**Purbaya Tegaskan APBN Hanya Cadangan Dana PFII, Tidak Bisa Digunakan** **Momen Penentu di Menit Akhir** Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Ia menjelaskan bahwa APBN hanya akan menjadi dana cadangan untuk operasional PFII jika diperlukan. **APA YANG TERJADI** Menurut Purbaya, pendanaan awal pembangunan PFII utamanya masih berasal dari kantong para investor, termasuk Danantara. “Enggak semuanya (memakai) APBN. Itu nanti kan yang investornya akan mengeluarkan dana pertama untuk membangun di sana (PFII) kan. Danantara cukup besar uangnya, bukan APBN,” tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (22/7/2026). Kendati demikian, Purbaya menuturkan pemerintah tetap menyiapkan APBN untuk menutup kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi kekurangan pendanaan. Sayangnya, dia tidak mengungkapkan nilainya. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak akan menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan PFII. 2. Pendanaan awal pembangunan PFII utamanya masih berasal dari kantong para investor. 3. Pemerintah menyiapkan APBN untuk menutup kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi kekurangan pendanaan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Keputusan Purbaya ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan PFII dan keuangan negara. Dengan tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan utama, PFII akan lebih tergantung pada investor dan pendanaan swasta. Namun, Purbaya juga menuturkan bahwa pemerintah akan menyiapkan APBN untuk menutup kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi kekurangan pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki cadangan untuk menghadapi situasi darurat. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Keputusan Purbaya ini merupakan langkah awal dalam pembangunan PFII. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum PFII dapat menjadi kenyataan. Pemerintah harus terus menyiapkan pendanaan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pembangunan PFII. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa PFII dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta tidak memberatkan keuangan negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260722073151-17-752760/purbaya-buka-bukaan-soal-dana-pfii-apbn-hanya-cadangan, without altering the facts of the original article.

Purbaya: Restitusi Pajak Batu Bara Rp25 T Membuat Pemerintah Rugi Besar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi pajak untuk pengusaha batu bara hingga Rp25 triliun sepanjang tahun lalu. Hal ini dikatakan Purbaya saat ditemui di Gedung Juanda, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Restitusi pajak tersebut membuat Pemerintah rugi. Momen Penentu di Menit Akhir Purbaya mengatakan bahwa tahun lalu, Pemerintah telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi pajak untuk pengusaha batu bara hingga Rp25 triliun negatifnya. “Tahun lalu, tahun sebelum ya, saya bayar restitusi PPN (pajak pertambahan nilai) dari batu bara itu sekitar Rp25 triliun negatifnya,” ujarnya kepada awak media. Akibat bayar restitusi tersebut, Purbaya berujar membuat Pemerintah rugi. Apa Artinya Ini ke Depan? Purbaya mengatakan bahwa restitusi pajak tersebut membuat Pemerintah rugi. “Itu yang saya rugi besar tahun lalu. Bukan saya rugi, pemerintah lah.” Oleh karena itu, salah satu upaya dalam mengkompensasi restitusi pajak yang besar ke pengusaha batu bara, Purbaya mengatakan bahwa Pemerintah akan berupaya menyelesaikan aturan penerapan bea keluar batu bara. Adanya bea keluar batu bara disebut Purbaya akan menjadi peningkat penerimaan kas negara. Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda 1. Restitusi pajak batu bara sebesar Rp25 triliun telah dikembalikan oleh Pemerintah sepanjang tahun lalu. 2. Purbaya mengatakan bahwa restitusi pajak tersebut membuat Pemerintah rugi. 3. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan aturan penerapan bea keluar batu bara untuk meningkatkan penerimaan kas negara. Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh Purbaya mengatakan bahwa Pemerintah akan berupaya meningkatkan penerimaan kas negara dengan menyelesaikan aturan penerapan bea keluar batu bara. Oleh karena itu, Pemerintah akan meningkatkan batas maksimal restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) tertentu menjadi Rp 1 miliar, dari sebelumnya Rp5 miliar. Dengan demikian, Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan kas negara dan mengkompensasi restitusi pajak yang besar ke pengusaha batu bara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260722064301-4-752743/restitusi-pajak-batu-bara-rp25-t-purbaya-pemerintah-rugi-besar, without altering the facts of the original article.

**Prabowo Akan Menentukan Nasib Anggaran Tambahan Transfer ke Daerah** **Momen Penentu di Menit Akhir** Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mempersiapkan anggaran tambahan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 untuk mendukung arus kas pemda. Namun, untuk nilai pasti penambahan TKD itu, ia mengaku harus mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. **APA YANG TERJADI** Purbaya mengatakan bahwa anggaran tambahan TKD masih dalam proses dan belum bisa diumumkan secara resmi. Ia mengakui bahwa sudah ada masalah fiskal pemda karena anggaran TKD yang menurun. Pemerintah pusat harus terlebih dahulu memeriksa secara detail kondisi kas masing-masing pemda sebelum menentukan penambahan TKD. “Kita memang sedang memeriksa daerah-daerah mana saja yang enggak punya duit, ngakunya kan begitu, kita akan melihat uang mereka di bank seperti apa, dipakai apa enggak,” tegas Purbaya. Purbaya juga menyatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan anggaran tambahan TKD sebesar Rp 13,3 triliun, yang akan meningkatkan pagu TKD menjadi Rp 706,3 triliun dari Rp 693 triliun. Namun, penambahan TKD ini masih dalam proses dan harus mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Pemerintah telah mempersiapkan anggaran tambahan TKD sebesar Rp 13,3 triliun. 2. Pemerintah harus memeriksa kondisi kas masing-masing pemda sebelum menentukan penambahan TKD. 3. Penambahan TKD ini masih dalam proses dan harus mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Penambahan anggaran TKD ini sangat penting untuk mendukung arus kas pemda. Namun, proses yang panjang dan kompleks harus dilalui sebelum penambahan TKD ini dapat diumumkan secara resmi. Pemerintah harus memastikan bahwa penambahan TKD ini tidak akan menambah beban fiskal pemda. Jika penambahan TKD ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapat diharapkan bahwa arus kas pemda akan meningkat dan dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Penambahan anggaran TKD ini masih dalam proses dan harus mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah harus memastikan bahwa penambahan TKD ini tidak akan menambah beban fiskal pemda. Jika penambahan TKD ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapat diharapkan bahwa arus kas pemda akan meningkat dan dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Namun, proses yang panjang dan kompleks harus dilalui sebelum penambahan TKD ini dapat diumumkan secara resmi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260721212221-4-752734/anggaran-tambahan-transfer-ke-daerah-2026-tinggal-tunggu-restu-prabowo, without altering the facts of the original article.

**Purbaya Tegaskan BK Batu Bara Tidak Jadi Sebab Shortfall Bea Cukai** Pemerintah terus menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan penerimaan bea dan cukai. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penerimaan bea dan cukai di tahun 2026 akan jauh dari target yang ditetapkan. Menurut Purbaya, penerimaan bea dan cukai hanya mencapai Rp 320,6 triliun, atau 95,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 336 triliun. **Momen Penentu di Menit Akhir** Purbaya mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan kebijakan penerapan pungutan terhadap bea keluar batu bara sebagai penyebab utama shortfall penerimaan bea dan cukai. “Nah, itu kan tahun lalu juga sudah nggak ada kan bea keluar batu bara jadi bukan dari situ,” kata Purbaya dalam paparan APBN KiTA kemarin, Selasa (21/7/2026). Purbaya menjelaskan bahwa potensi shortfall setoran kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang belum kondusif. Pemerintah merencanakan kebijakan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batu bara, namun wacana ini belum dirilis. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Pemerintah merencanakan kebijakan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batu bara dengan tarif yang berjenjang, yakni antara 5% hingga 11%, mengikuti harga batu bara di pasar. Namun, wacana kebijakan pengenaan bea keluar untuk ekspor komoditas batu bara tersebut tidak juga dirilis. Penerimaan bea dan cukai di tahun 2026 hanya mencapai Rp 320,6 triliun, atau 95,4% dari target APBN 2026 sebesar Rp 336 triliun. Artinya, terjadi shortfall Rp 15,4 triliun. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan penerimaan bea dan cukai karena fluktuasi harga komoditas yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang belum kondusif. Pemerintah harus dapat menemukan solusi untuk meningkatkan penerimaan bea dan cukai agar dapat mencapai target APBN 2026. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan bea dan cukai. Pemerintah harus dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan ini dan meningkatkan penerimaan bea dan cukai agar dapat mencapai target APBN 2026.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260722065748-4-752744/purbaya-bantah-bk-batu-bara-jadi-sebab-shortfall-setoran-bea-cukai, without altering the facts of the original article.

**Geger Capres Pilihan Tiba-Tiba Tolak Pencalonan Dirinya, Akui Tak Siap** **Momen Penentu di Menit Akhir** Perdana Menteri (PM) Hungaria Peter Magyar membatalkan usulan pencalonan grandmaster catur Judit Polgar sebagai presiden baru negara tersebut setelah tawaran itu secara resmi ditolak oleh Polgar. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Faktor utama yang menyebabkan Magyar membatalkan pencalonan Polgar adalah penolakan yang diberikannya sendiri. Polgar mengatakan tidak siap untuk bertanggung jawab penuh bila mendapatkan posisi strategis itu. Pernyataan penolakan dari Polgar memicu perdebatan publik dan menyoroti dinamika politik yang tengah memanas di negara tersebut. **Mengapa & Dampak** Pencalonan Polgar dilakukan tanpa konsultasi publik dan memicu respons di kalangan anggota parlemen dari partai Magyar sendiri. Sejumlah pihak mempertanyakan latar belakang legenda catur dunia yang meraih gelar grandmaster pada usia 15 tahun tersebut, mengingat ia memegang kewarganegaraan ganda Hungaria dan Israel. Keputusan pencalonan tersebut dilaporkan disampaikan Magyar setelah bertemu Polgar dalam acara resepsi Kedutaan Besar AS di Budapest. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Pencalonan Polgar yang gagal ini berarti Magyar harus mencari kandidat baru yang mampu mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Ini juga berarti Magyar harus melakukan penyelidikan lebih dalam tentang latar belakang kandidat yang ditunjuknya. Dalam kesimpulan, Magyar harus mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mencari kandidat yang tepat agar dapat memenangkan dukungan dari masyarakat Hungaria. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pencalonan Polgar yang gagal ini menunjukkan bahwa Magyar masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya. Magyar harus mempertimbangkan kembali keputusannya dan mencari kandidat yang tepat agar dapat memenangkan dukungan dari masyarakat Hungaria. Dalam beberapa bulan belakangan, Magyar telah menutup media massa pemerintah, melarang anggota parlemen Fidesz untuk mencalonkan diri kembali, hingga menyita server data milik partai Orban yang dinilai Fidesz sebagai tindakan melampaui kewenangan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260722071858-4-752755/geger-capres-pilihan-tiba-tiba-tolak-pencalonan-dirinya-akui-tak-siap, without altering the facts of the original article.

**Breaking: Nanik Deyang Mengundurkan Diri dari Kepala BGN** **Momen Penentu di Menit Akhir** Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya. Fakta ini terungkap dari unggahan media sosial Asisten Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Rabu (22/7/2026). “Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” tulisnya. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Menurut Dirgayuza, ia mengenal Nanik menjelang Pemilu 2014. Menurutnya selama ini Nanik adalah orang yang tak bisa diam melihat ketidakadilan dan kesulitan. “Ketika dipercaya Presiden memimpin BGN, hanya dalam satu setengah bulan, ia membongkar masalah dan meletakkan fondasi perbaikan,” tambahnya. Diutarakannya lagi selama kepemimpinan Nanik, BGN mengevaluasi 28.000 SPPG yang beroperasi. Ia mengatakan sebanyak 3.000 dapur SPPG telah diberikan klasifikasi A, B, dan C berdasarkan kualitas dan keamanan pangannya. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Kepemimpinan Nanik di BGN telah meninggalkan jejak yang signifikan. Dalam kurun waktu singkat, ia telah membongkar masalah dan meletakkan fondasi perbaikan di Badan Gizi Nasional. Namun, keunduranannya juga berarti kehilangan kemampuan dan pengalaman Nanik dalam memimpin lembaga tersebut. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan BGN dalam menangani isu gizi dan kesehatan masyarakat. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Kepemimpinan Nanik di BGN telah menunjukkan bahwa perubahan dan perbaikan dapat terjadi dalam waktu singkat. Namun, keunduranannya juga menunjukkan bahwa perjalanan panjang masih belum berakhir. BGN harus terus berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, BGN dapat terus berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia. Untuk saat ini, CNBC Indonesia masih mengonfirmasi langsung ke Nanik perihal ini. Belum ada respons dari yang bersangkutan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260722075526-4-752770/breaking-nanik-deyang-mengundurkan-diri-dari-kepala-bgn, without altering the facts of the original article.