BPK Ungkap Utang Pajak Macet Rp 5,83 Triliun yang Belum Ditagih DJP hingga 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat terdapat piutang pajak pada 2025 senilai Rp 83,61 triliun yang belum ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap para wajib pajak (WP). Dari total utang yang belum tertagih secara tertib oleh DJP itu, BPK menemukan terdapat sebanyak 4.740 ketetapan piutang kualitas macet sebesar Rp5,83 triliun. Piutang pajak macet ini belum ditagih oleh DJP hingga 2025.

Piutang Pajak Macet yang Belum Ditagih

BPK mengungkapkan bahwa piutang pajak kualitas macet yang belum diterbitkan surat teguran mencapai Rp 52,44 miliar. Lalu, yang belum diterbitkan surat paksa Rp 1,49 triliun. Untuk piutang macet yang belum diberikan pemberitahuan atas surat paksa belum dilaksanakan mencapai Rp 341,29 miliar, belum diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Rp 2,82 triliun, dan belum dilaksanakan sita atas SPMP yang telah terbit Rp 1,12 triliun.

Dari hasil analisis lebih lanjut atas WP yang termasuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) Tahun 2025, diketahui bahwa terdapat sebanyak 14 WP belum diterbitkan surat teguran dan sebanyak 43 WP belum diterbitkan surat paksa.

Proses Penagihan yang Dilakukan DJP

Subdirektorat Penagihan DJP menjelaskan bahwa pelaksanaan penagihan sepanjang tahun 2025 dilaksanakan dengan memprioritaskan pada WP yang masuk dalam DSPC Tahun 2025. Namun, pelaksanaan penagihan aktif tidak dapat dilaksanakan atas SKP/SPPT PBB yang belum diterbitkan STP.

Mengapa Penagihan Piutang Pajak Macet Belum Optimal?

BPK juga mencatat sejumlah kendala yang dialami DJP dalam melakukan penagihan piutang pajak macet ini. Misalnya, Juru Sita Pajak Negara atau JSPN dari KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Tabanan yang telah memberikan penjelasan adanya surat paksa yang belum diberitahukan kepada WP disebabkan WP terkait tidak ditemukan.

Selain itu, pelaksanaan sita belum dapat dilaksanakan dikarenakan tidak adanya aset WP yang dapat disita baik aset fisik maupun rekening bank, sehingga JSPN masih berproses mencari objek sita lainnya yang dapat dikenakan atas WP terkait.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan adanya piutang pajak macet yang belum ditagih oleh DJP, maka pemerintah perlu meningkatkan upaya penagihan piutang pajak macet ini. Hal ini penting agar penerimaan pajak dapat optimal dan tidak ada lagi piutang pajak yang belum tertagih.

Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antara DJP dan instansi lainnya untuk mempercepat proses penagihan piutang pajak macet. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat dan piutang pajak macet dapat diminimalkan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal penagihan piutang pajak macet.

Dengan komitmen dan kerja sama yang baik antara DJP dan instansi lainnya, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi piutang pajak macet. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717085320-4-751515/temuan-bpk-utang-pajak-macet-rp-583-t-belum-ditagih-djp-pada-2025, without altering the facts of the original article.

Proyek Gas Raksasa Rp 390 Triliun di Indonesia, Lokasinya Terungkap

Momen Penentu di Menit Akhir

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek tersebut akan memiliki dampak signifikan pada ketahanan energi nasional. “Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara 120 MMSCFD dan 35.000 barel kondensat per hari,” ujar Bahlil dalam sambutannya pada Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026). Adapun, dengan produksi sebesar itu, pemerintah memutuskan minimal 60% produksi gas dari Lapangan Abadi akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan 40% sisanya diekspor.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung program hilirisasi industri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Gas dari Blok Masela akan dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai industri strategis, termasuk industri pupuk. “Sebagian akan diserahkan ke PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah,” katanya. Lapangan Abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) Masela yang ditandatangani pada 1998 lalu dan telah diperpanjang hingga 2055 ini berpotensi menghasilkan 9,5 juta metrik ton per tahun (MMTPA) LNG dan 150 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) gas pipa. Selain itu, Lapangan Abadi diperkirakan dapat menghasilkan produksi kondensat sebesar 35.000 barel per hari. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian Indonesia dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Proyek Strategis Nasional LNG Lapangan Abadi Blok Masela ini masih memiliki tantangan yang harus dihadapi, termasuk masalah teknis dan lingkungan. Namun, dengan komitmen pemerintah dan investor, proyek ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah akan terus memantau perkembangan proyek ini dan memastikan bahwa proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717080938-4-751489/ri-punya-proyek-gas-raksasa-rp-390-triliun-di-sini-lokasinya, without altering the facts of the original article.

Purbaya Siap Lunasi Cicilan Pinjaman Rp40 Triliun per Tahun ke Kopdes Merah Putih

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai Rp 240 triliun telah tersedia. Program ini akan didanai melalui pinjaman dari Himbara atau bank BUMN, yang nantinya akan dicicil oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Purbaya menyatakan bahwa pinjaman tersebut akan memiliki tenor enam tahun, dengan nilai cicilan sekitar Rp 40 triliun per tahun. “Bukan Rp 300 miliar, Rp 240 triliun. Kok Anda mengecil-ngecilkan amat programnya? Ini program besar,” kata Purbaya.

Kronologi Pendanaan Kopdes Merah Putih

Purbaya menjelaskan bahwa pendanaan Kopdes Merah Putih akan berasal dari pinjaman Himbara, yang akan digunakan untuk menopang operasional Koperasi Desa. Menurutnya, pembayaran pokok dan bunga pinjaman akan dicicil pemerintah dengan tenor enam tahun. “Mungkin setahun sekitar Rp 40 triliun, sesuai dengan jumlah operasi yang beroperasi, koperasi yang beroperasi,” paparnya. Purbaya yakin bahwa uang tersebut cukup untuk menopang operasional KDKMP.

Mengapa Program Ini Penting?

Program Kopdes Merah Putih ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan menyediakan dana sebesar Rp 240 triliun, pemerintah berharap dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. “Ada sedikit dana tambahan, pegawai-pegawainya berapa, dua tahun pertama tuh, pegawai koperasinya dibiayai oleh negara untuk pelatihannya dan gaji selama dua tahun pertama, 1,5 tahun pertama. Setelah itu, mereka jalan sendiri,” tegas Purbaya.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. “Nominal cukup. Ada sedikit dana tambahan, pegawai-pegawainya berapa, dua tahun pertama tuh, pegawai koperasinya dibiayai oleh negara untuk pelatihannya dan gaji selama dua tahun pertama, 1,5 tahun pertama. Setelah itu, mereka jalan sendiri,” kata Purbaya.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski demikian, Purbaya menyatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah masih harus terus memantau dan mengevaluasi program ini untuk memastikan bahwa dana yang disediakan dapat digunakan secara efektif. “Mungkin setahun sekitar Rp 40 triliun, sesuai dengan jumlah operasi yang beroperasi, koperasi yang beroperasi,” paparnya. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik, diharapkan program Kopdes Merah Putih dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717090640-4-751519/purbaya-siap-bayar-cicilan-pinjaman-kopdes-merah-putih-rp40-t-tahun, without altering the facts of the original article.

AS Resmi Kenakan Tarif 25% untuk Sebagian Produk Impor Brasil, Ini Dampaknya

Amerika Serikat telah resmi mengenakan tarif 25% pada sebagian besar impor dari Brasil, yang akan berlaku mulai 22 Juli 2026. Langkah ini diambil setelah penyelidikan selama setahun atas apa yang disebut Amerika Serikat sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Dengan penerapan tarif ini, AS berharap dapat melindungi industri dalam negerinya dari persaingan tidak sehat. Brasil merupakan salah satu negara dengan nilai perdagangan terbesar dengan AS.

Penyebab dan Latar Belakang

Amerika Serikat telah melakukan penyelidikan selama setahun untuk menentukan apakah Brasil melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Penyelidikan ini diduga berfokus pada beberapa produk impor Brasil yang dianggap dapat merugikan industri AS. Setelah proses penyelidikan selesai, AS memutuskan untuk mengenakan tarif 25% pada sebagian besar impor dari Brasil.

Mengapa Tarif Ini Diberlakukan?

Tarif ini diberlakukan karena AS menilai bahwa Brasil telah melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, yang dapat merugikan industri dalam negeri AS. Dengan mengenakan tarif ini, AS berharap dapat menciptakan lapangan bermain yang lebih adil bagi industri dalam negerinya. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah AS dari pajak impor.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Penerapan tarif 25% pada impor Brasil dapat memiliki dampak signifikan pada perdagangan antara kedua negara. Brasil mungkin akan mengalami penurunan ekspor ke AS, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Di sisi lain, industri AS dapat memperoleh keuntungan dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Namun, penerapan tarif ini juga dapat memicu reaksi dari Brasil dan negara-negara lain yang merasa dirugikan oleh langkah ini.

Selain itu, penerapan tarif ini juga dapat mempengaruhi harga produk impor di AS. Konsumen mungkin akan mengalami peningkatan harga produk impor dari Brasil, yang dapat mempengaruhi daya beli mereka. Oleh karena itu, penerapan tarif ini memerlukan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa dampaknya tidak terlalu besar pada perekonomian.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Penerapan tarif 25% pada impor Brasil merupakan langkah awal dalam upaya AS untuk melindungi industrinya. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi ke depan. AS dan Brasil mungkin akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah perdagangan ini. Selain itu, AS juga harus memantau dampak penerapan tarif ini pada perekonomian dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam jangka panjang, penerapan tarif ini dapat mempengaruhi hubungan perdagangan antara AS dan Brasil. Kedua negara harus bekerja sama untuk menciptakan lapangan bermain yang adil dan melindungi kepentingan masing-masing. Dengan demikian, penerapan tarif ini dapat menjadi titik awal untuk perbaikan hubungan perdagangan antara kedua negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717082008-8-751491/video-as-hantam-tarif-25-untuk-sebagian-produk-impor-dari-brasil, without altering the facts of the original article.

Purbaya Optimis dengan Potensi Keuntungan Kopdes Merah Putih sebagai Penyalur Barang Subsidi

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, optimis bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih dapat meraup keuntungan sebagai penyalur barang bersubsidi pemerintah. Presiden telah memutuskan bahwa KDKMP akan menjadi penyalur barang-barang bersubsidi dari pemerintah. Dengan skema ini, Purbaya yakin Kopdes Merah Putih dapat meraih keuntungan yang signifikan.

Skema Pendanaan yang Jelas

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp240 triliun untuk pinjaman kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendukung operasional KDKMP. Menurutnya, pokok dan bunga cicilan akan dibayar oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp40 triliun per tahun dengan tenor enam tahun. Dengan demikian, Purbaya yakin bahwa dana tersebut cukup untuk menopang operasional KDKMP.

Momen Penentu di Menit Akhir

Seperti diketahui, Presiden telah memutuskan bahwa KDKMP menjadi penyalur barang-barang bersubsidi dari pemerintah. “Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu,” tegas Purbaya di Alun-Alun Selatan, Kota Yogyakarta, dikutip pada 17 Juli 2026.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Purbaya yakin bahwa dengan skema ini, Kopdes Merah Putih dapat meraih keuntungan yang signifikan. “Jadi, harusnya dari situ saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi, harusnya sih aman,” sambungnya. Dengan demikian, KDKMP dapat menjadi tulang punggung dalam penyaluran barang bersubsidi pemerintah kepada masyarakat.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mendukung KDKMP dalam menjalankan operasionalnya. “(Nominal) cukup. Ada sedikit dana tambahan, pegawai-pegawainya berapa, dua tahun pertama tuh, pegawai koperasinya dibiayai oleh negara untuk pelatihannya dan gaji selama dua tahun pertama, 1,5 tahun pertama. Setelah itu, mereka jalan sendiri,” tegasnya. Dengan demikian, KDKMP dapat menjadi lembaga yang mandiri dan berkelanjutan dalam penyaluran barang bersubsidi pemerintah.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717084816-4-751514/purbaya-yakin-kopdes-merah-putih-untung-jadi-penyalur-barang-subsidi, without altering the facts of the original article.

Iran Ancam AS Lewat ‘Garis Merah’ Hormuz, Apa Selanjutnya?

Iran telah mengeluarkan ancaman langsung kepada Amerika Serikat (AS) terkait kemungkinan serangan terhadap infrastruktur negara tersebut. Ancaman ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pihaknya akan menargetkan infrastruktur Iran dalam beberapa hari mendatang. Iran memperingatkan bahwa mereka akan menghancurkan target-target penting di Timur Tengah jika serangan tersebut benar-benar terjadi.

Momen Penentu di Selat Hormuz

Iran dan AS telah memiliki hubungan yang tegang selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah AS menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2018 dan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Terbaru, Iran telah meningkatkan aktivitasnya di sekitar Selat Hormuz, salah satu jalur laut tersibuk di dunia, yang merupakan jalur penting bagi ekspor minyak negara tersebut. Pada hari Kamis, Iran memperingatkan bahwa mereka akan menghancurkan target-target penting di Timur Tengah jika Presiden AS Donald Trump melaksanakan ancamannya untuk menargetkan infrastruktur negara itu.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Konflik antara Iran dan AS memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Jika serangan terhadap infrastruktur Iran benar-benar terjadi, maka hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, yang dapat berdampak pada perekonomian global. Selain itu, konflik ini juga dapat memicu reaksi dari negara-negara lain di kawasan, yang dapat menyebabkan eskalasi konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, komunitas internasional harus memantau situasi ini dengan cermat dan berusaha untuk mengurangi ketegangan antara kedua negara.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam beberapa hari mendatang, dunia akan memantau situasi di Timur Tengah dengan cermat, terutama setelah ancaman Iran terhadap AS. Apakah AS akan melaksanakan ancamannya untuk menargetkan infrastruktur Iran? Bagaimana reaksi Iran jika hal itu benar-benar terjadi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah konflik antara kedua negara ke depan. Satu hal yang pasti, komunitas internasional harus berusaha untuk mengurangi ketegangan dan mendorong dialog antara Iran dan AS untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717082217-8-751492/video-iran-beri-as-peringatan-soal-garis-merah-hormuz, without altering the facts of the original article.

Jembatan Ambruk, 43 Nyawa Melayang, Eks Bos Tol Divonis 12 Tahun

Jembatan Morandi di Genoa, Italia, menjadi saksi bisu tragedi yang menewaskan 43 orang pada 2018. Mantan CEO operator jalan tol Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan pembunuhan karena kelalaian dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Putusan ini dibacakan di pengadilan Genoa pada Kamis (17/7/2026) waktu setempat.

Momen Penentu di Menit Akhir

Pada 14 Agustus 2018, jembatan sepanjang sekitar 50 meter runtuh saat badai musim panas, menyebabkan sejumlah kendaraan jatuh ke gudang dan dasar sungai di bawah jalan layang. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana infrastruktur paling mematikan dalam sejarah modern Italia. Sebanyak 43 orang tewas, dan banyak lainnya luka-luka.

Dalam investigasi yang dilakukan, jaksa berpendapat bahwa tragedi tersebut dipicu oleh kelalaian bertahun-tahun dalam pemeliharaan jembatan, pengabaian terhadap berbagai tanda peringatan, serta penundaan pekerjaan perbaikan demi mempertahankan keuntungan perusahaan. Menurut jaksa, kondisi ini akhirnya berkontribusi pada runtuhnya jembatan berusia 51 tahun tersebut.

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Berikut adalah tiga fakta yang membuat kejadian ini berbeda:

1. Jembatan Morandi merupakan salah satu jembatan ikonik di Italia, dengan desain yang unik dan menjadi simbol kota Genoa.

2. Kejadian ini menjadi salah satu bencana infrastruktur paling mematikan dalam sejarah modern Italia, dengan jumlah korban yang sangat besar.

3. Investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kelalaian dan pengabaian terhadap pemeliharaan jembatan menjadi penyebab utama tragedi ini.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Putusan pengadilan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban dan menjadi pelajaran bagi operator jalan tol lainnya. Selain itu, tragedi ini juga memicu perubahan besar dalam pengelolaan jaringan jalan tol Italia. Krisis ini berujung pada lepasnya kepemilikan saham pengendali keluarga Benetton di Autostrade per l’Italia setelah mendapat tekanan politik yang kuat.

Sisa-sisa Jembatan Morandi kemudian dibongkar dan digantikan oleh Jembatan Genoa San Giorgio yang dirancang arsitek asal Genoa, Renzo Piano. Jembatan baru ini diresmikan pada Agustus 2020 dengan desain yang terinspirasi dari warisan maritim kota Genoa.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski putusan pengadilan telah dibacakan, namun proses hukum masih berlanjut. Pengacara Castellucci memastikan akan mengajukan banding dan menilai kliennya telah mengandalkan penilaian para insinyur terkemuka Italia selama menjabat sebagai CEO.

Keluarga korban berharap bahwa putusan ini dapat memberikan keadilan dan menjadi pelajaran bagi semua pihak. “Penderitaan yang disebabkan oleh tragedi Genoa sangat besar dan layak dihormati. Tetapi beratnya peristiwa tersebut menuntut keadilan untuk tetap didasarkan pada tanggung jawab individu, bukan pencarian kambing hitam,” kata juru bicara keluarga korban.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717070007-4-751479/jembatan-ambruk-telan-43-jiwa-eks-bos-operator-tol-dipenjara-12-tahun, without altering the facts of the original article.

Gedung Putih dan Iran Saling Klaim, Kesepakatan Masih Terbuka

Gedung Putih dan Iran terus saling klaim terkait kesepakatan yang masih terbuka. Menurut Gedung Putih, Iran terus berdialog dengan AS dan ingin mencapai kesepakatan. Sementara itu, Iran menebar ancaman terkait kesepakatan yang belum pasti. Kedua belah pihak masih terus bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan.

Momen Kritis dalam Negosiasi

Pada 16 Juli 2026, Gedung Putih menyatakan bahwa Iran terus berkomunikasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mencapai kesepakatan. Menurut pernyataan tersebut, Iran menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, Iran sendiri belum secara resmi mengonfirmasi pernyataan tersebut.

Apa yang Terjadi?

Sebelumnya, pada bulan-bulan terakhir, tensi antara AS dan Iran meningkat terkait kesepakatan nuklir. AS dan Iran telah melakukan negosiasi selama berbulan-bulan, namun belum ada titik temu. Kedua belah pihak masih terus berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Mengapa dan Dampak

Mengapa kesepakatan ini penting? Kesepakatan antara AS dan Iran dapat berdampak signifikan pada keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Selain itu, kesepakatan ini juga dapat mempengaruhi harga minyak dunia dan pasar global. Jika kesepakatan dapat dicapai, maka dapat diharapkan bahwa tensi antara AS dan Iran akan mereda, dan keamanan di kawasan tersebut akan meningkat.

Dampak lainnya adalah kesepakatan ini dapat membuka peluang bagi Iran untuk meningkatkan perekonomiannya. Dengan adanya kesepakatan, Iran dapat meningkatkan ekspor minyaknya dan meningkatkan investasinya. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Iran dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dalam beberapa hari terakhir, Gedung Putih dan Iran masih terus bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai titik temu. Namun, dengan adanya komunikasi yang terus-menerus, diharapkan bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam waktu dekat.

Saat ini, semua pihak harus terus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Dengan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik, diharapkan bahwa kesepakatan dapat dicapai dan tensi antara AS dan Iran dapat mereda.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717082316-8-751493/video-gedung-putih-klaim-iran-yang-paling-ingin-capai-kesepakatan, without altering the facts of the original article.

S&P Global Ratings Soroti Danantara, Mungkinkah BUMN Melesat?

S&P Global Ratings menyoroti kehadiran Danantara yang berpotensi memperkuat daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Lembaga pemeringkat global ini meyakini bahwa kehadiran Danantara dapat mendorong peningkatan penerimaan negara dan kinerja ekspor Indonesia dalam jangka panjang. S&P Global Ratings memberikan perhatian khusus pada Danantara karena dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja BUMN. Dengan adanya Danantara, BUMN diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Momen Penentu di Menit Akhir

Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings menilai hadirnya Danantara berpotensi memperkuat daya saing BUMN, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara dan kinerja ekspor Indonesia dalam jangka panjang. S&P Global Ratings memberikan perhatian khusus pada Danantara karena dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja BUMN.

Apa yang Terjadi?

S&P Global Ratings telah memberikan sorotan khusus pada Danantara. Lembaga pemeringkat ini meyakini bahwa kehadiran Danantara dapat memperkuat daya saing BUMN Indonesia. S&P Global Ratings juga meyakini bahwa Danantara dapat meningkatkan penerimaan negara dan kinerja ekspor Indonesia dalam jangka panjang.

Mengapa Danantara Penting?

Kehadiran Danantara dinilai penting karena dapat memperkuat daya saing BUMN Indonesia. BUMN memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan kinerja ekspor Indonesia. Dengan adanya Danantara, BUMN diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dalam jangka panjang.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kehadiran Danantara diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN Indonesia dalam jangka panjang. Dengan adanya Danantara, BUMN diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Peningkatan kinerja BUMN juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. S&P Global Ratings meyakini bahwa kehadiran Danantara dapat memperkuat daya saing BUMN Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara.

Dalam jangka panjang, kehadiran Danantara diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kinerja BUMN Indonesia. BUMN diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. S&P Global Ratings akan terus memantau kinerja Danantara dan BUMN Indonesia untuk menilai dampak kehadiran Danantara.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kehadiran Danantara bukanlah akhir dari perjalanan panjang BUMN Indonesia. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh BUMN Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, dengan adanya Danantara, BUMN Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. S&P Global Ratings akan terus memantau kinerja Danantara dan BUMN Indonesia untuk menilai dampak kehadiran Danantara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717083249-8-751500/video-sp-global-ratingsdanantara-berpotensi-perkuat-daya-saing-bumn, without altering the facts of the original article.

Utang Pajak Rp83 T Membengkak, BPK Ungkap Kegagalan DJP

Utang pajak sebesar Rp83,61 triliun membengkak dan menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan atas LKPP 2025, BPK menyebut piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saldo piutang perpajakan DJP pada 2025 mencapai Rp83,61 triliun, naik 10,99% dibanding 2024 yang sebesar Rp75,33 triliun. Peningkatan ini menunjukkan kegagalan DJP dalam menagih utang pajak.

Fakta-Fakta yang Ditemukan BPK

BPK menemukan bahwa DJP belum tertib melaksanakan tindakan penagihan aktif atas piutang pajak. Tindakan penagihan aktif meliputi penerbitan surat teguran, penerbitan dan pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan pelelangan barang sitaan sampai dengan penyanderaan. Berdasarkan PMK Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, proses penghapusbukuan piutang perpajakan tahun 2025 dilaksanakan hanya atas piutang yang telah diterbitkan dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak. Namun, masih terdapat piutang perpajakan yang telah daluwarsa per 31 Desember 2025 namun belum dihapusbukukan sebesar Rp3,25 triliun.

Pada 2025, DJP telah melaksanakan otomatisasi penerbitan surat teguran atas piutang pajak melalui Coretax yang disampaikan kepada Wajib Pajak (WP) melalui e-mail dan dashboard WP. Namun, penagihan aktif piutang pajak itu belum tertib dilakukan, baik itu untuk piutang yang telah daluwarsa penagihan, piutang perpajakan kualitas macet, hingga piutang pajak kualitas selain macet. BPK menganggap bahwa DJP melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif atas piutang pajak ketika WP tidak melunasi pajak terutang setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Mengapa Kegagalan DJP dalam Menagih Utang Pajak?

Kegagalan DJP dalam menagih utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya koordinasi antara DJP dan pihak lain yang terkait, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, proses penagihan yang rumit dan memakan waktu lama juga dapat menyebabkan kegagalan DJP dalam menagih utang pajak. BPK juga menemukan bahwa DJP belum memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kegagalan DJP dalam menagih utang pajak sebesar Rp83,61 triliun memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Jika utang pajak tidak dapat ditagih, maka penerimaan negara akan berkurang dan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Oleh karena itu, DJP perlu meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak dan memperbaiki sistem pengendalian intern untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

DJP masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak. DJP perlu memperbaiki proses penagihan yang rumit dan memakan waktu lama, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak lain yang terkait. Selain itu, DJP juga perlu memperbaiki sistem pengendalian intern untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan tindakan penagihan aktif. Dengan demikian, DJP dapat meningkatkan kinerjanya dalam menagih utang pajak dan memperbaiki penerimaan negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260717085629-4-751517/bpk-bongkar-utang-pajak-belum-ditagih-djp-membengkak-tembus-rp83-t, without altering the facts of the original article.