BRICS Forum menjadi panggung utama bagi Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, dalam menyuarakan urgensi perubahan iklim sebagai agenda inti, bukan sekadar isu sampingan. Dalam pertemuan menteri lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, pada Selasa, 18 Agustus 2026, Jumhur menegaskan bahwa adaptasi iklim tak sekadar kebijakan nasional, melainkan tanggung jawab global yang harus ditindaklanjuti secara konkret.
Rangkaian Pertemuan BRICS Forum di New Delhi
Forum ini dihadiri oleh sepuluh dari sebelas negara anggota BRICS, mencakup Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta Indonesia. Acara dibuka dengan pidato Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav, yang menyoroti peran India dalam upaya global mitigasi dan adaptasi iklim. Setelahnya, Jumhur Hidayat memaparkan pandangannya melalui presentasi yang memuat data emisi, dampak geografis, dan kebijakan adaptasi Indonesia.
Jumhur menyoroti ketidakseimbangan antara kontribusi emisi dan tanggung jawab ekonomi. Ia menegaskan bahwa negara maju, meski memiliki ekonomi besar, seringkali mundur dari peran kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim. Sementara itu, emisi global masih didominasi oleh negara-negara tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai contoh negara berkembang yang aktif mengimplementasikan kebijakan adaptasi.
Peran Indonesia di Panggung Global: Adaptasi Iklim sebagai Prioritas
Indonesia, yang terletak di garis depan zona rawan bencana akibat perubahan iklim, tidak memandang remeh isu tersebut. Jumhur menyatakan bahwa adaptasi iklim bagi Indonesia bukan sekadar agenda pinggiran. Sebaliknya, negara ini menempatkannya sebagai komponen esensial dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan adaptasi yang mencakup pengelolaan risiko banjir, pemulihan mangrove, dan peningkatan ketahanan pangan menjadi contoh konkret yang diusulkan di forum tersebut.
Menurut Jumhur, upaya adaptasi Indonesia telah menghasilkan peningkatan kapasitas mitigasi risiko di tingkat lokal. Contohnya, program pengelolaan air di wilayah pesisir telah mengurangi dampak banjir di beberapa pulau. Selain itu, inisiatif penanaman mangrove di Kalimantan dan Sumatera telah meningkatkan penyerapan karbon serta memperkuat garis pertahanan alam terhadap erosi laut.
Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kebijakan Adaptasi
Penekanan pada adaptasi iklim memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Jumhur menekankan bahwa investasi dalam infrastruktur hijau tidak hanya melindungi masyarakat dari bencana, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Di sektor pertanian, misalnya, penerapan teknik pertanian berkelanjutan telah meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan ketergantungan pada input berbahaya.
Secara sosial, kebijakan adaptasi juga memperkuat ketahanan komunitas lokal. Program edukasi tentang perubahan iklim di sekolah-sekolah menumbuhkan kesadaran generasi muda, sementara pelatihan keterampilan bagi petani dan nelayan meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Hal ini tercermin dalam data survei yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir setelah implementasi program adaptasi.
Tekanan pada Anggota BRICS untuk Aksi Konkret
Jumhur tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan juga memanggil negara-negara anggota BRICS untuk mengambil tindakan konkret. Ia menegaskan bahwa setiap negara harus menyesuaikan kebijakan domestik mereka dengan target emisi global. Penekanan pada tanggung jawab kolektif diharapkan memicu kolaborasi lintas negara dalam pengembangan teknologi bersih dan transfer pengetahuan.
Dalam pidatonya, Jumhur menyoroti pentingnya perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris dan bagaimana BRICS dapat memperkuat komitmen tersebut melalui inisiatif bersama. Ia menambahkan bahwa negara-negara maju di BRICS, seperti Rusia dan India, harus memimpin dalam penyediaan dana dan teknologi untuk negara berkembang yang lebih rentan terhadap dampak iklim.
Reaksi dan Perspektif Lain di Forum
Reaksi terhadap pidato Jumhur cukup beragam. Beberapa negara anggota mengapresiasi pendekatan proaktif Indonesia, sementara yang lain menunjukkan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan domestik dengan tuntutan global. Namun, mayoritas peserta setuju bahwa adaptasi iklim harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional.
Selain itu, beberapa perwakilan dari negara maju menyoroti perlunya mekanisme insentif untuk mendorong investasi hijau. Mereka menyarankan pembentukan skema kredit hijau dan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi bersih. Pendekatan ini, menurut mereka, dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon di seluruh blok BRICS.
Kesimpulan: Menjadi Teladan Global dalam Penanganan Iklim
Dengan menegaskan bahwa adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran, Jumhur Hidayat berhasil menempatkan Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang berani mengambil langkah konkret di tengah tantangan global. BRICS Forum menjadi platform yang efektif untuk memperkuat kolaborasi antar negara dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui kebijakan yang terfokus pada mitigasi, adaptasi, dan pembangunan berkelanjutan, Indonesia menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi besar tidak lepas dari kewajiban lingkungan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on the original news source, without altering the facts of the original article.