Utang Pajak Rp83 T Membengkak, BPK Ungkap Kegagalan DJP

Utang pajak sebesar Rp83,61 triliun membengkak dan menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan atas LKPP 2025, BPK menyebut piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saldo piutang perpajakan DJP pada 2025 mencapai Rp83,61 triliun, naik 10,99% dibanding 2024 yang sebesar Rp75,33 triliun. Peningkatan ini menunjukkan kegagalan DJP dalam menagih utang pajak.

Fakta-Fakta yang Ditemukan BPK

BPK menemukan bahwa DJP belum tertib melaksanakan tindakan penagihan aktif atas piutang pajak. Tindakan penagihan aktif meliputi penerbitan surat teguran, penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan pelelangan barang sitaan sampai dengan penyanderaan. Berdasarkan PMK Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, proses penghapusbukuan piutang perpajakan tahun 2025 dilaksanakan hanya atas piutang yang telah diterbitkan dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak. Namun, masih terdapat piutang perpajakan yang telah daluwarsa per 31 Desember 2025 namun belum dihapusbukukan sebesar Rp3,25 triliun.

Pada 2025, DJP telah melaksanakan otomatisasi penerbitan surat teguran atas piutang pajak melalui Coretax yang disampaikan kepada Wajib Pajak (WP) melalui e-mail dan dashboard WP. Namun, penagihan aktif piutang pajak itu belum tertib dilakukan, baik itu untuk piutang yang telah daluwarsa penagihan, piutang perpajakan kualitas macet, hingga piutang pajak kualitas selain macet. BPK menganggap bahwa DJP melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif atas piutang pajak ketika WP tidak melunasi pajak terutang setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Mengapa Kegagalan DJP dalam Menagih Utang Pajak?

Kegagalan DJP dalam menagih utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya koordinasi antara DJP dan pihak lain yang terkait, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, proses penagihan yang rumit dan memakan waktu lama juga dapat menyebabkan kegagalan DJP dalam menagih utang pajak. BPK juga menemukan bahwa DJP belum memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kegagalan DJP dalam menagih utang pajak sebesar Rp83,61 triliun memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Jika utang pajak tidak dapat ditagih, maka penerimaan negara akan berkurang dan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Oleh karena itu, DJP perlu meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak dan memperbaiki sistem pengendalian intern untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

DJP masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak. DJP perlu memperbaiki proses penagihan yang rumit dan memakan waktu lama, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak lain yang terkait. Selain itu, DJP juga perlu memperbaiki sistem pengendalian intern untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif. Dengan demikian, DJP dapat meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak dan memperbaiki penerimaan negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717085629-4-751517/bpk-bongkar-utang-pajak-belum-ditagih-djp-membengkak-tembus-rp83-t, without altering the facts of the original article.

Proyek Masela Dimulai, Prabowo: Segera Rampung dan Berikan Manfaat bagi Rakyat

Momen Penentu di Menit Akhir

Proyek LNG Abadi Masela sudah ditunggu-tunggu bangsa Indonesia. Hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan dan pembangunan tak boleh terhambat, harus selesai sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo saat meresmikan pembangunan awal proyek tersebut secara virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026). Proyek ini dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD, serta menghasilkan kondensat sekitar 35.000 barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

Apa yang Terjadi

Proyek LNG Abadi Masela telah melalui proses pengembangan selama hampir tiga dekade sejak penandatanganan kontrak pada 1998. Hingga awal Juli 2026, progres Front End Engineering Design (FEED) telah mencapai 79,56%, melampaui target yang direncanakan, sementara berbagai perizinan strategis dan penyelesaian desain fasilitas utama terus berjalan sesuai jadwal menuju Final Investment Decision (FID) pada akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, proyek ini bisa dieksekusi.

Mengapa dan Dampak

Proyek ini mangkrak selama 28 tahun karena masih adanya perdebatan apakah proyek ini dilaksanakan di laut atau di darat. Namun, menurut Bahlil, atas arahan dari Presiden Prabowo untuk segera dilakukan eksekusi guna meningkatkan ketahanan energi dan meningkatkan perekonomian Indonesia. “Saya harus sampaikan kepada bapak presiden karena proyek ini sudah terkatung-katung di darat atau di laut. Dan ini perdebatan yang panjang tapi atas bimbingan dan arahan bapak Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak dan gas yang telah diberikan yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan, segera diberikan instruksi cepat,” papar Bahlil.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Proyek LNG Abadi Masela diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia. Dengan produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, proyek ini dapat mendukung kebutuhan energi nasional dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus terus bekerja sama untuk memastikan proyek ini dapat selesai sesingkat-singkatnya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://finance.detik.com/energi/d-8577170/pembangunan-proyek-masela-dimulai-prabowo-minta-segera-rampung, without altering the facts of the original article.

Perebutan Proyek Triliunan di IKN: China vs Korea, Siapa yang Akan Menguasai?

Perebutan Proyek Triliunan di IKN: China vs Korea, Siapa yang Akan Menguasai? Proyek pembangunan kawasan terpadu di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai triliunan rupiah menjadi rebutan investor asing, khususnya China dan Korea Selatan. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 15.501 meter persegi ini akan menghadirkan kawasan terpadu yang mencakup apartemen, restoran, area ritel, dan perkantoran. China dan Korea Selatan merupakan dua negara yang paling serius untuk menggarap proyek ini. Momen Penentu di Menit Akhir Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menilai lokasi proyek ini sangat strategis karena berada di jantung IKN. “Lokasi ini sangat istimewa. Dari sini kita dapat melihat Istana Negara serta kawasan yudikatif dan legislatif yang saat ini sedang dibangun. Seluruh kawasan tersebut akan kami selesaikan pada tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis. Proyek ini ditargetkan rampung akhir 2026. PT Star Bright International Investment, perusahaan investasi asal China, bekerja sama dengan Zhongda Jiancheng Engineering Management Group Co., Ltd., perusahaan asal Sichuan, China, untuk menggarap proyek ini. Direktur Utama PT Star Bright International Investment, Lu Keming, menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Nusantara sebagai kota baru yang memiliki prospek besar. “Saya memiliki pengalaman melihat pembangunan kota dari kondisi awal yang masih kosong. Saya yakin IKN akan menjadi kota yang indah karena dibangun dari awal. Tim dari Tiongkok juga tertarik untuk berinvestasi di sektor perhotelan dan pariwisata,” ujar Lu Keming. Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda Selain China, proyek IKN juga digarap investor Korea Selatan. Salah satunya PT Dian Jaya Indonesia, anak usaha perusahaan asal Korea Selatan, Dian Development Co., Ltd. Perusahaan ini rencananya akan membangun apartemen di WP KIPP Sub WP 1B, tepatnya di kawasan Pusat Pendidikan dengan sub zona campuran kepadatan tinggi. Nilai proyek yang digarap sekitar Rp 1,2 triliun. Apa Artinya Ini ke Depan? Kehadiran investor asing di IKN mencerminkan tingginya minat komunitas bisnis global terhadap peluang investasi di Nusantara. Investasi asing ini diharapkan dapat meningkatkan penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke IKN. “Kehadiran para delegasi tersebut mencerminkan tingginya minat investor internasional terhadap peluang investasi di Nusantara, sekaligus memperkuat posisi IKN sebagai destinasi investasi yang semakin dipercaya oleh komunitas bisnis global,” jelas Basuki. Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh Perebutan proyek triliunan di IKN antara China dan Korea Selatan menunjukkan bahwa IKN memiliki potensi besar sebagai destinasi investasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menarik investor asing. Pemerintah harus terus meningkatkan kepercayaan investor dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan mempercepat proses perizinan. Dengan demikian, IKN dapat menjadi kota yang modern dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8577545/china-korea-berebut-kue-proyek-triliunan-di-ikn, without altering the facts of the original article.

Airlangga Hartarto Resmi Teken WAICO, RI Perkuat Kerja Sama AI Global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, resmi menandatangani dokumen Agreement on the Establishment of the World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) atau Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia. Langkah ini menandai bergabungnya Indonesia sebagai anggota pendiri organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) secara global. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangkaian acara World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai, Tiongkok. Kehadiran Indonesia dalam deklarasi ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan AI yang sehat, aman, dan adil.

Momen Penentu di Menit Akhir

Penandatanganan dokumen WAICO oleh Airlangga Hartarto dilakukan bersama perwakilan dari sekitar 30 negara, termasuk wakil perdana menteri, menteri, dan pejabat setingkat menteri. Tiongkok sebagai tuan rumah, Brasil, Rusia, Malaysia, Afrika Selatan, dan sejumlah negara lainnya juga turut serta dalam penandatanganan dokumen tersebut. Seluruh negara yang menandatangani dokumen tersebut akan menjadi negara pendiri sekaligus anggota WAICO. Momentum ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan kemitraan antarnegara dalam mendorong tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang berpusat pada manusia.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kehadiran Indonesia sebagai salah satu anggota pendiri WAICO menjadi langkah strategis untuk mendorong tata kelola AI global yang berpusat pada manusia (human-centric). Airlangga menilai pendekatan itu penting agar manfaat AI dapat dirasakan secara setara oleh seluruh negara, terutama negara berkembang, dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keikutsertaan Indonesia dalam deklarasi WAICO menjadi dukungan Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI). Langkah ini juga menandai babak baru berdirinya WAICO sebagai organisasi internasional antarpemerintah yang independen dan berfokus pada kerja sama kecerdasan buatan (AI) di ranah sipil (civilian domain) secara inklusif dan non-diskriminatif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Penandatanganan dokumen perjanjian pendirian WAICO hari ini adalah tonggak penting bagi kita semua. Melalui wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran aktif menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global (bridging the AI divide). Kehadiran para perwakilan Pemerintah negara sahabat menegaskan bahwa kita memiliki visi yang sama dalam mengelola AI agar lebih aman (safe), terpercaya (trustworthy), dan beretika (ethical). Airlangga juga menyampaikan bahwa penandatanganan ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo untuk mendorong Pembangunan ekonomi yang mempercepat Agenda Pembangunan Berkelanjutan dari PBB, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

WAICO didirikan sebagai organisasi internasional antarpemerintah yang independen dan diberikan personalitas hukum internasional. Organisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan tata kelola AI yang sehat, aman, dan adil. Dengan demikian, Indonesia berharap dapat memainkan peran aktif dalam membentuk masa depan AI yang lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8577765/airlangga-teken-penandatangan-waico-ri-siap-perkuat-kerja-sama-ai-global, without altering the facts of the original article.

Krisis Air Bersih Meluas di Sukabumi, Cibadak Catat Titik Kering Terparah

Krisis Air Bersih Meluas di Sukabumi

Krisis air bersih meluas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan Kecamatan Cibadak menjadi wilayah dengan titik krisis air bersih terbanyak. Ratusan kepala keluarga (KK) kini kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Bencana kekeringan akibat musim kemarau mulai meluas di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi.

BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sedikitnya tiga desa di Kecamatan Cibadak terdampak kekeringan, yakni Desa Cibadak, Desa Sekarwangi, dan Desa Cibatu. Bahkan, di Kampung Bantar Mungcang Atas, Desa Cibatu, warga terpaksa memanfaatkan kubangan di aliran sungai yang mulai mengering untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Tiga Desa di Cibadak Terdampak Kekeringan

Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan bahwa Kecamatan Cibadak saat ini menjadi wilayah dengan konsentrasi titik kekeringan terbanyak yang mereka tangani. Di Kampung Lingkungan Sari, Desa Cibadak, sebanyak 169 kepala keluarga mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih setelah sumur warga dan sumber air untuk pertanian mengering sejak awal Juli.

Sementara di Kampung Cikiwul Tonggoh, Desa Sekarwangi, sebanyak 165 kepala keluarga juga menghadapi kondisi serupa. Menurut Daeng, kondisi paling memprihatinkan terjadi di Kampung Bantar Mungcang Atas, Desa Cibatu. Selama kurang lebih tiga pekan terakhir, warga harus membuat kubangan darurat di dasar sungai yang mulai mengering agar tetap bisa memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, meski kualitas air yang digunakan keruh.

Mengapa Kekeringan Terjadi?

Kekeringan di Sukabumi disebabkan oleh musim kemarau yang melanda wilayah tersebut. Musim kemarau yang panjang dan intensitas hujan yang rendah menyebabkan sumber air bersih menjadi kering. Hal ini berdampak pada kehidupan warga, terutama mereka yang bergantung pada sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Dampak Kekeringan

Dampak kekeringan di Sukabumi sangat signifikan. Warga kesulitan memperoleh air bersih, yang berdampak pada kesehatan dan kebersihan mereka. Selain itu, kekeringan juga berdampak pada pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. BPBD Kabupaten Sukabumi terus menyalurkan bantuan air bersih menggunakan armada mobil tangki untuk membantu warga yang terdampak.

BPBD telah mendistribusikan masing-masing 5.000 liter air bersih ke desa-desa terdampak di Kecamatan Cibadak. Bantuan akan terus disalurkan secara bergiliran sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain Kecamatan Cibadak, BPBD juga mencatat bencana kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah lain, di antaranya Kecamatan Cicurug, Cikembar, dan Nyalindung.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Krisis air bersih di Sukabumi masih akan berlanjut hingga musim hujan tiba. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih serta segera melaporkan apabila mengalami krisis air agar penanganan dapat dilakukan secepatnya. Layanan tangki air bersih gratis terus dimaksimalkan ke seluruh titik krisis secara bergiliran. Warga diharapkan dapat menggunakan air bersih dengan bijak dan menghemat penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1178696/kekeringan-meluas-di-sukabumi-titik-krisis-air-bersib-terbanyak-di-cibadak, without altering the facts of the original article.

Industri Kapur Cipatat Bandung Barat Dituding Langgar Administrasi dan Sebabkan Polusi Debu

Industri Kapur Cipatat Bandung Barat Dituding Langgar Administrasi dan Sebabkan Polusi Debu

Praktik industri kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, kembali disorot karena dugaan pelanggaran administrasi dan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB baru-baru ini melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah industri pengolahan batu kapur di daerah tersebut dan menemukan berbagai ketidaksesuaian terhadap ketentuan lingkungan hidup. Industri kapur yang seharusnya menjadi salah satu sektor ekonomi penting di wilayah tersebut kini malah berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.

Apa yang Terjadi?

Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh DLH KBB menemukan bahwa ruang produksi beberapa industri kapur dipenuhi debu akibat belum optimalnya sistem pengendalian udara. Petugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH KBB, Adhi Setyowibowo, mengungkapkan bahwa dari hasil verifikasi, ada 4 mesin yang digunakan, tetapi dua di antaranya sudah tidak beroperasi. Namun, kondisi di lokasi produksi tetap menunjukkan adanya debu yang berterbangan. Berdasarkan temuan tersebut, DLH KBB merekomendasikan pemasangan exhaust atau dust collector untuk menampung debu, serta perbaikan dokumen lingkungan seperti Persetujuan Teknis (Pertek) Emisi dan dokumen limbah B3.

Mengapa dan Dampaknya

Kegiatan industri kapur memang memiliki potensi besar untuk menimbulkan polusi debu, terutama jika sistem pengendalian udaranya tidak memadai. Debu yang dihasilkan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti gangguan pernapasan. Selain itu, pelanggaran administrasi lingkungan oleh industri kapur juga dapat berdampak pada terganggunya ekosistem lokal. Oleh karena itu, DLH KBB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus bersinergi untuk mendata pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh industri pengolahan kapur di Cipatat. Sanksi terberat yang dapat diberikan akibat pelanggaran lingkungan adalah pemberhentian operasional, dan DLH KBB telah mengingatkan pelaku industri untuk segera memperbaiki kondisi lingkungan dan dokumen administratif mereka.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh DLH KBB dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan langkah positif dalam penegakan aturan lingkungan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa industri kapur di Cipatat dapat beroperasi tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan industri kapur dapat menjadi sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1178687/masalah-industri-kapur-di-cipatat-bandung-barat-pelanggaran-administratif-hingga-polusi-debu, without altering the facts of the original article.

BPJS dan APD Minim: 11 Pabrik Batu Kapur di Bandung Barat Dilaporkan Langgar Aturan

BPJS dan APD Minim: 11 Pabrik Batu Kapur di Bandung Barat Dilaporkan Langgar Aturan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat pada 11 perusahaan pengolahan batu kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, mengungkap sejumlah pelanggaran ketenagakerjaan. Mayoritas pekerja di perusahaan tersebut belum memiliki status hubungan kerja yang jelas, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selain itu, perusahaan juga belum mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Apa yang Terjadi?

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada 14 Juli 2026, Disnakertrans menemukan bahwa mayoritas perusahaan di kawasan Citatah, Padalarang, belum memenuhi kewajiban ketenagakerjaan. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Barat, Joao De Araujo, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan membenarkan sejumlah temuan yang sebelumnya disampaikan Gubernur. “Ada beberapa yang memang hubungan kerjanya juga memang harus diperbaiki. Terutama banyak yang tidak ada hubungan kerjanya dalam konteks tidak ada perjanjian kerja, baik itu PKWT maupun PKWTT itu memang secara tertulis banyak yang belum membuat,” ujar Joao.

Mengapa dan Dampak

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya memenuhi kewajiban ketenagakerjaan. Menurut Joao, sistem borongan yang digunakan oleh beberapa perusahaan hanya mengatur mekanisme pembayaran upah, tetapi tidak menggantikan status hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. “Kalau bahasa sekarang kadang-kadang disebutnya sistem borongan. Tapi bahasa regulasinya adalah upah berdasarkan satuan hasil,” ucapnya. Dampak dari kondisi ini adalah pekerja yang tidak memiliki perlindungan yang memadai. Dengan tidak adanya perjanjian kerja yang jelas, pekerja rentan terhadap eksploitasi dan tidak memiliki akses ke program jaminan sosial. Selain itu, lemahnya penerapan K3 juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Disnakertrans akan mengedepankan langkah pembinaan agar para pelaku usaha memahami kewajiban yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. “Kita akan melakukan pembinaan ini terkait dengan pemahaman regulasi ketenagakerjaan supaya mereka juga paham terkait dengan bagaimana harus melakukan langkah-langkah perlindungan pekerjanya, terutama dari sisi K3-nya itu dan juga dari sisi norma kerja, pengupahan, jaminan sosial,” ucapnya. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam nota pemeriksaan. Apabila perusahaan tidak menindaklanjuti nota tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, Disnakertrans akan melanjutkan ke tahap penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1178690/temuan-pada-11-pabrik-batu-kapur-di-bandung-barat-bpjs-tak-ada-apd-minim-status-kerja-tak-jelas, without altering the facts of the original article.

Zhafira, Siswi SLB yang Buktikan Keterbatasan Bukan Halangan untuk Sukses

Zhafira Lutfiadinda, atau yang akrab disapa Dinda, adalah contoh nyata bahwa keterbatasan bukan halangan untuk sukses. Siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Santi Rama ini berhasil lolos ke Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Dinda, yang merupakan penyandang disabilitas tuli sejak lahir, membuktikan bahwa impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dapat terwujud.

Momen Penentu di Menit Akhir

Perjalanan Dinda menuju kampus impiannya tidaklah mudah. Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, sebanyak 806.242 siswa mengikuti SNBP, dengan hanya 189.017 kursi tersedia di 146 perguruan tinggi negeri. Di tengah persaingan yang begitu ketat, Dinda berhasil mengamankan satu kursi di FSRD ITB yang memiliki tingkat keketatan sekitar enam hingga tujuh persen.

Dinda mengaku bahwa ia memang sejak awal ingin melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi sebelum memasuki dunia kerja. “Saya ingin memiliki gelar S1 dulu sebelum bekerja, karena kalau bekerja itu minimal persyaratannya harus S1. Selain itu, saya ingin melanjutkan untuk S2 lagi,” ujarnya.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Di balik keberhasilan tersebut tersimpan perjalanan panjang yang dipenuhi latihan, ketekunan, dan deretan prestasi. Sejak duduk di bangku sekolah, Dinda aktif mengikuti berbagai perlombaan seni. Bakatnya terus diasah melalui latihan, termasuk mengikuti kursus seni di GridScovila. Portofolio karya yang ia bangun selama bertahun-tahun kemudian menjadi bekal utama saat mendaftar melalui jalur prestasi.

“Saya mengikuti banyak lomba-lomba di bidang seni, saya juga mengikuti les di GridScovila. Ini hasil karya saya untuk syarat SNBP,” katanya sambil menunjukkan karya yang menjadi bagian dari portofolionya.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kecintaannya terhadap seni bukan tanpa tujuan. Dinda telah memiliki cita-cita yang jelas setelah lulus kuliah. “Saya ingin bekerja di bidang animasi, ingin bekerja dalam tim membuat film animasi di Indonesia,” tuturnya.

Keberhasilan Dinda ini juga memberikan inspirasi bagi banyak orang. “Akhirnya, saya menjadi mahasiswa ITB seperti Abi dan Abang saya,” ungkap Dinda melalui bahasa isyarat. Ia membuktikan bahwa keterbatasan dapat diatasi dengan kerja keras dan ketekunan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dengan keberhasilan ini, Dinda masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Ia harus terus berusaha untuk mencapai cita-citanya dan membuktikan bahwa dirinya dapat sukses di bidang yang dipilihnya. Namun, dengan semangat dan ketekunan yang dimiliki, Dinda siap menghadapi tantangan ke depan.

Dinda berharap dapat menjadi contoh bagi banyak orang bahwa keterbatasan bukan halangan untuk sukses. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, impian dapat terwujud.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/metro-bandung/1178691/kisah-inspiratif-zhafira-siswi-slb-yang-berhasil-tembus-fsrd-itb-keterbatasan-tak-jadi-halangan, without altering the facts of the original article.

46 Penumpang Kapal Tenggelam di Sulsel Dinyatakan Selamat oleh Basarnas

Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang, termasuk awak Kapal Motor (KM) Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, ditemukan selamat. Kapal tersebut mengalami kecelakaan laut pada Rabu, 15 Juli 2026, akibat mati mesin. Hingga saat ini, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Kronologi Kejadian

KM Nurul Salsa awalnya bertolak dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu pagi sekitar pukul 05.00 WITA dengan mengangkut puluhan penumpang. Namun, di tengah perjalanan, kapal mengalami mati mesin pada posisi di perairan barat Pulau Polassi atau berjarak sekitar 43 nautical mile dari Pelabuhan Benteng Selayar. Akibatnya, kapal terombang-ambing dan akhirnya tenggelam.

Tindakan Penyelamatan

Sebanyak 41 orang berhasil dievakuasi oleh KM Harapan Kita, termasuk awak kapal, dari lokasi sekitar 18 nautical mile dari titik kejadian. Enam orang penumpang lainnya berhasil dievakuasi oleh kapal nelayan setempat menuju Pulau Polassi. Berdasarkan perkembangan data manifestasi riil yang berhasil dihimpun pihak Kantor SAR Makassar, jumlah keseluruhan penumpang dan awak kapal diketahui mencapai 70 orang, bukan 50 orang seperti data awal.

Mengapa dan Dampak

Kecelakaan kapal ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, terutama dalam hal keselamatan laut. Dengan perubahan jumlah manifestasi tersebut, tim SAR gabungan saat ini masih memfokuskan pencarian terhadap 23 orang penumpang lainnya yang dilaporkan masih hilang di sekitar perairan laut Selayar. Operasi SAR berskala besar ini melibatkan unsur terintegrasi mulai dari Tim Rescue Basarnas Makassar, TNI AL menggunakan KRI Marlin 877, BPBD Selayar, Syahbandar, Polairud, hingga puluhan kapal nelayan lokal.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Hingga saat ini, total korban yang telah berhasil dievakuasi berjumlah 47 orang, dengan rincian 46 orang dinyatakan selamat dan satu orang penumpang dilaporkan meninggal dunia. Pencarian masih berlangsung dengan fokus di sekitar lokasi kejadian dan area yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan Search and Rescue Planning atau Sarmap. Dengan kejadian ini, diharapkan pihak terkait dapat meningkatkan keselamatan laut dan meminimalisir risiko kecelakaan di masa depan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5653048/basarnas-pastikan-46-penumpang-kapal-tenggelam-di-sulsel-selamat, without altering the facts of the original article.

BMKG Rilis Prakiraan Cuaca: Langit Indonesia Didominasi Cuaca Cerah dan Berawan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Jumat ini, dengan mayoritas kota besar di Indonesia didominasi cuaca cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal. Menurut prakirawan cuaca BMKG, Diah Ayuretnani, kondisi cuaca ini berpotensi muncul di sejumlah kota besar, termasuk Banda Aceh, Palembang, Bandarlampung, Pangkalpinang, Pulau Jawa, Palangka Raya, Samarinda, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Cuaca cerah berawan diperkirakan akan terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Prakiraan Cuaca di Berbagai Kota

Prakirawan cuaca BMKG, Diah Ayuretnani, juga menyebutkan bahwa potensi hujan ringan dapat terjadi di beberapa kota, seperti Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Tanjungpinang, dan Pontianak. Sementara itu, di Indonesia bagian timur, perlu diwaspadai potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Selain itu, potensi udara kabur dapat terjadi di Kota Banjarmasin, sedangkan potensi asap atau kabut dapat terjadi di Kota Ternate.

Mengapa Cuaca Ini Terjadi?

Cuaca cerah berawan dan hujan ringan yang terjadi di berbagai kota di Indonesia disebabkan oleh pola cuaca yang sedang berlangsung. Pola cuaca ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti posisi matahari, kelembaban udara, dan pergerakan angin. Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia telah mengalami perubahan cuaca yang signifikan, dengan beberapa kota mengalami hujan lebat dan cuaca cerah.

Dampak Cuaca Terhadap Aktivitas Masyarakat

Cuaca yang cerah berawan dan hujan ringan dapat memiliki dampak pada aktivitas masyarakat. Hujan ringan dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, sedangkan cuaca cerah berawan dapat menyebabkan peningkatan suhu dan kelembaban udara. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca yang tidak terduga.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam beberapa hari ke depan, masyarakat perlu terus memantau prakiraan cuaca untuk mempersiapkan diri menghadapi cuaca yang tidak terduga. BMKG akan terus memantau kondisi cuaca dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada dan siap menghadapi cuaca yang tidak terduga.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5653252/bmkg-sebut-langit-didominasi-cuaca-cerah-berawan-berawan-tebal, without altering the facts of the original article.