Kapolri Suyudi Ario Seto Ditempatkan di Tengah Jejak Kelam Pelanggaran HAM Era Listyo, Budaya Kekerasan Polisi Kian Dipertanyakan

Kapolri Suyudi Ario Seto ditempatkan di tengah jejak kelam pelanggaran HAM era Listyo, budaya kekerasan polisi kian dipertanyakan ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 1 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan dan Proses Persetujuan DPR

Pelantikan Kapolri Suyudi Ario Seto berlangsung sekitar pukul 14.45 WIB. Sebelum dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri melalui rapat paripurna. Proses persetujuan dimulai dengan uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR selama kurang lebih 30 menit, di mana nama Suyudi Ario Seto dinyatakan sebagai calon tunggal.

Ketua DPR, Puan Maharani, menanyakan pada rapat paripurna apakah pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto dapat disetujui. Setelah mendapat persetujuan, Puan Maharani mengetuk palu sebagai simbol pengesahan, menandai pergantian kepemimpinan dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Reaksi Pegiat HAM dan Kritik Terhadap Rotasi Pimpinan

Haeril Halim, pegawai Amnesty International, mengungkapkan bahwa pergantian pucuk pimpinan di Polri tidak akan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada, karena masih banyak persoalan mendasar yang belum dibenahi. Ia menegaskan bahwa jika pergantian kapolri hanya menjadi “rotasi kekuasaan,” maka kesempatan memperbaiki lembaga ini akan hilang.

Selama hampir enam tahun, Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri, masa kepemimpinannya ditandai dengan sejumlah kontroversi terkait pelanggaran HAM. Pergantian kepemimpinan ke Suyudi Ario Seto menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kebijakan dan budaya kekerasan polisi akan terus berlanjut atau akan ada perubahan signifikan.

Dampak dan Pertanyaan Terkait Budaya Kekerasan Polisi

Pergantian kapolri di tengah jejak kelam pelanggaran HAM era Listyo menimbulkan spekulasi mengenai dampak kebijakan baru. Jika Suyudi Ario Seto tidak membawa reformasi struktural, budaya kekerasan polisi dapat tetap terjaga, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian akan semakin menurun. Di sisi lain, jika ia mampu mengimplementasikan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel, maka harapan akan adanya perubahan positif masih terbuka.

Perubahan kepemimpinan ini juga memicu perdebatan tentang mekanisme pengawasan dan akuntabilitas Polri. Tanpa adanya revisi kebijakan yang mendasar, pergantian kepemimpinan dapat dianggap sebagai langkah simbolis yang tidak membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kapolri Suyudi Ario Seto ditempatkan di tengah jejak kelam pelanggaran HAM era Listyo, budaya kekerasan polisi kian dipertanyakan. Proses pelantikan melalui persetujuan DPR, reaksi pegawai HAM, dan dampak potensial kebijakan baru menandai periode transisi penting bagi Polri. Sejauh ini, apakah Suyudi Ario Seto dapat membawa reformasi yang signifikan masih menjadi pertanyaan yang akan terjawab lewat kebijakan dan tindakan konkret di masa depan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3j4j4neknj1o?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.