DPRD Surabaya Dorong Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk 6.600 Petugas Kebersihan, Upaya Tingkatkan Kualitas Lingkungan Kota

DPRD Surabaya Dorong Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk 6.600 Petugas Kebersihan, Upaya Tingkatkan Kualitas Lingkungan Kota

Inisiatif DPRD Surabaya dalam Menangani Pekerja Kebersihan

DPRD Surabaya Dorong Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk 6.600 Petugas Kebersihan, Upaya Tingkatkan Kualitas Lingkungan Kota menjadi topik utama dalam rapat kerja yang diselenggarakan pada Senin (2/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD menyoroti pentingnya memberikan penghargaan finansial bagi para pekerja kebersihan yang selama ini menanggung beban biaya pengelolaan sampah. Menurutnya, kontribusi para pekerja tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena selama ini pembiayaannya masih dibebankan kepada masyarakat.

Herlina, salah satu anggota DPRD Surabaya, menilai terdapat persoalan dalam pola penganggaran pengelolaan sampah di Surabaya ketika biaya di hilir terus meningkat, sementara pekerja di tingkat kampung belum mendapat dukungan anggaran secara langsung. Ia mempertanyakan apakah belanja pengelolaan sampah melalui APBD selama ini sudah berjalan optimal. “Satu sisi anggaran pengelolaan ke TPA Benowo tiap tahun semakin naik, belum ditambah biaya pengangkutan. Di sisi lain, Pemkot sering mendapat apresiasi atas keberhasilannya mengelola sampah,” ujar Herlina dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2026). Menurut Herlina, pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada fasilitas pengolahan akhir. Dia menyebut peran tukang sampah kampung yang mengangkut sampah dari rumah warga menuju TPS juga perlu mendapat perhatian karena menjadi bagian penting dalam rantai pengelolaan sampah.

Peran Tukang Sampah Kampung dalam Rantai Pengelolaan Sampah

Selama ini, Pemkot Surabaya telah mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah dari rumah hingga TPS. Namun, ia menilai intervensi terhadap kesejahteraan pekerja di tingkat kampung masih perlu diperkuat, sekaligus diarahkan untuk memperkuat proses pemilahan sampah sejak dari lingkungan warga. “Pemkot sebaiknya mulai melibatkan tukang sampah untuk diberikan sentuhan APBD secara langsung melalui insentif, bukan hanya dibebankan pada warga,” ungkapnya. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, DPRD Surabaya berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial.

Implikasi Finansial bagi Pekerja Kebersihan

DPRD Surabaya Dorong Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk 6.600 Petugas Kebersihan, Upaya Tingkatkan Kualitas Lingkungan Kota juga menimbulkan pertanyaan tentang alokasi anggaran. Dengan jumlah pekerja yang cukup besar, total biaya insentif mencapai lebih dari Rp3 miliar per bulan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas fiskal, terutama dalam konteks pengeluaran rutin APBD. Namun, jika insentif ini dapat meningkatkan motivasi dan kualitas kerja, maka investasi tersebut dapat membawa manfaat jangka panjang berupa pengurangan sampah organik dan peningkatan pemilahan di tingkat rumah tangga.

Dampak Positif terhadap Kualitas Lingkungan Kota

Penguatan insentif bagi petugas kebersihan diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan kota. Dengan adanya dukungan finansial, pekerja lebih termotivasi untuk melakukan tugasnya secara rutin dan profesional. Hal ini dapat mengurangi akumulasi sampah di trotoar, jalan, dan area publik, sehingga menurunkan potensi pencemaran udara dan pencemaran air. Selain itu, peningkatan kualitas kerja petugas kebersihan juga dapat memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah sampah sejak awal, yang pada akhirnya memperkuat sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Menyokong Pekerja Kebersihan

DPRD Surabaya Dorong Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk 6.600 Petugas Kebersihan, Upaya Tingkatkan Kualitas Lingkungan Kota menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan dana dan kebijakan yang mendukung. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan alokasi khusus dalam APBD yang secara langsung ditujukan kepada pekerja kebersihan. Dengan cara ini, beban biaya pengelolaan sampah tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh warga, melainkan dibagi secara adil antara pemerintah dan masyarakat.

Kesempatan untuk Meningkatkan Keterlibatan Warga

Dengan adanya insentif, DPRD Surabaya Dorong Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk 6.600 Petugas Kebersihan, Upaya Tingkatkan Kualitas Lingkungan Kota juga membuka peluang bagi warga untuk lebih aktif terlibat dalam pengelolaan sampah. Pekerja kebersihan yang lebih termotivasi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilah sampah, sehingga proses pemilahan menjadi lebih efektif. Peningkatan partisipasi warga ini dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah, pekerja, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan kota.

Perkiraan Dampak Ekonomi dan Sosial

Walaupun tidak ada data kuantitatif yang spesifik, perkiraan dampak ekonomi dan sosial dari program ini menunjukkan potensi peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya kesehatan. Dengan kebersihan yang lebih baik, risiko penyakit menular dapat berkurang, mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan dapat meningkatkan nilai properti dan menarik investasi, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi kota.

Kesimpulan dan Harapan ke Depan

DPRD Surabaya Dorong Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk 6.600 Petugas Kebersihan, Upaya Tingkatkan Kualitas Lingkungan Kota menandai langkah proaktif pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sampah. Dengan menempatkan pekerja kebersihan sebagai fokus utama, DPRD Surabaya menunjukkan komitmen untuk menciptakan kota yang bersih dan sehat. Harapannya, kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi kota lain di

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8644444/dprd-surabaya-usulkan-pemkot-beri-insentif-ke-6-600-petugas-kebersihan, without altering the facts of the original article.