2 Pengusaha RI yang Sukses Berkat Gunung Kawi: Kisah Konglomerat dari Tanah Air

Gunung Kawi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah lama dikenal sebagai salah satu tempat ziarah yang dipercaya dapat membawa keberuntungan, termasuk dalam urusan usaha. Dua pengusaha besar Indonesia, Ong Hok Liong dan Liem Sioe Liong, diketahui rutin mendatangi Gunung Kawi untuk memohon petunjuk sebelum mengambil keputusan penting. Kisah mereka menjadi contoh bagaimana kepercayaan terhadap Gunung Kawi dapat berdampak pada kesuksesan bisnis.

Momen Penentu di Gunung Kawi

Ong Hok Liong, pendiri Bentoel, merupakan salah satu pengusaha yang rajin berziarah ke Gunung Kawi. Pada 1954, Ong tertidur di dekat makam dan bermimpi melihat bongkahan ubi talas. Setelah terbangun, dia menanyakan arti mimpinya kepada juru kunci makam. Mimpi tersebut merupakan petunjuk dari Eyang Jugo agar Ong mengganti nama pabrik sekaligus merek rokoknya yang saat itu belum berkembang. Atas tafsir mimpi tersebut, Ong kemudian mengganti nama perusahaan dan merek rokoknya menjadi Bentoel, sebutan masyarakat Malang untuk ubi talas.

Keputusan itu menjadi titik balik perjalanan bisnis Ong. Setelah menggunakan nama Bentoel, penjualan rokok terus meningkat. Perusahaan berkembang pesat hingga mempekerjakan sekitar 3.000 karyawan sebelum 1960 dan menjelma menjadi salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Ketika meninggal dunia pada 1967, Ong adalah seorang multi-jutawan.

Kepercayaan yang Membentuk Keputusan

Liem Sioe Liong, pendiri Salim Group, juga memiliki kepercayaan terhadap Gunung Kawi. Salim rutin bolak-balik Surabaya-Gunung Kawi hingga tiga sampai lima kali setiap tahun. Setiap kali hendak memulai bisnis besar, dia berdiam diri di kuil China di kawasan Gunung Kawi untuk meminta petunjuk kepada peramal dan menjalankan sejumlah ritual. Salah satu kisah yang paling dikenal berkaitan dengan penunjukan Mochtar Riady untuk mengembangkan Bank Central Asia (BCA).

Menurut Richard dan Nancy, keputusan tersebut juga dipengaruhi keyakinan yang diperoleh Salim setelah menemui peramal di Gunung Kawi. “Sekembalinya dari Gunung Kawi [menemui peramal], dengan keyakinan dia berkata kalau ‘aku akan menjadi Tang Sheng untuk Mohctar’,” tulis keduanya. Di tangan Mochtar Riady, BCA kemudian berkembang menjadi bank swasta terbesar di Indonesia.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kisah Ong Hok Liong dan Liem Sioe Liong menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap Gunung Kawi dapat berdampak pada kesuksesan bisnis. Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari strategi bisnis mereka, yang membantu mereka membuat keputusan penting. Bagi pengusaha, kepercayaan dan keyakinan dapat menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan.

Namun, kesuksesan bisnis tidak hanya bergantung pada kepercayaan dan keyakinan. Strategi bisnis yang tepat, manajemen yang efektif, dan kemampuan adaptasi juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, pengusaha harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai kesuksesan bisnis.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kisah Ong Hok Liong dan Liem Sioe Liong menjadi inspirasi bagi pengusaha yang ingin mencapai kesuksesan bisnis. Namun, perjalanan bisnis tidak pernah berhenti. Pengusaha harus terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan kemampuan untuk tetap kompetitif. Dengan demikian, mereka dapat mempertahankan kesuksesan bisnis dan terus berkembang di masa depan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260710144741-25-749854/2-pengusaha-ri-sering-bolak-balik-ke-gunung-kawi-jadi-konglomerat, without altering the facts of the original article.

Pejabat RI Meninggal Saat Menginvestigasi Kasus Korupsi Besar, Polisi Ungkap Fakta Baru

Jaksa Agung Baharuddin Lopa meninggal dunia pada 3 Juli 2001, setelah jatuh sakit saat menghadiri serah terima jabatan Duta Besar RI di Arab Saudi. Lopa dikenal sebagai pejabat yang tak gentar mengusut kasus korupsi besar yang melibatkan pengusaha maupun pejabat tinggi negara. Kini, polisi mengungkap fakta baru terkait kasus tersebut.

Momen Penentu di Menit Akhir

Baharuddin Lopa diangkat sebagai Jaksa Agung pada Juni 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak awal, dia langsung dihadapkan pada tuntutan besar untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi yang mengakar sejak era Orde Baru. Meja kerjanya dipenuhi berkas penyelidikan kasus korupsi besar yang melibatkan pengusaha dan pejabat tinggi negara.

Menurut pengakuannya sendiri, Lopa sadar bahwa langkahnya akan mengusik banyak kepentingan. “Terlalu banyak orang yang ketakutan jika saya diangkat menjadi Jaksa Agung, sehingga logis jika orang ramai-ramai memotongi saya agar tidak menjadi Jaksa Agung,” ungkapnya.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Berikut adalah tiga fakta yang terkait dengan kematian Baharuddin Lopa:

1. Lopa jatuh sakit pada 2 Juli 2001 saat menghadiri serah terima jabatan Duta Besar RI di Arab Saudi. Dia mengalami mual, muntah, lalu tidak sadarkan diri.

2. Keesokan harinya, tepat pada 3 Juli 2001, Baharuddin Lopa meninggal dunia. Tim dokter menyatakan Lopa meninggal akibat serangan jantung yang dipicu kelelahan kerja.

3. Sebelum menjadi Jaksa Agung, Lopa memiliki karier panjang sebagai penegak hukum yang dikenal keras terhadap koruptor dan penyelundup. Dia memulai karier sebagai jaksa pada 1958 di Kejaksaan Negeri Kelas I Makassar.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kematian Baharuddin Lopa mengundang duka mendalam. Presiden Abdurrahman Wahid termasuk salah satu tokoh yang menangisi kepergiannya. Lopa dikenal sebagai pejabat yang berani melawan korupsi, dan keberaniannya itu menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Kasus korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus melanjutkan perjuangan Lopa dalam membersihkan Indonesia dari korupsi. Polisi dan penegak hukum lainnya harus terus bekerja keras untuk mengungkap kasus korupsi dan membawa pelakunya ke pengadilan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Perjuangan melawan korupsi masih panjang dan tidak mudah. Namun, dengan keberanian dan komitmen seperti yang dimiliki Baharuddin Lopa, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bersih dan adil. Polisi dan penegak hukum lainnya harus terus bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Kematian Baharuddin Lopa tidak dapat menghilangkan semangat untuk terus melawan korupsi. Semangat itu harus terus dipertahankan dan dikembangkan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260709103244-25-749381/pejabat-ri-meninggal-mendadak-saat-bongkar-kasus-korupsi-besar, without altering the facts of the original article.

Menteri RI Bongkar Kasus Pejabat Nakal: 2.116 Nama Masuk Daftar Prioritas

Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) pada tahun 1970-an, J.B. Sumarlin, mengungkap kasus besar yang melibatkan 2.116 pejabat nakal dalam operasi penertiban yang digelar selama delapan bulan. Kasus-kasus tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan penyelewengan di lingkungan aparatur negara. Operasi yang digelar pada 1977 itu mendapat dukungan penuh dari aparat militer, termasuk Laksamana TNI Sudomo. Kasus besar ini menjadi sorotan karena menunjukkan betapa luasnya praktik korupsi di Indonesia pada masa itu.

Operasi Penertiban yang Besar

Pada Juni 1977, Presiden Soeharto menunjuk J.B. Sumarlin sebagai Koordinator Operasi Tertib (Opstib) Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Tugas utama Sumarlin adalah memberantas praktik pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai bentuk penyelewengan di lingkungan aparatur negara. Untuk memperkuat pelaksanaan operasi ini, Soeharto menempatkan Opstib di bawah Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang dipimpin oleh Laksamana TNI Sudomo.

Operasi ini mulai bergerak cepat dengan membongkar kasus mafia pengadilan. Tim Opstib sukses menangkap belasan hakim dari tingkat pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi di sejumlah provinsi. Setelah itu, operasi diperluas ke berbagai sektor, termasuk perbankan, pelabuhan, kepegawaian, dan pertanahan. Di sektor pertanahan, Opstib berhasil membongkar praktik pungutan liar dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), yang melibatkan sejumlah oknum seperti kepala dinas hingga staf ASN.

Tingkat Keberhasilan yang Signifikan

Selama delapan bulan pertama pelaksanaan Opstib, rata-rata 15 pejabat terjaring setiap hari. Secara total, sebanyak 2.116 pejabat yang digaji negara, mulai dari hakim, jaksa, kepala dinas hingga staf ASN, terseret dalam 1.290 kasus. Mereka kemudian dijatuhi sanksi administratif maupun diproses secara hukum. Keberhasilan Opstib ini meninggalkan kesan mendalam bagi Sumarlin, yang tak pernah melupakan dukungan Sudomo selama menjalankan tugasnya.

Mengapa Operasi Ini Penting?

Operasi penertiban yang dipimpin oleh J.B. Sumarlin dan didukung oleh Laksamana Sudomo ini penting karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan aparatur negara. Kasus-kasus yang dibongkar menunjukkan betapa sistemiknya praktik korupsi di Indonesia pada masa itu, sehingga diperlukan tindakan tegas dan terkoordinasi untuk memberantasnya.

Dampak dari operasi ini juga sangat signifikan. Selain memberikan efek jera kepada pejabat yang nakal, operasi ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, operasi penertiban ini menjadi contoh penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kasus besar yang melibatkan 2.116 pejabat nakal ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi masih merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260708131126-25-749126/kisah-menteri-ri-jaring-2116-pejabat-nakal-pakai-bantuan-tentara, without altering the facts of the original article.

Kapolri Hoegeng Dicopot Presiden saat Kasus Besar Terbongkar, Ini Alasannya

Kapolri Hoegeng Imam Santoso dicopot dari jabatannya oleh Presiden Soeharto pada 2 Oktober 1971. Pencopotan ini terjadi saat Hoegeng tengah menangani kasus penyelundupan mobil mewah yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Hoegeng dianggap sudah tua dan diminta menempati posisi baru sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belgia. Namun, alasan ini memunculkan tanda tanya karena usia Hoegeng saat itu baru menginjak 50 tahun.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pada saat pencopotan, Hoegeng sedang menyelidiki kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahjadi, seorang penyelundup yang memanfaatkan paspor diplomatik untuk menekan bea impor dan bekerja sama dengan oknum Bea Cukai. Penyelidikan ini hampir mencapai titik temu, namun Hoegeng mendapat panggilan untuk menghadap Presiden Soeharto di kediamannya. Di sana, dia berpapasan dengan Robby Tjahjadi yang baru keluar dari kediaman presiden. Momen ini membuat Hoegeng sadar bahwa orang yang sedang diusutnya memiliki hubungan dengan kalangan elite kekuasaan.

Beberapa saat setelah pertemuan itu, Hoegeng diberhentikan sebagai Kapolri. Meski banyak pihak menghubungkan pencopotannya dengan penyelidikan terhadap Robby Tjahjadi, Hoegeng sendiri tidak pernah secara terbuka menyatakan hal tersebut. Dia hanya diberitahu alasan pemberhentian karena sudah tua.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Pencopotan Hoegeng sebagai Kapolri menunjukkan bahwa kekuasaan dan pengaruh dapat mempengaruhi proses hukum dan penyelidikan. Kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahjadi dan pejabat lainnya merupakan contoh nyata bagaimana korupsi dan kolusi dapat terjadi di tingkat tinggi. Dampak dari pencopotan Hoegeng adalah penyelidikan terhadap Robby Tjahjadi terus berlanjut, namun vonis yang diberikan relatif ringan.

Kejadian ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, terutama ketika melibatkan pejabat tinggi dan elite kekuasaan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang independen dan transparan sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kapolri Hoegeng Imam Santoso wafat pada 14 Juli 2004, namun kisahnya tetap menjadi pelajaran berharga bagi penegakan hukum di Indonesia. Penyelidikan terhadap kasus penyelundupan mobil mewah pada masa itu merupakan salah satu contoh nyata bagaimana korupsi dan kolusi dapat terjadi di tingkat tinggi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang independen dan transparan sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Kita masih memiliki jalan panjang untuk mencapai penegakan hukum yang ideal, namun dengan mempelajari kasus-kasus seperti ini, kita dapat memahami pentingnya integritas dan independensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan transparan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260714091414-25-750598/kapolri-hoegeng-tiba-tiba-dicopot-presiden-saat-bongkar-kasus-besar, without altering the facts of the original article.

Mantan Menteri RI Terciduk Jualan Beras di Glodok, Begini Reaksi Publik

Mantan Menteri Agama RI, Saifuddin Zuhri, menjadi sorotan publik setelah terciduk berjualan beras di Pasar Glodok, Jakarta, pada era 1980-an. Kehidupan pejabat negara setelah pensiun kerap menjadi tanda tanya publik, dan kasus Saifuddin Zuhri menjadi contoh bagaimana mantan menteri RI memilih untuk menjalani hidup sederhana. Saifuddin Zuhri merupakan Menteri Agama RI ke-10 yang dilantik pada 2 Maret 1962 dan mengakhiri masa jabatannya pada 1967.

Momen Penentu di Masa Pensiun

Setelah tak lagi menjadi menteri, Saifuddin Zuhri masih aktif di dunia politik sebagai anggota DPR-GR dari Fraksi Nahdlatul Ulama (NU) dan kemudian menjadi anggota DPR hasil Pemilu 1971. Namun, setelah benar-benar pensiun dari jabatan negara, kehidupannya berubah jauh dari kemewahan. Pada era 1980-an, Saifuddin Zuhri diketahui berjualan beras di Pasar Glodok. Setiap pagi sekitar pukul 09.00 WIB, seusai menunaikan salat Dhuha, dia menyetir mobilnya sendiri sambil mengangkut barang dagangan menuju pasar.

Yang menarik, kegiatan berdagang tersebut berlangsung cukup lama tanpa diketahui keluarganya. Mereka hanya mengetahui Saifuddin Zuhri selalu pulang membawa uang, tetapi tidak pernah tahu dari mana penghasilan itu berasal. Hingga suatu hari, salah seorang putranya secara tidak sengaja memergoki sang ayah sedang berdagang di Pasar Glodok.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Saifuddin Zuhri memiliki komitmen untuk menjalani hidup sederhana dan mandiri. Sebagai menteri, dia menolak fasilitas rumah dinas dan memilih tetap tinggal di rumah pribadinya. Bahkan ketika didesak agar menerima fasilitas tersebut, dia tetap menolak karena tidak ingin bersikap serakah. “Kalau begitu aku serakah namanya. Kalau menteri agama sudah serakah, bagaimana yang lain… sikapku tegas. Sejak itu aku tetap menempati rumah sendiri hingga sekarang,” tegasnya.

Saifuddin Zuhri juga memiliki pengalaman sebagai pedagang sejak 1942, ketika anak pertamanya lahir. Dia menjual apa saja yang bisa menghasilkan uang, mulai dari pakaian bekas, peralatan rumah tangga bekas, hingga rokok. Kesederhanaan Saifuddin Zuhri sudah terlihat sejak masih menjabat sebagai Menteri Agama.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kejadian Saifuddin Zuhri berjualan beras di Pasar Glodok menjadi contoh bagaimana mantan pejabat negara memilih untuk menjalani hidup sederhana dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dan komitmen untuk menjalani hidup mandiri dapat menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya. Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan bahwa mantan pejabat negara dapat memiliki kehidupan yang normal dan tidak bergantung pada jabatan mereka.

Pengabdian Saifuddin Zuhri seolah berlanjut ketika putra bungsunya, Lukman Hakim Saifuddin, dipercaya menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Jejak hidup Saifuddin Zuhri berakhir pada 25 Februari 1986 setelah berjuang melawan sakit.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kejadian Saifuddin Zuhri berjualan beras di Pasar Glodok menjadi refleksi bagi pejabat negara lainnya untuk menjalani hidup sederhana dan mandiri. Dalam menjalankan pemerintahan, pejabat negara harus memiliki komitmen untuk menjalani hidup sederhana dan tidak bergantung pada jabatan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan menjalankan pemerintahan dengan integritas dan transparansi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260714151404-25-750735/geger-mantan-menteri-ri-terciduk-jualan-beras-di-glodok, without altering the facts of the original article.

BPK Ungkap Utang Pajak Macet Rp 5,83 Triliun yang Belum Ditagih DJP hingga 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat terdapat piutang pajak pada 2025 senilai Rp 83,61 triliun yang belum ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap para wajib pajak (WP). Dari total utang yang belum tertagih secara tertib oleh DJP itu, BPK menemukan terdapat sebanyak 4.740 ketetapan piutang kualitas macet sebesar Rp5,83 triliun. Piutang pajak macet ini belum ditagih oleh DJP hingga 2025.

Piutang Pajak Macet yang Belum Ditagih

BPK mengungkapkan bahwa piutang pajak kualitas macet yang belum diterbitkan surat teguran mencapai Rp 52,44 miliar. Lalu, yang belum diterbitkan surat paksa Rp 1,49 triliun. Untuk piutang macet yang belum diberikan pemberitahuan atas surat paksa belum dilaksanakan mencapai Rp 341,29 miliar, belum diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Rp 2,82 triliun, dan belum dilaksanakan sita atas SPMP yang telah terbit Rp 1,12 triliun.

Dari hasil analisis lebih lanjut atas WP yang termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) Tahun 2025, diketahui bahwa terdapat sebanyak 14 WP belum diterbitkan surat teguran dan sebanyak 43 WP belum diterbitkan surat paksa.

Proses Penagihan yang Dilakukan DJP

Subdirektorat Penagihan DJP menjelaskan bahwa pelaksanaan penagihan sepanjang tahun 2025 dilaksanakan dengan memprioritaskan pada WP yang masuk dalam DSPC Tahun 2025. Namun, pelaksanaan penagihan aktif tidak dapat dilaksanakan atas SKP/SPPT PBB yang belum diterbitkan STP.

Mengapa Penagihan Piutang Pajak Macet Belum Optimal?

BPK juga mencatat sejumlah kendala yang dialami DJP dalam melakukan penagihan piutang pajak macet ini. Misalnya, Juru Sita Pajak Negara atau JSPN dari KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Tabanan yang telah memberikan penjelasan adanya surat paksa yang belum diberitahukan kepada WP disebabkan WP terkait tidak ditemukan.

Selain itu, pelaksanaan sita belum dapat dilaksanakan dikarenakan tidak adanya aset WP yang dapat disita baik aset fisik maupun rekening bank, sehingga JSPN masih berproses mencari objek sita lainnya yang dapat dikenakan atas WP terkait.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan adanya piutang pajak macet yang belum ditagih oleh DJP, maka pemerintah perlu meningkatkan upaya penagihan piutang pajak macet ini. Hal ini penting agar penerimaan pajak dapat optimal dan tidak ada lagi piutang pajak yang belum tertagih.

Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antara DJP dan instansi lainnya untuk mempercepat proses penagihan piutang pajak macet. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat dan piutang pajak macet dapat diminimalkan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal penagihan piutang pajak macet.

Dengan komitmen dan kerja sama yang baik antara DJP dan instansi lainnya, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi piutang pajak macet. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717085320-4-751515/temuan-bpk-utang-pajak-macet-rp-583-t-belum-ditagih-djp-pada-2025, without altering the facts of the original article.

Proyek Gas Raksasa Rp 390 Triliun di Indonesia, Lokasinya Terungkap

Momen Penentu di Menit Akhir

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek tersebut akan memiliki dampak signifikan pada ketahanan energi nasional. “Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara 120 MMSCFD dan 35.000 barel kondensat per hari,” ujar Bahlil dalam sambutannya pada Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026). Adapun, dengan produksi sebesar itu, pemerintah memutuskan minimal 60% produksi gas dari Lapangan Abadi akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan 40% sisanya diekspor.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung program hilirisasi industri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Gas dari Blok Masela akan dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai industri strategis, termasuk industri pupuk. “Sebagian akan diserahkan ke PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah,” katanya. Lapangan Abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) Masela yang ditandatangani pada 1998 lalu dan telah diperpanjang hingga 2055 ini berpotensi menghasilkan 9,5 juta metrik ton per tahun (MMTPA) LNG dan 150 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) gas pipa. Selain itu, Lapangan Abadi diperkirakan dapat menghasilkan produksi kondensat sebesar 35.000 barel per hari. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian Indonesia dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Proyek Strategis Nasional LNG Lapangan Abadi Blok Masela ini masih memiliki tantangan yang harus dihadapi, termasuk masalah teknis dan lingkungan. Namun, dengan komitmen pemerintah dan investor, proyek ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah akan terus memantau perkembangan proyek ini dan memastikan bahwa proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717080938-4-751489/ri-punya-proyek-gas-raksasa-rp-390-triliun-di-sini-lokasinya, without altering the facts of the original article.

Utang Pajak Rp83 T Membengkak, BPK Ungkap Kegagalan DJP

Utang pajak sebesar Rp83,61 triliun membengkak dan menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan atas LKPP 2025, BPK menyebut piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saldo piutang perpajakan DJP pada 2025 mencapai Rp83,61 triliun, naik 10,99% dibanding 2024 yang sebesar Rp75,33 triliun. Peningkatan ini menunjukkan kegagalan DJP dalam menagih utang pajak.

Fakta-Fakta yang Ditemukan BPK

BPK menemukan bahwa DJP belum tertib melaksanakan tindakan penagihan aktif atas piutang pajak. Tindakan penagihan aktif meliputi penerbitan surat teguran, penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan pelelangan barang sitaan sampai dengan penyanderaan. Berdasarkan PMK Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, proses penghapusbukuan piutang perpajakan tahun 2025 dilaksanakan hanya atas piutang yang telah diterbitkan dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak. Namun, masih terdapat piutang perpajakan yang telah daluwarsa per 31 Desember 2025 namun belum dihapusbukukan sebesar Rp3,25 triliun.

Pada 2025, DJP telah melaksanakan otomatisasi penerbitan surat teguran atas piutang pajak melalui Coretax yang disampaikan kepada Wajib Pajak (WP) melalui e-mail dan dashboard WP. Namun, penagihan aktif piutang pajak itu belum tertib dilakukan, baik itu untuk piutang yang telah daluwarsa penagihan, piutang perpajakan kualitas macet, hingga piutang pajak kualitas selain macet. BPK menganggap bahwa DJP melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif atas piutang pajak ketika WP tidak melunasi pajak terutang setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Mengapa Kegagalan DJP dalam Menagih Utang Pajak?

Kegagalan DJP dalam menagih utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya koordinasi antara DJP dan pihak lain yang terkait, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, proses penagihan yang rumit dan memakan waktu lama juga dapat menyebabkan kegagalan DJP dalam menagih utang pajak. BPK juga menemukan bahwa DJP belum memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kegagalan DJP dalam menagih utang pajak sebesar Rp83,61 triliun memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Jika utang pajak tidak dapat ditagih, maka penerimaan negara akan berkurang dan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Oleh karena itu, DJP perlu meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak dan memperbaiki sistem pengendalian intern untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

DJP masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak. DJP perlu memperbaiki proses penagihan yang rumit dan memakan waktu lama, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak lain yang terkait. Selain itu, DJP juga perlu memperbaiki sistem pengendalian intern untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif. Dengan demikian, DJP dapat meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak dan memperbaiki penerimaan negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717085629-4-751517/bpk-bongkar-utang-pajak-belum-ditagih-djp-membengkak-tembus-rp83-t, without altering the facts of the original article.

Proyek Masela Dimulai, Prabowo: Segera Rampung dan Berikan Manfaat bagi Rakyat

Momen Penentu di Menit Akhir

Proyek LNG Abadi Masela sudah ditunggu-tunggu bangsa Indonesia. Hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan dan pembangunan tak boleh terhambat, harus selesai sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo saat meresmikan pembangunan awal proyek tersebut secara virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026). Proyek ini dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD, serta menghasilkan kondensat sekitar 35.000 barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

Apa yang Terjadi

Proyek LNG Abadi Masela telah melalui proses pengembangan selama hampir tiga dekade sejak penandatanganan kontrak pada 1998. Hingga awal Juli 2026, progres Front End Engineering Design (FEED) telah mencapai 79,56%, melampaui target yang direncanakan, sementara berbagai perizinan strategis dan penyelesaian desain fasilitas utama terus berjalan sesuai jadwal menuju Final Investment Decision (FID) pada akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, proyek ini bisa dieksekusi.

Mengapa dan Dampak

Proyek ini mangkrak selama 28 tahun karena masih adanya perdebatan apakah proyek ini dilaksanakan di laut atau di darat. Namun, menurut Bahlil, atas arahan dari Presiden Prabowo untuk segera dilakukan eksekusi guna meningkatkan ketahanan energi dan meningkatkan perekonomian Indonesia. “Saya harus sampaikan kepada bapak presiden karena proyek ini sudah terkatung-katung di darat atau di laut. Dan ini perdebatan yang panjang tapi atas bimbingan dan arahan bapak Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak dan gas yang telah diberikan yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan, segera diberikan instruksi cepat,” papar Bahlil.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Proyek LNG Abadi Masela diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia. Dengan produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, proyek ini dapat mendukung kebutuhan energi nasional dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus terus bekerja sama untuk memastikan proyek ini dapat selesai sesingkat-singkatnya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://finance.detik.com/energi/d-8577170/pembangunan-proyek-masela-dimulai-prabowo-minta-segera-rampung, without altering the facts of the original article.

Perebutan Proyek Triliunan di IKN: China vs Korea, Siapa yang Akan Menguasai?

Perebutan Proyek Triliunan di IKN: China vs Korea, Siapa yang Akan Menguasai? Proyek pembangunan kawasan terpadu di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai triliunan rupiah menjadi rebutan investor asing, khususnya China dan Korea Selatan. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 15.501 meter persegi ini akan menghadirkan kawasan terpadu yang mencakup apartemen, restoran, area ritel, dan perkantoran. China dan Korea Selatan merupakan dua negara yang paling serius untuk menggarap proyek ini. Momen Penentu di Menit Akhir Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menilai lokasi proyek ini sangat strategis karena berada di jantung IKN. “Lokasi ini sangat istimewa. Dari sini kita dapat melihat Istana Negara serta kawasan yudikatif dan legislatif yang saat ini sedang dibangun. Seluruh kawasan tersebut akan kami selesaikan pada tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis. Proyek ini ditargetkan rampung akhir 2026. PT Star Bright International Investment, perusahaan investasi asal China, bekerja sama dengan Zhongda Jiancheng Engineering Management Group Co., Ltd., perusahaan asal Sichuan, China, untuk menggarap proyek ini. Direktur Utama PT Star Bright International Investment, Lu Keming, menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Nusantara sebagai kota baru yang memiliki prospek besar. “Saya memiliki pengalaman melihat pembangunan kota dari kondisi awal yang masih kosong. Saya yakin IKN akan menjadi kota yang indah karena dibangun dari awal. Tim dari Tiongkok juga tertarik untuk berinvestasi di sektor perhotelan dan pariwisata,” ujar Lu Keming. Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda Selain China, proyek IKN juga digarap investor Korea Selatan. Salah satunya PT Dian Jaya Indonesia, anak usaha perusahaan asal Korea Selatan, Dian Development Co., Ltd. Perusahaan ini rencananya akan membangun apartemen di WP KIPP Sub WP 1B, tepatnya di kawasan Pusat Pendidikan dengan sub zona campuran kepadatan tinggi. Nilai proyek yang digarap sekitar Rp 1,2 triliun. Apa Artinya Ini ke Depan? Kehadiran investor asing di IKN mencerminkan tingginya minat komunitas bisnis global terhadap peluang investasi di Nusantara. Investasi asing ini diharapkan dapat meningkatkan penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke IKN. “Kehadiran para delegasi tersebut mencerminkan tingginya minat investor internasional terhadap peluang investasi di Nusantara, sekaligus memperkuat posisi IKN sebagai destinasi investasi yang semakin dipercaya oleh komunitas bisnis global,” jelas Basuki. Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh Perebutan proyek triliunan di IKN antara China dan Korea Selatan menunjukkan bahwa IKN memiliki potensi besar sebagai destinasi investasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menarik investor asing. Pemerintah harus terus meningkatkan kepercayaan investor dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan mempercepat proses perizinan. Dengan demikian, IKN dapat menjadi kota yang modern dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8577545/china-korea-berebut-kue-proyek-triliunan-di-ikn, without altering the facts of the original article.