116 Pejabat Terjaring, Menteri RI Bongkar Korupsi Dibantu Tentara

**116 Pejabat Terjaring, Menteri RI Bongkar Korupsi Dibantu Tentara** Dalam perjalanan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat sebuah operasi besar yang melibatkan kerja sama antara seorang menteri dan aparat militer. Operasi ini, yang disebut Koordinator Operasi Tertib (Opstib), berhasil menjaring 2.116 pejabat negara hanya dalam delapan bulan pertama pelaksanaannya. Tokoh yang memimpin operasi itu adalah Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) J.B. Sumarlin. **Momen Penentu di Menit Akhir: Kronologi Operasi Opstib** Pada Juni 1977, Presiden Soeharto menunjuk Sumarlin sebagai Koordinator Operasi Tertib (Opstib) Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Tugas yang diberikan tidak ringan. Sumarlin diminta memberantas praktik koruptif, seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan aparatur negara. Agar operasi berjalan efektif, pemerintah menempatkan Opstib di bawah Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kepala Staf Kopkamtib saat itu, Laksamana TNI Sudomo, dipercaya memimpin unsur pelaksana Opstib sekaligus memberikan dukungan penuh kepada Sumarlin dalam menjalankan operasi penertiban. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Kasus pertama yang berhasil dibongkar oleh Opstib adalah praktik mafia peradilan. Tim Opstib menangkap belasan hakim dari berbagai tingkat peradilan. Mulai dari pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi di sejumlah provinsi. Para hakim tersebut kemudian menjalani pemeriksaan intensif. Setelah itu, sasaran operasi diperluas ke berbagai sektor strategis. Opstib melakukan penertiban di lingkungan perbankan, pelabuhan, kepegawaian, hingga pertanahan yang selama itu dinilai rawan penyimpangan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Secara garis besar, hasil operasi tersebut tergolong sangat besar. Dalam delapan bulan pertama pelaksanaan Opstib, rata-rata 15 pejabat dijaring setiap hari. Secara keseluruhan terdapat 2.116 pejabat yang digaji negara terseret dalam 1.290 kasus. Mereka berasal dari berbagai institusi, mulai dari hakim, jaksa, kepala dinas hingga staf ASN. Keberhasilan itu membuat Opstib menjadi lembaga yang sangat disegani pada masanya. Menurut Sumarlin, kecepatan gerak operasi tersebut membuat banyak pejabat yang melakukan penyimpangan merasa khawatir. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Bertahun-tahun setelah operasi tersebut berakhir, Sumarlin mengaku tidak pernah melupakan peran Sudomo yang selalu memberikan dukungan selama dirinya memimpin Opstib. Menurutnya, dukungan dari unsur militer menjadi faktor penting dalam membongkar berbagai kasus penyelewengan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah negara. “Saya akan selalu mengenang dan berterima kasih kepada Laksamana Sudomo. […] Pak Domo dengan Opstib-nya memberi full backing. Pokoknya dalam semua urusan penyelewengan tanah negara yang dipakai swasta, Pak Domo selalu turun tangan membantu saya,” ujar Sumarlin. Dalam kesimpulan, operasi Opstib di bawah pimpinan Menteri Negara Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) J.B. Sumarlin dan Laksamana TNI Sudomo merupakan contoh penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kerja sama antara pemerintah dan aparat militer, Opstib berhasil menjaring 2.116 pejabat negara dalam delapan bulan pertama pelaksanaannya. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi masih dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20260718082615-25-751813/menteri-ri-bongkar-korupsi-dibantu-tentara-2116-pejabat-terjaring, without altering the facts of the original article.