Arsip Kategori: Politik

Purbaya Yakin Pemerintah Tepat, Menanggapi Kritik Ekonom dan Lembaga Asing Soal Kebijakan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa dirinya telah menghadapi kritik dari berbagai pihak, termasuk ekonom dan lembaga asing, sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mereka menyerang dirinya karena melakukan kebijakan fiskal yang tidak tepat.

Kronologi Fakta

Purbaya mengungkapkan bahwa kritik ini datang dari berbagai sumber, termasuk dari luar negeri. Mereka mengatakan bahwa dirinya tidak berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, menurut Purbaya, mereka salah. Ia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,61% pada kuartal I-2026.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan bukti bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Purbaya efektif dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Namun, kritik dari berbagai pihak terus datang. Mereka mengatakan bahwa Indonesia dipengaruhi oleh serangan shock ekonomi dalam beberapa bulan terakhir, termasuk likuiditas ketat dan penilaian lembaga.

Mengapa dan Dampak

Purbaya menegaskan bahwa kritik ini tidak berdasar. Ia harus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi secara cepat. Oleh karena itu, ia melakukan kebijakan fiskal yang agresif untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

Namun, kritik ini tidak hanya datang dari ekonom dan lembaga asing. Media sosial juga penuh dengan isu yang mengatakan bahwa Indonesia dipengaruhi oleh serangan shock ekonomi. Ini dapat menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat.

Penutup

Purbaya yakin bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan yang tepat. Ia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan telah menghadapi kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ia tidak akan menyerah dan akan terus melakukan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

Demikian informasi dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai kritik dari ekonom dan lembaga asing soal kebijakan baru.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20260804093404-29-756313/diserang-ekonom-lembaga-asing-purbaya-mereka-salah-saya-pintar, without altering the facts of the original article.

Nadiem Makarim Siap Menghadapi Banding Hari Ini dengan Bukti dan Ahli Baru

Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir, mengatakan pihaknya akan membacakan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, pada Rabu (5/8/2026). Memori banding tersebut dikatakannya berisi fakta persidangan tingkat pertama yang berkaitan dengan pokok perkara, namun diabaikan oleh majelis hakim. “Kami menyampaikan memori banding berisikan fakta persidangan yang berkaitan dengan pokok perkara namun diabaikan oleh majelis. Serta adanya penggunaan alat bukti yang menjadi dasar keputusan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan,” kata Dodi dihubungi Selasa (4/8/2026).

Kronologi Fakta

Persidangan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management telah berlangsung sejak lama. Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan laptop tersebut. Pihak KPK kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mengarah pada eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka. Pada bulan Januari 2023, Nadiem Makarim ditahan oleh polisi atas keputusan hakim. Persidangan tingkat pertama kemudian dilangsungkan pada bulan Maret 2023, namun majelis hakim dianggap tidak memahami fakta persidangan.

Mengapa & Dampak

Menurut Dodi S Abdulkadir, kuasa hukum Nadiem Makarim, pihaknya akan membacakan memori banding untuk menunjukkan bahwa majelis hakim telah melakukan kesalahan dalam menilai fakta persidangan. “Kami tidak ingin mengulangi fakta yang sudah diketahui oleh majelis hakim, namun kami ingin menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam penilaian fakta tersebut,” kata Dodi. Dodi juga menambahkan bahwa pihaknya akan menyampaikan tindakan hakim yang bertentangan dengan KUHAP, yaitu tidak menjalankan fair trial. “Tidak memperhatikan jalannya persidangan dengan baik sehingga mengabaikan fakta persidangan yang berhubungan dengan pokok perkara,” imbuhnya. Dampak dari kesalahan ini, menurut Dodi, adalah kemungkinan putusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Penutup

Demi keadilan yang sebenarnya, Nadiem Makarim dan timnya siap menghadapi banding hari ini dengan bukti dan ahli baru. Dengan memori banding yang kuat, pihaknya berharap dapat membuktikan kesalahan majelis hakim dan memperoleh putusan yang adil. Semoga kebenaran akan terungkap dan keadilan akan segera ditegakkan. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.tribunnews.com/nasional/7863953/hari-ini-banding-nadiem-makarim-kuasa-hukum-bakal-ungkit-bukti-dan-ahli-yang-diabaikan, without altering the facts of the original article.

Pertanggungjawaban Menteri Prabowo, Kabinet Bayangan Harus Dibuka untuk Publik

Pemerintah didorong membuka ruang dialog terbuka antara menteri dan anggota Kabinet Bayangan agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kabinet Bayangan dibentuk sebagai wadah pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kabinet Bayangan dibentuk dan diumumkan Koalisi Masyarakat Sipil pada 27 Juli 2026 sebagai wadah pengawasan terhadap pemerintahan. Beranggotakan akademisi, pakar hukum, ekonom, aktivis hingga pegiat lingkungan, kelompok ini dibentuk menyerupai struktur kabinet dengan tugas mengawal dan mengkritisi kinerja kementerian sesuai bidang masing-masing melalui kajian dan rekomendasi kebijakan.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai bahwa keberadaan Kabinet Bayangan akan memberi manfaat apabila pemerintah tidak menghindari kritik. Sebaliknya, ia mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog yang dapat disaksikan publik sehingga masyarakat memperoleh informasi langsung mengenai kualitas argumentasi kedua belah pihak.

“Jika pemerintah tidak menghindari kritik, maka keberadaan Kabinet Bayangan akan memberi manfaat. Mereka dapat membuka ruang dialog yang dapat disaksikan publik, sehingga masyarakat memperoleh informasi langsung mengenai kualitas argumentasi kedua belah pihak,” kata Emrus.

Kabinet Bayangan diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif dalam mengawal dan mengkritisi kinerja kementerian. Mereka dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, mereka juga dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah.

“Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan Kabinet Bayangan agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung mengenai kualitas argumentasi kedua belah pihak,” kata Emrus.

Kabinet Bayangan didorong untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam mengawal dan mengkritisi kinerja kementerian. Mereka harus terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, mereka juga harus terus meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah.

“Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan Kabinet Bayangan agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung mengenai kualitas argumentasi kedua belah pihak,” kata Emrus.

Kabinet Bayangan harus terus meningkatkan kinerja mereka dalam mengawal dan mengkritisi kinerja kementerian. Mereka harus terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, mereka juga harus terus meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah.

“Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan Kabinet Bayangan agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung mengenai kualitas argumentasi kedua belah pihak,” kata Emrus.

Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan Kabinet Bayangan agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung mengenai kualitas argumentasi kedua belah pihak.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.tribunnews.com/nasional/7863960/rakyat-berhak-jadi-hakim-kinerja-menteri-prabowo-emrus-jangan-hindari-kabinet-bayangan, without altering the facts of the original article.

OJK Siapkan Satgas Khusus untuk Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral

Pengaturan dan pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis (BMKS) telah menjadi perhatian utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas pasar keuangan di Indonesia. Dalam upaya tersebut, OJK telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (Satgas BMKS) di lingkungan internal otoritas guna mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor tersebut.

Kronologi Fakta

Pada bulan Juli 2026, OJK telah membentuk Satgas BMKS di lingkungan internal otoritas. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa Satgas BMKS akan mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS, termasuk infrastruktur pendukungnya. Infrastruktur pendukung tersebut mencakup organisasi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM), perumusan regulasi, penyiapan anggaran, penyusunan proses bisnis, pengembangan teknologi informasi, serta berbagai sarana pendukung lainnya.

Peran Satgas BMKS

Satgas BMKS memiliki peran penting dalam mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS. Mereka akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, untuk memastikan bahwa sistem pengaturan dan pengawasan yang akan dibangun adalah sistem yang efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pasar BMKS di Indonesia dapat menjadi lebih stabil dan meningkatkan kualitas dan integritasnya.

Mengapa Diperlukan Satgas BMKS

Pengaturan dan pengawasan sektor BMKS diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan mineral dan komoditas strategis dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Dengan adanya Satgas BMKS, OJK dapat memastikan bahwa sistem pengaturan dan pengawasan yang akan dibangun adalah sistem yang efektif dan efisien. Selain itu, Satgas BMKS juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan integritas pasar BMKS di Indonesia.

Dampak Satgas BMKS

Dengan adanya Satgas BMKS, diharapkan bahwa pasar BMKS di Indonesia dapat menjadi lebih stabil dan meningkatkan kualitas dan integritasnya. Selain itu, Satgas BMKS juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar BMKS di Indonesia. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kegiatan perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

Penutup

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas pasar keuangan di Indonesia, OJK telah membentuk Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (Satgas BMKS). Dengan adanya Satgas BMKS, OJK dapat mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS, termasuk infrastruktur pendukungnya. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pasar BMKS di Indonesia dapat menjadi lebih stabil dan meningkatkan kualitas dan integritasnya. Demikian informasi tersebut.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5679619/ojk-bentuk-satgas-guna-siapkan-pengaturan-dan-pengawasan-bursa-mineral, without altering the facts of the original article.

Febrie Adriansyah Melawan, Kejagung Siap Tanggapi Gugatan Praperadilan

Fakta dan Kronologi

Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai merespons soal gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menimpa mantan Jampidsus itu telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat.

Penetrasi tersangka oleh Kejagung dan Polri atas nama Febrie Adriansyah merupakan langkah penting dalam penyelidikan kasus tersebut. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, hak untuk mengajukan praperadilan sudah diatur dalam KUHAP sehingga mantan Jampidsus itu pun berhak mengajukan gugatan.

Mengapa Gugatan Praperadilan?

Febrie Adriansyah dan tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Firman Wijaya akan mengajukan dua permohonan praperadilan. Permohonan pertama berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejagung dan Polri, yang menurut pihak Febrie Adriansyah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Firman Wijaya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejagung dan Polri dianggap tidak adil dan tidak transparan. Oleh karena itu, pihak Febrie Adriansyah berpendapat bahwa gugatan praperadilan adalah langkah yang tepat untuk menegaskan keberatan mereka terhadap penetapan tersangka.

Dampak Gugatan Praperadilan

Gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh Febrie Adriansyah dan tim kuasa hukumnya dapat menimbulkan dampak yang signifikan dalam proses penyelidikan kasus TPPU. Selain itu, gugatan ini juga dapat menegaskan keberatan pihak Febrie Adriansyah terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejagung dan Polri.

Gugatan praperadilan ini juga dapat menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa orang mungkin mendukung gugatan praperadilan ini karena mereka percaya bahwa Febrie Adriansyah tidak bersalah, sedangkan yang lain mungkin tidak mendukungnya karena mereka percaya bahwa Febrie Adriansyah bersalah.

Tanggapan Kejagung

Kejagung telah mulai merespons gugatan praperadilan ini dengan menegaskan bahwa hak untuk mengajukan praperadilan sudah diatur dalam KUHAP. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa Kejagung akan siap tanggapi gugatan praperadilan ini.

Demikian informasi tentang gugatan praperadilan yang akan diajukan oleh Febrie Adriansyah dan tim kuasa hukumnya. Semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5679675/kejagung-respons-gugatan-praperadilan-febrie-adriansyah, without altering the facts of the original article.

Mendikdasmen Ambil Langkah Cegah Kekerasan di Sekolah dengan Pembatasan Gawai

Pembatasan penggunaan gawai di sekolah merupakan langkah strategis yang diambil oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Dalam upaya ini, Mendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2026, yang bertujuan untuk membatasi penggunaan gawai bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun.

Pada Selasa, 4 Agustus 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti berbicara di depan para jurnalis sebelum menyampaikan keterangan pers terkait Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas Rana) di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta. Menurutnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga mereka dapat berekspresi dan mengembangkan kreativitas dengan aman.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga hadir dan berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, pembatasan penggunaan gawai di sekolah juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dengan demikian, siswa dapat berkembang dengan optimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Pembatasan penggunaan gawai di sekolah juga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan gawai yang berlebihan. Dengan membatasi penggunaan gawai, siswa dapat lebih fokus pada proses belajar dan mengembangkan potensi diri mereka. Selain itu, pembatasan penggunaan gawai juga diharapkan dapat mengurangi kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan ketergantungan pada gawai.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menyebutkan bahwa pembatasan penggunaan gawai di sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan membatasi penggunaan gawai, siswa dapat lebih fokus pada proses belajar dan mengembangkan potensi diri mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pembatasan penggunaan gawai di sekolah merupakan langkah strategis yang diambil oleh Mendikdasmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Dengan demikian, siswa dapat berkembang dengan optimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Dengan demikian informasi tentang pembatasan penggunaan gawai di sekolah yang diambil oleh Mendikdasmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5680024/mendikdasmen-pembatasan-gawai-ciptakan-lingkungan-sekolah-yang-aman, without altering the facts of the original article.

**Jenderal TNI Dipanggil ke Istana, Bisa Jadi Gantikan Presiden RI di Masa Depan** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami masa Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Seorang jenderal TNI pernah dipanggil mendadak ke Istana Negara untuk menjalankan misi yang tak pernah dibayangkannya. Jenderal Ahmad Yani, salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sangat dipercaya Presiden Soekarno, diminta bersiap menggantikan kepala negara apabila suatu saat sang presiden tak lagi bisa memimpin Indonesia. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Menurut buku Haryasudirja: Tokoh Pejuang Kemerdekaan, Pembangunan dan Pendidikan (2005), Ahmad Yani mengungkapkan bahwa Soekarno pernah memanggilnya setelah mengalami tidur siang. Saat itu, Soekarno menyampaikan bahwa dirinya menerima wangsit dari Yang Maha Kuasa, yaitu kalau ada apa-apa dengan saya, sehingga saya tidak dapat menjalankan tugas kepresidenan, ataupun saya mati, maka kau harus menggantikan saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Kedekatan Soekarno dan Ahmad Yani juga diungkap oleh ajudan presiden, Maulwi Saelan, dalam buku Maulwi Saelan: Penjaga Terakhir Soekarno (2015). Ahmad Yani disebut sebagai salah satu jenderal yang paling disayangi oleh Soekarno. Atas dasar kedekatan tersebut, Bung Karno disebut sangat terpukul ketika mendengar kabar bahwa Ahmad Yani menjadi salah satu korban dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). **Apa Artinya Ini ke Depan?** Mengapa Soekarno memilih Ahmad Yani sebagai penerusnya? Pilihan Soekarno terhadap Ahmad Yani bukan tanpa alasan. Saat itu, Ahmad Yani memang dikenal sebagai salah satu perwira yang paling dipercaya oleh presiden pertama RI tersebut. Hubungan keduanya semakin erat setelah Ahmad Yani dipercaya memimpin Angkatan Darat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 1962. Dampak kejadian ini sangat besar bagi Ahmad Yani dan keluarganya. Ahmad Yani yang disebut pernah diminta menggantikannya sebagai Presiden RI justru gugur dalam salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Setelah pergolakan politik pasca-G30S, arah kekuasaan Indonesia berubah secara signifikan. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Kejadian ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan posisi sangat tidak stabil. Banyak orang yang dipilih untuk menggantikan presiden atau kepala negara, tetapi mereka justru menjadi korban dalam peristiwa yang tidak terduga. Ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa kekuasaan dan posisi harus dijalankan dengan bijak dan hati-hati. Dalam masa depan, kita harus terus belajar dari kejadian-kejadian seperti ini dan meningkatkan kesadaran kita tentang kekuasaan dan posisi. Kita harus memahami bahwa kekuasaan dan posisi bukanlah hal yang stabil dan dapat berubah kapan saja. Oleh karena itu, kita harus selalu siap menghadapi perubahan dan tidak pernah berhenti belajar.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260729195833-25-754899/cerita-jenderal-tni-dipanggil-ke-istana-diminta-gantikan-presiden-ri, without altering the facts of the original article.

**Aturan Gaji Kepala Daerah Perlu Direvisi untuk Menghindari Kekurangan Pegawai** **Pembuka** Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat untuk melakukan evaluasi dan revisi aturan gaji kepala daerah. Aturan ini telah berlaku selama 26 tahun dan dinilai memerlukan pembaruan sesuai dengan kondisi saat ini. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada Kamis (30/7/2026), Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum di Gedung DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat untuk melakukan evaluasi dan revisi aturan gaji kepala daerah. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 akan di revisi secara komprehensif. Revisi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem renumerasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih adil, proporsional, dan berbasis capaian kinerja. Revisi ini juga akan mempertimbangkan peningkatan kompleksitas tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perkembangan tata kelola pemerintahan, indeks kemahalan daerah, serta kemampuan fiskal daerah. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Mendagri Tito Karnavian menilai bahwa aturan gaji kepala daerah saat ini tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi maupun beban kerja kepala daerah saat ini. “Jadi kalau seandainya nanti akan direformasi, diformulasi, disesuaikan dengan keadaan sekarang karena kenaikan biaya kan kita tahu, tahun 2000 ke 2026 kan jauh berbeda,” ucapnya. Revisi aturan gaji kepala daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepala daerah dan menciptakan sistem renumerasi yang lebih adil. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendesak agar wacana perubahan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diimbangi dengan peningkatan kinerja nyata dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. “Tapi yang paling penting adalah Pak Mendagri kalau pada akhirnya kita bersepakat untuk bagaimana kita mendorong agar perubahan terhadap remunerasi ini dilakukan, kita ingin bahwa itu juga harus dibarengi dengan tentu kinerja para kepala-kepala daerah kita agar pelayanan publik di daerah sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Bahtra Banong.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731064636-4-755266/terungkap-ini-alasan-aturan-gaji-kepala-daerah-harus-direvisi, without altering the facts of the original article.

**Prabowo: BI Harus Satu Tim dengan Pemerintah untuk Stabilitas Ekonomi** **Pembuka** Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan semua bank pelat merah atau Himbara untuk mencapai stabilitas ekonomi. Menurutnya, seluruh unsur ini merupakan satu-kesatuan dalam sektor keuangan nasional. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada hari Kamis (30/7/2026), Prabowo menyampaikan pidatonya di Akad Massal 62.000 Unit KPR Bersubsidi. Dalam pidatonya, dia menekankan bahwa kerja sama antara BI, Himbara, dan pemerintah harus menjadi prioritas untuk mencapai stabilitas ekonomi. “Ya semua bank Himbara sekarang bersama Bank Indonesia, bersama semua unsur, kita ini harus menjadi satu tim, satu kesebelasan. Kuncinya adalah kerja sama,” ujar Prabowo. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Pada hari yang sama, Prabowo juga memberikan sinyal soal calon Gubernur Bank Indonesia (BI), yang ditinggalkan Perry Warjiyo. Dia menunjuk Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara (PGS) sesuai dengan pasal 50 ayat (2) UU BI. Selain itu, Prabowo juga menyerahkan proses pemilihan calon Gubernur BI definitif kepada DPR RI. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Menurut Prabowo, jika BI dan Himbara bisa saling bersinergi, maka sektor keuangan Indonesia dapat berkembang dengan cepat dan mencapai hal-hal besar. “Dengan kerja sama, dengan saling percaya, dengan saling mendukung, dengan saling mengisi, dengan saling perkuat, kita akan capai hal-hal besar. Kita sekarang, semuanya, semua adalah anak-anak Indonesia. Kita semuanya dalam satu, dalam satu keluarga besar, dalam satu kapal besar yang namanya NKRI,” tegas Prabowo. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Dalam kesempatan ini, Prabowo juga memberikan sinyal soal calon Gubernur BI, yang ditinggalkan Perry Warjiyo. Dia menunjuk Destry Damayanti sebagai PGS dan menyerahkan proses pemilihan calon Gubernur BI definitif kepada DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, Destry memiliki kapasitas yang memadai untuk menahkodai bank sentral. “Saya yakin BI bisa melaksanakan tugasnya dengan baik di bawah kepemimpinan Bu Destry, sambil menunggu proses pengantian gubernur BI yang definitif,” ucap Hekal. **Kesimpulan** Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, BI, dan Himbara untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dia juga menunjuk Destry Damayanti sebagai PGS dan menyerahkan proses pemilihan calon Gubernur BI definitif kepada DPR RI. Dengan kerja sama yang erat, diharapkan sektor keuangan Indonesia dapat berkembang dengan cepat dan mencapai hal-hal besar.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731071827-4-755268/pesan-prabowo-buat-bi-kita-harus-satu-tim, without altering the facts of the original article.

**Tito Tawarkan Solusi Bayar DBH Rp70 T, Pemda Harus Siap Bayar PPPK** **Pembuka** Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan solusi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan membayar gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Tito, kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 70 triliun dapat membantu Pemda untuk membayar gaji PPPK. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada 30 Juli 2026, Tito mengatakan bahwa kurang bayar DBH mencapai sekitar Rp 83 triliun pada tahun 2024. Rinciannya terdiri dari DBH pajak sekitar Rp 43 triliun dan DBH sumber daya alam sekitar Rp 40 triliun. Dari data tersebut, ada lebih bayar sebesar Rp 13 triliun. Jika dihitung ulang, maka ada kurang bayar bersih sekitar Rp 70 triliun. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Kurang bayar DBH ini menyangkut 31 provinsi, 317 kabupaten, dan 83 kota. Tito juga mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan mekanisme top up Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang tidak memiliki hak atas kurang bayar DBH. Skema top up akan diberikan jika ada efisiensi yang sudah dilakukan Pemda. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Solusi yang ditawarkan oleh Tito dapat membantu Pemda untuk membayar gaji PPPK dan mengatasi kesulitan keuangan. Namun, perlu diingat bahwa kurang bayar DBH ini masih merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan DBH. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Tito mengatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan DBH. Dia juga mengatakan bahwa skema top up DAU sudah disepakati antara dirinya dan Menteri Keuangan. Dengan demikian, diharapkan masalah PPPK dapat diatasi dan Pemda dapat membayar gaji PPPK dengan lancar. Dengan menawarkan solusi kurang bayar DBH Rp 70 triliun, Tito menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu Pemda mengatasi kesulitan keuangan. Namun, perlu diingat bahwa solusi ini masih merupakan langkah awal dan memerlukan perubahan yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan DBH.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731073635-4-755273/tito-ungkap-kurang-bayar-dbh-rp70-t-bisa-jadi-solusi-pemda-bayar-pppk, without altering the facts of the original article.