Hamas Resmi Bubar Usai 19 Tahun, Kekuasaan Gaza Diserahkan ke Otoritas Palestina

Hamas resmi mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Jalur Gaza setelah hampir dua dekade berkuasa. Kewenangan pemerintahan sipil selanjutnya akan diserahkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata dan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS) serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Apa yang Terjadi?

Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Jalur Gaza pada 9 Juli 2026. Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, menyatakan bahwa seluruh jajaran pemerintahan Hamas akan mengakhiri masa tugasnya, sementara pegawai teknis dan profesional tetap dipertahankan agar layanan publik tidak terganggu. NCAG, yang dipimpin teknokrat Palestina, akan mengambil alih pemerintahan sipil dan bertanggung jawab memulihkan layanan kesehatan, pendidikan, pasokan air, dan administrasi pemerintahan sehari-hari.

NCAG dibentuk pada Januari 2026 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang didukung AS untuk mengakhiri perang di Gaza. Lembaga ini dirancang sebagai pemerintahan transisi yang bersifat netral dan akan mengawasi aspek keamanan internal melalui pembentukan satu kesatuan kepolisian terpadu.

Mengapa dan Dampak

Pembubaran pemerintahan Hamas di Jalur Gaza merupakan langkah maju yang positif untuk mendukung proses transisi menuju pemerintahan baru di Gaza. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan rakyat Palestina dan membantu pemulihan mereka. Namun, penolakan dari Israel muncul karena Hamas tidak secara eksplisit menyatakan akan melucuti senjata. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut langkah Hamas hanya sebagai “tipuan” dan berusaha meniru model Hizbullah di Lebanon.

Kekuasaan pemerintahan sipil di Jalur Gaza diperkirakan akan beralih kepada Otoritas Palestina pada 2027. NCAG siap mengambil alih pemerintahan begitu seluruh persyaratan dasar dipenuhi, termasuk satu otoritas pemerintahan, satu kerangka hukum yang jelas, dan aparat keamanan terpadu yang bertanggung jawab kepada otoritas tersebut.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Proses perdamaian di Jalur Gaza masih tersendat dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Pembubaran pemerintahan Hamas merupakan langkah awal yang penting, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pelaksanaan rencana perdamaian yang didukung AS dan PBB masih harus diimplementasikan secara penuh, termasuk pelucutan senjata Hamas dan pembentukan aparat keamanan terpadu.

Kondisi di Jalur Gaza masih memerlukan perhatian internasional untuk memastikan kestabilan dan keamanan di wilayah tersebut. Dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, diharapkan proses perdamaian dapat berjalan lancar dan membawa kesejahteraan bagi rakyat Palestina.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260709000543-4-749320/resmi-hamas-bubar-setelah-19-tahun-kuasai-gaza-kekuasaan-diserahkan, without altering the facts of the original article.