Gagal Capai Target Lahan Pertanian, 3 Provinsi Ini Jadi Biang Kerok Krisis Pangan Nasional

Gagal Capai Target Lahan Pertanian menjadi sorotan utama dalam diskusi nasional mengenai ketahanan pangan, ketika Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa tiga provinsi—Riau, Papua, dan Banten—masih belum memenuhi target 87% Lahan Pertanian Bersertifikat (LBS) yang telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Prioritas 2B (LP2B) secara nasional.

Progres Nasional dan Keterbatasan Provinsi

Pada rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), Nusron Wahid menyatakan bahwa progres LBS nasional telah mencapai 87,98%, setara dengan 6,46 juta hektar dari total 7,34 juta hektar. Sebanyak 324 kabupaten/kota telah memenuhi kuota 87%, menandakan keberhasilan sebagian besar wilayah di Indonesia dalam memenuhi standar lahan pertanian. Namun, tiga provinsi masih berada di bawah ambang 87%, menandakan adanya celah penting dalam kebijakan lahan pertanian.

Riau, misalnya, hanya mencapai 76,24% karena mayoritas lahan di wilayah tersebut berupa non-sawah, terutama perkebunan kelapa sawit. Nusron menekankan pentingnya program cetak sawah baru di Riau, mengingat potensi lahan yang masih tersedia. Ia berharap program ini dapat mengurangi ketergantungan pasokan beras Riau pada luar provinsi, sekaligus meningkatkan produktivitas internal.

Banten, sementara itu, berada di ambang 84,73% kuota LP2B. Meskipun sudah didukung oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang, masih belum mencapai target nasional. Nusron menegaskan bahwa upaya peningkatan lahan pertanian di Banten harus melibatkan koordinasi lebih intensif antara pemerintah provinsi, bupati, serta dinas pertanian dan tata ruang setempat.

Papua, sebagai provinsi ketiga yang belum mencapai target, tidak disebutkan secara detail dalam pernyataan Nusron, namun jelas bahwa ketiga provinsi ini menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan LBS secara keseluruhan.

Impak Kebijakan Lahan Pertanian pada Ketahanan Pangan

Gagal Capai Target Lahan Pertanian menimbulkan risiko signifikan bagi ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian bersertifikat merupakan jaminan bahwa lahan tersebut tidak dapat dialihfungsikan tanpa penggantian lahan lain dengan kualitas dan produktivitas setara. Ketika persentase LBS di suatu provinsi tidak mencapai ambang 87%, potensi penurunan produksi pangan lokal meningkat, sehingga negara harus bergantung pada impor atau transfer dari wilayah lain.

Di Riau, misalnya, ketergantungan pada pasokan luar provinsi dapat menimbulkan fluktuasi harga beras dan mengancam stabilitas harga di pasar lokal. Program cetak sawah baru yang diusulkan oleh Nusron bertujuan mengatasi masalah ini dengan menambah jumlah lahan pertanian bersertifikat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi beras domestik dan menurunkan ketergantungan impor.

Banten, yang berada di persimpangan antara wilayah pesisir dan daratan, memiliki potensi untuk menjadi pusat distribusi beras ke wilayah sekitarnya. Namun, tanpa mencapai target LBS, Banten tidak dapat memaksimalkan potensi tersebut, yang berarti wilayah lain harus menanggung beban distribusi dan pasokan beras. Hal ini dapat menimbulkan biaya logistik yang lebih tinggi dan menurunkan daya saing wilayah tersebut di pasar pangan.

Papua, dengan luas wilayah yang besar dan potensi lahan yang belum terpakai secara optimal, memiliki peluang strategis untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan. Namun, tanpa data spesifik, sulit menilai langkah konkret yang perlu diambil. Yang jelas, ketiga provinsi ini menjadi titik fokus dalam kebijakan nasional untuk memastikan distribusi lahan pertanian yang merata dan berkelanjutan.

Strategi Peningkatan LBS: Kolaborasi Multi-Lembaga

Untuk mengatasi Gagal Capai Target Lahan Pertanian, Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bupati, serta dinas terkait seperti Bappeda, dinas pertanian, dan dinas tata ruang. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan administratif yang menghalangi peningkatan LBS di masing-masing provinsi.

Di Riau, misalnya, pergeseran lahan perkebunan kelapa sawit menjadi lahan pertanian bersertifikat memerlukan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah harus menyediakan kebijakan insentif bagi petani untuk beralih ke sistem pertanian yang lebih produktif, serta menyiapkan mekanisme kompensasi bagi pelaku industri perkebunan yang terkena dampak.

Banten perlu memperkuat infrastruktur irigasi dan sistem pengelolaan lahan agar dapat mendukung pertumbuhan sawah. Selain itu, peran dinas pertanian dan tata ruang sangat krusial dalam memastikan bahwa lahan yang dialihfungsikan tetap memenuhi standar produktivitas setara, sehingga tidak menurunkan kualitas hasil pertanian.

Papua, dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang masih terbatas, memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Peningkatan LBS di wilayah ini mungkin melibatkan pembangunan jalur transportasi, fasilitas penyimpanan, serta pelatihan bagi petani untuk mengoptimalkan potensi lahan yang ada.

Kesimpulan: Menjaga Ketahanan Pangan melalui Lahan Pertanian Bersertifikat

Gagal Capai Target Lahan Pertanian di Riau, Papua, dan Banten menandai tantangan besar bagi kebijakan ketahanan pangan nasional. Meskipun progres nasional LBS mencapai hampir 88%, ketidakseimbangan di tingkat provinsi dapat memicu ketergantungan pada pasokan luar provinsi, menurunkan stabilitas harga, dan meningkatkan biaya logistik.

Strategi peningkatan LBS melalui kolaborasi multi-lembaga, program cetak sawah baru, dan kebijakan insentif menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengoptimalkan potensi lahan di ketiga provinsi tersebut, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan memastikan pasokan beras yang stabil bagi masyarakat.

Demikian informasi

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8748999/biang-kerok-3-provinsi-gagal-capai-target-lahan-pertanian, without altering the facts of the original article.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *