Breaking News: Ganjil Genap Pengisian BBM Subsidi di Sulut Dibatalkan, Plt Kadis ESDM Klaim Surat ke Pertamina Hanya Usulan Tanpa Dasar Hukum

Breaking News: Ganjil Genap Pengisian BBM Subsidi di Sulut Dibatalkan, Plt Kadis ESDM Klaim Surat ke Pertamina Hanya Usulan Tanpa Dasar Hukum

Proses Pengusulan Ganjil Genap BBM di Sulawesi Utara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) telah merancang sistem ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai upaya mengatasi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Usulan ini disampaikan melalui surat Nomor 542/438/DESDMD tertanggal 15 Oktober 2026, yang ditujukan kepada PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Sulut Enggo. Dalam surat tersebut, Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut, Rainier Nicko Dondokambey, menyatakan bahwa pembatasan pengisian BBM subsidi akan diberlakukan berdasarkan angka ganjil dan genap pada nomor polisi kendaraan di seluruh SPBU wilayah Sulawesi Utara.

Surat tersebut menekankan bahwa langkah ganjil genap diambil sebagai respons terhadap masalah antrean panjang yang dialami di beberapa SPBU dalam beberapa hari terakhir. Dengan membatasi pengisian berdasarkan nomor polisi, pihak Pemprov Sulut berharap dapat menekan kepadatan kendaraan di SPBU dan mempercepat proses pengisian bagi semua pengguna.

Namun, keputusan akhir mengenai penerapan kebijakan ini tidak berada di tangan Pemprov Sulut. Seorang pejabat di Dinas Kehutanan Sulut menjelaskan bahwa surat tersebut bersifat rekomendasi. Menurutnya, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan PT Pertamina. “Itu hanya rekomendasi yang kami usulkan ke Pertamina Sulawesi Utara. Apakah bisa atau tidak, sebelumnya kami usulkan melihat kondisi yang sekarang,” ujar pejabat tersebut.

Reaksi dan Penjelasan Pihak Pertamina

Pertamina, sebagai perusahaan milik negara yang mengelola distribusi BBM, menegaskan bahwa kebijakan ganjil genap tidak berada di bawah wewenang pemerintah daerah. Menurut pernyataan resmi, semua kebijakan terkait pengisian BBM subsidi harus disetujui oleh Pertamina setelah melalui proses evaluasi dan konsensus dengan pihak terkait.

Selain itu, pejabat Dinas Kehutanan Sulut menambahkan bahwa masalah antrean BBM tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara, melainkan juga di daerah lain, termasuk Bali. “Lihat saja di Bali seperti apa. Jadi kejadian ini berlaku secara nasional. Tapi pastinya semua kembali ke Pertamina,” jelasnya. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang diusulkan di Sulut tidak dapat dianggap sebagai kebijakan nasional, melainkan hanya sebuah usulan daerah yang memerlukan persetujuan dari PT Pertamina.

Alasan Pembatalan Implementasi Ganjil Genap

Berbagai faktor menjadi dasar pembatalan implementasi sistem ganjil genap. Pertama, tidak adanya dasar hukum yang kuat yang mengatur penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah. Tanpa regulasi yang jelas, kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Kedua, ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Kebijakan pengelolaan BBM subsidi diatur secara nasional oleh pemerintah pusat melalui Pertamina. Oleh karena itu, setiap inisiatif di tingkat daerah harus melalui proses koordinasi dan persetujuan dari Pertamina terlebih dahulu.

Ketiga, potensi konflik kepentingan antara pemangku kepentingan. Implementasi ganjil genap dapat menimbulkan ketidakpuasan dari para pengemudi yang merasa tidak adil jika kendaraan mereka terblokir berdasarkan nomor polisi. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Dampak Terhadap Pengguna BBM Subsidi

Keputusan pembatalan ini dapat mempengaruhi pengalaman pengguna BBM subsidi di Sulawesi Utara. Tanpa mekanisme ganjil genap, antrean panjang di SPBU kemungkinan tetap terjadi, terutama di daerah dengan volume pengisian tinggi. Namun, pada sisi positif, keputusan ini juga mencegah potensi konflik hukum dan ketidakjelasan kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

Pengguna BBM subsidi di Sulut masih harus menunggu lebih lama di SPBU, namun mereka dapat menyesuaikan jadwal pengisian mereka dengan kondisi aktual di SPBU. Pihak Pertamina dapat meningkatkan kapasitas pengisian atau menambah jumlah SPBU di wilayah tersebut untuk mengurangi antrean.

Langkah Selanjutnya dan Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah antrean panjang, pihak Pertamina dan Pemprov Sulut dapat bekerja sama dalam mengevaluasi kapasitas SPBU dan menambah jumlah titik pengisian. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem pemesanan online atau aplikasi pengingat waktu pengisian, dapat membantu mengurangi kepadatan di SPBU.

Pemerintah daerah dapat mengajukan usulan kebijakan lain yang lebih terintegrasi dengan kebijakan nasional, misalnya dengan memperkuat sistem manajemen SPBU melalui kerja sama dengan Pertamina. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.

Kesimpulan

Implementasi sistem ganjil genap pengisian BBM subsidi di Sulawesi Utara tidak akan dilaksanakan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak disetujui oleh PT Pertamina. Keputusan ini menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan pengelola BBM dalam merancang kebijakan yang mempengaruhi masyarakat luas. Meskipun demikian, tantangan antrean panjang di SPBU masih menjadi isu utama yang memerlukan solusi kolaboratif antara pihak pemerintah, Pertamina, dan masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://manado.tribunnews.com/sulawesi-utara/1897261/ganjil-genap-pengisian-bbm-subsidi-di-sulut-batal-plt-kadis-esdm-surat-ke-pertamina-hanya-usulan, without altering the facts of the original article.