ISF 2026: Bos Apindo Soroti Tantangan Besar Industri Hijau, Mengancam Target Emisi Nasional dan Investasi Masa Depan

Industri hijau menjadi sorotan utama di Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2026, di mana Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan lagi ketersediaan teknologi, melainkan penerapan teknologi tersebut pada skala industri yang dapat mendukung bisnis dan pasar nasional.

Perkembangan Teknologi Hijau di Indonesia

Di tengah diskusi yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski pada Selasa (6 Oktober 2026), Shinta menyampaikan bahwa teknologi hijau saat ini sudah cukup matang untuk diimplementasikan, namun masih perlu penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan industri. “Teknologi yang ada perlu diterapkan dalam skala industri dan memberikan manfaat bagi dunia usaha,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa ujian berikutnya adalah apakah teknologi tersebut mampu beroperasi secara berkelanjutan di level industri, apakah bisnis dapat menanggung biaya operasionalnya, dan apakah pasar serta sistem kebijakan sudah siap mendukung transisi tersebut.

Shinta menekankan bahwa dunia usaha tidak perlu menunggu teknologi sempurna sebelum memulai. “Dunia usaha tidak perlu menunggu teknologi yang sempurna, melainkan memahami di mana teknologi saat ini sudah bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi sambil membangun kapabilitas,” katanya. Fokusnya adalah memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah, dan menurunkan emisi karbon.

Data Survei Perusahaan: Jalan Menuju Dekarbonisasi

Survei yang dilakukan APINDO menunjukkan bahwa 21,49% perusahaan di Indonesia telah memiliki peta jalan dekarbonisasi. Meskipun demikian, mayoritas perusahaan masih belum mengadopsi energi terbarukan, dengan angka 77,42% yang belum menerapkan sumber energi bersih dalam operasi mereka. Selain itu, 66% perusahaan mengidentifikasi pembiayaan sebagai kendala utama dalam melakukan transisi hijau.

Data ini menyoroti ketimpangan antara pemikiran strategis dan realisasi operasional. Sebagian perusahaan telah menyusun rencana dekarbonisasi, namun kurangnya akses ke modal atau kebijakan pendukung membuat implementasinya terhambat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mengatasi hambatan ini.

Kebutuhan Terhadap Kebijakan dan Infrastruktur Pendukung

Shinta menegaskan bahwa pengembangan industri hijau memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan kepastian kebijakan, regulasi yang jelas, serta infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik terbarukan, fasilitas penyimpanan energi, dan sistem pelaporan emisi. “Pemerintah perlu menghadirkan kepastian kebijakan dan infrastruktur pendukung,” ujarnya. Tanpa kebijakan yang stabil, perusahaan akan sulit merencanakan investasi jangka panjang dalam teknologi hijau.

Di sisi lain, dunia usaha juga diharapkan dapat memfasilitasi sektor investasi dan teknologi. Perusahaan besar dapat menjadi contoh dalam mengintegrasikan praktik hijau ke dalam rantai pasokan, serta memanfaatkan skema pembiayaan hijau untuk mendukung proyek dekarbonisasi. Kerjasama lintas sektor menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pasar hijau di Indonesia.

Dampak Terhadap Target Emisi Nasional

Indonesia memiliki target ambisius dalam menurunkan emisi karbon, termasuk komitmen terhadap Paris Agreement. Namun, tantangan yang dihadapi industri hijau dapat memengaruhi pencapaian target ini. Jika perusahaan tidak mampu mengimplementasikan teknologi hijau secara efektif, risiko ketertinggalan dalam penurunan emisi akan meningkat.

Selain itu, ketergantungan pada energi fosil yang tinggi di sektor industri dapat memperlambat transisi ke energi terbarukan. Hal ini berdampak pada pencapaian target Net Zero Indonesia yang diharapkan pada akhir dekade ini. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan insentif, serta peran perusahaan dalam mengadopsi teknologi hijau, menjadi sangat penting.

Investasi Masa Depan dan “Bankable Business Cases”

Shinta menyoroti pentingnya mengubah peluang transisi hijau menjadi rencana bisnis yang dapat didanai, atau yang sering disebut “bankable business cases.” Dengan demikian, investor dapat melihat potensi pengembalian investasi yang jelas, sehingga meminimalisir risiko keuangan bagi perusahaan. Menurutnya, hal ini memerlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, termasuk pengembangan mekanisme pembiayaan hijau, pinjaman berkelanjutan, dan skema insentif fiskal.

Inisiatif seperti Green Bond, Green Loan, atau skema pembiayaan berbasis ESG dapat menjadi alat penting dalam mendorong perusahaan untuk berinvestasi pada teknologi hijau. Dengan menyediakan struktur pembiayaan yang terjangkau, perusahaan dapat lebih mudah mengalokasikan dana untuk proyek dekarbonisasi, seperti instalasi panel surya, sistem energi terbarukan, atau teknologi efisiensi energi.

Peran Stakeholder Lainnya

Selain pemerintah dan dunia usaha, peran lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta komunitas ilmiah juga krusial. Lembaga keuangan dapat menyediakan modal, sedangkan LSM dapat membantu memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transisi hijau. Komunitas ilmiah dapat memberikan rekomendasi teknis dan kebijakan berbasis data, sehingga solusi yang diimplementasikan lebih tepat sasaran.

Dalam konteks global, Indonesia juga harus memperhatikan dinamika pasar hijau internasional. Penetrasi produk hijau Indonesia ke pasar global dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus menambah eksposur terhadap praktik terbaik di bidang sustainability. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan domestik dan standar internasional menjadi faktor kunci.

Kesimpulan

ISF 2026 menegaskan bahwa tantangan industri hijau di Indonesia tidak sekadar teknologi, melainkan juga kesiapan bisnis, pembiayaan, serta kebijakan yang mendukung. Data survei menunjukkan bahwa meskipun sebagian perusahaan memiliki rencana dekarbonisasi, masih banyak yang belum mengadopsi energi terbarukan dan menghadapi kendala pembiayaan. Untuk mencapai target emisi nasional, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, di mana pemerintah menyediakan kebijakan dan infrastruktur, dunia usaha mengimplementasikan teknologi hijau, dan lembaga keuangan serta LSM menyediakan dukungan pembiayaan dan edukasi.

Dengan mengubah peluang hijau menjadi “bank

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/bisnis/read/8307483/isf-2026-bos-apindo-ungkap-tantangan-industri-hijau, without altering the facts of the original article.