Arsip Kategori: Politik

Nasib 1.470 Buruh Menggantung, Said Iqbal Desak Perlindungan Hak Pegawai secara Penuh

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menekankan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) harus menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan. Jika PHK terpaksa dilakukan, ia meminta agar seluruh hak pegawai dijamin penuh. Pernyataan ini merespons laporan mengenai potensi PHK terhadap 800 buruh PT Victoria Apparel di Kota Semarang dan 670 buruh PT Samwon di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Said Iqbal mendesak agar pembayaran pesangon maupun hak-hak lainnya tidak dikurangi sedikit pun. “Jika PHK memang tidak bisa dihindari, maka seluruh hak pekerja wajib dibayarkan sesuai undang-undang. Tidak boleh ada pesangon yang dicicil, tidak boleh ada upah proses yang tidak dibayarkan, dan seluruh hak—seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak—harus diberikan secara penuh sesuai ketentuan hukum,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Rabu (22/7/2026).

Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk melindungi hak-hak pekerja. “Kita harus melindungi hak-hak pekerja, terutama dalam situasi seperti ini. Negara harus hadir untuk membantu pekerja yang terkena dampak PHK,” katanya.

Said Iqbal juga menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab dalam membayar hak-hak pekerja. “Perusahaan harus bertanggung jawab dalam membayar hak-hak pekerja. Mereka harus memahami bahwa PHK bukanlah satu-satunya solusi untuk masalah keuangan perusahaan,” katanya.

Laporan mengenai potensi PHK terhadap 800 buruh PT Victoria Apparel di Kota Semarang dan 670 buruh PT Samwon di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah membuat banyak pekerja khawatir. Mereka khawatir bahwa mereka akan kehilangan hak-hak mereka dan tidak akan dapat membayar tagihan-tagihan mereka.

“Kita khawatir bahwa PHK akan membuat kita kehilangan hak-hak kita. Kita khawatir bahwa kita tidak akan dapat membayar tagihan-tagihan kita,” kata salah satu pekerja.

Said Iqbal juga menekankan bahwa pemerintah harus hadir untuk membantu pekerja yang terkena dampak PHK. “Pemerintah harus hadir untuk membantu pekerja yang terkena dampak PHK. Mereka harus memberikan dukungan dan bantuan kepada pekerja yang terkena dampak,” katanya.

Demikian informasi tentang nasib 1.470 buruh yang menggantung, dan desakan Said Iqbal untuk perlindungan hak pegawai secara penuh.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on the original news source, without altering the facts of the original article.

Said Iqbal Desak Gubernur Jabar untuk Mencabut Aturan Upah Minimum Sektoral yang Kontroversial

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026. Ia mendesak agar penetapan upah tersebut mengacu pada usulan resmi dari masing-masing kabupaten dan kota.

Pembatalan UMSK 2026 di Jawa Barat dipicu oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait gugatan UMSK Jabar 2026. Dalam amar putusannya, PTUN meminta Gubernur Jawa Barat untuk mencabut UMSK se-Jawa Barat yang telah dikeluarkan, karena dinyatakan tidak berlaku lagi. “Meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, mencabut UMSK se-Jawa Barat yang telah dikeluarkan, yang dinyatakan PTUN tidak berlaku lagi. Jadi SK Gubernur Jawa Barat tentang UMSK 2026 yang lalu, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh PTUN Kota Bandung,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring.

Said Iqbal menjelaskan, UMSK sejumlah sektor industri di beberapa daerah sebelumnya dihapus dalam penetapan upah minimum di Jabar. Melalui putusan ini, ia meminta rekomendasi UMSK dari tingkat kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan kontroversi yang muncul seputar UMSK 2026 di Jawa Barat.

Menurut Said Iqbal, perubahan UMSK harus dilakukan dengan cara yang transparan dan inklusif. “Kita harus memastikan bahwa perubahan UMSK dilakukan dengan cara yang transparan dan inklusif, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan pendapatnya,” kata Said Iqbal.

Penghapusan UMSK 2026 di Jawa Barat diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan buruh di daerah tersebut. Dengan demikian, buruh dapat menikmati upah yang lebih adil dan layak, serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Penetapan UMSK harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. “Kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, sehingga UMSK yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut,” kata Said Iqbal.

Dalam beberapa bulan terakhir, UMSK 2026 di Jawa Barat telah menjadi sorotan masyarakat. Banyak pihak yang merasa tidak puas dengan penetapan UMSK yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, penghapusan UMSK 2026 diharapkan dapat membantu mengatasi kontroversi yang muncul seputar UMSK di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, diharapkan dapat segera menindaklanjuti putusan PTUN dan mencabut UMSK 2026 yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, buruh di Jawa Barat dapat menikmati upah yang lebih adil dan layak, serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Demikian informasi perihal penghapusan UMSK 2026 di Jawa Barat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on the original news source, without altering the facts of the original article.

Nanik S Deyang Mundur dari Jabatan Kepala BGN, Alasan Kesehatan Jadi Penyebab Utama

Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengajukan pengunduran diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Hal ini dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan, yang mengatakan bahwa Nanik telah berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung dan mengundurkan diri sebagai Kepala BGN.

Kronologi Fakta

Berikut adalah beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Nanik telah melakukan langkah-langkah penting dalam memimpin BGN selama beberapa bulan terakhir:

Dalam waktu sekitar satu setengah bulan, Nanik telah membongkar berbagai persoalan dalam sistem gizi di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Nanik adalah mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi di tingkat desa. Selain itu, Nanik juga mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, sehingga dapat meningkatkan kualitas makanan yang dihasilkan.

Nanik juga menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh, yang merupakan langkah yang sangat penting dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam sistem gizi. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan dengan lebih efektif.

Mengapa dan Dampak

Alasan kesehatan yang dialami oleh Nanik menjadi penyebab utama pengundurannya dari jabatan Kepala BGN. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Nanik telah membuat keputusan yang sangat sulit, namun yang paling tepat untuk menjaga kesehatannya.

Pengunduran diri Nanik juga akan memiliki dampak yang signifikan bagi sistem gizi di Indonesia. Meskipun Nanik telah melakukan langkah-langkah penting dalam memimpin BGN, namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, perlu ada pengganti yang dapat melanjutkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nanik.

Selain itu, pengunduran diri Nanik juga akan memiliki dampak pada kepercayaan masyarakat terhadap BGN. Masyarakat akan menilai apakah BGN dapat melanjutkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nanik dan apakah BGN dapat meningkatkan kualitas pelayanan gizi di tingkat desa.

Penutup

Dalam keseluruhan, pengunduran diri Nanik S Deyang dari jabatan Kepala BGN merupakan keputusan yang sangat sulit, namun yang paling tepat untuk menjaga kesehatannya. Meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem gizi di Indonesia, namun dapat dipastikan bahwa BGN akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi di tingkat desa. Demikian informasi ini.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5659815/nanik-s-deyang-mundur-sebagai-kepala-bgn-karena-alasan-kesehatan, without altering the facts of the original article.

Wamenaker Tekankan Pentingnya Dialog Sosial dalam Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis dan Produktif

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya dialog sosial dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Posisi Afriansyah ini disampaikan saat berdialog dengan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (F-SPGI) PT Indonesia Epson Industry di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan dialog sosial memiliki peran krusial dalam mengurai setiap dinamika hubungan industrial. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi ruang diskusi yang konstruktif dan sejuk agar hak-hak normatif para pekerja tetap terlindungi secara adil. “Dialog sosial adalah kunci utama dalam mengurai setiap dinamika hubungan industrial. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi ruang diskusi yang konstruktif dan sejuk agar hak-hak normatif para pekerja tetap terlindungi secara adil,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Afriansyah juga menekankan bahwa pemerintah hadir sebagai penengah yang membuka ruang komunikasi bagi seluruh pihak. Pendekatan itu, lanjut dia, diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pekerja, keberlangsungan usaha, dan kepastian iklim investasi. Adapun baru-baru ini, pemerintah memfasilitasi dialog sosial dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas hubungan industrial di Indonesia.

Dialog sosial adalah proses yang kompleks dan memerlukan komitmen dari semua pihak. Pemerintah, serikat pekerja, dan perusahaan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan kemampuan industri di Indonesia. Dengan demikian, hubungan industrial yang harmonis dan produktif dapat terwujud.

Selain itu, dialog sosial juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak pekerja dan kebutuhan perusahaan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, pemerintah dan perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja dan kemampuan industri di Indonesia.

Dengan demikian, dialog sosial menjadi kunci utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif di Indonesia. Pemerintah, serikat pekerja, dan perusahaan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan meningkatkan kualitas hubungan industrial di Indonesia. Demikian informasi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5659824/wamenaker-dialog-sosial-bangun-hubungan-industrial-harmonis, without altering the facts of the original article.

Presiden Prabowo Lantik 1.177 Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka

Rabu pagi, Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira Tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara ini merupakan salah satu rangkaian upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan nasional.

Prosesi Upacara Prasetya Perwira

Upacara Prasetya Perwira Tahun 2026 dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, yang memimpin pengambilan sumpah para perwira remaja. Komandan Upacara Prasetya Perwira 2026, Kolonel Infanteri Mario Christian Noya, masuk ke pelataran Istana Merdeka pada pukul 07.33 WIB. Presiden Prabowo kemudian tiba di Istana Merdeka dengan iring-iringan pasukan motor.

Rangkaian upacara ini melibatkan 1.177 perwira remaja TNI dan Polri, yang terdiri atas 512 perwira TNI Angkatan Darat, 229 perwira TNI Angkatan Laut, 154 perwira TNI Angkatan Udara, dan 282 perwira Polri. Mereka akan menjadi bagian dari kelompok perwira TNI dan Polri yang lebih besar.

Peningkatan Keamanan Nasional

Upacara Prasetya Perwira Tahun 2026 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan nasional. Pemerintah telah menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan keamanan, termasuk meningkatkan kemampuan perwira TNI dan Polri.

Tahun 2017, upacara ini kembali diselenggarakan di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, setelah beberapa tahun tidak diselenggarakan. Dengan upacara ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kemampuan perwira TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional.

Dampak dan Implikasi

Upacara Prasetya Perwira Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perwira TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Dengan meningkatkan kemampuan perwira TNI dan Polri, pemerintah berharap dapat meningkatkan keamanan nasional dan mencegah ancaman keamanan yang lebih besar.

Upacara ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi perwira TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Dengan meningkatkan semangat dan motivasi, perwira TNI dan Polri diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemampuan mereka dalam menjaga keamanan nasional.

Demikian informasi mengenai upacara Prasetya Perwira Tahun 2026 yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi. Upacara ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan nasional.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5659835/presiden-prabowo-lantik-1177-perwira-tni-polri-di-istana-merdeka, without altering the facts of the original article.

Kewenangan DJP untuk Mengawasi Rekening Wajib Pajak Tidak Baru, Kata Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengawasi rekening keuangan wajib pajak merupakan praktik yang lazim dilakukan dan bukan kebijakan baru. Hal ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Situasi Keuangan Negara

Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2026 mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, kondisi ini masih dalam tahap terkendali.

Praktik Biasa dalam Mengawasi Rekening Wajib Pajak

Purbaya menekankan bahwa praktik mengawasi rekening wajib pajak bukanlah hal yang luar biasa. Ia menambahkan bahwa hal ini adalah proses yang biasa dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melunasi kewajiban pajaknya. “Itu praktik biasa. Yang jelas gini, kalau sudah bayar pajak ya sudah tenang aja, enggak akan diapa-apain,” kata Purbaya.

Pengertian Masyarakat tentang Kewenangan DJP

Purbaya mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan kewenangan DJP. Ia menekankan bahwa jika wajib pajak telah melunasi kewajiban pajaknya, maka mereka tidak perlu khawatir dengan pengawasan DJP. Purbaya juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wajib pajak melunasi kewajiban pajaknya secara lengkap.

Implementasi dan Dampak Kebijakan

Kebijakan ini telah diamALKankan sejak lama dan telah menjadi bagian dari proses pengawasan DJP. Meskipun demikian, kebijakan ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan bentuk pengawasan yang terlalu ketat, sementara yang lain berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan bentuk pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa wajib pajak melunasi kewajiban pajaknya secara lengkap.

Penutup

Demikian informasi tentang kewenangan DJP untuk mengawasi rekening wajib pajak. Kebijakan ini merupakan bentuk pengawasan yang biasa dilakukan oleh DJP untuk memastikan bahwa wajib pajak melunasi kewajiban pajaknya secara lengkap. Masyarakat diharapkan dapat memahami kebijakan ini dengan benar dan tidak khawatir dengan pengawasan DJP.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5659609/purbaya-menilai-djp-intip-rekening-wajib-pajak-praktik-biasa, without altering the facts of the original article.

Nanik S Deyang Mundur dari Jabatan Kepala BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Informasi ini dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

Kronologi Fakta

Nanik S Deyang secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala BGN pada hari ini setelah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Peristiwa ini terjadi setelah Nanik S Deyang melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa, 7 Juli 2026.

Nanik S Deyang tiba di Gedung Merah Putih KPK yang merupakan tempat audiensi tersebut. Audiensi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program MBG dapat dijalankan dengan efektif dan bebas dari korupsi.

Mengapa & Dampak

Pengunduran diri Nanik S Deyang dari jabatannya sebagai Kepala BGN disebabkan oleh alasan kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus. Dia akan menjalani pengobatan jantung sebagai langkah pertama dalam proses pemulihan.

Pengunduran diri Nanik S Deyang akan memiliki dampak signifikan pada Badan Gizi Nasional. Ia telah menjabat sebagai Kepala BGN semenjak [tanggal] dan telah berkontribusi besar dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.

Penutup

Pengunduran diri Nanik S Deyang dari jabatannya sebagai Kepala BGN merupakan keputusan yang sulit, tetapi yang perlu dilakukan. Kita berharap Nanik S Deyang dapat segera sembuh dari penyakitnya dan dapat kembali berkontribusi pada kebijakan kesehatan masyarakat Indonesia di masa depan.

Perjuangan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia akan terus berlanjut, dan kita percaya bahwa Badan Gizi Nasional akan terus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5659815/nanik-s-deyang-mundur-sebagai-kepala-bgn-karena-alasan-kesehatan, without altering the facts of the original article.

**Kapolri Hoegeng Dicopot Presiden: Kasus Besar yang Membuat Politikus Tegang** **Pembuka** Presiden Soeharto mencopot Kapolri ke-5, Hoegeng Imam Santoso, dari jabatannya pada 2 Oktober 1971. Alasannya, Hoegeng dianggap sudah tua dan diminta menempati posisi baru sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belgia. Namun, saat itu usianya baru menginjak 50 tahun. Ini adalah kasus besar yang membuat politikus tegang dan masih menjadi perdebatan hingga hari ini. **Mengapa & Dampak** Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda Hoegeng sedang membongkar salah satu kasus penyelundupan terbesar pada awal Orde Baru, yakni penyelundupan mobil mewah yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Menurut Hoegeng, ribuan mobil mewah berhasil masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk. Praktik ini tidak mungkin berlangsung tanpa bantuan orang-orang di dalam birokrasi. Salah satu tokoh yang menjadi target penyelidikannya adalah Robby Tjahjadi, yang merupakan lulusan SMA Xaverius Surakarta yang merantau ke Jakarta pada 1964. Robby telah menjadi penyalur mobil-mobil mewah hasil penyelundupan. Berbagai merek, mulai dari Alfa Romeo, Fiat, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Continental hingga Rolls-Royce, berhasil masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Menurut Hoegeng, Robby memanfaatkan paspor diplomatik untuk menekan bea impor, lalu bekerja sama dengan oknum Bea Cukai agar mobil-mobil tersebut bisa lolos ke Indonesia. “Mereka cukup menyogok sejumlah pejabat yang menjadi penentu dalam urusan kepabeanan,” tulis Hoegeng. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Hoegeng sedang membongkar salah satu kasus penyelundupan terbesar pada awal Orde Baru. 2. Robby Tjahjadi, salah satu tokoh yang menjadi target penyelidikannya, merupakan lulusan SMA Xaverius Surakarta yang merantau ke Jakarta pada 1964. 3. Ribuan mobil mewah berhasil masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Penyelidikan terhadap Robby Tjahjadi terus berlanjut setelah Hoegeng diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri. Tepat pada 21 Oktober 1972, Robby akhirnya ditangkap dan didakwa melakukan penyelundupan yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp700 juta. Namun, dia hanya divonis ringan, yakni 7,5 tahun, kurang dari tuntutan 10 tahun. **Momen Penentu di Menit Akhir** Penyelidikan Hoegeng terhadap Robby Tjahjadi memicu momen penentu di menit akhir. Ketika Hoegeng mendapat panggilan untuk menghadap Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat, dia berniat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melaporkan perkembangan kasus penyelundupan mobil mewah yang sedang ditanganinya. Namun, rencana itu buyar sesaat setelah tiba di Cendana. “Orang yang akan saya laporkan itu ternyata sudah lebih dulu berada di Jalan Cendana untuk menghadap Presiden Soeharto,” tulis Hoegeng dalam Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan (2016). **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Pemberhentian Hoegeng sebagai Kapolri masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Banyak pihak menghubungkan pencopotannya dengan penyelidikan terhadap Robby Tjahjadi. Namun, Hoegeng sendiri tidak pernah secara terbuka menyatakan hal tersebut. Dia hanya diberitahu alasan pemberhentian karena sudah tua. Sementara itu, penyelidikan terhadap Robby terus berlanjut. Tepat pada 21 Oktober 1972, Robby akhirnya ditangkap dan didakwa melakukan penyelundupan yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp700 juta.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260714091414-25-750598/kapolri-hoegeng-tiba-tiba-dicopot-presiden-saat-bongkar-kasus-besar, without altering the facts of the original article.

**Purbaya Tegaskan APBN Hanya Cadangan Dana PFII, Tidak Bisa Digunakan** **Momen Penentu di Menit Akhir** Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Ia menjelaskan bahwa APBN hanya akan menjadi dana cadangan untuk operasional PFII jika diperlukan. **APA YANG TERJADI** Menurut Purbaya, pendanaan awal pembangunan PFII utamanya masih berasal dari kantong para investor, termasuk Danantara. “Enggak semuanya (memakai) APBN. Itu nanti kan yang investornya akan mengeluarkan dana pertama untuk membangun di sana (PFII) kan. Danantara cukup besar uangnya, bukan APBN,” tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (22/7/2026). Kendati demikian, Purbaya menuturkan pemerintah tetap menyiapkan APBN untuk menutup kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi kekurangan pendanaan. Sayangnya, dia tidak mengungkapkan nilainya. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak akan menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan PFII. 2. Pendanaan awal pembangunan PFII utamanya masih berasal dari kantong para investor. 3. Pemerintah menyiapkan APBN untuk menutup kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi kekurangan pendanaan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Keputusan Purbaya ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan PFII dan keuangan negara. Dengan tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan utama, PFII akan lebih tergantung pada investor dan pendanaan swasta. Namun, Purbaya juga menuturkan bahwa pemerintah akan menyiapkan APBN untuk menutup kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu apabila terjadi kekurangan pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki cadangan untuk menghadapi situasi darurat. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Keputusan Purbaya ini merupakan langkah awal dalam pembangunan PFII. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum PFII dapat menjadi kenyataan. Pemerintah harus terus menyiapkan pendanaan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pembangunan PFII. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa PFII dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta tidak memberatkan keuangan negara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260722073151-17-752760/purbaya-buka-bukaan-soal-dana-pfii-apbn-hanya-cadangan, without altering the facts of the original article.

Purbaya: Restitusi Pajak Batu Bara Rp25 T Membuat Pemerintah Rugi Besar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi pajak untuk pengusaha batu bara hingga Rp25 triliun sepanjang tahun lalu. Hal ini dikatakan Purbaya saat ditemui di Gedung Juanda, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Restitusi pajak tersebut membuat Pemerintah rugi. Momen Penentu di Menit Akhir Purbaya mengatakan bahwa tahun lalu, Pemerintah telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi pajak untuk pengusaha batu bara hingga Rp25 triliun negatifnya. “Tahun lalu, tahun sebelum ya, saya bayar restitusi PPN (pajak pertambahan nilai) dari batu bara itu sekitar Rp25 triliun negatifnya,” ujarnya kepada awak media. Akibat bayar restitusi tersebut, Purbaya berujar membuat Pemerintah rugi. Apa Artinya Ini ke Depan? Purbaya mengatakan bahwa restitusi pajak tersebut membuat Pemerintah rugi. “Itu yang saya rugi besar tahun lalu. Bukan saya rugi, pemerintah lah.” Oleh karena itu, salah satu upaya dalam mengkompensasi restitusi pajak yang besar ke pengusaha batu bara, Purbaya mengatakan bahwa Pemerintah akan berupaya menyelesaikan aturan penerapan bea keluar batu bara. Adanya bea keluar batu bara disebut Purbaya akan menjadi peningkat penerimaan kas negara. Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda 1. Restitusi pajak batu bara sebesar Rp25 triliun telah dikembalikan oleh Pemerintah sepanjang tahun lalu. 2. Purbaya mengatakan bahwa restitusi pajak tersebut membuat Pemerintah rugi. 3. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan aturan penerapan bea keluar batu bara untuk meningkatkan penerimaan kas negara. Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh Purbaya mengatakan bahwa Pemerintah akan berupaya meningkatkan penerimaan kas negara dengan menyelesaikan aturan penerapan bea keluar batu bara. Oleh karena itu, Pemerintah akan meningkatkan batas maksimal restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) tertentu menjadi Rp 1 miliar, dari sebelumnya Rp5 miliar. Dengan demikian, Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan kas negara dan mengkompensasi restitusi pajak yang besar ke pengusaha batu bara.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260722064301-4-752743/restitusi-pajak-batu-bara-rp25-t-purbaya-pemerintah-rugi-besar, without altering the facts of the original article.