Arsip Kategori: Ekonomi

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sukses menggelar program pitching dan business matching secara daring, menghasilkan potensi transaksi dan transaksi ekspor hampir 135 juta dolar AS sepanjang 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya Kemendag untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui platform digital. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag, Ari Satria, mengungkapkan bahwa program ini telah menjadi alternatif efektif untuk membuka akses pasar ekspor tanpa harus mengandalkan pameran dagang di luar negeri. Business matching merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan ekspor UMKM.

Program Business Matching yang Sukses

Kemendag menyelenggarakan 662 kegiatan pitching dan business matching secara daring sepanjang 2025, yang menghasilkan potensi transaksi dan realisasi transaksi hampir 135 juta dolar AS atau sekitar Rp2,4 triliun. Sementara itu, hingga periode Januari-April tahun berjalan, nilai transaksi yang dihasilkan telah mencapai sekitar 107,34 juta dolar AS (Rp1,9 triliun). Program ini melibatkan 46 perwakilan perdagangan yang tersebar di 33 negara, yang bertugas memberikan masukan mengenai kesiapan produk sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli melalui business matching.

Cara Kerja Business Matching

Dalam program ini, UMKM mempresentasikan produknya kepada perwakilan perdagangan di luar negeri, kemudian perwakilan perdagangan akan memberikan masukan mengenai kesiapan produk untuk memenuhi persyaratan negara tujuan. Setelah itu, perwakilan perdagangan akan mempertemukan UMKM dengan calon pembeli yang potensial melalui business matching. Ari Satria menjelaskan bahwa perwakilan perdagangan akan membimbing UMKM untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan, seperti sertifikasi produk.

MENGAPA & DAMPAK

Mengapa Program Ini Penting?

Program business matching ini penting karena dapat membantu UMKM meningkatkan ekspornya tanpa harus memiliki biaya promosi yang besar. Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM dapat mempertemukan produknya dengan calon pembeli internasional secara lebih efektif. Selain itu, program ini juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan ekspor.

Dampak ke Depan

Dampak ke depan dari program ini adalah peningkatan ekspor UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya ekspor UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, program ini juga dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam upaya meningkatkan ekspor UMKM melalui platform digital.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski telah mencapai kesuksesan, Kemendag masih memiliki jalan panjang untuk meningkatkan ekspor UMKM. Ari Satria mengungkapkan bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki kemampuan untuk memasarkan produknya secara internasional. Oleh karena itu, Kemendag akan terus mendukung UMKM dalam meningkatkan kemampuan ekspornya melalui program-program yang telah ada. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan ekspor UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5636265/kemendag-rangkum-potensi-transaksi-135-juta-dolar-as-dari-business-matching-, without altering the facts of the original article.

Harga cabai rawit merah dan telur ayam ras tercatat mengalami kenaikan pada Senin pagi, menurut data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia. Cabai rawit merah mencapai Rp62.100 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.250 per kg. Kenaikan harga ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan pokok.

Fakta Harga Pangan

Berdasarkan data PIHPS, harga komoditas pangan lainnya juga mengalami perubahan. Bawang merah tercatat di harga Rp47.800 per kg, bawang putih Rp44.100 per kg, beras kualitas bawah I Rp14.700 per kg, dan beras kualitas medium I Rp16.350 per kg. Selain itu, harga cabai merah besar mencapai Rp50.500 per kg, cabai merah keriting Rp50.900 per kg, dan cabai rawit hijau Rp49.750 per kg.

Komoditas Pangan Lainnya

PIHPS juga mencatat harga daging ayam ras segar mencapai Rp36.600 per kg, daging sapi kualitas I Rp150.250 per kg, dan daging sapi kualitas II Rp141.500 per kg. Harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.050 per kg, minyak goreng curah Rp20.600 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek I Rp24.250 per liter.

Mengapa Kenaikan Harga?

Kenaikan harga cabai rawit merah dan telur ayam ras ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya kebutuhan masyarakat, keterbatasan pasokan, dan perubahan cuaca yang mempengaruhi produksi pertanian. Selain itu, kenaikan harga juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti inflasi dan perubahan nilai tukar.

Dampak Kenaikan Harga

Kenaikan harga cabai rawit merah dan telur ayam ras dapat berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang memiliki pendapatan rendah. Kenaikan harga ini dapat meningkatkan biaya hidup dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan pokok. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memantau situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok.

Kenaikan harga cabai rawit merah dan telur ayam ras ini menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, produsen, dan distributor untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa terbebani oleh harga yang tinggi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.antaranews.com/berita/5636548/harga-cabai-rawit-rp62100-kg-telur-ayam-rp29250-kg-per-senin-pagi, without altering the facts of the original article.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) memastikan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada aplikasi Strava hanya berlaku bagi pengguna yang memiliki akun premium atau berlangganan. Kebijakan ini tidak akan mempengaruhi pengguna yang menggunakan fitur gratis.

Apa yang Terjadi?

Sebelumnya, kabar tentang pengenaan PPN pada pengguna Strava引起 respons dan kritik, terutama dari komunitas olahraga lari. Menanggapi hal tersebut, Ditjen Pajak Kemenkeu menjelaskan bahwa pengenaan pajak hanya berlaku bagi pengguna yang memiliki akun premium. “Olahraga lari tidak dikenai pajak. Tapi #KawanPajak yang berlangganan fitur premium aplikasi olahraga Strava, itu baru dipungut PPN,” tulis keterangan Ditjen Pajak di laman resmi Instagramnya.

Ditjen Pajak juga memastikan bahwa pengenaan PPN terhadap pemilik akun premium juga akan diberlakukan untuk platform atau aplikasi lainnya secara bertahap. Menurut pemerintah, pengenaan pajak bagi pengguna aplikasi premium bertujuan untuk menciptakan penerapan perpajakan yang adil.

Mengapa dan Dampak

Pengenaan PPN pada aplikasi Strava merupakan bagian dari perluasan cakupan pemungutan PPN PMSE terhadap perusahaan digital luar negeri yang menjual produk atau jasa kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah telah menunjuk tujuh perusahaan digital asing lainnya sebagai pemungut PPN PMSE.

Dampak dari kebijakan ini adalah pengguna Strava non-premium atau mereka yang tidak berlangganan fitur premium tidak akan dikenai PPN. “Tenang, #KawanPajak masih bisa memilih fitur gratis tanpa langganan,” tulis Ditjen Pajak.

Namun, bagi pengguna yang memiliki akun premium, kebijakan ini berarti mereka harus membayar PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi pengguna layanan berbayar.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Kebijakan pengenaan PPN pada aplikasi Strava ini memiliki implikasi yang lebih luas. Pemerintah berencana untuk memperluas cakupan pemungutan PPN PMSE terhadap perusahaan digital luar negeri lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penerapan perpajakan yang adil dan memastikan bahwa pajak yang dipungut dari pelanggaran Indonesia benar-benar masuk menjadi penerimaan pajak.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan mengurangi kesenjangan antara pengguna layanan berbayar dan tidak berbayar. Namun, perlu diwaspadai bahwa kebijakan ini juga dapat mempengaruhi penggunaan aplikasi dan layanan digital lainnya.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kebijakan pengenaan PPN pada aplikasi Strava ini masih memiliki banyak tantangan dan pertanyaan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi penggunaan aplikasi dan layanan digital lainnya. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan ini dan dampaknya.

Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat bagaimana kebijakan ini berkembang dan apakah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang jelas, kebijakan ini merupakan langkah awal dalam menciptakan penerapan perpajakan yang adil dan memastikan bahwa pajak yang dipungut dari pelanggaran Indonesia benar-benar masuk menjadi penerimaan pajak.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.tribunnews.com/bisnis/7850562/ditjen-pajak-tegaskan-ppn-strava-hanya-berlaku-untuk-pengguna-premium-fitur-gratis-tak-kena-pajak, without altering the facts of the original article.

Industri syariah saat ini berada di ujung tanduk dengan gejolak pasar modal dan melemahnya rupiah. Spin off, strategi yang diambil oleh beberapa emiten untuk meningkatkan daya tahan, menjadi sorotan. Nasib spin off dan daya tahan industri syariah menjadi pertanyaan besar di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil.

Momen Penentu di Menit Akhir

Kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat industri syariah harus berpikir keras untuk bertahan. Melemahnya rupiah dan gejolak pasar modal membuat beberapa emiten harus melakukan spin off untuk meningkatkan daya tahan. Strategi ini diambil untuk memisahkan aset dan liabilities yang tidak sehat, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis yang lebih stabil.

Fakta menunjukkan bahwa beberapa emiten telah melakukan spin off untuk meningkatkan daya tahan. Namun, dampak dari strategi ini masih belum jelas. Apakah spin off dapat meningkatkan daya tahan industri syariah di tengah gejolak perekonomian?

Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda

Berikut tiga fakta yang membuat kejadian ini berbeda:

Pertama, melemahnya rupiah membuat industri syariah harus berpikir keras untuk mempertahankan daya tahan. Rupiah yang lemah membuat biaya impor meningkat, sehingga industri syariah harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi.

<pKedua, gejolak pasar modal membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Hal ini membuat industri syariah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mempertahankan kepercayaan investor.

Ketiga, spin off menjadi strategi yang diambil oleh beberapa emiten untuk meningkatkan daya tahan. Strategi ini diambil untuk memisahkan aset dan liabilities yang tidak sehat, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis yang lebih stabil.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Mengapa industri syariah harus melakukan spin off? Industri syariah harus melakukan spin off karena kondisi perekonomian yang tidak stabil. Melemahnya rupiah dan gejolak pasar modal membuat industri syariah harus berpikir keras untuk bertahan.

Dampak dari spin off masih belum jelas. Namun, jika spin off dapat meningkatkan daya tahan industri syariah, maka strategi ini dapat menjadi solusi yang efektif. Industri syariah harus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk mempertahankan kepercayaan investor.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kesimpulan dari kejadian ini adalah industri syariah masih harus menempuh jalan panjang untuk meningkatkan daya tahan. Spin off menjadi strategi yang diambil oleh beberapa emiten, namun dampaknya masih belum jelas. Industri syariah harus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk mempertahankan kepercayaan investor.

Arah ke depan, industri syariah harus berpikir keras untuk meningkatkan daya tahan. Strategi spin off dapat menjadi solusi yang efektif, namun industri syariah harus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk mempertahankan kepercayaan investor.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20260526211755-31-738266/video-arah-spin-off-daya-tahan-industri-syariah-di-tengah-gejolak, without altering the facts of the original article.

Pemerintah berencana untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai sentra industri pesawat terbesar di Indonesia. Rencana ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan ekosistem industri dirgantara yang terintegrasi di kawasan Kertajati. Bandara Kertajati diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai layanan transportasi udara, tetapi juga menjadi pusat kegiatan industri berteknologi tinggi. Pengembangan sektor dirgantara ini juga diyakini mampu menarik investasi dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Rencana Pengembangan Bandara Kertajati

PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah membahas rencana pengembangan Bandara Kertajati dengan Bupati Majalengka Eman Suherman dan Dandim 0617/Majalengka Letkol Inf Rendra Dwi Jayanto. Dalam pertemuan tersebut, pihak BIJB memaparkan sejumlah persiapan pembangunan hanggar yang nantinya menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri penerbangan di Kertajati. Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin, mengatakan bahwa pembangunan fasilitas tersebut berjalan beriringan dengan rencana relokasi industri pesawat terbang milik PT Dirgantara Indonesia ke kawasan Bandara Kertajati.

Persiapan pembangunan hanggar dan pemindahan industri pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia di area Bandara Kertajati terus disiapkan. Langkah tersebut merupakan bagian penting dalam upaya membangun ekosistem industri dirgantara yang terintegrasi di kawasan Kertajati. Kehadiran hanggar beserta aktivitas industri pesawat terbang di wilayah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Kertajati sebagai kawasan strategis yang bukan hanya berfungsi sebagai layanan transportasi udara, melainkan juga menjadi pusat kegiatan industri berteknologi tinggi.

Mengapa Pengembangan Bandara Kertajati Penting?

Pengembangan Bandara Kertajati sebagai sentra industri pesawat terbesar di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menarik investasi. Dengan adanya industri pesawat terbang di kawasan Kertajati, diharapkan dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Selain itu, pengembangan sektor dirgantara juga dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memproduksi pesawat terbang dan meningkatkan kemandirian industri dirgantara nasional.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Dengan rencana pengembangan Bandara Kertajati sebagai sentra industri pesawat terbesar di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan industri dirgantara yang kuat. Pengembangan sektor dirgantara ini juga dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memproduksi pesawat terbang dan meningkatkan kemandirian industri dirgantara nasional. Ke depannya, Bandara Kertajati diharapkan menjadi salah satu pusat industri dirgantara di tingkat nasional dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Meski rencana pengembangan Bandara Kertajati sebagai sentra industri pesawat terbesar di Indonesia telah dimulai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pelaksanaan rencana ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, PT BIJB, dan PT Dirgantara Indonesia. Selain itu, pengembangan sektor dirgantara juga memerlukan investasi yang besar dan teknologi yang mutakhir. Oleh karena itu, kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan rencana ini.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1177571/bandara-kertajati-disiapkan-jadi-sentra-industri-pesawat-hanggar-dan-pemindahan-pt-di-dimatangkan, without altering the facts of the original article.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump diminta untuk tidak ‘cawe-cawe’ dalam krisis kelangkaan chip memori global yang telah menghantam industri perangkat elektronik konsumen seperti HP, laptop, konsol game, dan peralatan rumah tangga. Kelompok industri chip, SEMI, meminta pemerintahan Donald Trump tidak merespons krisis kelangkaan chip memori dengan mengintervensi harga atau kapasitas produksi, yang dikhawatirkan justru memperburuk keadaan. Permintaan ini disampaikan melalui surat ke pejabat senior Gedung Putih. Tiga raksasa produsen memori chip terbesar, yakni Micron asal AS, SK Hynix asal Korea Selatan, dan Samsung Electronics asal Korea Selatan, tergabung sebagai anggota SEMI.

Momen Penentu di Menit Akhir

Dalam suratnya, SEMI juga meminta AS mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk melanjutkan kesepakatan jangka panjang dengan klien mereka, serta memperpanjang keringanan pajak untuk meningkatkan output di pasar AS. “Meskipun kebijakan yang terarah dapat mendukung percepatan ketahanan pasokan domestik, intervensi yang mendistorsi keputusan terkait harga atau kapasitas berisiko memperpanjang penurunan permintaan,” demikian pernyataan SEMI dalam suratnya. Kondisi pasar saat ini sedang ditangani melalui investasi di sektor manufaktur AS serta peningkatan fokus pada perjanjian pembelian jangka panjang.

Berbagai industri, mulai dari manufaktur otomotif hingga elektronik konsumen, tengah menghadapi tekanan pasokan chip memori yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permintaan chip mencapai rekor tertinggi karena penggunaannya dalam prosesor kelas atas yang menggerakkan data center kecerdasan buatan (AI). Saat ini, Apple juga sedang berupaya mendapatkan izin dari pemerintahan Trump untuk membeli komponen memori dari dua perusahaan China yang masuk dalam daftar hitam Pentagon.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Krisis kelangkaan chip memori ini memiliki dampak signifikan terhadap industri perangkat elektronik konsumen. Jika tidak diatasi dengan baik, krisis ini dapat menyebabkan kenaikan harga produk-produk elektronik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi konsumen. Oleh karena itu, SEMI menawarkan solusi yang berbeda dari usulan Apple, yakni dengan mengembangkan skema pengurangan atau kredit pajak yang berorientasi pada konsumen. Senator Bernie Moreno, seorang anggota Partai Republik dari Ohio, juga mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick pada April lalu yang memperingatkan bahwa kekurangan chip memori dapat berdampak pada industri otomotif.

Dalam jangka panjang, krisis kelangkaan chip memori ini dapat mempengaruhi kemampuan industri perangkat elektronik konsumen untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, industri, dan konsumen untuk mengatasi krisis ini. Dengan demikian, diharapkan krisis kelangkaan chip memori dapat diatasi dan industri perangkat elektronik konsumen dapat kembali beroperasi dengan normal.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Untuk mengatasi krisis kelangkaan chip memori, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi antara pemerintah, industri, dan konsumen. Dalam jangka pendek, industri perangkat elektronik konsumen harus mencari alternatif untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam jangka panjang, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan teknologi chip memori dan peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, diharapkan krisis kelangkaan chip memori dapat diatasi dan industri perangkat elektronik konsumen dapat kembali beroperasi dengan normal.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260703155215-37-747893/presiden-diminta-tidak-cawe-cawe-pengusaha-warning-krisis-besar, without altering the facts of the original article.

Pasar Modal yang Semakin Menarik

Kehadiran produk ini diharapkan mampu membuka akses investasi emas yang lebih mudah, modern, likuid, serta terjangkau bagi investor ritel maupun institusi. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, emas kembali menjadi salah satu instrumen investasi yang dilirik. Pelemahan Dolar Amerika Serikat, perubahan arah kebijakan suku bunga global, hingga tensi geopolitik internasional membuat investor kembali mencari aset lindung nilai atau safe haven.

Mengapa ETF Emas Penting?

Karakteristik emas sebagai aset lindung nilai membuat instrumen berbasis emas semakin relevan sebagai salah satu alternatif diversifikasi portofolio investasi. Data dari BEI menunjukkan bahwa sepanjang 2025, emas menjadi salah satu aset dengan pertumbuhan tertinggi. Bahkan dalam rata-rata kinerja 10 tahun terakhir, emas mampu mencatat imbal hasil kompetitif dan memiliki korelasi relatif rendah terhadap saham maupun obligasi.

Apa yang Terjadi?

Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri emas dunia. Sebagai salah satu produsen emas terbesar global dengan cadangan emas yang besar, Indonesia memiliki peluang kuat untuk menjadi mengembangkan ekosistem bullion. Kehadiran ETF Emas di pasar modal diharapkan mampu menjadi jembatan antara produksi emas nasional dengan kebutuhan investasi investor domestik maupun global. Saat ini jumlah investor pasar modal Indonesia terus bertumbuh pesat. Hingga akhir Mei 2026, jumlah investor tercatat telah melampaui 27 juta investor. Dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar serta transaksi harian yang terus meningkat, pasar modal dinilai siap menjadi kanal distribusi investasi emas yang lebih efisien dan transparan.

Bagaimana Mekanisme ETF Emas?

ETF Emas nantinya berbentuk reksa dana kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di BEI, layaknya saham. Investor dapat membeli produk ini melalui aplikasi online trading dengan mekanisme transaksi yang mudah dan real time. Kehadiran ETF Emas akan memberikan mekanisme investasi yang lebih efektif bagi masyarakat. Berbeda dengan pembelian emas fisik yang membutuhkan tempat penyimpanan serta memiliki risiko kehilangan, ETF Emas memberikan eksposur terhadap harga emas melalui sistem perdagangan bursa dengan underlying berupa emas fisik yang tersimpan secara aman di lembaga kustodian dan penyimpan emas berizin.

Apa Artinya Ini ke Depan?

Melalui ETF Emas, investor dapat memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui mekanisme investasi yang lebih praktis, transparan, dan terintegrasi dengan ekosistem pasar modal. Aset yang mendasari ETF Emas wajib memenuhi standar kemurnian minimum 99,5% berstandar global London Bullion Market Association (LBMA) atau 99,9% sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Mayoritas dana investasi akan ditempatkan pada aset emas, sementara sebagian kecil lainnya dapat ditempatkan pada instrumen pasar uang dan kas. ETF Emas di Indonesia juga dapat diterbitkan dengan prinsip syariah. Produk ini telah memperoleh Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VIII/2025 tentang ETF Syariah Emas. Dengan adanya fatwa tersebut, ETF Emas diharapkan dapat menjangkau investor yang lebih luas.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kehadiran ETF Emas merupakan langkah awal dalam meningkatkan aksesibilitas investasi emas di Indonesia. Dengan demikian, investor dapat memiliki alternatif investasi yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi regulator dan pelaku industri untuk terus meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perdagangan ETF Emas, sehingga kepercayaan investor dapat terus meningkat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260703165305-17-747913/masuk-era-baru-etf-emas-segera-hadir-di-pasar-modal-indonesia, without altering the facts of the original article.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menegaskan transformasi menjadi agenda utama perseroan untuk menjaga pertumbuhan di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Hery Gunardi, BRI menjalankan transformasi menyeluruh mulai dari model bisnis, digitalisasi, kualitas kredit, hingga budaya perusahaan. Hery menegaskan transformasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi bank yang ingin terus bertumbuh. “Bagi bank yang going concern akan terus tumbuh ke depan, transformasi itu is a must, jadi keharusan. Nggak bisa kan kita, bahasa saya itu leleh-leleh gitu,” katanya di Economic Update CNBC Indonesia, Jumat (3/7/2026).

Strategi Transformasi Menyeluruh

BRI menjalankan transformasi menyeluruh untuk meningkatkan kinerja dan daya saing di industri perbankan. Hery menjelaskan, perubahan lingkungan bisnis hingga regulasi membuat perbankan harus mampu beradaptasi agar tetap kompetitif. “Persaingan itu akan terus terjadi. Environment berubah, aturan pemerintah berubah. Jadi artinya kita harus siap untuk meng-adopt kondisi yang memang menurut kita akan kalau kita tidak melakukan transformasi itu akan memberikan impact negatif kepada banknya,” tuturnya.

Saat dirinya bersama tim manajemen baru ditunjuk pemegang saham pada akhir Maret 2025, terdapat dua area utama yang langsung menjadi perhatian. “Kami melihat bahwa oh ternyata ada dua hal besar yang harus kita transform. Di BRI pertama adalah dari sisi cost of fund. Cost of fundnya waktu itu cukup tinggi, diatas 3%. Kemudian cost of credit juga dibandingkan dengan peernya kita, itu kita paling tinggi. Jadi artinya apa? Ini adalah room for improvement untuk BRI.”

Optimalisasi Infrastruktur dan Digitalisasi

Untuk menurunkan biaya dana, BRI mengoptimalkan infrastruktur yang telah dimiliki, mulai dari jaringan kantor, BRImo, AgenBRILink, hingga ekosistem QRIS. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan jumlah pengguna aktif BRImo. “BRIMo itu mungkin user register-nya ada sekitar hampir 50 juta. Tapi yang aktif mungkin gak sampai segitu. Nah gimana caranya kita dorong agar yang aktif ini lebih banyak,” papar Hery.

Langkah tersebut berdampak pada lonjakan aktivitas transaksi di aplikasi super milik BRI tersebut. “Begitu yang aktif lebih banyak, yang tadinya transaksi harian BRIMo itu hanya 21 triliun sehari. Sekarang sudah bisa mencapai sehari 33 triliun,” sebutnya. Selain menyempurnakan fitur, BRI juga memperbaiki tampilan aplikasi agar semakin mudah digunakan oleh nasabah.

Perluasan Jaringan Merchant dan Penghimpunan Dana Murah

Di sisi lain, BRI mulai mengembangkan bisnis merchant yang sebelumnya belum menjadi fokus utama. Perluasan jaringan merchant itu menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penghimpunan dana murah. Hasilnya, rasio dana murah atau CASA meningkat signifikan. “Jadi kasa rasio kita itu meningkat dari 64% tahun Desember 2024 itu menjadi hampir 71% di tahun Desember 2025. Dan ini terus berlanjut di atas 70%. Nah dengan demikian impactnya adalah kosopan kita turun dari 3, sekian persen itu menjadi 2,3%. Nah benefitnya apa? Kalau kosopannya turun jadi biaya dananya makin murah gitu. Dan kita bisa menjaga profitability yang lebih stable,” terang Hery.

Pembenahan Kualitas Kredit dan Budaya Perusahaan

Selain biaya dana, BRI juga melakukan pembenahan pada kualitas kredit, terutama di segmen mikro yang menyumbang sekitar 45% portofolio pembiayaan perseroan. Menurut Hery, berbagai proses bisnis diperbaiki, mulai dari pelaksanaan on the spot (OTS) hingga pemanfaatan teknologi dalam proses kredit. Perbaikan tersebut diharapkan mampu menekan biaya kredit secara bertahap. “Dengan penjadangan atau CKPN yang kecil ini, ini akan berakibat bahwa kita mampu untuk memanage cost of credit yang bisa lowering dari 3,7%, nanti bisa mendekat ketiga, bahkan someday nanti bisa dibawah 3% untuk bisa equal dengan peer-nya kita,” tandasnya.

Ke depan, Hery memastikan transformasi tidak hanya dilakukan dari sisi bisnis, tetapi juga menyentuh budaya perusahaan melalui program bertajuk Budaya Perusahaan yang lebih kuat dan lebih baik.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Dengan transformasi menyeluruh ini, BRI berharap dapat meningkatkan kinerja dan daya saing di industri perbankan. Hery menegaskan bahwa transformasi ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah proses yang panjang. “Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, kita dapat terus tumbuh dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat,” pungkasnya.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260703162850-17-747906/bos-bri–bbri–ungkap-jurus-transformasi-menyeluruh, without altering the facts of the original article.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan aturan baru yang memperketat pengawasan permodalan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Aturan ini menetapkan bahwa BPR dengan modal di bawah Rp6 miliar akan terancam sanksi berat, termasuk penghentian sementara sebagian kegiatan operasional dan larangan ekspansi usaha. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing BPR melalui penguatan permodalan sehingga mampu mencapai economies of scale di tengah persaingan yang semakin ketat.

Aturan Baru OJK untuk BPR

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Aturan ini menggantikan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 dan menyesuaikan ketentuan permodalan BPR terhadap perkembangan regulasi dan standar akuntansi terbaru. Dalam aturan baru tersebut, OJK mengatur pemenuhan modal inti minimum dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor atau modal sumbangan berupa aset tetap dalam bentuk tanah dan bangunan dengan persyaratan tertentu.

Mengapa Aturan Ini Diberlakukan?

Kebijakan ini diterbitkan untuk mendorong industri BPR meningkatkan daya saing melalui penguatan permodalan sehingga mampu mencapai economies of scale di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan permodalan yang kuat, diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya, menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik, dan dapat menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya.

Dampak Aturan Ini ke Depan

Aturan ini akan berdampak signifikan pada BPR yang memiliki modal di bawah Rp6 miliar. BPR yang belum pernah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar sebelum aturan ini berlaku akan dikenai sanksi administratif. Sementara itu, BPR yang sebelumnya telah memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar tetapi kemudian modalnya turun di bawah batas tersebut wajib mengembalikan modal inti menjadi minimal Rp6 miliar dalam waktu paling lama enam bulan. Apabila hingga batas waktu tersebut kewajiban belum dipenuhi, BPR akan dikenai sanksi administratif yang lebih berat.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Kedepannya, BPR harus meningkatkan permodalan mereka untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Dengan demikian, BPR dapat meningkatkan daya saingnya dan menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik. OJK juga akan terus memantau dan mengawasi BPR untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku. Dengan kerja sama yang baik antara OJK dan BPR, diharapkan industri perbankan dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan berkelanjutan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/market/20260703174714-17-747936/ojk-perketat-aturan-bpr-modal-di-bawah-rp6-m-terancam-kena-sanksi, without altering the facts of the original article.

Proses Rampingan Entitas

Pertamina telah menyelesaikan proses rampingan 31 entitas hingga akhir semester I 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan perusahaan untuk memperkuat fokus pada bisnis inti, membangun keunggulan dan daya saing, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Agung Wicaksono menjelaskan bahwa program streamlining ini didesain untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, efisiensi, serta kualitas tata kelola.

Mengapa Rampingan Entitas Dilakukan?

Program streamlining ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola bisnis dan meningkatkan efisiensi. Dengan merampingkan struktur grup, Pertamina dapat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas tata kelola. Agung Wicaksono menambahkan bahwa pencapaian dari program streamlining yang telah dilakukan di Semester I 2026 sebagai aksi korporasi terbukti mampu memperkuat rantai pasok energi nasional, meningkatkan efisiensi, sekaligus resiliensi bisnis yang sesuai dengan arahan Presiden dalam Inpres No.7 Tahun 2026 tentang percepatan program penataan BUMN dan/atau anak usaha BUMN.

Dampak Rampingan Entitas

Dampak dari rampingan entitas ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola bisnis Pertamina. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan memperkuat fokus pada bisnis inti. Selain itu, program streamlining ini juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

Pertamina masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan transformasi berkelanjutan. Perusahaan harus terus meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola bisnis untuk memperkuat posisi sebagai pemimpin di bidang transisi energi. Dengan komitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs), Pertamina diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260703213912-4-747966/perkuat-tata-kelola-pertamina-tuntas-rampingkan-31-entitas, without altering the facts of the original article.