Arsip Bulanan: Juli 2026

Momen Penentu di Menit Akhir

Sebelumnya, tongkang bermuatan ribuan ton batu bara milik PT TLP mengalami gangguan di perairan Pangandaran pada 16 Juni 2026 sehingga menyebabkan muatan batu bara tumpah ke laut. Hingga kini, hampir satu bulan setelah insiden terjadi, material batu bara masih berada di dasar laut dan belum diangkat.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Pangandaran, Surya Negara Nasution, mengatakan penanganan dampak lingkungan menjadi satu fokus dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Pemkab Pangandaran. Rapat tersebut dihadiri Bupati Pangandaran, Ketua DPRD, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, perwakilan perusahaan, serta sejumlah instansi terkait. Menurut Surya, penentuan luas wilayah yang terdampak pencemaran akibat tumpahan batu bara sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Surya pun membantah anggapan bahwa proses penanganan berjalan lamban. Ia menegaskan, terdapat tahapan administrasi dan teknis yang harus dilalui sebelum pekerjaan evakuasi dapat dimulai. Menurutnya, proses tersebut diawali dengan mekanisme penunjukan perusahaan pelaksanaan melalui pihak asuransi hingga akhirnya ditetapkan perusahaan Lion sebagai eksekutor pengangkatan material batu bara di dasar laut.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Proses pengangkatan material batu bara yang tumpah ke laut Pangandaran diperkirakan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, PT TLP berharap seluruh pihak, termasuk instansi terkait dan masyarakat, memberikan dukungan agar proses evakuasi berjalan lancar. “Mohon dukungan dari semua pihak dan semua instansi, semoga dapat terselesaikan dan dapat beraktivitas normal kembali,” ucap Yunan. Dengan demikian, penanganan tumpahan batu bara di laut Pangandaran diharapkan dapat segera diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih parah. Semua pihak berharap proses evakuasi dapat berjalan lancar dan efektif.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1178077/hampir-sebulan-mengendap-pt-tlp-akhirnya-akan-angkut-tumpahan-batu-bara-di-laut-pangandaran, without altering the facts of the original article.

Krisis kekeringan melanda wilayah Cirebon, tepatnya di Desa Kalisapu, dengan 95 hektare sawah yang mengering. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon telah mengonfirmasi bahwa normalisasi Daerah Irigasi (DI) Jatisawit akan menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026 melalui anggaran APBD maupun program Instruksi Presiden (Inpres). Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan distribusi air ke wilayah hilir dan mengurangi dampak kekeringan.

Apa yang Terjadi di Kalisapu?

Desa Kalisapu merupakan bagian dari Daerah Irigasi Jatisawit yang mengaliri sejumlah desa, mulai dari Babadan, Buyut, Grogol, Kalisapu, Mayung, Susukan Wetan hingga Gesik. Namun, 95 hektare sawah di Kalisapu mengalami kekeringan. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Bambang Afrianto, mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata akibat kondisi saluran irigasi, tetapi juga penurunan debit air dari hulu.

Pemerintah telah menyiapkan program normalisasi saluran agar distribusi air ke wilayah hilir bisa kembali optimal. Bambang Afrianto mengatakan bahwa pada tahun 2026, ada kegiatan normalisasi di DI Jatisawit yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon dan anggaran pusat melalui Inpres. “Mudah-mudahan bisa mengurangi kekeringan,” ujarnya.

Mengapa Kekeringan Terjadi?

Menurut Bambang Afrianto, penurunan debit air dari hulu menjadi salah satu penyebab utama kekeringan di Kalisapu. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur pola tanam melalui Komisi Irigasi (Komir). Berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, pada musim tanam kedua, petani hanya diperbolehkan menanam padi maksimal 35 persen dari total lahan. Sementara sisanya sekitar 60 hingga 65 persen dianjurkan ditanami palawija.

Namun, banyak petani yang tetap menanam padi, sehingga mengakibatkan gagal panen. “Yang jadi masalah itu debit air memang menurun. Makanya sudah ada kesepakatan Komir, untuk MT kedua hanya 35 persen padi, sedangkan 60 sampai 65 persen harusnya palawija. Tapi di Jatisawit banyak yang tetap menanam padi, makanya akhirnya gagal,” ucapnya.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kekeringan di Kalisapu berdampak signifikan pada petani dan masyarakat lokal. Dengan normalisasi DI Jatisawit, diharapkan distribusi air ke wilayah hilir dapat kembali optimal, sehingga petani dapat melakukan aktivitas pertanian dengan lebih baik. “Tahun 2025 ada kurasan, tapi karena anggaran belum sampai ke ujung atau hilir seperti Kalisapu. Mudah-mudahan tahun ini ada dua kegiatan, dari APBD dan Inpres, sehingga penanganannya bisa lebih maksimal,” jelas Bambang.

Pekerjaan normalisasi diperkirakan akan mulai berjalan pada Agustus hingga September 2026. Program yang bersumber dari Inpres akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Dengan upaya ini, diharapkan krisis kekeringan di Kalisapu dapat diatasi dan petani dapat kembali melakukan aktivitas pertanian dengan lancar.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski upaya normalisasi DI Jatisawit telah direncanakan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis kekeringan di Kalisapu. Pemerintah dan masyarakat lokal harus bekerja sama untuk memastikan bahwa distribusi air ke wilayah hilir dapat kembali optimal dan petani dapat melakukan aktivitas pertanian dengan lebih baik. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, diharapkan krisis kekeringan di Kalisapu dapat diatasi dan masyarakat lokal dapat kembali hidup dengan lebih baik.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1178081/95-hektare-sawah-kalisapu-mengering-dinas-putr-cirebon-prioritaskan-normalisasi-di-jatisawit, without altering the facts of the original article.

Bandara Husein Sastranegara Bandung dijadwalkan kembali beroperasi melayani penerbangan komersial berjadwal secara penuh mulai 17 September 2026 mendatang. Namun, rencana pemerintah untuk mengoperasikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai fasilitas pertahanan dan reparasi pesawat alutsista seperti Hercules dinilai melenceng jauh dari skenario awal pembangunan infrastruktur kebanggaan warga Jawa Barat tersebut.

Momen Penentu di Menit Akhir

Sebelumnya, Bandara Husein Sastranegara resmi ditutup untuk penerbangan komersial pesawat jet pada akhir Oktober 2023. Sejak itu, layanan penerbangan komersial dialihkan sepenuhnya ke Bandara Internasional Kertajati. Setelah tiga tahun, Bandara Husein dijadwalkan untuk kembali beroperasi melayani penerbangan komersial berjadwal secara penuh.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai alih fungsi BIJB sebagai fasilitas pertahanan justru menyimpang dari tujuan awal pembangunan bandara tersebut. “Saya kira itu sudah keluar dari ide dasar dan juga rencana awal. Itu menunjukkan pemerintah tidak punya strategi yang komprehensif,” katanya, Kamis (9/7/2026).

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Menurut Acuviarta, BIJB Kertajati sejatinya merupakan infrastruktur yang telah disiapkan untuk menjadi bandara utama di Jawa Barat dalam jangka panjang. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. “Sebenarnya dalam jangka panjang, kita bisa menggunakan Bandara Kertajati yang jauh lebih siap,” ujar Acuviarta.

Ia menilai persoalan utama BIJB bukan terletak pada fasilitas bandaranya, melainkan konektivitas menuju kawasan Bandung Raya yang masih terbatas. Selain itu, insentif bagi maskapai penerbangan juga dinilai belum cukup menarik untuk membuka lebih banyak rute.

Apa Artinya Ini ke Depan?

“Problemnya semua sudah tahu, bagaimana transportasi dari bandara ke Bandung Raya masih sangat terbatas. Kemudian insentif bagi perusahaan jasa penerbangan juga menjadi persoalan,” katanya. Karena itu, ia menilai jika BIJB dialihkan menjadi bandara pertahanan yang berfokus pada kegiatan MRO pesawat Hercules, langkah tersebut justru menjauh dari skenario awal pembangunan.

“Kalau kemudian beralih fungsi sebagai bandara pertahanan, kaitannya dengan reparasi Hercules dan sebagainya, itu sudah melenceng dari skenario awal dan itu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah,” ujarnya.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kini, pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana pengoperasian BIJB Kertajati sebagai bandara pertahanan dan mencari solusi untuk meningkatkan konektivitas menuju kawasan Bandung Raya. Dengan demikian, Bandara Husein Sastranegara dapat beroperasi secara optimal dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1178085/bandara-husein-direaktivasi-bijb-jadi-bengkel-hercules-pengamat-pemerintah-tak-punya-strategi, without altering the facts of the original article.