Realisasi APBD Kota Madiun tahun anggaran 2025 menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 154 miliar lebih. Angka ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Madiun yang akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemkot Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menegaskan bahwa silpa sebesar itu harus menjadi catatan penting dan akan ditindaklanjuti. “Itu akan jadi catatan. Penyebabnya apa harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai silpa terlalu tinggi karena menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Faktor Penyebab Silpa

Menurut Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, salah satu penyebab munculnya silpa adalah efisiensi anggaran dan belum optimalnya perencanaan program. “Ini juga menjadi evaluasi penting bagaimana ke depannya perencanaan itu baik. Mulai dari RPJMD sampai RKPD, semua harus lebih terstruktur supaya target pelaksanaan bisa berjalan sesuai rencana,” ujar Bagus. Selain itu, minimnya realisasi pekerjaan fisik hingga pertengahan tahun juga menjadi penyebab adanya silpa. Kondisi itu dipengaruhi faktor eksternal seperti kenaikan BBM, perubahan aturan, dan kondisi geopolitik yang berdampak pada belanja daerah.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

DPRD Kota Madiun akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 dan akan menjadi bahan penyusunan pandang umum dan pandangan akhir fraksi. “Nanti akan ada catatan-catatan dari fraksi yang harus dipenuhi eksekutif, utamanya Plt Wali Kota Madiun,” ungkap Armaya. Catatan, kritik, serta masukan terhadap kinerja anggaran terutama menyangkut tingginya angka silpa merupakan bentuk kontrol dan pengawasan legislatif. Armaya juga meminta eksekutif menjaga akuntabilitas dan memperbaiki kualitas perencanaan maupun pelaksanaan program ke depan. “Harapannya tidak terulang lagi pada tahun berikutnya,”

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan adanya silpa yang cukup besar, DPRD Kota Madiun berharap Pemkot Madiun dapat memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan dan perencanaan program. “Jangan sampai silpa terlalu tinggi karena menyangkut kepentingan masyarakat,” tegas Armaya. Oleh karena itu, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan program-program yang lebih tepat sasaran.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kota Madiun masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan program-program yang lebih efektif. Dengan komitmen dari DPRD dan Pemkot Madiun, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://times.co.id/silpa-apbd-2025-rp-154-miliar-kinerja-pemkot-madiun-bakal-dievaluasi-banggar-dprd-kota-madiun, without altering the facts of the original article.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pemkab Majalengka resmi mengakselerasi integrasi aplikasi Sinergi dengan sistem E-Kinerja BKN dalam sebuah kegiatan sosialisasi bertajuk ‘Smart Performance Government: Membangun Budaya Kinerja ASN Melalui Optimalisasi E-Kinerja BKN untuk Mewujudkan Visi Majalengka Langkung SAE’ di Aula BKPSDM Kabupaten Majalengka, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Majalengka, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta narasumber dari BKN Pusat. Ribuan ASN dari berbagai wilayah turut mengikuti kegiatan ini, baik secara luring maupun daring.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin, menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan perubahan paradigma besar dalam menilai kinerja aparatur. “Kita tidak lagi berbicara tentang kehadiran semata, tetapi tentang kontribusi nyata. Setiap aktivitas ASN akan tercatat secara real-time, transparan, dan akuntabel,” jelasnya. Melalui integrasi ini, seluruh rekam jejak kinerja ASN mulai dari aktivitas harian hingga capaian target akan terdokumentasi dalam satu sistem terpadu.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan adanya sistem E-Kinerja BKN, Pemkab Majalengka berharap dapat meningkatkan kinerja ASN dan mewujudkan visi Majalengka yang lebih baik. Sistem ini juga diharapkan dapat membantu dalam menentukan kebijakan strategis, mulai dari pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), promosi, hingga mutasi. Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, dalam arahannya menekankan pentingnya keselarasan antara capaian kinerja dan kontribusi riil seluruh ASN.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Transformasi ini menjadi simbol komitmen Pemkab Majalengka dalam membangun birokrasi modern yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan basis data tunggal yang akurat, setiap kebijakan kepegawaian diharapkan semakin tepat sasaran dan berkeadilan. Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BKPSDM yang dinilai progresif dalam membangun sinergi dengan BKN, baik di tingkat regional maupun pusat. Langkah akseleratif ini bukan hanya tentang digitalisasi sistem, tetapi tentang membangun budaya kerja baru, budaya yang menjunjung tinggi integritas, kinerja nyata, dan tanggung jawab kolektif demi mewujudkan Majalengka yang ‘Langkung SAE’.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://times.co.id/wujudkan-smart-performance-government-pemkab-majalengka-sinkronkan-e-kinerja-bkn, without altering the facts of the original article.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Pangandaran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Prestasi yang Diraih

Bupati Citra Pitriyami menerima langsung penghargaan tersebut dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Opini WTP ini merupakan bukti bahwa Pemkab Pangandaran telah berhasil dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan. Citra Pitriyami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan pihak yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam mencapai prestasi ini.

Mengapa Opini WTP Penting?

Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan bebas dari kesalahan material. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Pangandaran telah menjalankan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan transparan. Opini WTP juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Pangandaran dalam mengelola keuangan daerah.

Dampak ke Depan

Citra Pitriyami menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan BPK RI harus dijaga dengan terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan disiplin administrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan secara akuntabel. Opini WTP ini menjadi penyemangat bagi Pemkab Pangandaran untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Citra Pitriyami juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempertahankan budaya kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi mewujudkan pemerintahan yang bersih serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan opini WTP ini, Pemkab Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik di masa mendatang.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://times.co.id/bupati-pangandaran-citra-pitriyami-tegaskan-komitmen-perkuat-tata-kelola-keuangan-daerah, without altering the facts of the original article.

Cianjur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat per pertengahan Mei 2026, jumlah penderita gangguan jiwa di Cianjur tercatat mencapai 2.970 jiwa, menempatkan kabupaten ini di posisi kelima.

Kasus ODGJ di Cianjur

Posisi tertinggi di Jawa Barat ditempati oleh Kabupaten Bandung, diikuti Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Pimpinan Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur, Rukman Samsudin, menyatakan bahwa angka resmi pemerintah kemungkinan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Rukman berasumsi bahwa total riil pengidap gangguan jiwa di Cianjur bisa melonjak hingga dua kali lipat, bahkan menembus angka 6.000 orang akibat penemuan kasus baru setiap bulan. Ia juga mensinyalir adanya pergerakan pasien dari luar wilayah yang sengaja dilepaskan di kawasan perbatasan Cianjur.

Faktor yang Mempengaruhi

Fenomena pembuangan pasien ODGJ dari luar wilayah ini dinilai sudah menjadi rahasia umum yang kerap membebani daerah setempat. Rukman menyarankan pemerintah daerah memaksimalkan peran lebih dari lima Lembaga Kesejahteraan Sosial swasta sebagai mitra strategis pemulihan pasien.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Dasep Sumawiharja, menyatakan bahwa angka sekitar 3.000 jiwa tersebut merupakan hasil sinkronisasi data terkini dengan Dinas Kesehatan. Dasep mengakui adanya temuan pasien telantar dari luar daerah, namun menegaskan bahwa ketetapan statistik resmi hanya berlaku bagi warga yang memiliki identitas kependudukan sah di Cianjur.

Dampak dan Penanganan

Pemerintah daerah juga berfokus membebaskan penderita gangguan jiwa yang masih mengalami pemasungan oleh keluarga, seperti kasus yang baru-baru ini diselesaikan di wilayah Agrabinta dan Sukaluyu melalui rujukan ke rumah sakit jiwa. Dasep menjelaskan bahwa instansinya langsung menerapkan pelacakan biometrik bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menelusuri asal-usul pasien telantar.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Mengatasi masalah ODGJ di Cianjur tidaklah mudah dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat harus bersinergi untuk memberikan penanganan yang tepat dan efektif bagi para penderita. Dengan demikian, diharapkan angka ODGJ di Cianjur dapat ditekan dan kualitas hidup para penderita dapat ditingkatkan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://times.co.id/cianjur-peringkat-kelima-kasus-odgj-terbanyak-di-jabar-diduga-banyak-yang-belum-terdata, without altering the facts of the original article.