OJK Keluarkan Aturan Baru, BPR dengan Modal di Bawah Rp6 M Terancam Sanksi Berat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan aturan baru yang memperketat pengawasan permodalan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Aturan ini menetapkan bahwa BPR dengan modal di bawah Rp6 miliar akan terancam sanksi berat, termasuk penghentian sementara sebagian kegiatan operasional dan larangan ekspansi usaha. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing BPR melalui penguatan permodalan sehingga mampu mencapai economies of scale di tengah persaingan yang semakin ketat.

Aturan Baru OJK untuk BPR

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Aturan ini menggantikan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 dan menyesuaikan ketentuan permodalan BPR terhadap perkembangan regulasi dan standar akuntansi terbaru. Dalam aturan baru tersebut, OJK mengatur pemenuhan modal inti minimum dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor atau modal sumbangan berupa aset tetap dalam bentuk tanah dan bangunan dengan persyaratan tertentu.

Mengapa Aturan Ini Diberlakukan?

Kebijakan ini diterbitkan untuk mendorong industri BPR meningkatkan daya saing melalui penguatan permodalan sehingga mampu mencapai economies of scale di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan permodalan yang kuat, diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya, menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik, dan dapat menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya.

Dampak Aturan Ini ke Depan

Aturan ini akan berdampak signifikan pada BPR yang memiliki modal di bawah Rp6 miliar. BPR yang belum pernah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar sebelum aturan ini berlaku akan dikenai sanksi administratif. Sementara itu, BPR yang sebelumnya telah memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar tetapi kemudian modalnya turun di bawah batas tersebut wajib mengembalikan modal inti menjadi minimal Rp6 miliar dalam waktu paling lama enam bulan. Apabila hingga batas waktu tersebut kewajiban belum dipenuhi, BPR akan dikenai sanksi administratif yang lebih berat.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kedepannya, BPR harus meningkatkan permodalan mereka untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Dengan demikian, BPR dapat meningkatkan daya saingnya dan menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik. OJK juga akan terus memantau dan mengawasi BPR untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku. Dengan kerja sama yang baik antara OJK dan BPR, diharapkan industri perbankan dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan berkelanjutan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260703174714-17-747936/ojk-perketat-aturan-bpr-modal-di-bawah-rp6-m-terancam-kena-sanksi, without altering the facts of the original article.