Menteri RI Bongkar Korupsi Dibantu Tentara, 2.116 Pejabat Terjaring

**Menteri RI Bongkar Korupsi Dibantu Tentara, 2.116 Pejabat Terjaring** Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat sebuah operasi besar yang melibatkan kerja sama antara seorang menteri dan aparat militer. Operasi ini berhasil menjaring 2.116 pejabat negara dalam delapan bulan pertama pelaksanaannya. Tokoh yang memimpin operasi itu adalah Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) J.B. Sumarlin. **Momen Penentu di Menit Akhir** Pada Juni 1977, Presiden Soeharto menunjuk Sumarlin sebagai Koordinator Operasi Tertib (Opstib) Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Tugas yang diberikan tidak ringan. Sumarlin diminta memberantas praktik koruptif, seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan aparatur negara. Agar operasi berjalan efektif, pemerintah menempatkan Opstib di bawah Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kepala Staf Kopkamtib saat itu, Laksamana TNI Sudomo, dipercaya memimpin unsur pelaksana Opstib sekaligus memberikan dukungan penuh kepada Sumarlin dalam menjalankan operasi penertiban. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Dalam autobiografi J.B. Sumarlin: Cabe Rawit yang Lahir di Tengah Sawah (2012), Sumarlin menceritakan bahwa kasus pertama yang berhasil dibongkar adalah praktik mafia peradilan. Tim Opstib menangkap belasan hakim dari berbagai tingkat peradilan. Mulai dari pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi di sejumlah provinsi. Para hakim tersebut kemudian menjalani pemeriksaan intensif. Setelah itu, sasaran operasi diperluas ke berbagai sektor strategis. Opstib melakukan penertiban di lingkungan perbankan, pelabuhan, kepegawaian, hingga pertanahan yang selama itu dinilai rawan penyimpangan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Hasil operasi tersebut tergolong sangat besar. Dalam delapan bulan pertama pelaksanaan Opstib, rata-rata 15 pejabat dijaring setiap hari. Secara keseluruhan terdapat 2.116 pejabat yang digaji negara terseret dalam 1.290 kasus. Mereka berasal dari berbagai institusi, mulai dari hakim, jaksa, kepala dinas hingga staf ASN. Para pelaku kemudian dijatuhi sanksi administratif maupun diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keberhasilan itu membuat Opstib menjadi lembaga yang sangat disegani pada masanya. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Menurut Sumarlin, kecepatan gerak operasi tersebut membuat banyak pejabat yang melakukan penyimpangan merasa khawatir. “Pendeknya, Opstib yang bergerak cepat selama periode 1977-1983 itu merupakan ‘momok’ yang paling ditakuti. Duet Sudomo-Sumarlin tampak tak segan-segan menghantam siapa saja yang diketahui melakukan penyelewengan,” kenang Sumarlin. Bertahun-tahun setelah operasi tersebut berakhir, Sumarlin mengaku tidak pernah melupakan peran Sudomo yang selalu memberikan dukungan selama dirinya memimpin Opstib. Menurutnya, dukungan dari unsur militer menjadi faktor penting dalam membongkar berbagai kasus penyelewengan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah negara. “Saya akan selalu mengenang dan berterima kasih kepada Laksamana Sudomo. […] Pak Domo dengan Opstib-nya memberi full backing. Pokoknya dalam semua urusan penyelewengan tanah negara yang dipakai swasta, Pak Domo selalu turun tangan membantu saya,” ujar Sumarlin. Dalam artikel ini, kita dapat melihat bahwa operasi penertiban yang dipimpin oleh Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) J.B. Sumarlin bersama Laksamana TNI Sudomo berhasil menjaring 2.116 pejabat negara dalam delapan bulan pertama pelaksanaannya. Operasi ini merupakan contoh nyata bahwa kerja sama antara pemerintah dan aparat militer dapat membantu membasmi korupsi di dalam negeri. Namun, perlu diingat bahwa perjalanan menuju pemberantasan korupsi masih panjang dan memerlukan kerja sama yang lebih intensif dari semua pihak.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260718082615-25-751813/menteri-ri-bongkar-korupsi-dibantu-tentara-2116-pejabat-terjaring, without altering the facts of the original article.