DPR Tak Pernah Bahas Pasal 18 Ayat 3 PKPU, Bukti Dokumen Baru Ungkap Kelalaian Legislatif dalam Mengatur Kebijakan Ekonomi Nasional

Pasal 18 ayat 3 PKPU menjadi sorotan publik ketika Mahkamah Konstitusi mengangkat syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Artikel ini membahas bagaimana pasal tersebut muncul tanpa perdebatan di DPR, serta implikasi bagi regulasi kebijakan ekonomi nasional.

Asal-usul Pasal 18 Ayat (3) PKPU

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditetapkan dalam rangka memperbarui Peraturan Pilihan Umum. Pasal ini mengatur pengecualian syarat ijazah SMA bagi calon presiden dan wakil presiden yang memiliki ijazah perguruan tinggi luar negeri, namun tidak memiliki bukti kelulusan SMA. Menurut dokumen resmi, pasal tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan standar pendidikan dengan realitas global.

Namun, ketika DPR memeriksa dokumen tersebut, tidak ditemukan catatan bahwa pasal ini pernah dibahas dalam rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Komisi II DPR periode 2019-2024, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa pasal tersebut belum pernah dipresentasikan kepada anggota DPR pada sesi rapat KPU. Doli menegaskan bahwa ia telah membawa bukti lengkap mengenai hal ini, termasuk rekaman rapat PKPU yang berlangsung pada 20 September 2023.

Keberadaan pasal ini tanpa konsultasi publik menimbulkan kritik bahwa proses legislasi berjalan dengan prosedur yang tidak transparan. Pasal ini, yang sering disebut “pasal selundupan”, dipahami oleh banyak pihak sebagai upaya memuluskan Gibran dalam proses pendaftaran sebagai calon wakil presiden.

Reaksi DPR dan Komisi II

Setelah memperoleh bukti, anggota Komisi II periode 2019-2024 mengadakan rapat di Jakarta pada 18 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Ahmad Doli menyampaikan bahwa ia telah mempresentasikan dokumen yang menunjukkan pasal tersebut tidak pernah dibahas. Ia menegaskan bahwa “tidak pernah dibahas” di antara para anggota yang hadir. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen PKPU dan proses legislasi yang diharapkan.

Anggota Komisi II juga menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan bukti pendukung, termasuk rekaman rapat PKPU pada 20 September 2023. Mereka menuntut klarifikasi dari KPU dan DPR mengenai bagaimana pasal tersebut dapat masuk ke dalam regulasi tanpa melalui prosedur yang biasa.

Pengaruh terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional

Pasal 18 ayat (3) PKPU bukan hanya berdampak pada proses pencalonan presiden, tetapi juga memiliki konsekuensi bagi kebijakan ekonomi nasional. Regulasi yang tidak melalui proses legislasi terbuka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku usaha. Ketika peraturan diubah atau ditambahkan secara cepat tanpa konsultasi publik, hal itu dapat mengurangi kepercayaan pada sistem hukum dan mempengaruhi iklim investasi.

Selain itu, kebijakan yang mengesankan adanya “pasal selundupan” dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah sedang menyesuaikan regulasi untuk kepentingan tertentu. Hal ini dapat menurunkan moralitas publik dan merusak citra transparansi pemerintah. Ketika publik merasa bahwa kebijakan ekonomi dibuat tanpa melibatkan DPR, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang lebih luas.

Peran Mahkamah Konstitusi dan Persidangan Ijazah Gibran

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan kepada mantan Ketua KPU Hasyim Asy. Pertanyaan tersebut menyoroti peran KPU dalam menilai kelayakan calon presiden. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa KPU secara aktif memeriksa atau mengesahkan Pasal 18 ayat (3) PKPU.

Keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya prosedur transparan dalam menilai kualifikasi calon presiden. Jika pasal tersebut tidak pernah dibahas, maka keputusan Mahkamah dapat menjadi titik balik bagi reformasi legislasi di masa depan.

Implikasi bagi Reformasi Legislasi

Kasus ini menandai kebutuhan mendesak untuk memperbaiki mekanisme legislasi. Proses pengesahan peraturan harus melibatkan konsultasi publik dan rapat bersama DPR secara terbuka. Tanpa prosedur ini, pasal-pasal baru dapat dianggap “selundupan” dan menimbulkan kontroversi yang berlarut-larut.

Reformasi legislasi juga harus menekankan transparansi dalam setiap tahap pembuatan peraturan. Hal ini termasuk publikasi rekaman rapat, dokumen pendukung, dan bukti diskusi. Dengan demikian, publik dapat memantau perkembangan regulasi secara real-time, meningkatkan akuntabilitas pejabat legislatif.

Kesimpulan

Pasal 18 ayat 3 PKPU, yang seharusnya menjadi bagian dari regulasi yang melekat pada proses pencalonan presiden, telah menunjukkan celah dalam sistem legislasi. Tidak adanya pembahasan di DPR menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menimbulkan dampak negatif bagi kebijakan ekonomi nasional. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan reformasi dalam proses legislasi yang menekankan transparansi, konsultasi publik, dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan regulasi di masa depan dapat mencerminkan kepentingan rakyat secara adil dan terbuka.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.dream.co.id/politik/ada-bukti-dpr-tak-pernah-bahas-pasal-18-ayat-3-pkpu-2610192.html, without altering the facts of the original article.