RUU Satu Data Indonesia Disahkan, BSSN Dorong Pengamanan Data Antar-Perangkat dengan Regulasi Ketat dan Sanksi Berat

RUU Satu Data Indonesia kini telah disahkan, menandai tonggak penting dalam kebijakan data nasional. Namun, selain perubahan legislatif, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan perlunya pengamanan data antar‑perangkat (device‑to‑device) sebagai komponen kritis dalam ekosistem data pemerintah.

Perkembangan RUU Satu Data Indonesia dan Fokus Baru BSSN

Setelah melewati proses panjang, RUU Satu Data Indonesia akhirnya mendapat persetujuan di tingkat legislatif. Dokumen ini bertujuan menyatukan data publik dari berbagai lembaga, memudahkan akses, dan meningkatkan transparansi bagi masyarakat. Di balik keberhasilan ini, BSSN mengangkat isu penting: keamanan pertukaran data tidak hanya perlu dilindungi di tingkat individu, tetapi juga di tingkat perangkat.

Menurut Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, fokus keamanan siber kini harus meluas. “Kami memberikan catatan penting mengenai perlunya menjamin keamanan tidak hanya antar‑individu, tetapi juga dalam hubungan dan pertukaran data antar‑perangkat,” ujarnya dalam wawancara Antara pada Senin, 5 Oktober 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa RUU Satu Data Indonesia memerlukan landasan keamanan yang kuat di semua lapisan, termasuk di antara perangkat yang saling berinteraksi.

Strategi Pengamanan Data Antar‑Perangkat

BSSN menyoroti pentingnya sertifikat digital sebagai fondasi teknis dalam menjamin validitas, otentisitas, dan kepercayaan data publik. Sertifikat ini berfungsi sebagai identitas elektronik bagi perangkat, sehingga setiap pertukaran data dapat diverifikasi secara otomatis. Meski teknologi ini menjadi landasan, BSSN menegaskan bahwa keandalan sistem masih sangat bergantung pada sumber daya manusia.

“Kecanggihan infrastruktur siber tidak akan memberikan hasil optimal tanpa kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten,” kata Sulistyo. Ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi SDM di bidang keamanan siber menjadi kunci untuk mendukung penerapan sertifikat digital secara efektif. Tanpa tenaga ahli yang memahami protokol keamanan, potensi kebocoran data tetap tinggi.

Impak RUU Satu Data Indonesia terhadap Kebijakan Siber Nasional

Disahkan RUU Satu Data Indonesia membawa dampak signifikan bagi kebijakan siber nasional. Dengan integrasi data yang lebih luas, potensi serangan siber juga meningkat, memaksa pemerintah untuk memperkuat pertahanan siber. Pengamanan data antar‑perangkat menjadi prioritas utama karena perangkat yang terhubung secara jaringan dapat menjadi pintu masuk bagi ancaman siber.

Penggunaan sertifikat digital diharapkan dapat meminimalkan risiko manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang disajikan. Namun, tanpa pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, inisiatif ini dapat terhambat. Oleh karena itu, BSSN menekankan perlunya regulasi ketat dan sanksi berat bagi pelanggaran keamanan data antar‑perangkat.

Regulasi Ketat dan Sanksi Berat: Langkah Proaktif BSSN

BSSN menegaskan bahwa regulasi ketat dan sanksi berat akan diberlakukan untuk melindungi data publik. Hal ini bertujuan mendorong lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Sanksi berat akan mencakup denda administratif serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran serius.

Regulasi ini juga mencakup kewajiban lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan sertifikat digital pada setiap perangkat yang terlibat dalam pertukaran data. Dengan demikian, setiap interaksi device‑to‑device akan memiliki lapisan keamanan tambahan, mengurangi risiko serangan siber yang menargetkan sistem data publik.

Peran SDM dalam Menjaga Keamanan Data

Keberhasilan RUU Satu Data Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas SDM. BSSN menyoroti perlunya program pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli di bidang keamanan siber. Program ini mencakup pemahaman tentang sertifikat digital, protokol keamanan, serta cara menanggapi insiden siber.

Dengan SDM yang kompeten, lembaga pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan keamanan yang lebih baik. Hal ini akan memperkuat pertahanan siber nasional dan memastikan bahwa data publik tetap aman dari ancaman internal maupun eksternal.

Kesimpulan

Disahkannya RUU Satu Data Indonesia menandai langkah maju dalam pengelolaan data publik. Namun, BSSN menegaskan bahwa pengamanan data antar‑perangkat harus menjadi fokus utama untuk menjaga integritas data. Sertifikat digital, regulasi ketat, dan pengembangan SDM menjadi pilar penting dalam membangun sistem data yang aman dan terpercaya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi, memfasilitasi inovasi, dan melindungi data publik dari ancaman siber.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/tekno/read/8306347/bssn-dorong-pengamanan-data-antar-perangkat-masuk-ruu-satu-data-indonesia, without altering the facts of the original article.