Anggota DPR Tekan Kemenkeu Lepas Tangan, Desak Cairkan Rp 290 Miliar Segera untuk Penanggulangan Karhutla Mematikan di Kalimantan

Anggota DPR Tekan Kemenkeu Lepas Tangan, Desak Cairkan Rp 290 Miliar Segera untuk Penanggulangan Karhutla Mematikan di Kalimantan menjadi sorotan utama di parlemen pada hari Rabu, 19 Agustus 2026. Dalam sidang terbuka, para wakil rakyat menegaskan urgensi alokasi dana ekstra guna memperkuat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan, sekaligus menuntut penegakan hukum tanpa tebang pilih.

Konsekuensi Karhutla di Kalimantan: Fakta yang Membekas

Di tengah panas terik dan kelembapan tinggi, kebakaran hutan di Kalimantan telah menimbulkan dampak yang melampaui batas lingkungan. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Kalimantan Timur melaporkan 12.000 hektar hutan terbakar pada bulan Agustus lalu, menambah total lebih dari 20.000 hektar yang terbakar sepanjang tahun. Dampaknya terlihat jelas: udara menjadi keruh, menurunkan indeks kualitas udara di Kota Pontianak hingga 200 ppm, memaksa sekolah-sekolah di Kabupaten Kubu Raya menutup aktivitas belajar mengajar.

Karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan konsekuensi kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan, pasien dengan gangguan pernapasan meningkat 35% di wilayah terdampak selama dua bulan terakhir. Selain itu, kerugian ekonomi mencapai Rp 5 triliun, termasuk hilangnya hasil hutan, kerusakan infrastruktur, dan penurunan produktivitas pertanian.

Anggota DPR Tekan Kemenkeu Lepas Tangan, Desak Cairkan Rp 290 Miliar Segera untuk Penanggulangan Karhutla Mematikan di Kalimantan

Ketua DPP PKB, Daniel, menekankan pentingnya pencairan dana tambahan sebesar Rp 290.901.300.000 (sekitar Rp 291 miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran. “Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” ujarnya kepada wartawan. Daniel menegaskan bahwa dana tersebut akan langsung dialokasikan ke peralatan pemadam kebakaran, pelatihan petugas, serta pengadaan bahan bakar dan air cadangan.

Dalam pernyataannya, Daniel menyoroti bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ia menyebutkan bahwa kebakaran telah menimbulkan dampak kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi yang signifikan, serta menarik perhatian negara tetangga, khususnya Singapura, yang melaporkan kabut asap lintas batas. “Kami tidak dapat lagi menunda, karena setiap hari kebakaran menambah beban bagi masyarakat dan ekonomi,” tambahnya.

Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih: Langkah Kritis

Daniel menuntut penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih terhadap semua pihak yang terlibat, baik yang sengaja maupun lalai. Ia menegaskan bahwa kebakaran yang meluas disebabkan oleh praktik penggundulan liar, pemotongan lahan tanpa izin, dan penggunaan api liar. “Kita harus menindak tegas semua pelaku, baik yang bersalah maupun yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya. Daniel menegaskan bahwa penegakan hukum harus melibatkan lembaga penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pengawasan lingkungan.

Selain itu, Daniel mengusulkan agar penanganan karhutla diserahkan penuh kepada satu lembaga. Ia menyebutkan bahwa koordinasi antar lembaga sering kali menjadi hambatan. “Satu lembaga yang terkoordinasi secara terpadu dapat mempercepat respons, meminimalkan tumpang tindih, dan mengoptimalkan penggunaan dana,” ujarnya. Dalam hal ini, Daniel menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi otoritas utama, dengan dukungan teknis dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Polri.

Reaksi Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah

Setelah sidang terbuka, Menteri Keuangan menanggapi permintaan pencairan dana tambahan. Ia menyatakan bahwa proses pengalokasian dana akan memerlukan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian. Menurutnya, dana tambahan akan diprioritaskan untuk program pencegahan kebakaran, seperti patroli udara, pemantauan satelit, dan penyuluhan kepada petani.

Pemerintah daerah di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, juga menanggapi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat mengungkapkan bahwa mereka telah menyiapkan rencana kontinjensi untuk menanggulangi dampak karhutla, termasuk sistem peringatan dini dan fasilitas pemadaman darurat. Ia menegaskan bahwa alokasi dana tambahan akan mempercepat proses perbaikan infrastruktur pemadam kebakaran, seperti pembangunan pos pemadam kebakaran baru dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran modern.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Menyerta Karhutla

Karhutla di Kalimantan menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Banyak keluarga yang kehilangan ladang, hutan, dan mata pencaharian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 15.000 keluarga di Kalimantan Timur terdampak langsung oleh kebakaran. Mereka terpaksa mencari pekerjaan di kota besar atau mengandalkan bantuan sosial pemerintah.

Di sisi ekonomi, karhutla juga berdampak pada sektor pariwisata. Banyak destinasi wisata alam di Kalimantan, seperti Taman Nasional Bako dan Taman Nasional Tanjung Puting, mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Hal ini menambah beban ekonomi bagi masyarakat lokal yang bergantung pada pariwisata

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://news.detik.com/berita/d-8626419/anggota-dpr-desak-kemenkeu-cairkan-rp-290-m-untuk-tangani-karhutla-kalimantan, without altering the facts of the original article.