dapat membantu investor mengambil keputusan secara lebih objektif.

Keterbatasan Investor Ritel dalam Akses Teknologi Analisis

Selama bertahun-tahun, kemampuan analitik tingkat tinggi berbasis AI, pengolahan Big Data, dan infrastruktur komputasi canggih merupakan hak eksklusif yang hanya dapat diakses oleh institusi keuangan raksasa, hedge funds, dan investor profesional. Di sisi lain, jutaan investor ritel harus puas mengandalkan perangkat analisis konvensional seperti grafik harga statis, broker summary, rumor komunitas, atau sekadar intuisi pribadi yang subjektif.

Solusi AI-based Trading untuk Investor Ritel

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, IPOT mengembangkan pendekatan AI-based trading yang bertujuan menghadirkan teknologi analitik tersebut kepada investor ritel melalui satu aplikasi investasi. Secara teknis, platform tersebut dibangun di atas tiga komponen utama, yakni pengelolaan AI Big Data secara real time, proses AI inferencing yang menganalisis perubahan data pasar secara berkelanjutan, serta AI-powered decision engine yang mengolah berbagai variabel pasar menjadi analisis investasi berbasis data.

Perusahaan menjelaskan sistem tersebut memproses beragam informasi pasar, mulai dari pergerakan harga saham, order book, aktivitas broker, arus dana asing, laporan keuangan, hingga indikator teknikal secara simultan. Kemampuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah fitur, seperti analisis fundamental dan teknikal, pemantauan aliran transaksi (trade flow), notifikasi berbasis AI, analisis laporan keuangan emiten, serta indikator pasar yang diperbarui secara real time.

MENGAPA: Perkembangan AI di Sektor Investasi dan Keterlibatan Ritel

Perkembangan AI di sektor investasi juga perlu ditopang oleh kualitas data dan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, kemampuan AI sangat bergantung pada volume dan kualitas data yang digunakan untuk melatih model analitik. Oleh karena itu, IPOT menilai bahwa pengembangan AI di sektor investasi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai dan kualitas data yang baik.

DAMPAK: Apa Artinya Ini ke Depan?

Kehadiran platform AI-based trading ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi investor ritel. Dengan kemampuan analisis yang lebih baik, investor ritel dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan meningkatkan potensi keuntungan. Selain itu, platform ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman investor ritel tentang pentingnya menggunakan teknologi analisis yang canggih dalam pengambilan keputusan investasi.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah meluncurkan platform AI-based trading, IPOT tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan teknologi tersebut. Perusahaan juga menekankan pentingnya keamanan siber dalam pengembangan teknologi tersebut. Dengan demikian, investor ritel dapat menggunakan platform ini dengan aman dan nyaman. Ke depan, IPOT berharap platform ini dapat menjadi solusi bagi investor ritel untuk meningkatkan keuntungan dan mencapai tujuan investasi mereka.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.tribunnews.com/bisnis/7853452/investor-ritel-mulai-didorong-manfaatkan-ai-untuk-analisis-investasi-berbasis-data, without altering the facts of the original article.