17 Pensiunan Tirtanadi Tuntut Sisa Pesangon Belum Dibayar, Datangi Kejati Sumut Minta Eksekusi Hukum, Mengungkap Kesulitan Finansial dan Harapan Mereka untuk Keadilan Sosial

Sejumlah 17 pensiunan Perumda Tirtanadi menuntut sisa pesangon yang belum dibayar, memaksa perusahaan tersebut untuk menanggapi tuntutan hukum di Pengadilan Hubungan Industrial. Kasus ini menyoroti ketegangan antara perusahaan dan mantan karyawan, serta menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan kepatuhan hukum di sektor publik.

Pengadilan Medan Menetapkan Keputusan Menghargai Hak Pensiunan

Pengadilan Hubungan Industrial di Medan, melalui putusan 172/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 28 November 2024, memutuskan bahwa Perumda Tirtanadi wajib melakukan pembayaran pesangon kepada para karyawan yang telah pensiun. Keputusan ini menjadi landasan hukum bagi para pensiunan yang menuntut sisa pembayaran yang belum mereka terima. Keputusan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pembayaran pesangon tidak dapat diabaikan, meski perusahaan mengklaim adanya permasalahan administratif.

Jamal Ritonga, salah satu pensiunan Tirtanadi, menceritakan berbagai upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan pembayaran pesangon. Ia mengunjungi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Jumat, 9 Oktober 2026, menegaskan harapannya agar putusan Pengadilan Negeri Medan dapat dieksekusi. “Kami hanya menuntut hak kami untuk segera dibayarkan pihak Perumda Tirtanadi,” ujarnya. Jamal menekankan ketidakpahaman mereka terhadap kerjasama Tirtanadi dengan AJB Bumiputera yang mengelola dana pensiun, yang menurutnya berakhir pada tahun 2024 ketika Tirtanadi menghentikan kerjasama tersebut.

Peran Dimas Hutabarat dalam Memperjuangkan Hak Pensiunan

Dimas Hutabarat, penasehat hukum para pensiunan, menyatakan bahwa Tirtanadi belum membayarkan kewajibannya sebesar 50 persen dari pesangon yang seharusnya diterima oleh 17 mantan karyawan. Ia menegaskan bahwa mereka telah memberikan penjelasan kepada Asdatun, dengan tujuan agar pihak Tirtanadi Medan dapat membayarkan hak pensiunan. “Kami telah memberikan penjelasan kepada Asdatun, yang intinya agar pihak Tirtanadi Medan dapat membayarkan hak pensiunan,” ujar Dimas. Menurutnya, permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian, namun tuntutan hukum tetap menjadi alat yang efektif untuk menuntut kepatuhan perusahaan.

Kerjasama dengan AJB Bumiputera dan Dampaknya pada Pensiunan

Kerjasama antara Tirtanadi dan AJB Bumiputera dalam mengelola dana pensiun menjadi titik kritis dalam kasus ini. Jamal dan para pensiunan merasa tidak mengetahui rincian kerjasama tersebut, dan menyoroti ketidakjelasan dalam proses pengelolaan dana pensiun. Setelah pensiun pada sekitar tahun 2024, Tirtanadi menghentikan kerjasama tersebut, meninggalkan para pensiunan tanpa akses ke dana yang mereka yakini berhak diterima. Situasi ini menambah beban psikologis bagi pensiunan yang berharap akan mendapatkan manfaat dari dana pensiun yang seharusnya mereka terima.

Konsekuensi Finansial bagi Pensiunan yang Menunggu Pembayaran

Ketidaksesuaian pembayaran pesangon berdampak langsung pada kondisi finansial para pensiunan. Jamal menekankan bahwa sisa pesangon sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan harian, khususnya di hari-hari lanjut ketika penghasilan tetap menurun. “Kalau tidak dibayarkan alangkah buruknya nama Tirtanadi karena tidak mentaati hukum,” ujarnya. Ketidakteraturan pembayaran tidak hanya menimbulkan ketidakpastian finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi publik yang seharusnya memberikan perlindungan kepada karyawan.

Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam Menegakkan Hukum

Dengan menempuh jalur hukum melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, para pensiunan menegaskan komitmen mereka untuk menuntut hak. Kejaksaan berperan sebagai lembaga penegak hukum, memastikan bahwa keputusan pengadilan diikuti dan dilaksanakan. Harapan para pensiunan adalah agar Kejaksaan dapat mempercepat proses eksekusi putusan, sehingga pembayaran pesangon dapat segera dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut.

Implikasi Terhadap Reputasi Tirtanadi dan Keadilan Sosial

Situasi ini menimbulkan risiko reputasi bagi Perumda Tirtanadi. Jamal menyoroti bahwa jika pembayaran tidak segera dilakukan, nama perusahaan dapat tercemar karena ketidakpatuhan terhadap hukum. Selain itu, kasus ini menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam pengelolaan dana pensiun, di mana perusahaan harus menanggung tanggung jawab atas kewajiban finansial kepada karyawan yang telah berkontribusi selama bertahun-tahun. Ketidakpatuhan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga publik dan menimbulkan ketidakpastian bagi karyawan masa depan.

Harapan Pensiunan: Keadilan dan Kesejahteraan Masa Depan

Para pensiunan berharap agar sisa pesangon dapat segera dibayarkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengandalkan bantuan eksternal. Selain itu, mereka mengharapkan proses hukum berjalan lancar dan keputusan pengadilan dijalankan secara tegas. Dengan demikian, mereka dapat melanjutkan hidup dengan rasa aman dan kepercayaan bahwa hak-hak mereka dihormati.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pensiun, kepatuhan hukum, serta perlindungan hak karyawan. Keputusan pengadilan di Medan menjadi tonggak penting dalam menegakkan keadilan sosial, sekaligus menegaskan bahwa perusahaan publik harus bertanggung jawab atas kewajiban finansialnya kepada karyawan yang telah melayani negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://medan.tribunnews.com/news/1814571/17-pensiunan-tirtanadi-tuntut-sisa-pesangon-belum-dibayar-datangi-kejati-sumut-minta-eksekusi, without altering the facts of the original article.