Mantan Tim Ahli Wantimpres Ungkap Paradigma Baru Pertumbuhan Ekonomi, Tawarkan 5 Strategi Khusus untuk Mengatasi Stagnasi Nasional

Paradigma baru pertumbuhan ekonomi menjadi sorotan utama saat Sri Harjono, mantan Tim Ahli Wantimpres, mengemukakan pandangannya di sebuah bedah buku di Surabaya pada 1 November 2026. Dalam pembahasannya, ia menekankan bahwa angka pertumbuhan GDP saja tidak cukup untuk menilai kemajuan negara, melainkan perlu diikuti oleh pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di acara tersebut, Sri Harjono menyoroti ketimpangan penguasaan kekayaan yang masih kian melebar. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir elit tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat jelata. Menurutnya, pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal yang meluas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi.

Ia juga mengingatkan pada krisis ekonomi 1998, yang menimbulkan beban pemulihan hampir dua pertiga produk domestik bruto. Jika dihitung dengan nilai saat ini, beban tersebut setara dengan sekitar Rp14.000 triliun. Dampak finansial tersebut masih terasa hingga puluhan tahun kemudian, termasuk kewajiban terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sri Harjono menjelaskan bahwa penyelesaian beban utang secara teknis melalui skema reprofiling dan pembayaran bunga diperkirakan baru tuntas pada rentang 2042 hingga 2045. Hal ini menunjukkan betapa lama efek krisis dapat merembes ke generasi berikutnya, sehingga penting untuk memperbaiki struktur ekonomi agar tidak terulang.

Paradigma baru pertumbuhan ekonomi yang diusulkan Sri Harjono menekankan lima strategi khusus untuk mengatasi stagnasi nasional. Pertama, pemerintah harus menempatkan pemerataan sebagai indikator utama pembangunan, bukan hanya angka pertumbuhan. Kedua, perlu ada kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja formal, termasuk dukungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga, reformasi sistem kepemilikan aset dan kekayaan harus dilakukan agar distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Keempat, pengelolaan beban utang negara harus lebih transparan dan berkelanjutan, sehingga generasi mendatang tidak harus menanggung beban lama. Kelima, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan harus ditingkatkan, sehingga tenaga kerja dapat mengikuti dinamika pasar global.

Dengan menempatkan pemerataan sebagai landasan, paradigma baru pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan yang selama ini menjadi penyebab utama ketidakstabilan sosial. Jika kebijakan ini diimplementasikan secara konsisten, maka pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya menjadi angka statistik, melainkan menjadi alat nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, penciptaan lapangan kerja formal akan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Ketimpangan penguasaan kekayaan juga dapat diminimalkan melalui reformasi aset. Dengan memastikan bahwa aset dan kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, maka kesempatan ekonomi menjadi lebih adil. Hal ini juga akan mengurangi risiko terjadinya krisis ekonomi di masa depan, karena sistem ekonomi menjadi lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada keputusan satu kelompok elit.

Pengelolaan beban utang negara yang transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal. Ketika beban utang dikelola secara profesional, maka negara dapat mengalokasikan sumber daya lebih efisien untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang dan mencegah beban utang yang berlarut-larut seperti yang dialami pada masa krisis 1998.

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Dengan tenaga kerja yang terampil, produktivitas nasional akan meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan. Selain itu, tenaga kerja yang terampil akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, sehingga Indonesia dapat bersaing di panggung global.

Paradigma baru pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar teori, melainkan sebuah pandangan praktis yang menuntut perubahan kebijakan dan komitmen jangka panjang. Sri Harjono menekankan bahwa perubahan arah pembangunan nasional harus didasarkan pada prinsip pemerataan dan keberlanjutan. Tanpa perubahan tersebut, pertumbuhan ekonomi akan tetap tidak merata dan tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Melalui lima strategi khusus yang diusulkan, Indonesia dapat mengatasi stagnasi nasional dan memulai fase baru pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pemerataan, penciptaan lapangan kerja formal, reformasi aset, pengelolaan utang yang transparan, dan investasi dalam pendidikan, paradigma baru pertumbuhan ekonomi dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih stabil dan makmur.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://jatim.tribunnews.com/news/565155/soroti-paradigma-pertumbuhan-ekonomi-mantan-tim-ahli-wantimpres-tawarkan-strategi-khusus, without altering the facts of the original article.