Danantara Hadiri Rapat KSSK, Namun Tidak Berpartisipasi dalam Pembuatan Kebijakan

Keterlibatan Danantara dalam Rapat KSSK Dibantah Sebagai Pemegang Hak Suara

Pembicaraan mengenai keterlibatan Danantara dalam rapat koordinasi Komite Sektor Sekuritas Keuangan (KSSK) kembali menjadi sorotan pasca kegiatan rapat tersebut. Sebagai salah satu lembaga yang dihadirkan dalam rapat tersebut, Danantara dianggap telah melanggar koridor hukum yang berlaku.

Kronologi Fakta

Rapat koordinasi KSSK yang digelar oleh Komite Sektor Sekuritas Keuangan (KSSK) di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026), menjadi salah satu kegiatan yang mencuatkan perdebatan mengenai keterlibatan Danantara. Menurut Purbaya, anggota KSSK, keterlibatan Danantara dalam rapat koordinasi tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Purbaya menekankan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tidak perlu direvisi karena telah memungkinkan lembaga dan pihak lain yang diundang untuk mengikuti rapat koordinasi KSSK. “Di di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menegaskan bahwa Danantara tidak memegang hak suara ketika KSSK menentukan sebuah arah kebijakan perekonomian. Menurutnya, masukan dari Danantara berperan dalam memberikan pandangan situasi secara nyata. “Bukan (pengambil kebijakan). Sampai sekarang masih memberi masukan dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang ngelihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi”

Mengapa & Dampak

Keterlibatan Danantara dalam rapat koordinasi KSSK menjadi perhatian utama karena kegiatan tersebut dianggap melanggar koridor hukum yang berlaku. Menurut beberapa pihak, kegiatan tersebut dapat mengganggu stabilitas pasar dan mempengaruhi keputusan kebijakan perekonomian. Namun, Purbaya menegaskan bahwa keterlibatan Danantara sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Purbaya juga menekankan bahwa masukan dari Danantara sangat berguna dalam memberikan pandangan situasi secara nyata. “Bukan (pengambil kebijakan). Sampai sekarang masih memberi masukan dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang ngelihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi”

Penutup

Dalam keseluruhan, keterlibatan Danantara dalam rapat koordinasi KSSK dianggap telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Purbaya menegaskan bahwa Danantara tidak memegang hak suara ketika KSSK menentukan sebuah arah kebijakan perekonomian. Namun, perdebatan mengenai keterlibatan Danantara masih menjadi sorotan utama dalam beberapa pihak.

Demikian informasi tentang keterlibatan Danantara dalam rapat koordinasi KSSK. Semoga bermanfaat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on the original news source, without altering the facts of the original article.