BPOM Bongkar Pabrik Kosmetik Ilegal dengan Omzet Rp9 Miliar Setahun, Penyelidikan Ungkap Jaringan Penjualan Produk Tanpa Izin

BPOM mengungkap praktik produksi kosmetik ilegal yang menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggerebekan fasilitas produksi pada tanggal 8 Oktober 2026 menegaskan bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi tanpa izin edar, menghasilkan produk bernilai lebih dari Rp16 miliar.

Penggerebekan Fasilitas Produksi di Mojokerto

Penggerebekan dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya, yang menargetkan sebuah lokasi produksi di Jalan PB Sudirman, Kota Mojokerto. Di sana, petugas menemukan berbagai peralatan produksi, mulai dari mesin pencampur (mixing), pengisi produk (filling), hingga mesin pemberi kode (coding). Selain itu, ditemukan pula bahan baku, produk setengah jadi, serta kemasan yang digunakan untuk memproduksi kosmetik. Fasilitas tersebut diketahui tidak memiliki perizinan usaha di bidang kosmetik, menambah keparahan pelanggaran.

Menurut Kepala BPOM, Taruna Ikrar, fasilitas tersebut diduga telah beroperasi sejak 2021. Aktivitas produksi dilakukan secara ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Dugaan penggunaan bahan berbahaya semakin diperkuat dengan ditemukannya sejumlah bahan baku obat di lokasi produksi. Bahan-bahan tersebut belum terdaftar atau tidak sesuai regulasi, menimbulkan risiko serius bagi konsumen yang menggunakan produk tersebut.

Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar

Petugas menemukan berbagai produk berupa krim, losion, dan toner yang dikemas dalam wadah polos tanpa label maupun izin edar. Produk-produk ini diperkirakan memiliki nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp16 miliar. Tanpa adanya sertifikasi dan pengujian keamanan, produk tersebut berpotensi mengandung zat berbahaya yang dapat menimbulkan iritasi kulit, alergi, atau bahkan efek jangka panjang pada kesehatan pengguna.

Penggunaan bahan baku obat yang tidak terdaftar menunjukkan bahwa pabrik ini mungkin memanfaatkan bahan kimia yang tidak aman atau tidak sesuai standar. Hal ini dapat menyebabkan produk akhir mengandung residu obat, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Tanpa pengujian laboratorium dan persetujuan BPOM, produk-produk tersebut tidak dapat dipastikan aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

Potensi Dampak bagi Konsumen dan Pasar

Pengungkapan ini menyoroti risiko kesehatan bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik ilegal. Tanpa pengujian keamanan, produk tersebut dapat mengandung bahan kimia berbahaya, menyebabkan iritasi kulit, alergi, atau bahkan dampak kesehatan jangka panjang. Selain itu, produk-produk ini dapat bersaing secara tidak sehat dengan produk kosmetik resmi, merugikan produsen yang mematuhi regulasi dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap industri kosmetik.

BPOM menegaskan bahwa praktik produksi ilegal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak reputasi industri kosmetik di Indonesia. Tanpa regulasi yang ketat, pasar dapat menjadi tempat bagi produsen yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk berbahaya. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas industri.

Langkah Penegakan Hukum oleh BPOM

BPOM menegaskan bahwa penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan keamanan produk di pasar. Setelah penggerebekan, BPOM akan melakukan proses penyitaan, pengujian laboratorium, dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terbukti melanggar regulasi dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau keduanya.

Selain itu, BPOM akan meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan kepolisian untuk memastikan tidak ada fasilitas produksi ilegal yang melanjutkan kegiatan produksi. Pengawasan berkelanjutan di wilayah Mojokerto dan sekitarnya diharapkan dapat mengurangi jumlah produk kosmetik ilegal yang beredar di pasar.

Kesadaran Konsumen dan Peran Publik

Pengungkapan ini menegaskan pentingnya kesadaran konsumen dalam memilih produk kosmetik. Konsumen diharapkan untuk memeriksa label, izin edar, dan sertifikasi keamanan sebelum membeli produk. Selain itu, melaporkan produk yang mencurigakan kepada BPOM atau lembaga pengawas lain dapat membantu mengidentifikasi dan menindak praktik ilegal.

BPOM juga mengajak publik untuk aktif dalam memantau dan melaporkan kegiatan produksi kosmetik ilegal. Melalui sistem pelaporan daring dan hotline, masyarakat dapat berperan penting dalam menjaga keamanan produk yang beredar di pasar. Kesadaran kolektif dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan melindungi konsumen dari produk berbahaya.

Penutup

Penggerebekan fasilitas produksi kosmetik ilegal di Mojokerto menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam menjaga keamanan produk. Praktik produksi tanpa izin edar dan penggunaan bahan berbahaya dapat menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen. Penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan, dan kesadaran konsumen menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dan menjaga integritas industri kosmetik di Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20261106142552-33-783000/bpom-bongkar-pabrik-kosmetik-ilegal-omzet-rp9-miliar-setahun, without altering the facts of the original article.