Dua Tahun Prabowo Gibran, Kebebasan Bersuara di Dunia Digital Dikatakan Semakin Memburuk; Analisis Mengapa Konten Dihapus atau Pengguna Diancam

Keyword “kebebasan bersuara di dunia digital” menjadi sorotan utama dalam laporan terbaru mengenai dampak kebijakan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap ruang publik online di Indonesia. Dalam dua tahun pemerintahan ini, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa kebebasan bersuara di dunia digital semakin memburuk, menurut data dan analisis dari organisasi masyarakat sipil yang menekan perlindungan hak digital.

Pengawasan Konten Sosial Media Menjadi Fokus Baru

Sejumlah pengguna media sosial, khususnya Instagram, baru-baru ini mengeluhkan adanya pembatasan unggahan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Konten yang dihapus ini sering kali hanya menampilkan pemandangan langit yang diselimuti kabut kuning akibat kebakaran. Namun, platform menandai unggahan tersebut sebagai pelanggaran kebijakan konten. Fenomena ini menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang masih diselimuti praktik pengekangan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Direktur Eksekutif SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), Nenden Sekar Arum, menyatakan pada masa pemerintahan Prabowo‑Gibran pemblokiran konten terjadi dengan masif. Ia menambahkan bahwa ada juga kriminalisasi serta rangkaian ancaman yang diterima warganet. “Situasi di zaman Prabowo ini tidak jauh lebih baik dari Jokowi, bahkan bisa dibilang malah lebih parah. Kita tak melihat adanya perbaikan perlindungan kebebasan berekspresi warga di ruang digital,” ujar Nenden ke BBC News Indonesia pada Sabtu, 17 Oktober.

Data SAFEnet: Laporan Serangan dan Insiden Keamanan Digital Mencatat Peningkatan

Data SAFEnet, sebuah organisasi masyarakat sipil yang aktif mengadvokasi hak-hak digital di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara, menunjukkan bahwa terjadi 1.087 laporan serangan dan insiden keamanan digital di tahun 2025 hingga 2026. Dari laporan tersebut, 269 terkait pengancaman, 194 peretasan, 156 doxing (penyebaran informasi pribadi), dan 79 akun ditangguhkan. Angka ini menandakan bahwa tidak hanya kebijakan konten yang menjadi sorotan, tetapi juga keamanan dan privasi pengguna digital semakin terancam.

Penggunaan kata “kebebasan bersuara di dunia digital” menjadi pusat perhatian dalam setiap laporan. Dari data tersebut, jelas bahwa kebijakan pemerintah berpotensi menekan ruang diskusi publik secara signifikan. Ketika konten tentang isu-isu penting seperti kebakaran hutan di Kalimantan dihapus, maka masyarakat kehilangan sarana untuk menginformasikan dan mendiskusikan permasalahan yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Alasan Di Balik Pembatasan Konten dan Ancaman terhadap Warganet

Menurut Nenden, pembatasan konten di platform media sosial sering kali dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan atau provokatif. Namun, pendekatan ini menimbulkan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Ketika warganet menerima ancaman atau bahkan peretasan, mereka merasa terintimidasi untuk berbicara secara terbuka di ruang digital.

Fenomena ini juga berkontribusi pada persepsi bahwa kebebasan bersuara di dunia digital semakin terbatas. Ketika platform menandai unggahan yang menampilkan pemandangan kebakaran hutan sebagai pelanggaran, maka pengguna merasa bahwa hak mereka untuk berbagi informasi visual yang relevan dengan isu sosial telah tercekik. Akibatnya, rasa percaya publik terhadap platform digital menurun, dan mereka mulai mencari alternatif lain yang lebih aman.

Dampak Jangka Panjang terhadap Diskursus Publik dan Transparansi

Pengurangan kebebasan bersuara di dunia digital dapat memengaruhi kualitas diskursus publik. Ketika warganet takut untuk mengekspresikan pendapat mereka, maka tidak ada ruang bagi kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi dan transparansi, karena publik tidak dapat mengakses atau mendiskusikan informasi yang penting bagi kepentingan umum.

Selain itu, ancaman dan serangan siber yang meningkat dapat memicu ketakutan yang lebih luas di kalangan pengguna. Ketika 269 laporan pengancaman dan 194 laporan peretasan tercatat, maka banyak warganet merasa tidak aman dalam mengekspresikan opini mereka. Dampak ini tidak hanya terbatas pada platform sosial media, tetapi juga memengaruhi peran media independen dan organisasi masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan isu-isu penting.

Respons Komunitas Digital dan Potensi Perubahan Kebijakan

Komunitas digital, termasuk organisasi seperti SAFEnet, terus mengadvokasi kebijakan yang lebih transparan dan menghormati hak asasi manusia. Mereka berupaya menekan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemblokiran konten dan menegakkan prinsip kebebasan bersuara di dunia digital. Tindakan ini melibatkan dialog dengan platform media sosial, lembaga pengawas, serta publik untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi warganet.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat memperjelas mekanisme penegakan kebijakan konten agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pengguna. Transparansi dalam proses pemblokiran dan penyediaan jalur banding dapat membantu mengurangi ketegangan antara warganet dan otoritas.

Kesimpulan: Menjaga Kebebasan Bersuara di Dunia Digital

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran, kebebasan bersuara di dunia digital tampak semakin terbatas, seperti yang diungkapkan melalui data dan laporan dari SAFEnet. Pembatasan konten, ancaman, dan serangan siber menimbulkan ketidakpastian bagi warganet,

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv369j7654zzo?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.