BPKH Ungkap Alasan di Balik Usulan Skema Biaya Haji 60:40 yang Bakal Diterapkan di 2027

BPKH Ungkap Alasan di Balik Usulan Skema Biaya Haji 60:40 yang Bakal Diterapkan di 2027

Pemerintah sedang menggodok skema komposisi pembiayaan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M menjadi 40% yang dibayarkan langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), sedangkan 60% lainnya dipenuhi melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pemerhati isu haji. Mereka ingin tahu mengapa pemerintah menetapkan rasio 60:40 dan apa dampaknya.

Fadlul Imansyah, Ketua Badan Pelaksana BPKH, menjelaskan bahwa nilai manfaat yang dikelola BPKH saat ini mencapai sekitar Rp12,05 triliun per tahun 2025. Namun, jika 60% dari usulan rata-rata BPIH sebesar Rp107,34 juta per jemaah ditutup menggunakan nilai manfaat, kebutuhan dananya diperkirakan mencapai sekitar Rp12 triliun hingga Rp13 triliun. Ini berarti BPKH harus meningkatkan nilai manfaatnya hingga 50% dari total biaya haji.

Sementara itu, jika kebutuhan dana diambil dari aset neto BPKH yang mencapai sekitar Rp20 triliun, maka kondisi tersebut akan mengurangi aset bersih dan memicu defisit tahun berjalan. Menurut Fadlul, hal ini dapat terjadi karena nilai aset BPKH telah digunakan untuk membiayai kebutuhan haji dan tidak dapat digunakan untuk menutup kekurangan dana yang diperlukan.

“Jadi pertama-tama kita harus memastikan bahwa BPKH memiliki aset yang cukup untuk menutup kebutuhan dana haji,” kata Fadlul. “Namun, jika aset BPKH tidak cukup untuk menutup kebutuhan dana, maka kita harus mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai manfaat atau mencari sumber dana lainnya.”

Fadlul juga menjabarkan bahwa pihak BPKH telah melakukan analisis keuangan untuk menentukan rasio 60:40. Mereka menggunakan data keuangan tahun 2025 dan memprediksi bahwa kebutuhan dana BPIH pada tahun 2027 akan meningkat sekitar 10-15% dari tahun 2025.

“Hasil analisis keuangan menunjukkan bahwa rasio 60:40 adalah yang paling optimal untuk menutup kebutuhan dana BPIH,” kata Fadlul. “Namun, kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan defisit dana tahun berjalan jika aset BPKH tidak cukup untuk menutup kebutuhan dana.”

Keputusan pemerintah untuk menetapkan rasio 60:40 dalam BPIH 1448 H/2027 M masih menjadi bahan perdebatan. Namun, pihak BPKH telah menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada analisis keuangan yang menyeluruh dan penuh pertimbangan. Demikian informasi mengenai rencana pemerintah mengenai skema biaya haji 60:40.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20260727194604-29-754245/bpkh-buka-suara-soal-usulan-skema-biaya-haji-6040-di-2027, without altering the facts of the original article.