UU Satu Data Dapat Bentrok dengan Aturan Data Pribadi, ELSAM Ungkap 7 Risiko Fatal yang Mengancam Privasi Warga Indonesia
UU Satu Data Indonesia (UU SDI) kini menjadi sorotan publik karena potensi tumpang tindihnya dengan Undang‑Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ketidaksesuaian antara kedua peraturan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian dalam pemrosesan data pribadi warga negara.
Kerangka UU Satu Data dan Peran Data Pribadi
UU SDI tidak hanya membahas “data nasiona” dalam arti statistik atau data agregat. Lembaga ini menegaskan bahwa ekosistem Satu Data akan mencakup data kependudukan, sosial, dan kategori data lain yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengidentifikasi individu. Sebagai contoh, data KTP, NPWP, atau data kependudukan lainnya dapat masuk dalam ruang lingkup UU SDI.
Operasi Satu Data yang melibatkan data pribadi akan bersinggungan dengan ketentuan UU PDP. Dalam UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, sebagian besar kegiatan yang diatur oleh UU SDI akan memerlukan pertimbangan terhadap hak privasi yang dijamin oleh UU PDP.
Pasal 18: Penyebarluasan Data Tanpa Nota Kesepahaman
Pasal 18 UU SDI menyatakan bahwa penyebarluasan, penggunaan, dan pemanfaatan data dalam kerangka Satu Data tidak memerlukan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen pernyataan, asalkan memenuhi standar keamanan data. Di sisi lain, Pasal 18 UU PDP mengharuskan adanya perjanjian untuk mengatur peran, tanggung jawab, dan hubungan antar‑pengendali data pribadi bila terdapat dua atau lebih pengendali dalam pemrosesan data.
Konflik muncul ketika UU SDI mengabaikan kebutuhan perjanjian formal, sementara UU PDP menekankan pentingnya perjanjian tersebut sebagai dasar perlindungan data. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi lembaga pemerintah dan sektor swasta yang harus mematuhi kedua peraturan.
Klasifikasi Data yang Berbeda
UU PDP menggunakan istilah “data umum” dan “data spesifik” untuk mengklasifikasikan data pribadi. Sebaliknya, UU SDI mengkategorikan data menjadi “data terbuka”, “data terbatas”, dan “data tertutup”. Perbedaan klasifikasi ini menambah lapisan kompleksitas, karena definisi data yang berbeda dapat memengaruhi hak akses, kepemilikan, dan tanggung jawab pengelola data.
Pasal 85: Ketentuan Tambahan yang Mungkin Tumpang Tindih
Pasal 85 UU SDI mengatur mekanisme tertentu yang dapat berpotensi tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU PDP. Meskipun detail pasal tersebut tidak dijelaskan secara lengkap dalam publikasi ELSAM, potensi tumpang tindihnya menambah risiko ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam pengolahan data.
7 Risiko Fatal Menurut ELSAM
ELSAM mengidentifikasi tujuh risiko fatal yang dapat mengancam privasi warga Indonesia akibat ketidaksesuaian antara UU SDI dan UU PDP. Risiko-risiko tersebut meliputi:
1. Pengelolaan Data yang Tidak Transparan: Tanpa mekanisme perjanjian formal, data dapat disebarluaskan tanpa penjelasan jelas kepada pemilik data.
2. Keamanan Data yang Rentan: Standar keamanan yang tidak diatur secara rinci dapat menyebabkan kebocoran data pribadi.
3. Pengawasan yang Tidak Efektif: Ketidaksesuaian regulasi dapat melemahkan pengawasan atas pemrosesan data.
4. Hak Akses yang Tidak Jelas: Klasifikasi data yang berbeda dapat menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang berhak mengakses data tertentu.
5. Konflik Kepentingan Antar Pengendali: Tanpa perjanjian, konflik kepentingan antara pengendali data dapat muncul.
6. Penggunaan Data yang Tidak Etis: Tanpa kerangka hukum yang kuat, data dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak etis.
7. Risiko Hukum bagi Pihak Terkait: Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan risiko litigasi bagi lembaga pemerintah dan sektor swasta.
Dampak terhadap Warga Negara
Ketidakpastian hukum ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem pengelolaan data pemerintah. Warga dapat merasa data pribadi mereka tidak terlindungi dengan baik, sehingga menurunkan partisipasi dalam program-program berbasis data. Selain itu, risiko kebocoran data dapat berdampak pada keamanan pribadi, termasuk potensi pencurian identitas dan penyalahgunaan data.
Di sektor swasta, ketidakjelasan regulasi dapat memperlambat inovasi berbasis data. Perusahaan yang ingin memanfaatkan data publik harus menavigasi dua set peraturan yang saling bertentangan, yang dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan memperlambat pengembangan produk.
Solusi dan Tindakan yang Diharapkan
Untuk mengatasi potensi tumpang tindih ini, pihak legislatif diharapkan dapat meninjau kembali ketentuan Pasal 18 UU SDI dan menyesuaikannya dengan ketentuan perjanjian yang diatur oleh UU PDP. Penerapan mekanisme perjanjian formal, meskipun dengan standar keamanan yang kuat, dapat menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan transparan.
Selain itu, penyelarasan klasifikasi data antara kedua undang‑undang akan memudahkan pemahaman tentang hak akses, kepemilikan, dan tanggung jawab pengelola data. Peninjauan ulang Pasal 85 UU SDI juga dapat mengurangi risiko tumpang tindih yang tidak diinginkan.
Kesimpulan
UU Satu Data Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah, namun potensi tumpang tindih dengan UU Pelindungan Data Pribadi menimbulkan risiko serius terhadap privasi warga. ELSAM menegaskan pentingnya peninjauan ulang dan penyelar
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20261029180927-37-780714/uu-satu-data-bisa-tubruk-aturan-data-pribadi-elsam-beberkan-risikonya, without altering the facts of the original article.