Wamenko Pangan Tegaskan Tak Ada Proyek PSN di Taman Nasional Wasur Papua, Menepis Isu Lingkungan yang Mengguncang Pemerintah

Wamenko Pangan menegaskan tidak ada proyek strategis nasional (PSN) di Taman Nasional Wasur, meredam isu lingkungan yang mengguncang pemerintah. Pada Jumat (6/11/2026), Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengklarifikasi bahwa seluruh proyek pemerintah berada di luar batas taman nasional, termasuk program cetak sawah massal dan pembangunan kebun tebu. Ia menegaskan bahwa tidak ada investasi yang masuk ke dalam kawasan konservasi tersebut, dan segala kegiatan di sana hanya berskala kearifan lokal masyarakat setempat.

Konfirmasi Tanpa Ragu: Tidak Ada PSN di Wasur

Hanif Faisol Nurofiq menyatakan secara tegas bahwa tidak ada PSN yang masuk ke Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua Selatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proyek pemerintah berada di luar batas taman nasional, dan proyek investasi penunjang, seperti pembangunan kebun tebu, berada di luar kawasan dengan pengawasan ketat. “PSN tidak ada yang masuk di TN Wasur. Kalaupun ada pembangunan kebun tebu, itu berada di sisi luar taman nasional dan sudah dijaga ketat sesuai batas yang ditetapkan Kementerian Kehutanan. Tidak ada investasi di dalam taman nasional,” ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Wakil Menteri ini menegaskan kembali bahwa kawasan Taman Nasional Wasur terlindungi secara hukum dari aktivitas pengolahan lahan skala besar. Ia menekankan larangan cetak sawah di taman nasional dan menegaskan pentingnya ketaatan pada asas tata ruang. “Kegiatan yang ada di sana hanya skala kearifan lokal masyarakat setempat. Tidak ada investasi yang masuk, sama sekali tidak ada,” tegasnya.

Reaksi Publik dan Pemerintah atas Isu Lingkungan

Isu ini muncul di tengah perhatian publik terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan. Sejak beberapa bulan terakhir, Taman Nasional Wasur menjadi sorotan karena potensi dampak lingkungan yang serius. Namun, klarifikasi dari Wamenko Pangan menenangkan banyak pihak, karena menegaskan bahwa tidak ada proyek besar yang dapat memperburuk kondisi lingkungan di kawasan tersebut.

Reaksi publik, terutama kelompok lingkungan hidup, mencerminkan harapan bahwa pemerintah akan menjaga integritas kawasan konservasi. Dengan adanya klarifikasi ini, banyak pihak berharap bahwa kebijakan lingkungan akan tetap dijaga tanpa adanya tekanan untuk membuka kawasan tersebut bagi proyek pengembangan.

Implikasi Kebijakan dan Tanggung Jawab Pemerintah

Keputusan Wamenko Pangan menandai komitmen pemerintah untuk menjaga keutuhan kawasan alam. Dalam konteks kebijakan nasional, pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan lingkungan demi kepentingan investasi. Hal ini juga menegaskan peran penting kementerian kehutanan dalam memantau batas wilayah taman nasional.

Dengan menegaskan tidak adanya PSN di Wasur, pemerintah memperkuat posisi hukum kawasan tersebut sebagai area lindung. Hal ini dapat mengurangi risiko konflik antara pihak pengembang dan masyarakat lokal, serta menekan potensi kerusakan ekologis yang dapat memicu kebakaran hutan.

Peran Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Taman Nasional

Wamenko Pangan menekankan bahwa kegiatan di Taman Nasional Wasur hanya berskala kearifan lokal. Masyarakat setempat memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan, tanpa takut akan intervensi proyek besar yang dapat merusak ekosistem.

Pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lahan dan mengurangi risiko kebakaran hutan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah Papua Selatan.

Kesimpulan: Menjaga Integritas Lingkungan Tanpa PSN

Dengan klarifikasi yang kuat dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, tidak ada proyek strategis nasional yang masuk ke Taman Nasional Wasur. Semua proyek pemerintah berada di luar batas taman nasional, dan program cetak sawah massal tidak menyasar kawasan konservasi. Pemerintah menegaskan pentingnya ketaatan pada asas tata ruang dan perlindungan hukum terhadap kawasan alam.

Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan di Papua Selatan dan menjaga integritas kawasan konservasi. Masyarakat lokal tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan lahan, sementara pemerintah memastikan bahwa tidak ada investasi yang merusak taman nasional. Dengan demikian, Taman Nasional Wasur dapat tetap menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/bisnis/read/8330237/wamenko-pangan-tegaskan-tak-ada-proyek-psn-di-taman-nasional-wasur-papua, without altering the facts of the original article.