Arsip Tag: Ekonomi

Tarif listrik yang melonjak hingga 90% dalam setahun terakhir telah menjadi ancaman serius bagi pabrik-pabrik di Amerika Serikat, terutama di wilayah Rust Belt seperti Ohio dan Pennsylvania. Kenaikan tarif ini telah memicu kepanikan massal di kalangan pelaku usaha ritel dan warga, sementara pabrik-pabrik lokal kini berada di ambang kebangkrutan karena beban operasional yang tak lagi masuk akal.

Lonjakannya Tarif Listrik

Lonjakan tarif listrik ini terjadi karena adanya kenaikan biaya kapasitas pada jaringan transmisi listrik regional, seperti PJM Interconnection yang mengelola pasar listrik di wilayah Midwest dan Mid-Atlantic AS. Harga kapasitas PJM diluar dugaan meroket lebih dari 1.000%, dari yang semula hanya US$ 28,92 per megawatt-hari pada 2024, kini terbang ke angka US$ 329,17. Pusat data kecerdasan buatan menyerap porsi sangat besar dari lonjakan permintaan tersebut. Bahkan, sekitar 40% dari total nilai lelang jaringan listrik terbaru senilai US$ 16,4 miliar digelontorkan hanya untuk menopang kebutuhan listrik data center.

Salah satu contoh nyata menimpa Belden Brick Company, produsen batu bata legendaris berusia 141 tahun asal Sugarcreek, Ohio. Perusahaan yang produknya tersemat di berbagai bangunan ikonik seperti The Alamo dan Universitas Notre Dame ini melaporkan biaya beban listrik bulanan (capacity charge) mereka meroket drastis dari yang semula hanya US$ 1.600 (sekitar Rp 29 juta) melonjak menjadi US$ 12,000 (setara Rp 217 juta) per bulan. “Padahal kami tidak menambah mesin baru, tidak juga menambahsif kerja karyawan. Namun, sistem jaringan listrik di sekitar kami telah berubah drastis,” tulis laporan tersebut, mengutip keluhan para pelaku industri manufaktur.

Dampak pada Pabrik dan Warga

Lonjakan tarif listrik ini telah berdampak signifikan pada pabrik-pabrik di wilayah tersebut. Berdasarkan kajian data energi komprehensif dan wawancara dengan puluhan perwakilan pabrik dan advokat industri, tagihan listrik untuk sektor pabrik melesat jauh lebih cepat ketimbang sektor rumah tangga atau bisnis skala kecil lainnya. Harga listrik industri di Pennsylvania melonjak 31% secara tahunan (YoY), dan di Ohio melesat 26%. Angka ini jauh melampaui rata-rata kenaikan tarif industri nasional yang hanya berada di kisaran 7%. Sementara itu, warga lokal dan rumah tangga di kedua wilayah tersebut ikut terkena getah dengan kenaikan tarif masing-masing sebesar 14% dan 9%.

Mengapa dan Dampaknya

Kenaikan tarif listrik ini terjadi karena adanya lonjakan permintaan listrik dari pusat data kecerdasan buatan. Pusat data ini membutuhkan listrik yang sangat besar untuk operasionalnya, sehingga menyebabkan lonjakan permintaan listrik dan kenaikan tarif. Dampaknya, pabrik-pabrik di wilayah tersebut kini berada di ambang kebangkrutan karena beban operasional yang tak lagi masuk akal. Jika para pengembang teknologi AI dan regulator tidak segera merumuskan regulasi pembebanan tarif energi yang adil, maka ancaman gelombang kebangkrutan industri manufaktur konvensional tinggal menunggu waktu.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kondisi ini memicu alarm bahaya bagi stabilitas ekonomi wilayah setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Para pengembang teknologi AI dan regulator harus bekerja sama untuk merumuskan regulasi pembebanan tarif energi yang adil dan dapat membantu pabrik-pabrik di wilayah tersebut untuk tetap beroperasi. Dengan demikian, stabilitas ekonomi wilayah setempat dapat terjaga dan pabrik-pabrik dapat terus beroperasi tanpa harus khawatir dengan beban operasional yang tinggi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260713113431-37-750334/warga-teriak-tarif-listrik-naik-sampai-90-pabrik-terancam-bangkrut, without altering the facts of the original article.

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan prospek stabil. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian bahwa pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. S&P juga menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam berpotensi memperkuat pendapatan negara dalam jangka menengah.

Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Kredit

S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook peringkat jangka panjang tetap stabil. Menurut S&P, pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun eksternal, masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. S&P juga menegaskan outlook stabil mencerminkan ekspektasi bahwa penerimaan pemerintah akan terus pulih tahun ini dan penerimaan ekspor akan kembali meningkat seiring kenaikan harga komoditas.

Catatan untuk Pemerintah

S&P memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah. S&P memperkirakan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan di tengah kenaikan harga energi global. S&P yakin kebijakan hilirisasi dan upaya pemerintah memperkuat kendali atas sektor mineral dan sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor. Namun, kecepatan perubahan kebijakan dan ketidakpastian implementasi dapat memengaruhi kepercayaan investor serta memberi tekanan terhadap pasar keuangan dan nilai tukar.

Mengapa Peringkat Kredit Indonesia Aman?

Menurut S&P, peringkat kredit Indonesia aman karena pemerintah dinilai tetap berkomitmen menjaga aturan fiskal, termasuk melalui pemangkasan sejumlah program belanja lain. S&P bahkan memperkirakan anggaran program Makan Bergizi Gratis yang semula lebih dari Rp300 triliun dapat dipangkas sekitar sepertiga melalui efisiensi dan perbaikan pengawasan. Di sisi lain, pertumbuhan penerimaan negara sebesar 21% pada semester I-2026 memberi ruang fiskal tambahan bagi pemerintah.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan peringkat kredit yang stabil, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam, serta memperkuat pendapatan negara dalam jangka menengah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat menjaga aturan fiskal dan memangkas sejumlah program belanja yang tidak efektif.

Kesimpulan, peringkat kredit Indonesia yang stabil merupakan kabar baik bagi perekonomian Indonesia. Dengan peringkat kredit yang aman, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam, serta memperkuat pendapatan negara dalam jangka menengah.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713182240-17-750510/rating-ri-aman-sp-beri-sederet-catatan-buat-pemerintah, without altering the facts of the original article.

Kementerian Keuangan merespon pemberian outlook stabil terhadap Indonesia dari lembaga pemeringkat S&P Global sebagai bentuk kepercayaan investor. “Prinsipnya menunjukkan masyarakat internasional percaya kita jaga disiplin fiskal. Kedua masyarakat internasional masih percaya Indonesia punya growth story yang Convince di tengah gejolak ini kita masih resilience,” kata Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan outlook stabil.

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan S&P

S&P Global Ratings memutuskan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Sementara itu, prospek (outlook) Indonesia tetap berada pada level stabil. Dalam laporan yang dirilis pada 13 Juli 2026, S&P menilai pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun eksternal, masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan.

Lembaga pemeringkat ini mengakui posisi fiskal dan eksternal Indonesia mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya harga energi, kenaikan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang. Meski demikian, S&P menilai tekanan tersebut tidak bersifat permanen.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia dengan outlook stabil menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat internasional masih percaya diri dengan kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi. “Masyarakat internasional percaya kita jaga disiplin fiskal,” kata Herman Saheruddin. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat terus menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kinerja fiskal Indonesia yang tetap terjaga juga menjadi sinyal positif bagi investor. Dengan peringkat kredit yang stabil, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan akses ke sumber daya keuangan. “Masih percaya Indonesia punya growth story yang Convince,” kata Herman Saheruddin.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah menerima outlook stabil dari S&P Global Ratings, Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah harus terus melakukan reformasi struktural dan meningkatkan investasi infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga harus terus menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kualitas fiskal. Dengan demikian, Indonesia dapat terus meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan akan terus memantau perkembangan ekonomi dan melakukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat, Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713184126-17-750514/kemenkeu-respons-laporan-sp-internasional-percaya-ri-jaga-fiskal, without altering the facts of the original article.

Danantara, sebuah badan pengelola investasi, telah menyiapkan 26 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Proyek-proyek ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja. Danantara telah memulai pelaksanaan proyek-proyek ini dalam dua fase, dengan fase pertama dimulai pada Februari 2026 dan fase kedua pada April 2026.

Fase-Fase Pelaksanaan Proyek

Fase pertama pelaksanaan proyek hilirisasi ini mencakup enam proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp109 triliun dan potensi penyerapan 11.456 tenaga kerja. Sementara itu, fase kedua meliputi 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp116 triliun dan diperkirakan menyerap 26.377 tenaga kerja. Pelaksanaan proyek-proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional.

Apa yang Terjadi?

Pada 6 Februari 2026, Danantara telah melakukan groundbreaking untuk fase pertama pelaksanaan proyek hilirisasi. Selanjutnya, pada 29 April 2026, Danantara kembali melakukan groundbreaking untuk fase kedua. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan mencakup berbagai komoditas strategis, mulai dari sektor pertambangan seperti pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga, hingga sektor energi dan pangan melalui pengembangan fasilitas bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, serta peternakan ayam terintegrasi.

Mengapa dan Dampaknya

Menurut Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, hilirisasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional, tidak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. “Tidak hanya menghasilkan investasi, hilirisasi ini juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan membuat nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri,” kata Dony. Dengan demikian, pelaksanaan proyek hilirisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dengan nilai investasi yang besar dan potensi penyerapan tenaga kerja yang signifikan, pelaksanaan proyek hilirisasi ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional. Danantara masih memiliki jalan panjang untuk menyelesaikan proyek-proyek ini, tetapi dengan komitmen dan kerja keras, diharapkan proyek-proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713171311-17-750477/danantara-garap-26-proyek-hilirisasi-senilai-rp225-triliun, without altering the facts of the original article.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melakukan serangkaian penguatan tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pembiayaan berjalan lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Penguatan tersebut dilakukan mulai dari analisis kredit, verifikasi calon debitur, pencairan, pemantauan penggunaan dana, digitalisasi proses, hingga audit secara berkala. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BNI dalam menjaga kualitas penyaluran kredit program pemerintah. BNI memastikan KUR diberikan kepada pelaku usaha yang berhak dan dimanfaatkan sesuai tujuan pembiayaan.

Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penguatan tata kelola penyaluran KUR dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak. Penguatan dilakukan sejak tahap analisis kredit, verifikasi, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga evaluasi kualitas kredit. Salah satu penguatan yang dilakukan BNI adalah menerapkan analisis kredit secara langsung atau one-on-one kepada petani tanpa melibatkan collection agent (CA). Melalui proses tersebut, bank dapat memperoleh informasi langsung mengenai profil usaha, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar, serta rencana penggunaan dana dari calon debitur.

BNI juga memperkuat pola penyaluran kredit berbasis ekosistem atau ecosystem-based financing. Dalam skema ini, BNI bekerja sama dengan perusahaan inti yang merupakan nasabah korporasi BNI dan berperan sebagai offtaker. Perusahaan inti turut mendukung pendampingan usaha, penyerapan hasil produksi, serta monitoring terhadap pelaksanaan kredit. Pendekatan berbasis ekosistem memungkinkan adanya pendampingan, pemantauan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan usaha debitur.

Mengapa Penguatan Tata Kelola Penting?

Penguatan tata kelola penyaluran KUR penting dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, KUR dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penguatan tata kelola juga dapat membantu mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan dana, sehingga kualitas kredit tetap terjaga.

Dampak Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata kelola penyaluran KUR diharapkan dapat memiliki dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta perekonomian secara keseluruhan. Dengan pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan efektif, pelaku usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, penguatan tata kelola juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam jangka panjang, BNI masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh untuk memastikan bahwa penyaluran KUR berjalan efektif dan efisien. BNI harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran KUR, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, BNI dapat memastikan bahwa KUR benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713194654-17-750539/bni-lakukan-serangkaian-penguatan-tata-kelola-penyaluran-kur, without altering the facts of the original article.

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp17.700/US$ pada 2026. Proyeksi ini lebih tinggi dari rentang target pemerintah di Rp16.200/US$ hingga Rp16.800/US$, namun lebih rendah dari posisi kurs rupiah pada perdagangan hari ini (13/7/2026) yang mencapai Rp18.100/US$. S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan prospek stabil.

Faktor yang Mempengaruhi Pelemahan Rupiah

S&P Global Ratings menilai bahwa pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun eksternal, masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. Lembaga pemeringkat ini juga mengakui bahwa posisi fiskal dan eksternal Indonesia mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir, yang dipicu oleh tingginya harga energi, kenaikan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang.

Mengapa Proyeksi Ini Penting?

Proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat oleh S&P Global Ratings ini penting karena dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Dengan proyeksi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dari target pemerintah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, proyeksi ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi di Indonesia.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, S&P Global Ratings memberikan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia masih merupakan negara yang stabil dan layak untuk berinvestasi. Namun, pemerintah perlu terus memperhatikan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Jalan panjang masih harus ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan proyeksi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dari target pemerintah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713171611-17-750480/buat-yang-pegang-dolar-sp-ramal-nilai-tukar-rupiah-rp-17700-us-, without altering the facts of the original article.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memulai uji coba pendekatan kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama PT Pertamina (Persero) dengan penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan penyelesaian potensi permasalahan perpajakan sejak awal. Pertamina menjadi mitra pertama dalam uji coba ini, yang akan berlangsung selama Masa Pajak Januari hingga Desember 2026. Uji coba ini mencakup beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Kolaborasi Pajak yang Lebih Baik

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa pendekatan Co-operative Compliance mengubah pola hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Pembahasan atas risiko perpajakan tidak lagi dilakukan setelah transaksi terjadi, melainkan sejak awal melalui komunikasi yang lebih terbuka dan didukung integrasi data. “Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.

Selama periode uji coba, Pertamina akan melakukan self-assessment TCF, bersama DJP melakukan pembahasan compliance arrangement, serta melakukan evaluasi bersama sebagai dasar penyempurnaan program. Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, menyatakan bahwa kepercayaan sebagai mitra pertama merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan. “Penerapan TCF dan integrasi data tidak hanya memperkuat kepatuhan perpajakan, tetapi juga mendukung transparansi dan pengelolaan risiko yang lebih baik,” kata Mega Satria.

Mengapa Co-operative Compliance Penting?

Pengembangan Co-operative Compliance mengacu pada praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Belanda, Malaysia, Singapura, dan Australia. Menurut Bimo, pendekatan ini penting karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko perpajakan. “Dengan Co-operative Compliance, kami dapat bekerja sama dengan Wajib Pajak untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko perpajakan sejak awal, sehingga dapat mencegah potensi permasalahan perpajakan di masa depan,” jelasnya.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Ke depan, DJP berencana memperluas uji coba kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai bagian dari persiapan implementasi secara lebih luas. Menurut Bimo, untuk tahap awal, DJP hanya akan menguji coba TCF ini dengan tiga BUMN, yaitu Pertamina, Pelindo, dan PLN. Implementasi Co-operative Compliance ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Dengan demikian, uji coba Co-operative Compliance antara DJP dan Pertamina ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Ke depannya, program ini diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak perusahaan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak terkait.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah memulai uji coba Co-operative Compliance, Bimo Wijayanto menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya. “Kami akan terus bekerja sama dengan Wajib Pajak dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan program Co-operative Compliance ini dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713185820-17-750516/pertamina-pionir-skema-pengawasan-pajak-baru-pln-pelindo-nyusul, without altering the facts of the original article.

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan S&P

S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil karena beberapa faktor. Pertama, penerimaan negara diperkirakan terus pulih sepanjang tahun ini, sementara pendapatan ekspor berpotensi meningkat sejalan dengan membaiknya harga komoditas global. Kedua, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam dinilai mampu memperkuat posisi fiskal Indonesia dalam jangka menengah. Ketiga, komitmen pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu faktor utama yang menopang prospek stabil Indonesia.

MENGAPA dan DAMPAK: Kepercayaan Investor dan Prospek Ekonomi

Keputusan S&P Global Ratings ini mencerminkan tetap kuatnya kepercayaan investor dan pemangku kepentingan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dengan peringkat BBB dan outlook stabil, Indonesia tetap berada dalam kategori layak investasi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampaknya, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid dan stabilitas makroekonomi terjaga. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa afirmasi rating dari S&P mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keputusan S&P Global Ratings ini memberikan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Dengan peringkat BBB dan outlook stabil, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan peringkatnya jika terjadi penguatan struktural pada indikator fiskal dan eksternal. Dari sisi fiskal, peningkatan rating dapat terjadi jika pemerintah mampu menurunkan defisit anggaran secara berkelanjutan melalui peningkatan penerimaan negara, penurunan biaya pembiayaan, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara dari sisi eksternal, kenaikan rating akan ditopang oleh membaiknya indikator seperti penurunan utang luar negeri serta berkurangnya kebutuhan pembiayaan eksternal bruto (gross external financing needs).

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah. Dengan demikian, Indonesia dapat terus meningkatkan peringkatnya dan mempertahankan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan internasional terhadap perekonomian Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714072429-17-750562/sp-tetapkan-rating-ri-bbb-bos-bi-bukti-kepercayaan-global-terjaga, without altering the facts of the original article.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pada perdagangan Senin, tercatat 10 saham yang mengalami net foreign buy. Berdasarkan data dari Stockbit, saham-saham tersebut menjadi pilihan utama investor asing. Berikut adalah daftar 10 saham yang diborong asing pada perdagangan tersebut.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Kenaikan IHSG ke level 6.000 menunjukkan sentimen positif di pasar saham. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang membaik dan kinerja emiten yang solid turut berkontribusi pada kenaikan ini. Selain itu, minat investor asing pada sejumlah saham juga menjadi indikator penting.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kinerja IHSG yang solid dan minat investor asing pada saham-saham tertentu memberikan gambaran positif untuk jangka panjang. Namun, investor tetap perlu memantau kondisi ekonomi dan kinerja emiten untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Jalan panjang yang masih harus ditempuh oleh investor adalah terus memantau pergerakan pasar dan kinerja saham.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Investor harus tetap waspada dan bijak dalam membuat keputusan investasi. Dengan terus memantau kondisi pasar dan menganalisis kinerja saham, investor dapat mengoptimalkan potensi keuntungan dan mengelola risiko dengan baik.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714080152-17-750568/asing-gencar-serok-10-saham-ini-kala-ihsg-balik-ke-level-6000, without altering the facts of the original article.

PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan pelat merah pertama yang akan memulai uji coba pendekatan kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Melalui penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan, DJP mendorong penyelesaian potensi permasalahan perpajakan sejak awal guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Potensi penerimaan pajak dari PT Pertamina (Persero) dapat mencapai Rp400 triliun hingga Rp500 triliun per tahun melalui pendekatan kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance ini.

Uji Coba Pendekatan Kepatuhan Kolaboratif

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan bahwa pendekatan Co-operative Compliance mengubah pola hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Menurutnya, pembahasan atas risiko perpajakan tidak lagi dilakukan setelah transaksi terjadi, melainkan sejak awal melalui komunikasi yang lebih terbuka dan didukung integrasi data. “Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.

Setelah melalui masa persiapan dan pembahasan yang cukup panjang, PT Pertamina (Persero) ditetapkan sebagai mitra pertama dalam pelaksanaan uji coba Co-operative Compliance untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2026 yang mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Selama periode tersebut, Pertamina melakukan self-assessment TCF, bersama DJP melakukan pembahasan compliance arrangement serta melakukan evaluasi bersama sebagai dasar penyempurnaan program.

Mengapa Pendekatan Ini Penting?

Penerapan Co-operative Compliance ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan pendekatan ini, DJP dapat mengidentifikasi potensi permasalahan perpajakan sejak awal dan memberikan solusi yang efektif. “Kami berharap pendekatan ini menjadi fondasi bagi sistem kepatuhan perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis kepercayaan. Kolaborasi yang semakin erat antara DJP dan Wajib Pajak diharapkan mampu memperkuat kepatuhan sukarela sekaligus mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan,” tutup Bimo.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Potensi penerimaan pajak dari PT Pertamina (Persero) yang dapat mencapai Rp400 triliun hingga Rp500 triliun per tahun melalui pendekatan kepatuhan kooperatif atau cooperative compliance ini tentunya memiliki dampak yang signifikan bagi penerimaan negara. Selain itu, penerapan Co-operative Compliance ini juga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum. Pengembangan Co-operative Compliance mengacu pada praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Belanda, Malaysia, Singapura, dan Australia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam waktu dekat, skema ini akan dikembangkan di BUMN lainnya, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai bagian dari persiapan implementasi secara lebih luas. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Selain Pertamina, perusahaan lain juga dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260714071624-17-750560/pertamina-uji-coba-skema-baru-pajak-potensinya-bisa-rp-500-t, without altering the facts of the original article.