300 Pegawai Pemkab Minahasa hingga Kepala Sekolah Belajar Kelola Barang Milik Daerah, Cerita Transformasi Birokrasi di Tanah Sulawesi Utara
300 Pegawai Pemkab Minahasa hingga Kepala Sekolah Belajar Kelola Barang Milik Daerah
Pembukaan Kegiatan Sosialisasi di Manado
Dalam rangka memperkuat tata kelola aset publik, pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar sosialisasi tertib pengelolaan barang milik daerah yang dihadiri oleh 300 pegawai pemkab serta sejumlah kepala sekolah. Kegiatan ini berlangsung di Manado, kota pelabuhan di Sulawesi Utara, dan memerlukan perjalanan sekitar 35 kilometer dari pusat kota Manado menuju Tonsaru, tempat penyelenggaraan acara. Waktu tempuh kendaraan bermotor diperkirakan antara satu jam hingga satu jam dan lima belas menit, menandakan pentingnya koordinasi logistik bagi semua peserta.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda Watania, yang mewakili Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati (Wabup) Vanda Sarundajang. Kehadiran pimpinan daerah menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Sekda Lynda Watania menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari kebijakan yang melatarbelakangi pengelolaan aset publik, menekankan bahwa terdapat banyak aturan dan kebijakan yang harus dipahami dan diikuti.
Peran Kepala OPD dan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Aset
Para kepala Operasional Perangkat Daerah (OPD) dan kepala sekolah diundang untuk memahami secara mendalam prosedur pengelolaan barang milik daerah. Lynda Watania menekankan bahwa tujuan utama adalah agar semua pihak mengetahui bagaimana mengelola barang milik daerah mereka, sehingga dapat dilakukan pengawasan, tertib administrasi, dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan. Ia menambahkan bahwa para kepala OPD dan kepala sekolah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan-aturan yang melandasi tugas mereka, agar tidak terjadi kesalahan, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Para kepala sekolah yang hadir sebagian besar berada di tengah proses revitalisasi sekolah. Beberapa di antaranya mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan. Dalam sesi sosialisasi, Lynda Watania menekankan harapan Bupati dan Wabup agar para kepala sekolah lebih berhati-hati dalam pengelolaan pekerjaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program revitalisasi, sekaligus memastikan penggunaan dana dan aset yang tepat sasaran.
Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan barang milik daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lynda Watania menjelaskan bahwa masih menggunakan ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai dasar hukum bagi semua kegiatan pengelolaan aset. Penekanan pada UU 23/2014 menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa masih mematuhi kerangka hukum nasional yang berlaku, sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pengelolaan barang milik daerah.
Dampak Sosialisasi terhadap Tata Kelola Aset di Kabupaten Minahasa
Dengan melibatkan 300 pegawai pemkab dan kepala sekolah, sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat budaya tertib pengelolaan aset di seluruh tingkatan pemerintahan. Peningkatan pemahaman tentang prosedur administrasi dan kebijakan terkait akan meminimalisir risiko penyalahgunaan aset, serta memacu peningkatan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, keterlibatan kepala sekolah dalam program revitalisasi sekolah akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan aset yang lebih baik.
Penguatan tata kelola aset juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat melihat bahwa aset publik dikelola secara tertib dan transparan, tingkat partisipasi dan dukungan terhadap program pemerintah cenderung meningkat. Hal ini penting bagi pembangunan daerah, karena kepercayaan publik menjadi fondasi bagi keberlanjutan program-program pembangunan yang lebih luas.
Strategi Implementasi dan Pengawasan
Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana, Sekda Lynda Watania menekankan pentingnya pengawasan rutin. Pengawasan ini meliputi monitoring penggunaan aset, audit internal, serta evaluasi berkala atas pelaksanaan kegiatan. Kepala OPD dan kepala sekolah diharapkan dapat melaporkan secara periodik hasil pengelolaan aset mereka, sehingga pihak berwenang dapat menindaklanjuti setiap temuan yang mencurigakan.
Pengawasan yang sistematis akan memudahkan identifikasi area yang perlu diperbaiki, sekaligus memberikan umpan balik bagi pegawai dan kepala sekolah untuk terus meningkatkan kinerja. Dengan demikian, proses pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Melalui sosialisasi tertib pengelolaan barang milik daerah, pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola aset publik. Keterlibatan 300 pegawai pemkab serta kepala sekolah menandai langkah konkret dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelolaan aset di tingkat lokal. Dengan memperkuat pengawasan dan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan proses pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Semoga upaya ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Utara dan Indonesia secara luas dalam mengoptimalkan aset publik untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://manado.tribunnews.com/minahasa/1900500/300-pegawai-pemkab-minahasa-hingga-kepsek-belajar-soal-pengelolaan-barang-milik-daerah, without altering the facts of the original article.