Komisi IV DPR Mendesak Pemerintah Libatkan Masyarakat Aktif dalam Penanggulangan Karhutla, Prediksi Dampak Positif Jika Kebijakan Diterapkan Secara Nasional

Komisi IV DPR menuntut pemerintah melibatkan masyarakat aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menyoroti dampak positif bila kebijakan tersebut diterapkan secara nasional.

Permintaan Komisi IV DPR atas Kolaborasi Masyarakat

Dalam keterangannya pada Kamis (20/8/2026), anggota Komisi IV DPR, Hanan A Razak, menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan yang memegang Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Ia menekankan bahwa semua pihak harus terkoordinasi dan terlibat dalam upaya mitigasi karhutla. “Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla,” ujarnya.

Hanan menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat terkait memiliki langkah terintegrasi. Langkah tersebut mencakup pencegahan, deteksi dini, serta penanganan saat kebakaran terjadi. Ia menambahkan bahwa koordinasi harus diperkuat untuk menghadapi dampak El Nino, yang dapat memperparah kekeringan dan risiko karhutla.

Peran Kementerian dan Data Terpadu

Anggota Komisi tersebut mengajukan permintaan khusus agar Kementerian Perhubungan turun tangan mengkoordinasikan upaya pemadaman karhutla. Ia menekankan pentingnya data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, dan potensi dampak kebakaran yang harus dihimpun secara terpadu. Menurutnya, data terpadu akan memudahkan respons pemerintah menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Hanan juga menyerukan agar Kementerian Kehutanan segera turun tangan dan melakukan koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa keterlibatan kementerian tersebut akan memperkuat kerangka kebijakan dan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Kementerian Perhubungan, di sisi lain, diminta untuk memfasilitasi akses transportasi bagi tim pemadam dan peralatan, serta memastikan jalur evakuasi aman bagi masyarakat di daerah rawan.

Manfaat Mengikutsertakan Masyarakat Aktif

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi, partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas deteksi dini. KTH, yang berada di garis depan, memiliki pengetahuan lokal tentang pola cuaca, kelembaban tanah, dan karakteristik vegetasi. Dengan melibatkan KTH, pemerintah dapat memperoleh informasi real‑time mengenai potensi kebakaran sebelum menimbulkan kerusakan signifikan.

Brigade Manggala Agni, yang terdiri dari relawan profesional dan amatir, telah terbukti mampu melakukan operasi pemadaman skala kecil dengan cepat. Menurut Hanan, integrasi Brigade ini ke dalam jaringan resmi dapat memperluas jangkauan operasi, mengurangi waktu respons, dan menurunkan biaya operasional. Selain itu, perusahaan yang memiliki APAR dapat menyediakan peralatan tambahan bagi tim pemadam, meminimalisir ketergantungan pada pasokan pemerintah.

Manfaat lain yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan. Melalui pelatihan dan sosialisasi, masyarakat dapat menerapkan praktik pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan, seperti pemangkasan vegetasi berlebih, penanaman tanaman yang tahan api, dan pembuatan jalur pemadam. Langkah ini akan menurunkan risiko kebakaran secara struktural, bukan hanya reaktif.

Prediksi Dampak Positif Kebijakan Nasional

Hanan A Razak menilai bahwa bila kebijakan ini diimplementasikan secara nasional, dampak positif akan terasa di beberapa bidang. Pertama, penurunan frekuensi dan intensitas karhutla. Dengan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, deteksi dini akan lebih cepat, sehingga kebakaran dapat dicegah atau dihentikan pada tahap awal.

Kedua, pengurangan kerugian ekonomi. Karhutla tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menghancurkan infrastruktur, menurunkan produktivitas pertanian, dan meningkatkan biaya pemulihan. Dengan penanggulangan yang lebih efektif, biaya pemulihan dapat ditekan, dan potensi kerugian ekonomi dapat diminimalisir.

Ketiga, peningkatan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kebakaran hutan menghasilkan partikel berbahaya yang menurunkan kualitas udara secara signifikan. Dengan penanggulangan yang lebih baik, emisi partikel dapat dikurangi, sehingga kesehatan masyarakat, terutama di daerah perkotaan, akan terjaga.

Keempat, dampak positif terhadap mitigasi perubahan iklim. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon. Kerusakan hutan akibat kebakaran meningkatkan emisi CO₂. Dengan menurunkan kejadian karhutla, hutan dapat mempertahankan kapasitas penyimpanan karbon, mendukung target nasional dan global dalam mitigasi perubahan iklim.

Langkah Selanjutnya dan Tantangan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi IV DPR mengusulkan pembentukan Komite Nasional Karhutla, yang akan mengkoordinasikan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat. Komite ini akan bertugas mengembangkan strategi terpadu, mengelola data terpadu, serta menilai efektivitas kebijakan secara periodik.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai, serta melatih tenaga kerja lokal agar dapat melakukan operasi pemadaman. Selain itu, koordinasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta masih belum optimal, sehingga diperlukan mekanisme insentif yang memotivasi perusahaan untuk berpartisipasi.

Perubahan iklim juga menjadi faktor yang mempengaruhi. El Nino dapat meningkatkan suhu dan menurunkan kelembaban, sehingga risiko kebakaran meningkat. Oleh karena itu, kebijakan harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah.

Kesimpulan dan Harapan

Permintaan Komisi IV DPR menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam menanggulangi karhutla. Dengan koordinasi yang terintegrasi, data terpadu, serta partisipasi KTH, Brigade Manggala Agni, dan perusahaan APAR, pemerintah dapat meng

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on the original news source, without altering the facts of the original article.