Arsip Tag: Politik

Purbaya Melawan Kritik Ekonom dan Lembaga Asing dengan Percaya Diri

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadapi kritik dari berbagai pihak, mulai dari lembaga ekonomi hingga institusi asing. Mereka menyatakan bahwa Purbaya tidak menjalankan kebijakan fiskal dengan baik, padahal dia harus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi secara cepat.

Kronologi Fakta

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat secara signifikan, mencapai 5,61% pada kuartal I-2026. Namun, sejumlah lembaga asing dan ekonom terus menyerang Purbaya, menyatakan bahwa dia tidak cukup pintar menjalankan kebijakan ekonomi yang baik.

Purbaya menunjukkan data positif tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi dia juga menyoroti perihal ramai isu di media sosial yang mengatakan Indonesia diwarnai serangan shock ekonomi dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari likuiditas ketat, penilaian lembaga pemeringkat, dan lain-lain.

Mengapa dan Dampak

Purbaya mengatakan bahwa dia mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cepat, padahal dia juga harus menghadapi kritik dari berbagai pihak. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki tugas yang sangat berat dalam menjalankan kebijakan ekonomi.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Penutup

Purbaya menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menjalankan kebijakan ekonomi, meskipun menghadapi kritik dari berbagai pihak. Dia juga menunjukkan data positif tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjalankan kebijakan ekonomi.

Dengan demikian, Purbaya menunjukkan bahwa dia tidak akan tergoyahkan oleh kritik dari berbagai pihak dan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cepat.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20260804093404-29-756313/diserang-ekonom-lembaga-asing-purbaya-mereka-salah-saya-pintar, without altering the facts of the original article.

Istana Merdeka Gelar Gladi Kotor Upacara HUT Ke-81 RI Jelang 17 Agustus

Rabu, 12 Agustus 2026, Istana Merdeka menjadi saksi penting bagi perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari upacara, Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU menggelar gladi kotor yang menampilkan keahlian pesawat KT-1B Woong Bee dan helikopter EC-120B Colibri. Gladi kotor ini diikuti oleh 76 calon anggota Paskibraka Nasional bersama pasukan gabungan yang terdiri atas prajurit TNI, anggota Polri, pasukan Satuan Musik (Satsik), serta seluruh penampil.

Kronologi Fakta

Gladi kotor Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka dilaksanakan dengan sangat baik. Pesawat KT-1B Woong Bee dan helikopter EC-120B Colibri yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU melakukan manuver yang sangat menarik. Sementara itu, 76 calon anggota Paskibraka Nasional bersama pasukan gabungan yang terdiri atas prajurit TNI, anggota Polri, pasukan Satuan Musik (Satsik), serta seluruh penampil, termasuk atraksi lintas udara pesawat-pesawat TNI AU di atas Istana Merdeka.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka juga dihadiri oleh para pejabat senior dan keluarga mereka. Mereka semua tampak sangat termotivasi dan bangga dengan keberanian dan kekuatan skuad nasional yang diwakili oleh Paskibraka Nasional.

Mengapa & Dampak

Gladi kotor Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka merupakan salah satu momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Upacara ini bertujuan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa.

Gladi kotor yang dilakukan oleh Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU juga merupakan wujud kebanggaan dan kehormatan bagi skuad nasional Indonesia. Mereka telah menunjukkan kemampuan dan keahlian yang sangat tinggi dalam melakukan manuver pesawat dan helikopter.

Penutup

Dengan gladi kotor Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, kita dapat melihat betapa bangga dan termotivasi para pejabat senior dan keluarga mereka dengan keberanian dan kekuatan skuad nasional yang diwakili oleh Paskibraka Nasional. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk melindungi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Demikian informasi tentang gladi kotor Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka. Semoga ini dapat memberikan wawasan dan kesan yang positif bagi kita semua.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/foto/5690741/jelang-17-agustus-gladi-kotor-upacara-hut-ke-81-ri-digelar-di-istana-merdeka, without altering the facts of the original article.

Gladi Kotor Pidato Presiden Jelang 14 Agustus Digelar di Kompleks Parlemen untuk Persiapan Maksimal

Pegawai melakukan gladi kotor persiapan pidato Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang pidato Presiden dalam rangkaian sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 14 Agustus 2026.

Pegawai melakukan gladi kotor persiapan pidato Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang pidato Presiden dalam rangkaian sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 14 Agustus 2026.

Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi lokasi yang sibuk pada siang hari itu, terutama di sekitar Ruang Sidang Utama. Banyak pegawai yang berdatangan untuk melakukan persiapan maksimal sebelum pidato Presiden. Mereka melakukan gladi kotor untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Menurut informasi, gladi kotor ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan lancar dan tanpa hambatan. Pegawai-pegawai tersebut melakukan persiapan yang sangat detail, dari penempatan podium, pengaturan mikrofon, hingga penempatan spanduk.

Pihak yang berwenang mengatakan bahwa gladi kotor ini dilakukan untuk memastikan bahwa sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD berjalan lancar dan sukses. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para hadirin.

Gladi kotor ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Mereka berusaha untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti kebocoran listrik atau gangguan teknis.

Pihak yang berwenang juga mengatakan bahwa gladi kotor ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para hadirin.

Dalam rangkaian sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD ini, Presiden akan memberikan pidato yang sangat penting. Pidato tersebut akan menjadi titik tolak bagi kebijakan-kebijakan pemerintah di masa depan. Oleh karena itu, pihak yang berwenang berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para hadirin.

Jumlah pegawai yang berdatangan untuk melakukan gladi kotor sangat banyak. Mereka berdatangan dari berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Menurut informasi, gladi kotor ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan lancar dan tanpa hambatan. Pegawai-pegawai tersebut melakukan persiapan yang sangat detail, dari penempatan podium, pengaturan mikrofon, hingga penempatan spanduk.

Pihak yang berwenang juga mengatakan bahwa gladi kotor ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Mereka berusaha untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti kebocoran listrik atau gangguan teknis.

Dalam rangkaian sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD ini, Presiden akan memberikan pidato yang sangat penting. Pidato tersebut akan menjadi titik tolak bagi kebijakan-kebijakan pemerintah di masa depan. Oleh karena itu, pihak yang berwenang berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para hadirin.

Pegawai melakukan gladi kotor persiapan pidato Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang pidato Presiden dalam rangkaian sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD pada tanggal 14 Agustus 2026.

Pihak yang berwenang mengatakan bahwa gladi kotor ini dilakukan untuk memastikan bahwa sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD berjalan lancar dan sukses. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para hadirin.

Demikian informasi tentang gladi kotor persiapan pidato Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/foto/5691252/mengintip-persiapan-pidato-presiden-jelang-14-agustus-gladi-kotor-digelar-di-kompleks-parlemen, without altering the facts of the original article.

Jangan Takut Kehilangan Rasa Kekeluargaan, Gerindra Yakin dengan PDI Perjuangan

Meski tidak masuk kabinet, Partai Gerindra masih yakin bahwa rasa kekeluargaan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tidak akan hilang. Bahtra, Wakil Ketua Komisi II DPR, mengatakan bahwa keberadaan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang sangat penting dalam demokrasi.

“Pak Prabowo juga sering menyampaikan kepada semua partai baik partai yang ada di pemerintahan maupun partai yang katakanlah sebagai penyeimbang atau sebagai oposisi, bahwa perbedaan pandangan tidak membuat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan kita hilang untuk terus membangun bangsa,” ucap Bahtra kepada wartawan, Kamis (12/8/2026).

Menurut Bahtra, keberadaan partai penyeimbang seperti PDI Perjuangan sangat penting untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan sehat. “Dalam demokrasi, keberadaan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik justru penting untuk memastikan pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas,” kata Bahtra.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga menekankan bahwa partai di dalam pemerintah maupun luar pemerintahan memiliki harapan yang sama terhadap bangsa. “Pak Prabowo juga sering menyampaikan bahwa perbedaan pandangan tidak membuat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan kita hilang untuk terus membangun bangsa,” ucap dia.

Mengenai rasa kekeluargaan antarpartai, Bahtra mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan hilang meskipun perbedaan pandangan terjadi. “Pak Prabowo juga sering menyampaikan bahwa perbedaan pandangan tidak membuat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan kita hilang untuk terus membangun bangsa,” ucap dia.

Jadi, meskipun tidak masuk kabinet, Partai Gerindra masih yakin bahwa rasa kekeluargaan dengan PDI Perjuangan tidak akan hilang. Bahtra mengatakan bahwa keberadaan partai penyeimbang seperti PDI Perjuangan sangat penting dalam demokrasi.

Mengapa Keberadaan PDI Perjuangan Penting?

Keberadaan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang sangat penting dalam demokrasi. Menurut Bahtra, keberadaan partai penyeimbang seperti PDI Perjuangan sangat penting untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan sehat. “Dalam demokrasi, keberadaan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik justru penting untuk memastikan pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas,” kata Bahtra.

Dengan demikian, keberadaan PDI Perjuangan dapat memastikan bahwa pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas. Bahtra juga menekankan bahwa partai di dalam pemerintah maupun luar pemerintahan memiliki harapan yang sama terhadap bangsa.

Dampak Keberadaan PDI Perjuangan

Keberadaan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dapat memiliki dampak positif terhadap demokrasi di Indonesia. Dengan keberadaan partai penyeimbang seperti PDI Perjuangan, pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas. Bahtra juga menekankan bahwa keberadaan PDI Perjuangan dapat memastikan bahwa partai di dalam pemerintah maupun luar pemerintahan memiliki harapan yang sama terhadap bangsa.

Dengan demikian, keberadaan PDI Perjuangan dapat memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan kuat. Bahtra mengatakan bahwa perbedaan pandangan tidak membuat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan kita hilang untuk terus membangun bangsa.

Demikian informasi mengenai keberadaan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam demokrasi di Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8616147/megawati-tak-masuk-kabinet-gerindra-bilang-rasa-kekeluargaan-tak-hilang, without altering the facts of the original article.

Putusan MK Terbaru, Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres Harus Diadukan Secara Pribadi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kasus penaggulangan pasal 218 KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan 275/PUU-XXIII/2025 dalam sidang di Gedung MK yang disiarkan di YouTube, Rabu (12/8/2026).

Kronologi Fakta

Gugatan penaggulangan pasal 218 KUHP itu diajukan oleh Afifah Nabila Fitri, Dimas Fathan Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, dan beberapa nama lain. Mereka menggugat pasal 218 KUHP karena dianggap menimbulkan “fear effect” atau kondisi psikologis di mana warga negara merasa takut dan terintimidasi. Pasal ini membuat mereka khawatir akan dipidana jika menyatakan pendapat, kritik, atau ekspresi di ruang publik.

Pemohon menilai pasal 218 KUHP tidak berdasar dan harus dihapus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka juga mengajukan petitum untuk menghapus pasal 219 KUHP yang menyangkut tentang penghinaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Mahkamah Agung.

Menurut Ketua MK Suhartoyo, dalil pemohon yang menyatakan pasal 218 dan pasal 219 adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu, permohonan itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Mengapa dan Dampak

Namun, dalam putusan ini, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menurut Ketua MK Suhartoyo, MK mengabulkan permohonan mereka karena pasal 218 KUHP memang menimbulkan efek psikologis yang negatif pada masyarakat. Pasal ini membuat masyarakat merasa takut untuk menyatakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah.

Ketua MK Suhartoyo juga menambahkan bahwa pasal 218 KUHP tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal ini juga tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berekspresi yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Penutup

Putusan MK ini bisa dianggap sebagai langkah awal untuk memperbaiki hukum pidana di Indonesia. Pasal 218 KUHP yang dianggap tidak berdasar dan tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi harus dihapus dari KUHP.

Dengan demikian, warga negara Indonesia dapat bebas menyatakan pendapatnya tanpa takut akan dipidana. Demikian informasi ini.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8616150/mk-tegaskan-pasal-penghinaan-presiden-wapres-harus-diadukan-sendiri, without altering the facts of the original article.

Puan Maharani Terima Kejutan, Nama Calon Pejabat BI Selain Destry Damayanti Mulai Terungkap

Kemarin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR yang berisi tentang pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI. Surpres tersebut juga mengusulkan beberapa nama lain sebagai calon pejabat BI lainnya. Salah satu nama yang muncul adalah Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI, sementara Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori sebagai calon Deputi Gubernur BI.

Kronologi Fakta

Tanggal 13 Agustus 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR. Surpres tersebut berisi tentang pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Selain itu, Surpres juga mengusulkan beberapa nama lain sebagai calon pejabat BI lainnya.

Puan Maharani, Wakil Ketua DPR, mengatakan bahwa Surpres tersebut telah dikirimkan ke DPR dan akan diproses pekan depan. Ia menegaskan bahwa Surpres tersebut berisi tentang pencalonan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI, serta beberapa nama lain sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI dan Deputi Gubernur BI.

Nama-nama yang diusulkan oleh Surpres tersebut adalah Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI, sementara Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori sebagai calon Deputi Gubernur BI. Puan Maharani mengatakan bahwa nama-nama tersebut akan diproses oleh DPR pekan depan.

Mengapa dan Dampak

Nama-nama yang diusulkan oleh Surpres tersebut mungkin akan meningkatkan kekhawatiran masyarakat tentang keputusan Presiden Joko Widodo dalam membentuk tim pengamat BI. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa keputusan Presiden tersebut tidak transparan dan tidak adil.

Selain itu, keputusan Presiden tersebut juga mungkin akan mempengaruhi reputasi BI di mata masyarakat. Jika keputusan Presiden tersebut tidak transparan dan tidak adil, maka reputasi BI mungkin akan terganggu.

Penutup

Demikian informasi tentang nama-nama yang diusulkan oleh Surpres sebagai calon pejabat BI. Nama-nama tersebut akan diproses oleh DPR pekan depan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8616151/terima-surpres-puan-ungkap-nama-calon-pejabat-bi-selain-destry-damayanti, without altering the facts of the original article.

Prabowo Siap Resmikan 895 Jembatan Merah Putih Presisi Hari Ini

Presiden Joko Widodo akan menandatangani instruksi presiden untuk 1.000 proyek infrastruktur yang diprioritaskan pembangunannya pada tahun ini. Salah satu proyek tersebut adalah peresmian jembatan Merah Putih Presisi, yang akan dilakukan oleh Menteri/Presiden Joko Widodo pada hari ini, di Jl. Bayah-Cikotok, Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten.

Lokasi peresmian jembatan yang menghubungkan Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari ini, merupakan salah satu contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang menghadapi keterbatasan akses.

Mengapa Jembatan Merah Putih Presisi Dibangun?

Program Jembatan Merah Putih Presisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Polri untuk membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Menurut Menteri Sosial, Prasetyo Hadi, jembatan-jembatan yang dibangun oleh Polri ini membantu membuka akses antarkampung dan antardesa, meningkatkan keselamatan, serta memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari.

Dampak dari Jembatan Merah Putih Presisi

Hingga saat ini, Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan secara swadaya di 30 Polda. Jembatan dengan total panjang 19,2 kilometer ini menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat.

Proyek ini tidak hanya meningkatkan akses bagi masyarakat, tetapi juga membantu meningkatkan keselamatan dan memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari.

Presiden Joko Widodo juga akan menyapa masyarakat yang mengikuti peresmian secara virtual dari berbagai daerah, dalam kesempatan tersebut.

Penutup

Peresmian jembatan Merah Putih Presisi hari ini merupakan salah satu contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang menghadapi keterbatasan akses.

Dengan demikian, jembatan-jembatan yang dibangun oleh Polri ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memudahkan mereka melakukan aktivitas sehari-hari.

Demikian informasi yang dapat disampaikan tentang peresmian jembatan Merah Putih Presisi hari ini.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8616159/895-jembatan-merah-putih-presisi-akan-diresmikan-prabowo-hari-ini, without altering the facts of the original article.

Gerindra Tetap Menghargai Megawati Meskipun Tidak Masuk Kabinet, Rasa Kekeluargaan Tak Hilang

Gerindra, salah satu partai politik yang berpengaruh di Indonesia, mengungkapkan penghargaan mereka terhadap PDI Perjuangan meskipun partai ini tidak masuk dalam kabinet pemerintahan. Meskipun demikian, rasa kekeluargaan antara kedua partai ini tidak hilang.

Menurut Bahtra, Wakil Ketua Komisi II DPR, Gerindra menghargai dan menghormati sikap serta keputusan PDI Perjuangan untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. “Dalam demokrasi, keberadaan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik justru penting untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan sehat sehingga pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas,” kata Bahtra kepada wartawan, Kamis (12/8/2026). Bahtra menekankan pesan Prabowo terkait partai di dalam pemerintah maupun luar pemerintahan memiliki harapan yang sama terhadap bangsa.

Mengapa Rasa Kekeluargaan Antara Partai Tidak Hilang

Menurut Bahtra, Prabowo sering menyampaikan bahwa perbedaan pandangan tidak membuat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan hilang. “Pak Prabowo juga sering menyampaikan kepada semua partai baik partai yang ada di pemerintahan maupun partai yang katakanlah sebagai penyeimbang atau sebagai oposisi, bahwa perbedaan pandangan tidak membuat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan kita hilang untuk terus membangun bangsa,” ucap dia. Bahtra mengatakan hubungan antara Prabowo dan Megawati masih sangat baik, meskipun PDI Perjuangan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan.

Dampak dari Rasa Kekeluargaan Antara Partai

Dengan demikian, rasa kekeluargaan antara Gerindra dan PDI Perjuangan tidak hilang. Bahtra berharap bahwa rasa kekeluargaan ini dapat terus berlangsung dan membantu membangun bangsa. “Kami berharap bahwa rasa kekeluargaan ini dapat terus berlangsung dan membantu membangun bangsa,” ucap Bahtra.

Demikian informasi mengenai Gerindra yang tetap menghargai PDI Perjuangan meskipun tidak masuk dalam kabinet pemerintahan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8616147/megawati-tak-masuk-kabinet-gerindra-bilang-rasa-kekeluargaan-tak-hilang, without altering the facts of the original article.

MK Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden/Wapres Harus Diadukan Sendiri

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pasal penghinaan presiden/wapres harus diadukan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Putusan ini disampaikan MK saat membacakan putusan 275/PUU-XXIII/2025 dalam sidang di Gedung MK yang disiarkan di YouTube, Rabu (12/8/2026). Gugatan ini diajukan oleh Afifah Nabila Fitri, Dimas Fathan Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, dan beberapa orang lainnya.

Mereka menggugat pasal 218 KUHP dan meminta MK untuk menghapus pasal tersebut dari KUHP. Pemohon alasan pasal 218 KUHP tersebut menimbulkan “fear effect” atau kondisi psikologis di mana warga negara merasa takut dan terintimidasi sehingga membatasi diri dalam menyatakan pendapat, kritik, maupun ekspresi di ruang publik karena khawatir dipidana.

Mengapa Pemohon Mengajukan Gugatan

Pemohon mengajukan gugatan karena mereka merasa pasal 218 KUHP tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menimbulkan dampak negatif bagi warga negara. Mereka berpendapat bahwa pasal tersebut dapat digunakan untuk mengancam dan mengintimidasi orang-orang yang ingin menyatakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah.

Dampak Pasal 218 KUHP

Pasal 218 KUHP dianggap dapat menimbulkan “fear effect” atau kondisi psikologis di mana warga negara merasa takut dan terintimidasi. Dengan demikian, mereka akan lebih berhati-hati dalam menyatakan pendapat atau kritik, sehingga dapat mengganggu proses demokrasi di negara ini.

Putusan MK

Menanggapi gugatan pemohon, MK memutuskan bahwa pasal 218 KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, MK juga mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu menghapus istilah “penghinaan” di pasal 218 KUHP.

Ketua MK Suhartoyo saat membaca amar putusan mengatakan, “Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.” “Menyatakan tidak beralasan menurut hukum dalil pemohon yang menyatakan pasal 218 dan pasal 219 adalah dalil yang tidak berdasar,” tambahnya.

Putusan MK ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang jelas tentang pasal penghinaan presiden/wapres dan memastikan bahwa warga negara dapat menyatakan pendapat dan kritiknya secara bebas dan tanpa takut dipidana.

Demikian informasi tentang putusan MK yang memutuskan pasal penghinaan presiden/wapres harus diadukan sendiri. Semoga informasi ini dapat membantu memahami lebih baik tentang hukum dan demokrasi di Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8616150/mk-tegaskan-pasal-penghinaan-presiden-wapres-harus-diadukan-sendiri, without altering the facts of the original article.

Puan Ungkap Nama Calon Pejabat BI, Destry Damayanti Bukan Satu-satunya Opsi

Surpres yang disampaikan Presiden melalui Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR telah memicu perdebatan tentang nama calon pejabat Bank Indonesia (BI) yang akan dipilih sebagai Gubernur dan Deputi Gubernur. Menurut Puan, nama calon pejabat BI yang disampaikan Presiden adalah Destry Damayanti sebagai Gubernur, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior, dan Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori sebagai Deputi Gubernur.

Mengapa Puan Mengungkap Nama Calon Pejabat BI

Puan mengatakan bahwa Surpres tersebut berisi tentang pencalonan Destry sebagai calon tunggal Gubernur BI bersamaan dengan usulan calon Deputi Gubernur Senior BI dan Deputi Gubernur BI karena adanya pergeseran posisi tersebut. Menurutnya, nama-nama itu akan diproses DPR pekan depan usai pembukaan.

Kronologi Fakta

Menurut Puan, Surpres tersebut dikirimkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR. “Alhamdulillah kemarin Pak Mensesneg sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, dari presiden yang disampaikan oleh Mensesneg kepada pimpinan DPR,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Puan menegaskan bahwa Surpres tersebut berisi tentang pencalonan Destry sebagai calon tunggal Gubernur BI bersamaan dengan usulan calon Deputi Gubernur Senior BI dan Deputi Gubernur BI. “Jadi suratnya itu mengusulkan satu nama terkait dengan calon Gubernur Bank Indonesia yaitu Ibu Destry Damayanti, dan satu calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yaitu Ibu Aida S. Budiman, dan dua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu satu Bapak Solikin M. Juhro dan yang kedua adalah Bapak M. Anwar Bashori,” lanjutnya.

Mengapa Puan Mengungkap Nama Calon Pejabat BI, Destry Damayanti Bukan Satu-satunya Opsi

Puan mengatakan bahwa nama-nama tersebut akan diproses DPR pekan depan usai pembukaan. “Jadi suratnya itu mengusulkan satu nama terkait dengan calon Gubernur Bank Indonesia yaitu Ibu Destry Damayanti, dan satu calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yaitu Ibu Aida S. Budiman, dan dua nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu satu Bapak Solikin M. Juhro dan yang kedua adalah Bapak M. Anwar Bashori,” lanjutnya.

Dampak dan Implikasi

Surpres tersebut telah memicu perdebatan tentang nama calon pejabat BI yang akan dipilih sebagai Gubernur dan Deputi Gubernur. Menurut analis, nama calon pejabat BI yang disampaikan Presiden adalah Destry Damayanti sebagai Gubernur, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior, dan Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori sebagai Deputi Gubernur.

Penutup

Surpres tersebut telah memicu perdebatan tentang nama calon pejabat BI yang akan dipilih sebagai Gubernur dan Deputi Gubernur. Menurut Puan, nama-nama tersebut akan diproses DPR pekan depan usai pembukaan. Demikian informasi tentang nama calon pejabat BI yang disampaikan Presiden.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8616151/terima-surpres-puan-ungkap-nama-calon-pejabat-bi-selain-destry-damayanti, without altering the facts of the original article.