DPMPTSP Kendal Luncurkan Pendampingan Khusus, Usaha Tambak Udang Vaname di Karangsari Dikejar Karena Tak Lapor LKPM
Perizinan usaha budidaya udang Vaname di Karangsari, Kecamatan Kendal, menjadi sorotan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal pada Kamis, 19 November 2026. Pemerintah daerah melakukan monitoring intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan standar teknis, sekaligus menegaskan pentingnya pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Monitoring Usaha Tambak Udang di Karangsari
DPMPTSP Kendal bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan pengawasan langsung di lapangan, memeriksa kondisi tambak, proses budidaya, serta dokumen perizinan yang dimiliki. Fokus utama adalah memastikan bahwa usaha tersebut tidak hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi juga mematuhi kewajiban pelaporan LKPM yang diatur dalam peraturan permodalan.
Menurut Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) DPMPTSP, Lugut Ade Yolandi, pelaku usaha di tambak Karangsari telah terdaftar secara resmi dengan NIB. Namun, belum ada bukti pelaporan LKPM yang lengkap. “Di sini belum melaporkan LKPM. Tetapi kami akan tetap dampingi dan sosialisasikan cara pelaporannya,” ujarnya. Pelaporan LKPM dianggap wajib disampaikan secara berkala, dan ketidakpatuhan dapat menimbulkan risiko sanksi administratif atau pencabutan izin.
Pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek perizinan. Tim juga menilai aspek teknis budidaya udang, seperti kualitas air, pemberian pakan, dan manajemen penyakit. Hal ini penting agar produksi tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pentingnya Pendampingan dan Sosialisasi
DPMPTSP menegaskan bahwa minimnya informasi dan pemahaman tentang prosedur pelaporan menjadi salah satu alasan pelaku usaha belum mengirimkan LKPM. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah menyediakan pendampingan khusus bagi para pelaku usaha. Pendampingan ini mencakup sesi pelatihan, workshop, dan konsultasi langsung mengenai cara pengisian dan pengiriman laporan.
“Kalau ada kendala atau belum paham, kami dampingi. Jangan sampai karena lalai kemudian terkena sanksi sampai izinnya dicabut,” tambah Lugut. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku usaha tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi.
Kolaborasi antara DPMPTSP dan DKP
Monitoring ini merupakan upaya kolaboratif antara DPMPTSP dan DKP Kendal. DKP bertanggung jawab atas aspek kelautan dan perikanan, termasuk pengawasan kualitas tambak, sedangkan DPMPTSP fokus pada kepatuhan perizinan dan pelaporan. Kerja sama ini memastikan bahwa setiap aspek usaha budidaya udang, mulai dari perizinan, teknis, hingga pelaporan, diawasi secara menyeluruh.
Potensi Dampak bagi Usaha Tambak Udang
Ketika pelaku usaha tidak melaporkan LKPM secara teratur, mereka berisiko terkena sanksi administratif, termasuk denda atau pencabutan izin. Selain itu, ketidakpatuhan dapat menurunkan kepercayaan investor dan mitra bisnis, serta menghambat akses ke fasilitas pendukung seperti kredit mikro atau program subsidi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan daya saing produk udang Vaname dari Karangsari di pasar domestik maupun internasional.
Di sisi lain, pelaporan yang tepat waktu dan akurat dapat membuka peluang akses ke program pemerintah, memperkuat reputasi usaha, dan meningkatkan transparansi bagi konsumen. Oleh karena itu, pendampingan yang diberikan oleh DPMPTSP menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha budidaya udang di wilayah tersebut.
Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya
Monitoring yang intensif oleh DPMPTSP bersama DKP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan industri perikanan, khususnya budidaya udang Vaname. Dengan menekankan pentingnya pelaporan LKPM dan memberikan pendampingan yang komprehensif, pemerintah berharap pelaku usaha dapat mematuhi regulasi, meningkatkan kualitas produksi, dan memperkuat posisi pasar. Ke depan, DPMPTSP akan terus melakukan pengawasan rutin dan memperluas program pendampingan untuk memastikan bahwa semua usaha budidaya di Kabupaten Kendal tetap berada di jalur yang tepat, mematuhi peraturan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1273221/pelaku-usaha-tambak-udang-vaname-di-karangsari-belum-lapor-lkpm-dpmptsp-kendal-siapkan-pendampingan, without altering the facts of the original article.