Warga Bulungan Gugat Aturan Bakar Lahan ke MK Berdasarkan Kearifan Lokal, Sorotan pada Ancaman Asap Berbahaya Bagi Masyarakat
Bakar Lahan menjadi fokus kontroversi hukum di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, ketika warga lokal menuntut pengadilan tinggi atas regulasi yang dianggap merugikan hak konstitusional mereka. Dalam gugatan ini, pemohon menyoroti potensi pencemaran udara dan kebakaran hutan yang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat.
Gugatan Bakar Lahan: Asal Usul dan Landasan Hukum
Permohonan nomor 391/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Bima Sadiropa Sijabat, seorang penduduk Tanjung Selor, yang menilai aturan bakar lahan membuka peluang pencemaran udara dan karhutla. Bima berpendapat bahwa pembatasan tersebut menyalahi hak konstitusional, khususnya hak atas lingkungan hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ia mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyoroti Pasal 69 ayat (2) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Perubahan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Menurut pemohon, ketentuan yang diubah memberikan pengecualian bagi pembakaran lahan untuk kepentingan kearifan lokal, dengan batas maksimal dua hektare per kepala keluarga dan kewajiban membuat sekat bakar. Sekat bakar, atau jalur pembatas yang dibersihkan dari bahan mudah terbakar, dimaksudkan untuk menghambat penyebaran api. Namun, Bima mengklaim bahwa sekat bakar tidak cukup efektif untuk menghentikan penyebaran asap, yang tetap dapat menimbulkan risiko pencemaran udara.
Perspektif Mahkamah Konstitusi dan Dampak Kearifan Lokal
Dalam sidang pendahuluan pada Selasa (27/10/2026), kuasa hukum Bima menjelaskan bahwa ketentuan tersebut masih memberikan ruang bagi praktik bakar lahan, yang ia anggap tidak sepenuhnya melindungi lingkungan. Di ruang sidang MK, Kristofel menyatakan bahwa “pemohon tidak berpendapat bahwa seluruh kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh pembakaran lahan. Namun pembakaran lahan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menyebabkan dan norma a quo tetap memberikan ruang hukum bagi kegiatan tersebut.” Istilah norma a quo merujuk pada ketentuan hukum yang tetap berlaku, meskipun ada perubahan kebijakan.
Gugatan ini menyoroti konflik antara kebutuhan tradisional warga lokal dan kebijakan lingkungan yang lebih luas. Bakar Lahan, sebagai praktik yang telah ada dalam kearifan lokal, dianggap penting bagi beberapa keluarga untuk mengelola lahan pertanian. Namun, regulasi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampak negatif terhadap kualitas udara dan risiko kebakaran hutan yang lebih luas.
Dampak Sosial dan Lingkungan Bakar Lahan
Ancaman asap berbahaya bagi masyarakat menjadi sorotan utama. Pencemaran udara yang dihasilkan oleh bakar lahan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Selain itu, risiko kebakaran hutan yang lebih besar dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa, serta menurunnya produktivitas lahan pertanian.
Di sisi lain, masyarakat di Bulungan menegaskan bahwa bakar lahan masih menjadi bagian penting dari praktik agraria tradisional. Mereka berpendapat bahwa regulasi yang ketat dapat menghambat cara hidup mereka. Namun, perdebatan ini menuntut solusi yang menyeimbangkan antara hak atas lingkungan hidup dan hak atas kearifan lokal. Bakar Lahan menjadi simbol ketegangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan komunitas lokal.
Kesimpulan dan Harapan Masa Depan
Gugatan Bakar Lahan menandai langkah penting dalam upaya menegakkan hak konstitusional warga Bulungan. Dengan menyoroti potensi pencemaran udara dan karhutla, pemohon menuntut peninjauan ulang regulasi yang mungkin tidak sepenuhnya melindungi masyarakat. Konflik ini mencerminkan tantangan yang dihadapi di banyak wilayah di Indonesia, di mana kearifan lokal dan kebijakan lingkungan sering kali berseberangan.
Semoga proses hukum ini dapat menghasilkan keputusan yang adil, memperhatikan hak atas lingkungan hidup, serta menghormati tradisi dan kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat Bulungan dapat melanjutkan aktivitas mereka tanpa mengorbankan kualitas udara dan kesehatan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://kaltim.tribunnews.com/news/1171842/warga-bulungan-gugat-aturan-bakar-lahan-atas-dasar-kearifan-lokal-ke-mk-pemohon-soroti-bahaya-asap, without altering the facts of the original article.