200 Platform Digital Lapor Penilaian Mandiri PP Tunas, Apa Selanjutnya?

Sebanyak 200 platform digital telah melaporkan penilaian mandiri terhadap profil risiko mereka kepada pemerintah, sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa pelaporan penilaian mandiri ini menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan dan kenyamanan anak-anak dalam menggunakan platform digital. Platform digital yang telah melaporkan penilaian mandiri mencakup e-commerce, gim daring, hingga hiburan, seperti Netflix, ChatGPT, Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Latar Belakang PP Tunas

PP Tunas dikeluarkan untuk melindungi anak-anak dari konten-konten yang tidak pantas dan berbahaya di platform digital. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab platform digital dalam menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak. Meutya Hafid menjelaskan bahwa pendekatan berbasis risiko diterapkan agar setiap platform terdorong menghadirkan layanan yang semakin ramah anak.

Proses Evaluasi dan Dampak

Laporan penilaian mandiri platform digital saat ini tengah dievaluasi pemerintah untuk menentukan profil risiko masing-masing platform. Setelah penilaian selesai, pemerintah akan mengumumkan profil risiko masing-masing platform kepada publik. Meutya menyampaikan bahwa proses evaluasi terhadap laporan penilaian yang telah disampaikan platform digital masih berlangsung. Adapun 4,1 juta akun TikTok milik anak-anak telah dinonaktifkan hingga bulan Juni 2026, dan YouTube juga melaporkan telah menonaktifkan 600 ribu akun anak hingga bulan Mei 2026.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan implementasi PP Tunas, diharapkan platform digital dapat lebih proaktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak. Meutya meminta platform digital yang belum melaporkan upaya penertiban akun anak untuk segera memenuhi kewajibannya. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika platform digital tidak melaporkan upaya penertiban akun anak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari konten-konten yang berbahaya di platform digital.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kedepannya, pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi PP Tunas. Meutya Hafid menekankan bahwa perlindungan anak-anak di platform digital memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk platform digital, orang tua, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan anak-anak dapat menggunakan platform digital dengan aman dan nyaman.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5623375/sebanyak-200-platform-digital-telah-lapor-penilaian-mandiri-pp-tunas, without altering the facts of the original article.