Ditjen PP Gelar Uji Publik, Kanwil Kemenkum Sumut Dampingi Wamenkum, Ratusan Stakeholder Sampaikan Aspirasi untuk Reformasi Hukum Nasional

Ditjen PP Gelar Uji Publik, Kanwil Kemenkum Sumut Dampingi Wamenkum, Ratusan Stakeholder Sampaikan Aspirasi untuk Reformasi Hukum Nasional menjadi sorotan utama pada Kamis (22/10/2026) ketika Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) menjadi panggung bagi diskusi strategis tentang pembaruan hukum keuangan negara.

Acara Uji Publik di FH USU: Suasana dan Pesan Utama

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan hangat dari Dekan Fakultas Hukum USU, Mahmul Siregar, yang menekankan pentingnya dialog antara akademisi dan praktisi hukum dalam memajukan sistem hukum nasional. Selanjutnya, Rektor Universitas Sumatera Utara, Muryanto Amin, memberikan sambutan resmi yang menyoroti peran universitas sebagai pusat pengetahuan dan inovasi dalam bidang hukum. Puncak acara diikuti oleh keynote speech dari Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyampaikan visi strategis pembaruan hukum keuangan negara.

Wakil Menteri menegaskan bahwa reformasi hukum keuangan negara harus didasari oleh parameter yang jelas, harmonisasi regulasi, dan penyederhanaan pasal-pasal multitafsir agar lebih presisi. Ia juga menyoroti penataan wewenang audit BPK berbasis standar badan keuangan negara, yang kini telah memasuki uji publik ke-3, serta langkah selanjutnya dalam penyempurnaan UU Tipikor. Pesan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Peran Kanwil Kemenkum Sumut dalam Uji Publik

Ruang lingkup uji publik tidak hanya terbatas pada kebijakan pusat; Kanwil Kemenkum Sumut, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Rudy Hendra Pakpahan, turut hadir untuk mendampingi langsung pelaksanaan uji publik. Kehadiran mereka menandai bentuk partisipasi aktif instansi vertikal di wilayah, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

Kanwil Kemenkum Sumut berperan sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan realitas lapangan. Dalam konteks reformasi hukum, hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diusulkan tidak hanya teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di tingkat lokal, memperkuat sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Panel Diskusi: Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan BUMN

Setelah keynote speech, acara dilanjutkan dengan panel diskusi bertajuk “Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Kerugian Keuangan Negara, dan Tindak Pidana Korupsi dalam Transformasi BUMN: Problematika Pengelolaan dan Arah Pengaturan Keuangan Negara.” Lima narasumber akademisi dari Universitas S turut berpartisipasi, membahas isu-isu kritis terkait pengelolaan keuangan BUMN dan upaya pencegahan korupsi.

Diskusi ini menyoroti pentingnya pemisahan kekayaan negara dari entitas BUMN, mengurangi risiko kerugian keuangan, dan menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam proses transformasi BUMN. Narasumber menekankan bahwa reformasi hukum keuangan negara harus mencakup mekanisme pengawasan yang kuat dan transparan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Stakeholder Nasional: Aspirasi dan Harapan

Ratusan stakeholder, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan sektor swasta, hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam reformasi hukum nasional. Mereka menyoroti kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas, proses pengawasan yang lebih ketat, dan mekanisme partisipasi publik yang lebih terbuka.

Stakeholder menekankan bahwa reformasi hukum keuangan negara harus melibatkan semua pihak, agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Hal ini juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan negara.

Manfaat Uji Publik bagi Reformasi Hukum Nasional

Uji publik ini menjadi platform penting bagi pemerintah untuk memperoleh masukan langsung dari berbagai pihak. Dengan melibatkan Kanwil Kemenkum Sumut, Wakil Menteri Hukum, dan ratusan stakeholder, proses reformasi hukum menjadi lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Proses uji publik juga memperkuat legitimasi kebijakan yang diusulkan. Ketika kebijakan diuji secara terbuka, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara publik, meningkatkan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dan mengurangi potensi konflik kepentingan.

Kesimpulan: Mendorong Reformasi Hukum yang Lebih Baik

Ditjen PP Gelar Uji Publik, Kanwil Kemenkum Sumut Dampingi Wamenkum, Ratusan Stakeholder Sampaikan Aspirasi untuk Reformasi Hukum Nasional menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat sistem hukum keuangan negara. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, instansi vertikal, akademisi, dan stakeholder, reformasi hukum dapat diarahkan secara lebih efektif dan responsif.

Dengan menegaskan pentingnya parameter yang jelas, harmonisasi regulasi, dan penataan wewenang audit BPK, serta menanggapi aspirasi stakeholder, proses reformasi hukum keuangan negara akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terukur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://medan.tribunnews.com/sumut-terkini/1816566/ditjen-pp-gelar-uji-publik-kanwil-kemenkum-sumut-dampingi-wamenkum-serap-aspirasi-pembaruan-hukum, without altering the facts of the original article.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *