Strava dan Plaud Ditunjuk DJP sebagai Pemungut Pajak, Apa Implikasinya?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah resmi menunjuk Strava, Inc. sebagai entitas baru sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Strava adalah aplikasi dan platform pelacak kebugaran berbasis GPS yang digunakan untuk merekam, menganalisis, serta membagikan aktivitas olahraga seperti lari, bersepeda, berenang, dan mendaki. Selain Strava, ada pula 6 entitas baru yang ikut ditunjuk, yakni Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC.

Apa yang Terjadi?

Penunjukan Strava dan entitas lainnya sebagai pemungut pajak digital ini mencerminkan semakin luasnya cakupan pemungutan PPN PMSE seiring perkembangan model bisnis digital. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa deretan entitas tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi digital, termasuk layanan kebugaran, konten digital, pendidikan, dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI). Hingga 31 Mei 2026, sebanyak 233 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp40,55 triliun.

Mengapa dan Dampak

Penunjukan Strava dan entitas lainnya sebagai pemungut pajak digital ini menunjukkan bahwa DJP terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat, DJP perlu memperluas cakupan pemungut pajak digital untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha digital memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dampak dari penunjukan ini adalah meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha digital terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi potensi kehilangan pendapatan negara. Selain itu, penunjukan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah terus berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Ke depan, DJP masih memiliki jalan panjang untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha digital memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan terus berkembangnya teknologi dan model bisnis digital, DJP perlu terus memperbarui dan meningkatkan kemampuan untuk mengawasi dan mengatur pelaku usaha digital. Selain itu, pelaku usaha digital juga perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan untuk mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan transparan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260629065721-4-746363/djp-tunjuk-strava-hingga-plaud-jadi-pemungut-pajak, without altering the facts of the original article.