Cita Rasa Brownies Ketan Sidoarjo yang Mendunia: Kisah Sukses Berawal dari Dapur Rumah

Cita rasa brownies ketan Sidoarjo yang mendunia kini telah menjadi kebanggaan Indonesia. Brownies ketan dengan varian unggulan Choco Chip asal Sidoarjo, Jawa Timur, ini telah berhasil menembus pasar global. Usaha yang dirintis oleh Jalian Setiarsa pada 2 November 2017 ini telah mengalami perjalanan sukses yang luar biasa.

Dari Dapur Rumah ke Pasar Global

Berawal dari dapur rumah dengan kapasitas produksi sekitar 300 buah per bulan, usaha brownies ketan “It’s Me Time” ini perlahan-lahan melihat peluang untuk mengembangkan usahanya seiring meningkatnya permintaan pasar. Jalian Setiarsa, yang kerap disapa Arso, mulai menjadi nasabah simpanan BRI sejak tahun 2018 dan menjalin hubungan perbankan yang kemudian membuka akses terhadap berbagai layanan dan solusi finansial BRI.

Dukungan BRI tidak hanya dirasakan dari sisi pembiayaan, tetapi juga dari proses pendampingan yang diberikan secara langsung oleh petugas BRI di lapangan. Arso mengatakan bahwa petugas BRI turut memahami kebutuhan usaha kami, memberikan penjelasan dengan ramah, serta membantu proses bisnis saya berjalan lebih mudah dan sesuai kebutuhan bisnis.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pada tahun 2021, volume produksi It’s Me Time melonjak tajam hingga menyentuh angka 20.000 hingga 25.000 buah per bulan, dengan jangkauan pemasaran yang meluas ke Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan melalui kanal penjualan daring dan luring. BRI secara aktif membukakan akses pasar dunia dengan mengikutsertakan mereka pada ajang pameran bergengsi seperti Brilianpreneur, Trade Expo Indonesia, Halal Food Turki, hingga Indonesian Exhibition Australia.

Jaringan internasional tersebut berhasil membuahkan transaksi realisasi ekspor ke Turki dan Hong Kong pada 2021, Singapura dan Australia pada 2022, hingga Malaysia pada 2023, yang turut dibarengi raihan penghargaan bergengsi seperti Produk Terbaik No. 1 BRI hingga peringkat utama di ajang SNI Award.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keberhasilan It’s Me Time ini menunjukkan bahwa bisnis yang dikelola secara serius dan didukung pendampingan yang tepat dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dukungan BRI telah membantu meningkatkan kualitas produksi, pengemasan produk, dan strategi pemasaran. Arso berharap bahwa kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pasar.

Kini, It’s Me Time telah menjadi salah satu contoh sukses dari usaha kecil yang dapat menembus pasar global. Dengan terus meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pasar, It’s Me Time siap untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pelaku usaha terkemuka di Indonesia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah mencapai kesuksesan, Arso menyatakan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, It’s Me Time akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan dukungan dari BRI dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas, It’s Me Time siap untuk menghadapi tantangan ke depan dan terus berkembang sebagai pelaku usaha terkemuka di Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260712210932-25-750235/brownies-ketan-sidoarjo-berawal-dari-dapur-rumah-tembus-pasar-global, without altering the facts of the original article.

Menteri RI Bongkar Kasus Pejabat Nakal: 2.116 Nama Terdaftar dalam Pantauan

Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) pada tahun 1970-an, J.B. Sumarlin, mengungkap kasus besar penyelewengan aparatur negara yang melibatkan 2.116 nama pejabat dalam pantauan. Kasus ini terbongkar berkat operasi khusus yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977. Operasi tersebut dipimpin oleh Sumarlin dan Laksamana TNI Sudomo. Dalam operasi ini, pejabat yang terlibat penyelewengan akan dijatuhi sanksi administratif maupun diproses secara hukum.

Operasi Penertiban Aparatur Negara

Pada Juni 1977, Presiden Soeharto menunjuk Sumarlin sebagai Koordinator Operasi Tertib (Opstib) Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Tugas utama Sumarlin adalah memberantas praktik pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai bentuk penyelewengan di lingkungan aparatur negara. Untuk mendukung pelaksanaan operasi ini, Soeharto menempatkan Opstib di bawah Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Laksamana TNI Sudomo, yang saat itu menjabat Kepala Staf Kopkamtib, dipercaya memimpin Opstib bersama Sumarlin.

Operasi ini dimulai dengan kasus mafia pengadilan. Tim Opstib berhasil menangkap belasan hakim dari tingkat pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi di sejumlah provinsi untuk diinterogasi. Operasi kemudian diperluas ke berbagai sektor, termasuk perbankan, pelabuhan, kepegawaian, dan pertanahan. Di sektor pertanahan, Opstib membongkar praktik pungutan liar dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Sejumlah oknum, termasuk kepala dinas dan staf ASN, ditangkap setelah diduga menikmati uang haram senilai belasan juta rupiah selama bertahun-tahun.

Hasil Operasi dan Dampaknya

Selama delapan bulan pertama pelaksanaan Opstib, rata-rata 15 pejabat terjaring setiap hari. Secara total, sebanyak 2.116 pejabat yang digaji negara, mulai dari hakim, jaksa, kepala dinas hingga staf ASN, terseret dalam 1.290 kasus. Mereka kemudian dijatuhi sanksi administratif maupun diproses secara hukum. Keberhasilan Opstib ini meninggalkan kesan mendalam bagi Sumarlin. Dia mengaku tak pernah melupakan dukungan Sudomo selama menjalankan tugasnya.

Mengapa Operasi Ini Penting?

Operasi ini penting karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas penyelewengan di lingkungan aparatur negara. Kasus penyelewengan yang melibatkan pejabat tinggi dan staf ASN menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Operasi ini juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan kesadaran dan integritas aparatur negara. Dengan demikian, operasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur negara.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kasus penyelewengan aparatur negara masih menjadi masalah yang serius hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyelewengan. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, diharapkan kasus penyelewengan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur negara dapat meningkat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260708131126-25-749126/kisah-menteri-ri-jaring-2116-pejabat-nakal-pakai-bantuan-tentara, without altering the facts of the original article.

Kisah Sukses Suhita Lebah Indonesia: Dari Pemberdayaan BRI Hingga Madu Berkualitas

Suhita Lebah Indonesia, sebuah usaha madu yang berbasis di Kota Bandar Lampung, telah sukses mengembangkan bisnisnya dengan pendekatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Usaha ini melestarikan budaya Nusantara dengan madu murni sebagai pendamping aktivitas harian. Dengan fokus pada kualitas produk, mutu, dan ketelusuran, Suhita Lebah Indonesia telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri madu di Indonesia.

Dari Pemberdayaan BRI Hingga Madu Berkualitas

Isnina, owner Suhita Lebah Indonesia, mengungkapkan bahwa sejak awal usaha ini dijalankan dengan pendekatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Suhita Lebah Indonesia melestarikan budaya Nusantara dengan madu murni sebagai pendamping aktivitas harian. Sejak 2016, kami fokus bersama para beekeeper dan peneliti di bidang lebah dan produk turunannya, menciptakan sistem produksi terintegrasi dari hutan primer Sumatera hingga pemasaran modern, sehingga kualitas produk, mutu, dan ketelusurannya dapat terjaga. Kami juga mengajak masyarakat di sekitar hutan primer Sumatera untuk ikut serta menjadi beekeeper Suhita melalui pelatihan budidaya lebah madu, konservasi tanaman hutan, serta mempertahankan ekosistem alami lebah,” cerita Isnina.

Membangun Alur Usaha yang Terhubung

Suhita Lebah Indonesia membangun alur usaha yang terhubung dari kawasan hutan Sumatera hingga ke tahap pengolahan dan pemasaran. Dalam prosesnya, Suhita Lebah Indonesia bekerja sama dengan beekeeper dan peneliti di bidang lebah, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui pelatihan budidaya lebah dan penguatan rantai pasok. Produk yang dihasilkan mencakup Trigona Honey, Rain Forest Honey, hingga Melifera Honey. Pemasarannya dilakukan melalui kanal offline dan online dengan jangkauan dari Lampung hingga berbagai wilayah di Indonesia.

Meningkatkan Kualitas Produk

Dalam pengelolaannya, Suhita Lebah Indonesia meningkatkan kualitas produk melalui pengemasan yang telah memenuhi standar keamanan pangan, serta didukung oleh sejumlah sertifikasi dan izin edar. Penguatan tersebut mencakup NKV dan izin edar untuk madu murni nektar alami, serta sertifikasi Halal, HACCP, dan TKDN untuk produk madu olahan, campuran, dan herbal. “Kami memiliki farm milik sendiri, farm mitra, dan melibatkan petani serta beekeeper lokal yang terintegrasi dengan rumah pengemasan yang telah memenuhi standar keamanan pangan. Kami juga menerapkan teknologi penanganan pascapanen tanpa suhu tinggi melalui metode pengurangan kadar air madu, sehingga nutrisi dan mutu madu tetap terjaga sesuai standar SNI, sekaligus menjadikan proses produksi lebih cepat, hemat energi, dan ramah lingkungan,” jelas Isnina.

Peran BRI dalam Meningkatkan Usaha

Isnina bergabung sebagai binaan Rumah BUMN BRI Bakauheni pada 2021 setelah memperoleh informasi dari sesama pelaku UMKM di Lampung. Sejak itu, ia mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan usaha, baik daring maupun luring, termasuk BRIncubator, BRILiaNpreneur, serta kegiatan bazar. Melalui Rumah BUMN, Isnina mendapatkan pendampingan untuk memperkuat pengembangan usahanya. Selain itu, ia juga memanfaatkan fasilitas pembiayaan BRI dan QRIS BRI untuk mendukung operasional sekaligus mempermudah transaksi dengan pelanggan.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa perjalanan Suhita Lebah Indonesia menunjukkan bahwa usaha dapat tumbuh ketika dijalankan dengan tekun, terus belajar, dan dekat dengan potensi di sekitarnya. “Perjalanan Suhita Lebah Indonesia menunjukkan bahwa usaha yang dibangun dengan ketekunan dan kemauan untuk terus belajar dapat melangkah lebih jauh. Melalui Rumah BUMN, BRI ingin mendampingi lebih banyak pengusaha UMKM agar tumbuh semakin kuat, memperluas pasar, dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya,” pungkas Dhanny.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kedepannya, Suhita Lebah Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Dengan dukungan dari BRI dan Rumah BUMN, Suhita Lebah Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu pemain utama dalam industri madu di Indonesia dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260713183209-25-750511/lewat-pemberdayaan-bri-suhita-lebah-indonesia-kembangkan-usaha-madu, without altering the facts of the original article.

SdanP Beri Catatan untuk Pemerintah, Rating RI Dinilai Aman

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan prospek stabil. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian bahwa pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. S&P juga menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam berpotensi memperkuat pendapatan negara dalam jangka menengah.

Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Kredit

S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook peringkat jangka panjang tetap stabil. Menurut S&P, pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun eksternal, masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. S&P juga menegaskan outlook stabil mencerminkan ekspektasi bahwa penerimaan pemerintah akan terus pulih tahun ini dan penerimaan ekspor akan kembali meningkat seiring kenaikan harga komoditas.

Catatan untuk Pemerintah

S&P memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah. S&P memperkirakan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan di tengah kenaikan harga energi global. S&P yakin kebijakan hilirisasi dan upaya pemerintah memperkuat kendali atas sektor mineral dan sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor. Namun, kecepatan perubahan kebijakan dan ketidakpastian implementasi dapat memengaruhi kepercayaan investor serta memberi tekanan terhadap pasar keuangan dan nilai tukar.

Mengapa Peringkat Kredit Indonesia Aman?

Menurut S&P, peringkat kredit Indonesia aman karena pemerintah dinilai tetap berkomitmen menjaga aturan fiskal, termasuk melalui pemangkasan sejumlah program belanja lain. S&P bahkan memperkirakan anggaran program Makan Bergizi Gratis yang semula lebih dari Rp300 triliun dapat dipangkas sekitar sepertiga melalui efisiensi dan perbaikan pengawasan. Di sisi lain, pertumbuhan penerimaan negara sebesar 21% pada semester I-2026 memberi ruang fiskal tambahan bagi pemerintah.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan peringkat kredit yang stabil, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam, serta memperkuat pendapatan negara dalam jangka menengah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat menjaga aturan fiskal dan memangkas sejumlah program belanja yang tidak efektif.

Kesimpulan, peringkat kredit Indonesia yang stabil merupakan kabar baik bagi perekonomian Indonesia. Dengan peringkat kredit yang aman, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam, serta memperkuat pendapatan negara dalam jangka menengah.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713182240-17-750510/rating-ri-aman-sp-beri-sederet-catatan-buat-pemerintah, without altering the facts of the original article.

Kemenkeu Respons Kritik SdanP, Ini Jaminan untuk Fiskal Indonesia

Kementerian Keuangan merespon pemberian outlook stabil terhadap Indonesia dari lembaga pemeringkat S&P Global sebagai bentuk kepercayaan investor. “Prinsipnya menunjukkan masyarakat internasional percaya kita jaga disiplin fiskal. Kedua masyarakat internasional masih percaya Indonesia punya growth story yang Convince di tengah gejolak ini kita masih resilience,” kata Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan outlook stabil.

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan S&P

S&P Global Ratings memutuskan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Sementara itu, prospek (outlook) Indonesia tetap berada pada level stabil. Dalam laporan yang dirilis pada 13 Juli 2026, S&P menilai pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun eksternal, masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan.

Lembaga pemeringkat ini mengakui posisi fiskal dan eksternal Indonesia mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya harga energi, kenaikan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang. Meski demikian, S&P menilai tekanan tersebut tidak bersifat permanen.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia dengan outlook stabil menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat internasional masih percaya diri dengan kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi. “Masyarakat internasional percaya kita jaga disiplin fiskal,” kata Herman Saheruddin. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat terus menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kinerja fiskal Indonesia yang tetap terjaga juga menjadi sinyal positif bagi investor. Dengan peringkat kredit yang stabil, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan akses ke sumber daya keuangan. “Masih percaya Indonesia punya growth story yang Convince,” kata Herman Saheruddin.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah menerima outlook stabil dari S&P Global Ratings, Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah harus terus melakukan reformasi struktural dan meningkatkan investasi infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga harus terus menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kualitas fiskal. Dengan demikian, Indonesia dapat terus meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan akan terus memantau perkembangan ekonomi dan melakukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat, Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713184126-17-750514/kemenkeu-respons-laporan-sp-internasional-percaya-ri-jaga-fiskal, without altering the facts of the original article.

Kasus KUR Jember Bermula dari Laporan BNI, Apa Selanjutnya?

Kasus penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jember, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI angkat bicara terkait kasus tersebut. BNI menegaskan bahwa proses hukum terkait kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh perseroan kepada aparat penegak hukum. Laporan tersebut telah disampaikan BNI sejak 2024, usai perseroan menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit.

Apa yang Terjadi di Jember?

Kasus penyimpangan penyaluran KUR di Jember bermula dari laporan BNI kepada aparat penegak hukum. BNI menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menuturkan, perseroan menghormati proses hukum yang saat ini berjalan dan berkomitmen untuk terus mendukung penanganan perkara secara kooperatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Okki menambahkan, langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI dalam menjaga tata kelola penyaluran kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian. BNI juga memastikan setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti melalui mekanisme internal maupun jalur hukum yang berlaku.

Mengapa Kasus Ini Penting?

Mengapa kasus ini penting? Kasus ini menunjukkan komitmen BNI dalam menjaga integritas penyaluran KUR. BNI menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk fraud dan pelanggaran. Apabila terdapat pihak internal maupun eksternal yang terbukti melakukan pelanggaran, BNI memastikan hal tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal perusahaan.

Dampak dari kasus ini adalah BNI menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung pemberantasan fraud, memperkuat tata kelola kredit, serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyaluran pembiayaan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa BNI tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran dan akan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran dengan serius.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Apa artinya ini ke depan? Kasus ini menunjukkan bahwa BNI akan terus berkomitmen dalam menjaga integritas penyaluran KUR. BNI akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan perkara tersebut. BNI memastikan dukungan terhadap proses hukum dilakukan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ke depannya, BNI akan terus menjaga tata kelola penyaluran kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian. BNI juga akan terus mendukung penanganan perkara secara kooperatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kesimpulan dari kasus ini adalah BNI telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas penyaluran KUR. BNI akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan perkara tersebut. Jalan panjang yang masih harus ditempuh adalah BNI harus terus menjaga tata kelola penyaluran kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian.

BNI harus terus mendukung penanganan perkara secara kooperatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, BNI dapat menjaga kepercayaan publik terhadap penyaluran pembiayaan dan memastikan bahwa KUR dapat dinikmati oleh pelaku usaha yang berhak dan membutuhkan dukungan permodalan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713193930-17-750538/bni-tegaskan-kasus-kur-jember-berawal-dari-laporan-perseroan, without altering the facts of the original article.

Danantara Siapkan 26 Proyek Hilirisasi Rp225 Triliun, Ini Detailnya

Danantara, sebuah badan pengelola investasi, telah menyiapkan 26 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Proyek-proyek ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja. Danantara telah memulai pelaksanaan proyek-proyek ini dalam dua fase, dengan fase pertama dimulai pada Februari 2026 dan fase kedua pada April 2026.

Fase-Fase Pelaksanaan Proyek

Fase pertama pelaksanaan proyek hilirisasi ini mencakup enam proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp109 triliun dan potensi penyerapan 11.456 tenaga kerja. Sementara itu, fase kedua meliputi 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp116 triliun dan diperkirakan menyerap 26.377 tenaga kerja. Pelaksanaan proyek-proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional.

Apa yang Terjadi?

Pada 6 Februari 2026, Danantara telah melakukan groundbreaking untuk fase pertama pelaksanaan proyek hilirisasi. Selanjutnya, pada 29 April 2026, Danantara kembali melakukan groundbreaking untuk fase kedua. Proyek-proyek yang sedang dikerjakan mencakup berbagai komoditas strategis, mulai dari sektor pertambangan seperti pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga, hingga sektor energi dan pangan melalui pengembangan fasilitas bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, serta peternakan ayam terintegrasi.

Mengapa dan Dampaknya

Menurut Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, hilirisasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional, tidak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. “Tidak hanya menghasilkan investasi, hilirisasi ini juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan membuat nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri,” kata Dony. Dengan demikian, pelaksanaan proyek hilirisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dengan nilai investasi yang besar dan potensi penyerapan tenaga kerja yang signifikan, pelaksanaan proyek hilirisasi ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional. Danantara masih memiliki jalan panjang untuk menyelesaikan proyek-proyek ini, tetapi dengan komitmen dan kerja keras, diharapkan proyek-proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713171311-17-750477/danantara-garap-26-proyek-hilirisasi-senilai-rp225-triliun, without altering the facts of the original article.

BNI Perkuat Tata Kelola KUR, Begini Strategi Terbaru

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melakukan serangkaian penguatan tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pembiayaan berjalan lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Penguatan tersebut dilakukan mulai dari analisis kredit, verifikasi calon debitur, pencairan, pemantauan penggunaan dana, digitalisasi proses, hingga audit secara berkala. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BNI dalam menjaga kualitas penyaluran kredit program pemerintah. BNI memastikan KUR diberikan kepada pelaku usaha yang berhak dan dimanfaatkan sesuai tujuan pembiayaan.

Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penguatan tata kelola penyaluran KUR dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berhak. Penguatan dilakukan sejak tahap analisis kredit, verifikasi, pencairan, pemantauan penggunaan dana, hingga evaluasi kualitas kredit. Salah satu penguatan yang dilakukan BNI adalah menerapkan analisis kredit secara langsung atau one-on-one kepada petani tanpa melibatkan collection agent (CA). Melalui proses tersebut, bank dapat memperoleh informasi langsung mengenai profil usaha, kebutuhan pembiayaan, kemampuan membayar, serta rencana penggunaan dana dari calon debitur.

BNI juga memperkuat pola penyaluran kredit berbasis ekosistem atau ecosystem-based financing. Dalam skema ini, BNI bekerja sama dengan perusahaan inti yang merupakan nasabah korporasi BNI dan berperan sebagai offtaker. Perusahaan inti turut mendukung pendampingan usaha, penyerapan hasil produksi, serta monitoring terhadap pelaksanaan kredit. Pendekatan berbasis ekosistem memungkinkan adanya pendampingan, pemantauan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan usaha debitur.

Mengapa Penguatan Tata Kelola Penting?

Penguatan tata kelola penyaluran KUR penting dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, KUR dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penguatan tata kelola juga dapat membantu mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan dana, sehingga kualitas kredit tetap terjaga.

Dampak Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata kelola penyaluran KUR diharapkan dapat memiliki dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta perekonomian secara keseluruhan. Dengan pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan efektif, pelaku usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, penguatan tata kelola juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam jangka panjang, BNI masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh untuk memastikan bahwa penyaluran KUR berjalan efektif dan efisien. BNI harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran KUR, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, BNI dapat memastikan bahwa KUR benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713194654-17-750539/bni-lakukan-serangkaian-penguatan-tata-kelola-penyaluran-kur, without altering the facts of the original article.

SdanP Ramal Nilai Tukar Rupiah: Dolar AS Bisa Tembus Rp 17.700

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp17.700/US$ pada 2026. Proyeksi ini lebih tinggi dari rentang target pemerintah di Rp16.200/US$ hingga Rp16.800/US$, namun lebih rendah dari posisi kurs rupiah pada perdagangan hari ini (13/7/2026) yang mencapai Rp18.100/US$. S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan prospek stabil.

Faktor yang Mempengaruhi Pelemahan Rupiah

S&P Global Ratings menilai bahwa pelemahan sejumlah indikator ekonomi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun eksternal, masih bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. Lembaga pemeringkat ini juga mengakui bahwa posisi fiskal dan eksternal Indonesia mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir, yang dipicu oleh tingginya harga energi, kenaikan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang.

Mengapa Proyeksi Ini Penting?

Proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat oleh S&P Global Ratings ini penting karena dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Dengan proyeksi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dari target pemerintah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, proyeksi ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi di Indonesia.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, S&P Global Ratings memberikan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia masih merupakan negara yang stabil dan layak untuk berinvestasi. Namun, pemerintah perlu terus memperhatikan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Jalan panjang masih harus ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan proyeksi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dari target pemerintah, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713171611-17-750480/buat-yang-pegang-dolar-sp-ramal-nilai-tukar-rupiah-rp-17700-us-, without altering the facts of the original article.

Skema Pajak Baru Pertamina: PLN dan Pelindo Siap Menyusul

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memulai uji coba pendekatan kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) bersama PT Pertamina (Persero) dengan penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan penyelesaian potensi permasalahan perpajakan sejak awal. Pertamina menjadi mitra pertama dalam uji coba ini, yang akan berlangsung selama Masa Pajak Januari hingga Desember 2026. Uji coba ini mencakup beberapa jenis pajak, seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Kolaborasi Pajak yang Lebih Baik

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa pendekatan Co-operative Compliance mengubah pola hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Pembahasan atas risiko perpajakan tidak lagi dilakukan setelah transaksi terjadi, melainkan sejak awal melalui komunikasi yang lebih terbuka dan didukung integrasi data. “Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” ujar Bimo.

Selama periode uji coba, Pertamina akan melakukan self-assessment TCF, bersama DJP melakukan pembahasan compliance arrangement, serta melakukan evaluasi bersama sebagai dasar penyempurnaan program. Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, menyatakan bahwa kepercayaan sebagai mitra pertama merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan. “Penerapan TCF dan integrasi data tidak hanya memperkuat kepatuhan perpajakan, tetapi juga mendukung transparansi dan pengelolaan risiko yang lebih baik,” kata Mega Satria.

Mengapa Co-operative Compliance Penting?

Pengembangan Co-operative Compliance mengacu pada praktik yang telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Belanda, Malaysia, Singapura, dan Australia. Menurut Bimo, pendekatan ini penting karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko perpajakan. “Dengan Co-operative Compliance, kami dapat bekerja sama dengan Wajib Pajak untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko perpajakan sejak awal, sehingga dapat mencegah potensi permasalahan perpajakan di masa depan,” jelasnya.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Ke depan, DJP berencana memperluas uji coba kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai bagian dari persiapan implementasi secara lebih luas. Menurut Bimo, untuk tahap awal, DJP hanya akan menguji coba TCF ini dengan tiga BUMN, yaitu Pertamina, Pelindo, dan PLN. Implementasi Co-operative Compliance ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Dengan demikian, uji coba Co-operative Compliance antara DJP dan Pertamina ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Ke depannya, program ini diharapkan dapat diperluas ke lebih banyak perusahaan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak terkait.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah memulai uji coba Co-operative Compliance, Bimo Wijayanto menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya. “Kami akan terus bekerja sama dengan Wajib Pajak dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan program Co-operative Compliance ini dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260713185820-17-750516/pertamina-pionir-skema-pengawasan-pajak-baru-pln-pelindo-nyusul, without altering the facts of the original article.