Arsip Tag: Ekonomi

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melakukan serangkaian penguatan tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pembiayaan berjalan lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Penguatan tersebut dilakukan mulai dari analisis kredit, verifikasi calon debitur, pencairan, pemantauan penggunaan dana, digitalisasi proses, hingga audit secara berkala. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BNI dalam menjaga kualitas penyaluran kredit program pemerintah. BNI memastikan KUR diberikan kepada pelaku usaha yang berhak dan dimanfaatkan sesuai tujuan pembiayaan.

Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penguatan tata kelola penyaluran KUR dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak. Penguatan dilakukan sejak tahap analisis kredit, verifikasi, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga evaluasi kualitas kredit. Salah satu penguatan yang dilakukan BNI adalah menerapkan analisis kredit secara langsung atau one-on-one kepada petani tanpa melibatkan collection agent (CA). Melalui proses tersebut, bank dapat memperoleh informasi langsung mengenai profil usaha, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar, serta rencana penggunaan dana dari calon debitur.

BNI juga memperkuat pola penyaluran kredit berbasis ekosistem atau ecosystem-based financing. Dalam skema ini, BNI bekerja sama dengan perusahaan inti yang merupakan nasabah korporasi BNI dan berperan sebagai offtaker. Perusahaan inti turut mendukung pendampingan usaha, penyerapan hasil produksi, serta monitoring terhadap pelaksanaan kredit. Pendekatan berbasis ekosistem memungkinkan adanya pendampingan, pemantauan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan usaha debitur.

Mengapa Penguatan Tata Kelola Penting?

Penguatan tata kelola penyaluran KUR penting dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, KUR dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penguatan tata kelola juga dapat membantu mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan dana, sehingga kualitas kredit tetap terjaga.

Dampak Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata kelola penyaluran KUR diharapkan dapat memiliki dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta perekonomian secara keseluruhan. Dengan pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan efektif, pelaku usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, penguatan tata kelola juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam jangka panjang, BNI masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh untuk memastikan bahwa penyaluran KUR berjalan efektif dan efisien. BNI harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran KUR, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, BNI dapat memastikan bahwa KUR benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713194654-17-750539/bni-lakukan-serangkaian-penguatan-tata-kelola-penyaluran-kur, without altering the facts of the original article.

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp17.700/US$ pada 2026. Proyeksi ini lebih tinggi dari rentang target pemerintah di Rp16.200/US$ hingga Rp16.800/US$, namun lebih rendah dari posisi kurs rupiah pada perdagangan hari ini (13/7/2026) yang mencapai Rp18.100/US$. S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan prospek stabil.

Faktor yang Mempengaruhi Pelemahan Rupiah

S&P Global Ratings menilai bahwa pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun eksternal, masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. Lembaga pemeringkat ini juga mengakui bahwa posisi fiskal dan eksternal Indonesia mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir, yang dipicu oleh tingginya harga energi, kenaikan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang.

Mengapa Proyeksi Ini Penting?

Proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat oleh S&P Global Ratings ini penting karena dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Dengan proyeksi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dari target pemerintah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, proyeksi ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi di Indonesia.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, S&P Global Ratings memberikan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia masih merupakan negara yang stabil dan layak untuk berinvestasi. Namun, pemerintah perlu terus memperhatikan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Jalan panjang masih harus ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan proyeksi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dari target pemerintah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713171611-17-750480/buat-yang-pegang-dolar-sp-ramal-nilai-tukar-rupiah-rp-17700-us-, without altering the facts of the original article.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memulai uji coba pendekatan kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama PT Pertamina (Persero) dengan penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan penyelesaian potensi permasalahan perpajakan sejak awal. Pertamina menjadi mitra pertama dalam uji coba ini, yang akan berlangsung selama Masa Pajak Januari hingga Desember 2026. Uji coba ini mencakup beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Kolaborasi Pajak yang Lebih Baik

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa pendekatan Co-operative Compliance mengubah pola hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Pembahasan atas risiko perpajakan tidak lagi dilakukan setelah transaksi terjadi, melainkan sejak awal melalui komunikasi yang lebih terbuka dan didukung integrasi data. “Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.

Selama periode uji coba, Pertamina akan melakukan self-assessment TCF, bersama DJP melakukan pembahasan compliance arrangement, serta melakukan evaluasi bersama sebagai dasar penyempurnaan program. Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, menyatakan bahwa kepercayaan sebagai mitra pertama merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan. “Penerapan TCF dan integrasi data tidak hanya memperkuat kepatuhan perpajakan, tetapi juga mendukung transparansi dan pengelolaan risiko yang lebih baik,” kata Mega Satria.

Mengapa Co-operative Compliance Penting?

Pengembangan Co-operative Compliance mengacu pada praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Belanda, Malaysia, Singapura, dan Australia. Menurut Bimo, pendekatan ini penting karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko perpajakan. “Dengan Co-operative Compliance, kami dapat bekerja sama dengan Wajib Pajak untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko perpajakan sejak awal, sehingga dapat mencegah potensi permasalahan perpajakan di masa depan,” jelasnya.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Ke depan, DJP berencana memperluas uji coba kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai bagian dari persiapan implementasi secara lebih luas. Menurut Bimo, untuk tahap awal, DJP hanya akan menguji coba TCF ini dengan tiga BUMN, yaitu Pertamina, Pelindo, dan PLN. Implementasi Co-operative Compliance ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Dengan demikian, uji coba Co-operative Compliance antara DJP dan Pertamina ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Ke depannya, program ini diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak perusahaan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak terkait.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah memulai uji coba Co-operative Compliance, Bimo Wijayanto menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya. “Kami akan terus bekerja sama dengan Wajib Pajak dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan program Co-operative Compliance ini dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713185820-17-750516/pertamina-pionir-skema-pengawasan-pajak-baru-pln-pelindo-nyusul, without altering the facts of the original article.

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan S&P

S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil karena beberapa faktor. Pertama, penerimaan negara diperkirakan terus pulih sepanjang tahun ini, sementara pendapatan ekspor berpotensi meningkat sejalan dengan membaiknya harga komoditas global. Kedua, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam dinilai mampu memperkuat posisi fiskal Indonesia dalam jangka menengah. Ketiga, komitmen pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu faktor utama yang menopang prospek stabil Indonesia.

MENGAPA dan DAMPAK: Kepercayaan Investor dan Prospek Ekonomi

Keputusan S&P Global Ratings ini mencerminkan tetap kuatnya kepercayaan investor dan pemangku kepentingan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dengan peringkat BBB dan outlook stabil, Indonesia tetap berada dalam kategori layak investasi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampaknya, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid dan stabilitas makroekonomi terjaga. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa afirmasi rating dari S&P mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keputusan S&P Global Ratings ini memberikan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Dengan peringkat BBB dan outlook stabil, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan peringkatnya jika terjadi penguatan struktural pada indikator fiskal dan eksternal. Dari sisi fiskal, peningkatan rating dapat terjadi jika pemerintah mampu menurunkan defisit anggaran secara berkelanjutan melalui peningkatan penerimaan negara, penurunan biaya pembiayaan, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara dari sisi eksternal, kenaikan rating akan ditopang oleh membaiknya indikator seperti penurunan utang luar negeri serta berkurangnya kebutuhan pembiayaan eksternal bruto (gross external financing needs).

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah. Dengan demikian, Indonesia dapat terus meningkatkan peringkatnya dan mempertahankan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan internasional terhadap perekonomian Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714072429-17-750562/sp-tetapkan-rating-ri-bbb-bos-bi-bukti-kepercayaan-global-terjaga, without altering the facts of the original article.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pada perdagangan Senin, tercatat 10 saham yang mengalami net foreign buy. Berdasarkan data dari Stockbit, saham-saham tersebut menjadi pilihan utama investor asing. Berikut adalah daftar 10 saham yang diborong asing pada perdagangan tersebut.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Kenaikan IHSG ke level 6.000 menunjukkan sentimen positif di pasar saham. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang membaik dan kinerja emiten yang solid turut berkontribusi pada kenaikan ini. Selain itu, minat investor asing pada sejumlah saham juga menjadi indikator penting.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kinerja IHSG yang solid dan minat investor asing pada saham-saham tertentu memberikan gambaran positif untuk jangka panjang. Namun, investor tetap perlu memantau kondisi ekonomi dan kinerja emiten untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Jalan panjang yang masih harus ditempuh oleh investor adalah terus memantau pergerakan pasar dan kinerja saham.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Investor harus tetap waspada dan bijak dalam membuat keputusan investasi. Dengan terus memantau kondisi pasar dan menganalisis kinerja saham, investor dapat mengoptimalkan potensi keuntungan dan mengelola risiko dengan baik.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714080152-17-750568/asing-gencar-serok-10-saham-ini-kala-ihsg-balik-ke-level-6000, without altering the facts of the original article.

PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan pelat merah pertama yang akan memulai uji coba pendekatan kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Melalui penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan, DJP mendorong penyelesaian potensi permasalahan perpajakan sejak awal guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Potensi penerimaan pajak dari PT Pertamina (Persero) dapat mencapai Rp400 triliun hingga Rp500 triliun per tahun melalui pendekatan kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance ini.

Uji Coba Pendekatan Kepatuhan Kolaboratif

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan bahwa pendekatan Co-operative Compliance mengubah pola hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Menurutnya, pembahasan atas risiko perpajakan tidak lagi dilakukan setelah transaksi terjadi, melainkan sejak awal melalui komunikasi yang lebih terbuka dan didukung integrasi data. “Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.

Setelah melalui masa persiapan dan pembahasan yang cukup panjang, PT Pertamina (Persero) ditetapkan sebagai mitra pertama dalam pelaksanaan uji coba Co-operative Compliance untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2026 yang mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Selama periode tersebut, Pertamina melakukan self-assessment TCF, bersama DJP melakukan pembahasan compliance arrangement serta melakukan evaluasi bersama sebagai dasar penyempurnaan program.

Mengapa Pendekatan Ini Penting?

Penerapan Co-operative Compliance ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan pendekatan ini, DJP dapat mengidentifikasi potensi permasalahan perpajakan sejak awal dan memberikan solusi yang efektif. “Kami berharap pendekatan ini menjadi fondasi bagi sistem kepatuhan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis kepercayaan. Kolaborasi yang semakin erat antara DJP dan Wajib Pajak diharapkan mampu memperkuat kepatuhan sukarela sekaligus mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan,” tutup Bimo.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Potensi penerimaan pajak dari PT Pertamina (Persero) yang dapat mencapai Rp400 triliun hingga Rp500 triliun per tahun melalui pendekatan kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance ini tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi penerimaan negara. Selain itu, penerapan Co-operative Compliance ini juga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum. Pengembangan Co-operative Compliance mengacu pada praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Belanda, Malaysia, Singapura, dan Australia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam waktu dekat, skema ini akan dikembangkan di BUMN lainnya, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai bagian dari persiapan implementasi secara lebih luas. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Selain Pertamina, perusahaan lain juga dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714071624-17-750560/pertamina-uji-coba-skema-baru-pajak-potensinya-bisa-rp-500-t, without altering the facts of the original article.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar sebesar Rp 15.000 per liter khusus untuk nelayan tidak akan membebani APBN. Skema subsidi BBM Solar khusus untuk nelayan ini akan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Harga BBM Solar nelayan yang tembus Rp 15.000 per liter ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

Fokus pada Nelayan Kapal 30-200 GT

Kebijakan harga khusus BBM Solar untuk nelayan ini ditujukan untuk pengusaha nelayan dengan kapal kapasitas 30-200 Gross Ton (GT). Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan meringankan beban operasional pengusaha nelayan. “Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan,” kata Bahlil.

Skema Pembiayaan Non-APBN

Bahlil menegaskan bahwa selisih harga Solar ini tidak akan dibiayai melalui APBN, melainkan dari skema pembiayaan BPDP. “Nah terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BPDPKS (BPDP) ya jadi non-APBN kita tidak pakai dana APBN kita,” kata Bahlil. Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan agar harga khusus itu tidak disalahgunakan dan tepat sasaran.

MENGAPA & DAMPAK

Mengapa Harga BBM Solar Nelayan Tembus Rp 15.000?

Presiden Prabowo Subianto memberikan harga khusus BBM Solar sebesar Rp 15.000 per liter untuk pengusaha nelayan kapal 30-200 GT. Harga ini lebih rendah dibandingkan dengan harga BBM non-subsidi yang sempat melonjak hingga Rp 21.300 per liter. Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT sudah mendapatkan harga BBM subsidi sebesar Rp 6.800 per liter.

Dampak bagi Nelayan

Kebijakan harga khusus BBM Solar untuk nelayan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban operasional pengusaha nelayan. Dengan harga Rp 15.000 per liter, nelayan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pendapatan. “Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nilaian tapi kemudian salah lagi dipergunakan,” kata Bahlil.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Pemerintah masih harus terus memantau implementasi kebijakan harga khusus BBM Solar untuk nelayan ini. Dengan koordinasi yang baik antara Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BPDP, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengusaha nelayan. Pemerintah juga harus terus memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif untuk mencegah penyalahgunaan harga khusus ini.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260713215417-4-750551/harga-bbm-solar-nelayan-rp-15000-bahlil-tidak-disubsidi-pakai-apbn, without altering the facts of the original article.

Industri Indonesia menunjukkan sinyal positif dengan pertumbuhan kencang, terlihat dari data pajak yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hingga akhir Semester I-2026, DJP mencatat pertumbuhan tinggi setoran pajak jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 380 triliun, dengan pertumbuhan 42,2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Data ini mengungkap tiga tren positif yang menjadi indikator kuat bahwa industri Indonesia akan tumbuh kencang.

Tiga Tren Positif dari Data Pajak

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan tinggi setoran pajak sektor industri hingga pajak pertambahan nilai (PPN) impor menjadi indikator kuat bahwa industri Indonesia akan bertumbuh kencang. “Saya lihat semuanya bagus dari sisi input PPN impor. Jadi kita berharap dengan adanya input yang bagus, maka produksinya juga bakal bagus di periode triwulan ke-2, triwulan 3, dan 4,” kata Bimo.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan yang mencapai 45,9% secara tahunan atau year on year (yoy) dengan kontribusi terhadap total penerimaan pajak 25,6% pada semester I-2026. Pertumbuhan tertinggi kedua berasal dari sektor pertambangan sebesar 22,8% dengan kontribusi 9,3%, industri pengolahan 19,9% dengan kontribusi 22,8%, dan jasa perusahaan 14,7% dengan kontribusi 3,2%. Selanjutnya, sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 10,7% dengan kontribusi 4,3%, serta konstruksi dan real estat yang tumbuh 9,2% dengan kontribusi 3,7%.

Momen Penentu di Sektor Industri

Sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan kontribusi 22,8% terhadap total penerimaan pajak. Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh pembelian bahan baku impor di industri-industri seperti industri tekstil, industri petrokimia, dan industri yang terkait dengan makanan ternak. “Di sektor PPN yang tumbuh bagus itu pembelian beberapa bahan baku impor di industri-industri seperti industri tekstil, industri petrokimia, kemudian juga industri yang terkait dengan makan ternak dan sebagainya,” ujar Bimo.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Pertumbuhan industri Indonesia yang terlihat dari data pajak ini memiliki dampak positif ke depan. Bimo Wijayanto menegaskan bahwa selain setoran pajak yang bertumbuh, perluasan basis pajak juga terjadi pada tahun ini dengan penambahan sekitar 140 ribu wajib pajak. “Jadi ekstensifikasi ini tidak hanya basis yang pure baru, tetapi juga basis lama yang dormant. Itu kita nudging kembali dengan data yang ada. Yang inaktif juga kita nudging kembali untuk bisa masuk ke dalam sistem perpajakan kami,” tuturnya.

Dengan pertumbuhan industri yang kencang dan perluasan basis pajak, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jalan panjang yang masih harus ditempuh adalah memastikan bahwa pertumbuhan industri ini berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260714060222-4-750553/tanda-tanda-industri-ri-mau-tumbuh-kencang-muncul-di-data-pajak, without altering the facts of the original article.

Rating kredit Indonesia tetap stabil di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek stabil, menurut lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif keputusan ini, menilai bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dipercaya di tengah ketidakpastian global yang tinggi. “Keputusan S&P ini kabar baik. Indonesia tetap dipercaya, dan ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal serta ketahanan ekonomi kita masih diapresiasi,” kata Misbakhun.

Faktor yang Mendorong Keputusan S&P

S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 menegaskan kembali peringkat kredit Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. S&P menilai pelemahan indikator fiskal dan eksternal Indonesia masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mendorong keputusan ini, antara lain prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, posisi utang pemerintah dan utang eksternal yang relatif terkendali, ketahanan sektor perbankan, hingga komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengapa Keputusan Ini Penting?

Keputusan S&P ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih dipandang kredibel oleh lembaga pemeringkat internasional. Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kepercayaan dari investor internasional. “Kepercayaan ini harus dijaga dan diperkuat,” kata Misbakhun. Menurutnya, pemerintah harus terus menjaga kredibilitas APBN melalui penguatan penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keputusan S&P ini memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia ke depan. Pertama, keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kepercayaan dari investor internasional. Kedua, keputusan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Defisit bisa menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan, sepanjang kualitas fiskalnya dijaga,” kata Misbakhun. Beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan utang yang hati-hati agar ruang fiskal tetap sehat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Misbakhun juga menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan S&P harus dijaga melalui keberlanjutan agenda reformasi ekonomi nasional. Program hilirisasi, perbaikan tata kelola sumber daya alam, serta penguatan basis penerimaan negara perlu terus didorong untuk memperkuat ketahanan fiskal dan eksternal Indonesia. “Target kita bukan sekadar mempertahankan investment grade. Yang harus kita bangun adalah fondasi ekonomi yang makin kuat agar Indonesia bisa naik kelas,” kata Misbakhun.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260714065650-4-750558/rating-ri-tetap-bbb-misbakhun-ingatkan-disiplin-fiskal-harus-dijaga, without altering the facts of the original article.

Industri syariah di Indonesia saat ini berada di ujung tanduk. Melemahnya pasar modal dan rupiah telah memberikan dampak signifikan pada industri ini, terutama pada konsep spin off yang selama ini menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada bisnis syariah. Nasib spin off dan daya tahan industri syariah menjadi pertanyaan besar di tengah gejolak ekonomi saat ini.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pasar modal Indonesia telah mengalami tekanan besar dalam beberapa waktu terakhir. Rupiah yang melemah terhadap dolar AS telah meningkatkan biaya impor dan menurunkan kepercayaan investor. Hal ini berdampak langsung pada industri syariah yang mengoperasikan model bisnis berdasarkan prinsip syariah. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan penyesuaian strategi untuk bertahan, termasuk mempertimbangkan spin off sebagai salah satu opsi.

Spin off merupakan strategi yang dipilih oleh beberapa perusahaan untuk memisahkan unit bisnis syariah dari unit bisnis konvensional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, fokus pada bisnis syariah, dan meningkatkan transparansi. Namun, proses spin off tidaklah mudah dan memerlukan perencanaan yang matang.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Beberapa fakta menunjukkan bahwa industri syariah memiliki daya tahan yang kuat. Pertama, industri syariah memiliki pangsa pasar yang besar dan terus berkembang. Kedua, industri syariah memiliki regulasi yang jelas dan terstruktur. Ketiga, industri syariah memiliki dukungan dari masyarakat yang besar.

Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh industri syariah. Pertama, industri syariah harus bersaing dengan industri konvensional yang lebih besar dan lebih mapan. Kedua, industri syariah harus menghadapi perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Ketiga, industri syariah harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa syariah.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Ke depan, industri syariah harus meningkatkan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan pasar dan regulasi. Perusahaan syariah harus meningkatkan efisiensi dan fokus pada bisnis syariah. Dukungan pemerintah dan regulator juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pangsa pasar industri syariah.

Dalam jangka panjang, industri syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, industri syariah dapat menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Jalan panjang masih harus ditempuh oleh industri syariah untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan syariah harus terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya untuk bersaing dengan industri konvensional. Dukungan pemerintah dan regulator juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pangsa pasar industri syariah.

Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, industri syariah dapat mencapai tujuan dan menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20260526211755-31-738266/video-arah-spin-off-daya-tahan-industri-syariah-di-tengah-gejolak, without altering the facts of the original article.