Kerugian Rekor Rp2,69 Miliar Kasus LPD Kelungah Bali, Kejari Karangasem Resmi Tetapkan Tersangka Kedua Setelah Penyidikan Panjang
Kerugian rekor Rp2,69 miliar akibat dugaan penyimpangan pengelolaan dana LPD Kelungah Bali menambah beban hukum di Karangasem. Setelah penyidikan panjang, Kejaksaan Negeri Karangasem pada Senin, 9 November 2026, resmi menetapkan seorang nasabah berinisial IWS (46) sebagai tersangka kedua. Penetapan ini memperluas pihak yang terseret dalam kasus, setelah sebelumnya mantan Kepala LPD Desa Adat Kelungah sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Proses Penetapan Tersangka Kedua
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, mengungkapkan bahwa penetapan IWS dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. IWS diduga terlibat dalam pencairan kredit senilai Rp250 juta yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian pinjaman di LPD tersebut. Dalam penyidikan, kredit Rp250 juta itu diketahui dicairkan pada November 2018 melalui rekening 001210. Namun, IWS bukan merupakan krama Desa Adat Kelungah. Ia tercatat sebagai warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali.
Selain status peminjam yang tidak sesuai, penyidik juga menemukan dugaan pelanggaran dalam proses pencairan kredit. Nilai pinjaman tersebut melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang saat pengajuan hanya sebesar Rp119 042 007,80. Pencairan juga dilakukan ketika proses peralihan hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum tuntas. Bahkan, dalam perjanjian kredit disebutkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut masih dalam proses pengurusan. Menurut Kusufi Esti Ridliani, hal ini menimbulkan indikasi adanya manipulasi atau ketidaksesuaian prosedur di LPD Kelungah.
Kerugian Besar dan Dampaknya bagi LPD Kelungah
Kerugian rekor sebesar Rp2,69 miliar yang ditanggung oleh LPD Kelungah menimbulkan dampak signifikan pada operasional lembaga tersebut. Sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat desa, LPD ini memiliki peran penting dalam menyediakan akses kredit bagi usaha kecil dan mikro. Kerugian sebesar itu dapat mengurangi cadangan modal, menurunkan kemampuan LPD untuk memberikan pinjaman baru, dan mengancam kelangsungan operasionalnya. Selain itu, reputasi LPD juga terancam, karena dugaan penyimpangan pengelolaan dana dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro di wilayah tersebut.
Penetapan tersangka kedua juga menambah tekanan pada proses penyidikan. Dengan adanya dua pihak yang ditetapkan, penyidik harus memperluas lingkup investigasi, memeriksa bukti tambahan, dan memastikan bahwa semua prosedur hukum terpenuhi. Hal ini dapat memperpanjang durasi proses hukum, namun juga dapat memperkuat keadilan dengan memastikan semua pihak yang terlibat diadili secara adil.
Alasan Penetapan Tersangka Kedua
Penetapan IWS sebagai tersangka kedua didasarkan pada dua alat bukti sah yang ditemukan oleh penyidik. Salah satu bukti tersebut berkaitan dengan pencairan kredit sebesar Rp250 juta yang tidak sesuai dengan ketentuan BMPK. Bukti lain menunjukkan bahwa proses pencairan dilakukan saat hak atas tanah jaminan belum selesai diproses. Keduanya menunjukkan adanya pelanggaran prosedur dan potensi penyalahgunaan dana. Penetapan ini juga menegaskan bahwa penyimpangan tidak terbatas pada satu individu, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak.
Selain itu, status IWS yang bukan warga Desa Adat Kelungah menambah unsur anomali. LPD biasanya hanya memberikan pinjaman kepada warga desa yang terdaftar sebagai krama. Dengan demikian, pencairan kredit kepada orang luar desa menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas proses pengajuan. Penetapan IWS sebagai tersangka kedua menandakan bahwa penyidik meneliti kemungkinan adanya kolusi atau manipulasi dalam proses pengajuan pinjaman.
Dampak Jangka Panjang bagi Komunitas
Kerugian Rp2,69 miliar dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan komunitas di Kelungah. LPD Kelungah adalah salah satu sumber pendanaan bagi petani, pengusaha kecil, dan pelaku usaha mikro. Penurunan modal LPD dapat menghambat pemberian pinjaman baru, sehingga banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan modal kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi lokal dapat terhambat, dan tingkat pengangguran di daerah tersebut berpotensi meningkat.
Selain itu, ketidakpastian hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro. Jika masyarakat merasa bahwa lembaga tersebut tidak transparan atau rentan terhadap penyalahgunaan dana, mereka mungkin akan mencari alternatif lain. Hal ini dapat menurunkan volume pinjaman dan mengurangi pendapatan LPD, yang pada gilirannya dapat memicu siklus kerugian lebih lanjut.
Langkah Selanjutnya dalam Penegakan Hukum
Setelah penetapan tersangka kedua, penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa bukti tambahan, melakukan wawancara saksi, dan mengumpulkan dokumen yang relevan. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan fakta yang lebih lengkap mengenai cara pencairan kredit dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Jika bukti menunjukkan adanya kesalahan atau pelanggaran, maka proses penuntutan dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur peradilan.
Di sisi lain, LPD Kelungah harus segera melakukan evaluasi internal untuk memeriksa prosedur pengelolaan dana. Penegakan internal yang ketat dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. LPD juga dapat mempertimbangkan pelatihan bagi staf terkait prosedur pinjaman, audit internal, dan penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat.
Kesimpulan
Penetapan IWS sebagai tersangka kedua dalam kasus kerugian Rp2,69 miliar LPD Kelungah menandai langkah penting dalam proses penegakan hukum. Dengan dua pihak yang ditetapkan, penyidik di Karangasem menegaskan bahwa dugaan penyimpangan melibatkan lebih dari satu individu. Kerugian besar ini tidak hanya berdampak pada LPD secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu ke
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://bali.tribunnews.com/karangasem/608780/kerugian-kasus-lpd-kelungah-bali-capai-rp269-miliar-kejari-karangasem-tetapkan-tersangka-kedua, without altering the facts of the original article.