Prabowo Tekankan Kedaulatan Data Sebagai Fondasi Keutuhan Bangsa, Peringatan Tegas pada Praktik Pengumpulan Data Asing yang Dinilai Mengancam Kedaulatan Nasional

Kedaulatan data menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto saat menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (29/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, beliau menegaskan bahwa kedaulatan data merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi yang semakin pesat.

Pertemuan Strategis di Istana Kepresidenan

Rapat tersebut menampung berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait, semua berkumpul untuk membahas tata kelola data nasional. Fokus utama adalah penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang bertujuan mengintegrasikan data nasional secara terpadu, aman, dan akuntabel. Presiden Prabowo menekankan bahwa integrasi data ini akan memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber, sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akurat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kedaulatan data tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan data, melainkan juga tentang kontrol atas data tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap data yang dikumpulkan dan diproses harus tetap berada di bawah pengawasan dan kepemilikan negara, sehingga tidak mudah disalahgunakan atau diserahkan kepada pihak asing yang dapat mengancam kedaulatan nasional.

Rangkaian Diskusi dan Konsultasi

Diskusi di Istana kepresidenan melibatkan berbagai aspek penting. Pertama, integrasi data nasional diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan data yang terpusat, pemerintah dapat memproses permohonan dan layanan lebih cepat, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan akurasi informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, integrasi data juga diharapkan dapat memperkuat keamanan pertukaran informasi. Dalam era digital, data seringkali menjadi target serangan siber. Dengan tata kelola yang terintegrasi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan keamanan yang konsisten, sehingga data sensitif terlindungi dengan baik. Ini juga akan membantu dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

Selain itu, Undang-Undang Satu Data Indonesia diharapkan dapat menegaskan prinsip akuntabilitas. Dengan sistem data yang terpadu, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan data secara real-time, sehingga dapat mengidentifikasi penyimpangan atau penyalahgunaan data dengan cepat.

Penguatan Kedaulatan Data di Tengah Digitalisasi

Kedaulatan data menjadi krusial di tengah perkembangan digitalisasi yang tidak pernah berhenti. Setiap data yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, sosial, dan politik kini dapat diakses dan dianalisis secara global. Tanpa kebijakan yang jelas, data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak asing atau entitas swasta yang tidak memiliki niat baik. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan data harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik.

Dengan kedaulatan data, negara dapat memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh warganya tetap berada di bawah kontrol negara. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menegakkan kebijakan privasi dan keamanan data yang sesuai dengan nilai dan kepentingan nasional. Selain itu, kedaulatan data juga memberi ruang bagi negara untuk mengembangkan industri data lokal, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor digital.

Dampak Positif Undang-Undang Satu Data Indonesia

Penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia diharapkan membawa dampak positif bagi berbagai sektor. Pertama, sektor publik akan mendapatkan dasar informasi yang lebih kuat, sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran. Kedua, sektor swasta dapat memanfaatkan data terintegrasi untuk inovasi produk dan layanan, meningkatkan daya saing di pasar global.

Ketiga, keamanan siber akan terkuat melalui kebijakan yang konsisten. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, setiap entitas yang mengolah data harus mematuhi standar keamanan yang ditetapkan, sehingga risiko serangan siber dapat diminimalkan. Keempat, transparansi dan akuntabilitas data akan meningkat, karena setiap transaksi data dapat diaudit secara teratur.

Prabowo Menegaskan Peringatan terhadap Praktik Pengumpulan Data Asing

Selain menegaskan pentingnya kedaulatan data, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan tegas terhadap praktik pengumpulan data asing yang dapat mengancam kedaulatan nasional. Ia menyoroti bahwa data yang dikumpulkan oleh entitas luar negeri dapat menjadi alat manipulasi atau penyalahgunaan informasi, sehingga menimbulkan risiko bagi keamanan dan stabilitas negara.

Pribadi dan organisasi yang mengumpulkan data harus mematuhi hukum nasional, serta memastikan bahwa data tidak disalahgunakan atau diserahkan kepada pihak asing tanpa persetujuan. Dengan demikian, kedaulatan data dapat dijaga, dan negara dapat melindungi kepentingan nasionalnya.

Kesimpulan dan Harapan

Pertemuan di Istana Kepresidenan menandai langkah penting dalam memperkuat kedaulatan data di Indonesia. Dengan Undang-Undang Satu Data Indonesia, negara diharapkan dapat memiliki sistem data terintegrasi, aman, dan akuntabel. Kedaulatan data akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat keamanan siber, dan mendorong inovasi digital. Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktik pengumpulan data asing harus dihindari, karena dapat mengancam kedaulatan nasional.

Semoga langkah ini membawa Indonesia menuju era digital yang aman, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5820463/prabowo-tekankan-kedaulatan-data-sebagai-fondasi-keutuhan-bangsa, without altering the facts of the original article.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *