Agam Rinjani Menggugah Presiden Prabowo, Minta Gempa NTT Diangkat Jadi Bencana Nasional demi Bantuan Cepat dan Kompensasi Korban

Agam Rinjani, pendaki gunung terkenal yang pernah menolong Juliana Marins menuruni jurang di Gunung Rinjani, kini menuntut Presiden Prabowo Subianto mengakui gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.

Gempa Besar Menjeritkan NTT

Pada pekan ini, NTT diselimuti rangkaian gempa berkekuatan signifikan. Gempa utama yang mengguncang wilayah tersebut dipantau pada tanggal 15 Agustus 2026, dengan magnitudo 7,7. Sejak saat itu, ribuan gempa susulan berkekuatan 5,9 hingga 6,3 terus mengguncang pulau Flores, mengakibatkan kerusakan struktural di berbagai kota dan kabupaten.

Gempa utama pada pukul 02.45 WIB menimbulkan retakan pada jalan utama di kota Kupang, memutus akses ke beberapa wilayah terpencil. Lalu, pada 20 Agustus, gempa susulan magnitudo 5,9 terjadi di pagi hari, menambah kepanikan warga yang sudah terbiasa dengan gempa berkala. Penurunan pasokan listrik di daerah pesisir dan hilangnya sinyal telepon di kabupaten Sikka menjadi bukti nyata dampak gempa ini.

Agam Rinjani Mengangkat Suara

Melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (20/8/2026), Agam Rinjani mengungkapkan bahwa ia merasa perlu menekan pemerintah agar gempa tersebut diangkat menjadi bencana nasional. Ia menambahkan bahwa status tersebut akan memfasilitasi alokasi dana darurat dan mempercepat proses kompensasi bagi korban serta keluarga yang kehilangan tempat tinggal.

Dalam unggahannya, Agam menyebutkan bahwa ia tidak pernah menuntut status ini semata-mata untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa ia mengamati bagaimana warga NTT, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan gempa, belum mendapatkan dukungan yang memadai. “Kita butuh bantuan lebih cepat, bukan hanya perintah dari pemerintah, tapi juga alokasi dana yang jelas,” kata Agam.

Dampak Gempa Terhadap Infrastruktur dan Warga

Kerusakan bangunan menjadi salah satu dampak paling mencolok. Menurut data kepolisian setempat, lebih dari 3.000 rumah yang terbuat dari bata ringan mengalami retakan serius. Di beberapa wilayah, bangunan publik seperti balai desa, kantor polisi, dan sekolah juga terkena dampak, memaksa warga untuk mencari tempat perlindungan sementara di ruang terbuka.

Rangkaian gempa juga menimbulkan kerusakan pada jaringan listrik. Di kabupaten Sikka, jaringan listrik utama terputus selama lebih dari 24 jam, menimbulkan kesulitan bagi para petani yang memerlukan listrik untuk mengoperasikan alat pengolahan hasil tani. Selain itu, jaringan telekomunikasi di wilayah pesisir terhenti, menghambat komunikasi antara tim penyelamat dan warga.

Ketidakpastian akses jalan menjadi masalah tambahan. Jalan utama di Kupang terblokir oleh kerusakan struktural, memaksa armada bantuan darurat menempuh rute alternatif yang lebih lama. Hal ini memperlambat proses distribusi bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan ke daerah terdampak.

Peran Presiden Prabowo Subianto dan Respons Pemerintah

Prabowo Subianto, sebagai Presiden Indonesia, telah menunjukkan komitmennya terhadap penanganan bencana. Pada Juni 2025, ia mendapat pujian atas peranannya dalam proses evakuasi Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani. Keberhasilan tersebut menegaskan kepiawaian pemerintah dalam menangani situasi darurat.

Namun, Agam menilai bahwa penetapan status bencana nasional belum terjadi. Ia menekankan bahwa status tersebut akan membuka akses dana darurat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mempercepat proses klaim kompensasi bagi korban. Menurutnya, status ini juga akan memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Komponen Kompensasi dan Bantuan Cepat

Agam Rinjani menyoroti dua komponen utama dalam penetapan bencana nasional: alokasi dana darurat dan kompensasi korban. Dana darurat akan dipergunakan untuk membangun infrastruktur sementara, seperti tenda, peralatan medis, dan fasilitas pemulihan. Kompensasi korban, di sisi lain, akan membantu keluarga yang kehilangan rumah dan harta benda.

Menurut data BNPB, setiap bencana nasional dapat memicu alokasi dana sebesar 10 miliar rupiah per hari. Jika gempa NTT diakui sebagai bencana nasional, dana tersebut akan segera masuk ke rekening daerah terdampak, mempercepat proses distribusi bantuan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan warga pada bantuan swasta atau lembaga non-pemerintah.

Reaksi Warga dan Organisasi Sosial

Reaksi warga NTT terhadap permintaan Agam Rinjani cukup positif. Banyak warga yang menilai bahwa mereka belum menerima bantuan yang memadai. “Kami hanya mendapatkan beberapa paket bantuan, tapi belum ada alokasi dana untuk memperbaiki rumah kami,” ujar seorang petani dari Kabupaten Sikka.

Organisasi sosial juga menanggapi permintaan tersebut. Badan Hukum dan Kesejahteraan Sosial (BHK) mengungkapkan bahwa mereka sedang menyiapkan rencana kompensasi bagi korban gempa. Mereka berharap status bencana nasional akan mempermudah proses klaim dan distribusi bantuan.

Langkah Selanjutnya dan Harapan

Agam Rinjani menyarankan agar pemerintah segera mengadakan rapat koordinasi antara BNPB, Kementerian PUPR, dan pihak daerah. Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional harus didasari oleh data gempa dan kerusakan yang terukur.

Dengan status bencana nasional, diharapkan bantuan darurat dapat disalurkan lebih cepat dan kompensasi korban dapat diproses tanpa hambatan birokrasi. Selain itu, status tersebut juga akan memotivasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta untuk berkontribusi dalam proses pemulihan.

Agam Rinjani menutup unggahan Instagramnya dengan harapan: “Semoga pemerintah segera mendengar suara rakyat. Bencana ini bukan hanya tentang kerusakan

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.tribunnews.com/nasional/7871566/mengatupkan-tangan-agam-rinjani-minta-ke-presiden-prabowo-gempa-ntt-jadi-bencana-nasional, without altering the facts of the original article.