Demonstrasi Bayaran Ancam Demokrasi, Pengamat Bilang Begini

Demonstrasi bayaran menjadi ancaman bagi demokrasi jika tidak ditindak tegas, menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. Ia menyatakan bahwa demonstrasi bayaran dapat merusak demokrasi karena bukan ingin menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya, tapi untuk menyampaikan aspirasi orang atau dalang yang membayarnya. “Sang dalang hanya memperalat orang demi mewujudkan keinginannya. Demonstran yang dibayar berjuang bahkan kerap memaki-maki orang atau lembaga tertentu untuk mewujudkan motif sang dalang,” kata Jamiluddin di Jakarta, Kamis.

Apa yang Terjadi?

Kasus demonstrasi bayaran mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta usai menggelar demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin (15/6). Uang tersebut diduga kuat berkaitan dengan kompensasi pemindahan titik aksi mahasiswa. Abdimaludin merinci bahwa uang Rp20 juta tersebut dibagi kepada tujuh orang. Dirinya menerima Rp6 juta, sementara sisanya didistribusikan kepada beberapa pengurus BEM dan pihak lain.

Ikatan Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) mengecam keras tindakan oknum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus tersebut yang diduga menerima sejumlah uang dari pihak tertentu demi memindahkan lokasi unjuk rasa dari Istana Kepresidenan ke Gedung DPR RI.

Mengapa dan Dampak

Menurut Jamiluddin, demonstrasi bayaran dapat merusak demokrasi karena dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. “Pendapat umum yang palsu tentu akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah bukan mengatasi persoalan demonstran, tapi mewujudkan aspirasi sang dalang,” kata dia. Ia menambahkan bahwa kebijakan seperti itu tentu tidak tepat sasaran lantaran akan berpengaruh terhadap minimnya efektifitas kebijakan yang diambil pemerintah.

Pengamat politik itu juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto menindak tegas demonstran bayaran yang seharusnya murni menyuarakan aspirasi rakyat. Bahkan, selayaknya para dalang tersebut ditindak karena sudah merusak demokrasi. “Aspirasi harus lahir secara alami dari kebutuhan rakyat, bukan direkayasa oleh pihak tertentu melalui demonstran bayaran. Jadi, Presiden Prabowo kiranya tak cukup hanya sebatas mengetahui dalang yang membayar demonstran, tetapi juga harus menindaknya,” ucapnya.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam sistem demokrasi, pemerintah perlu menerapkan pendekatan bottom-up, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan aspirasi yang benar-benar berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penindakan terhadap demonstran bayaran dan dalang di baliknya sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat. “Demonstrasi tentu berharap agar terbentuk pendapat umum terhadap orang atau lembaga tertentu. Namun, dikhawatirkan pendapat umum yang terbentuk dengan demo bayaran malah berujung palsu,” kata Jamiluddin.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5622183/pengamat-sebut-demonstrasi-bayaran-dapat-rusak-demokrasi, without altering the facts of the original article.